Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ada indikasi bahwa sebagian besar rumah tangga di Indonesia terjerat konsumsi rokok. Dan justru pada rumah tangga termiskin jeratan konsumsi rokok tersebut lebih besar dibanding rumah tangga terkaya. Padahal konsumsi rokok menimbulkan gangguan kesehatan kemudian berdampak pada produktivitas yang bersangkutan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa serta berujung pada kemiskinan. Oleh karena itu, konsumsi rokok bagi orang yang termiskin adalah persoalan yang sangat serius. Sehingga upaya pengendalian konsumsi rokok yang marak akhir-akhir ini seharusnya disikapi dalam koridor pencegahan agar orang miskin tidak terjerat dalam konsumsi rokok yang memiskinkan tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2004-2010 sudah pro poor growth atau belum dengan menggunakan metode GIC dan metode PPGI serta sektor-sektor ekonomi apa yang mampu mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data Susenas dan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah serta menggunakan analisa GIC dan regresi data panel ditemukan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2004-2010 sudah pro poor growth melalui metode PPGI namun melalui metode GIC belum pro poor growth. Dan dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, hanya Kabupaten Sukamara yang pembangunan ekonominya sudah pro poor growth.Sementara itu di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor bangunan serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor ekonomi yang secara signifikan mengurangi kemiskinan, sebaliknya sektor listrik, gas dan air bersih justru meningkatkan kemiskinan. Sedangkan di tingkat sepuluh kabupaten yang belum pro poor growth, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa merupakan sektor-sektor ekonomi yang secara signifikan mengurangi kemiskinan, di sisi lain sektor listrik, gas dan air bersih meningkatkan kemiskinan.

---

This study aimed to determine whether the economic development in Central Kalimantan during the period 2004-2010 has been pro poor growth or not by using GIC and PPGI and economic sectors could be capable of reducing poverty. Based on data of Susenas and GDP Central Kalimantan Province and using GIC and regression analysis of panel data found that economic development in Central Kalimantan during the period 2004-2010 has been pro-poor growth through PPGI but through the GIC has not been pro-poor growth. And of the 14 districts/municipalities in Central Kalimantan, only an economic development Sukamara District has been pro-poor growth.

Meanwhile in Central Kalimantan Provincial level, mining and quarrying sector, manufacturing industry sector, construction sector and the financial, leasing and business services sector are the economic sectors that significantly reduce poverty, otherwise the electricity, gas and water supply sector actually increase poverty. While at the ten districts that have not been pro-poor growth, agriculture sector, mining and quarrying sector, manufacturing industry sector, construction sector, financial, leasing and business services sector and the services sector is the economic sectors that significantly reduce poverty, in the another sector of electricity, gas and water supply increased poverty."

"ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dimensi spasial dari pertumbuhan ekonomi, redistribusi, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia selama periode Susilo Bambang Yudhoyono (yaitu, dari 2004 hingga 2014 menggunakan metode   dekomposisi kemiskinan, growth incidence curve, dan beberapa indeks pertumbuhan yang pro-poor.  Data yang digunakan berasal  dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahunan yang diadakan di Indonesia antara tahun 2004 dan 2014. Tesis ini menyajikan tiga wawasan ekonomi utama selama periode Susilo Bambang Yudhoyono: 1) insiden kemiskinan menurun secara signifikan antara tahun 2004 dan 2014, 2 ) pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode ini umumnya tidak berpihak pada orang miskin, dibuktikan dengan kurva insiden pertumbuhan yang miring ke atas, dan 3) perbedaan regional ada dalam bentuk kurva insiden pertumbuhan; karena itu pro-poor pertumbuhan ekonomi bervariasi antar provinsi. Dengan menggunakan sistem klasifikasi yang dilakukan oleh Kakwani dan Pernia (2000), penulis mengklasifikasikan provinsi ke dalam lima kelompok berikut ini sehubungan dengan pro-poor growth index (PPGI). Hasil empiris  mendukung pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin. Namun, beberapa provinsi seperti Maluku Utara, Gorontalo dan Bengkulu mengalami pertumbuhan untuk non-pro-poor  dan  pro-poor yang lemah. Untuk mempromosikan pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin di semua provinsi, dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sangat penting untuk provinsi-provinsi yang tertinggal tersebut.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis explores the spatial dimensions of economic growth, redistribution, and poverty reduction in Indonesia during the Susilo Bambang Yudhoyono period (i.e., from 2004 to 2014) using the poverty decomposition method, the growth incidence curve, and several pro-poor growth indices. I gathered my data from the annual National Socio-economic Surveys conducted in Indonesia between 2004 and 2014. Analyzing this data, my thesis presents three key economic insights about the Susilo Bambang Yudhoyono period:1) poverty incidence significantly declined between 2004 and 2014, 2) the economic growth that occurred during this period was generally not pro-poor, made evident by an upward sloping growth incidence curve, and 3) regional differences exist in the shape of the growth incidence curve; the pro-poorness of economic growth therefore varies between provinces. Using the classification system proposed by Kakwani and Pernia (2000), I classify provinces into the following five groups with respect to their pro-poor growth index (PPGI). Our empirical results support the pro-poor growth in a nation. However, some provinces such as North Maluku, Gorontalo and Bengkulu experienced non-pro-poor growth and weakly pro-poor. To promote the pro-poor growth in all provinces, the governmental supports in infrastructure and human capital development are essential for the above lagged provinces.

 

"

"ABSTRAKTantangan utama di dalam mengatasi masalah kemiskinan apabila dikaitkan dengantenaga kerja adalah tingginya prevalensi pekerja di sektor informal. Kondisi pasarkerja di Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar angkatankerja merupakan pekerja informal yaitu mencapai 58,35 persen dengan tingkatpendidikan yang masih rendah. Salah satu poin kunci mengatasi kemiskinan jikadikaitkan dengan tenaga kerja adalah melakukan transisi ekonomi dari informalmenjadi formal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruhpendidikan terhadap pindah pekerjaan dari pekerja informal menjadi pekerja formal(informal turnover) serta pengaruh perpindahan tersebut terhadap dinamikakemiskinan di Indonesia berdasarkan data Susenas Panel 2011-2013.Hasil analisis model regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa pendidikanberpengaruh signifikan terhadap kecenderungan untuk melakukan pindahpekerjaan dari pekerja informal menjadi pekerja formal. Selain pendidikan, jeniskelamin dan umur juga berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan untukmelakukan pindah pekerjaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin besarkecenderungan untuk melakukan pindah pekerjaan dari pekerja informal menjadipekerja formal maka peluang untuk mengalami kemiskinan sementara maupunkemiskinan kronis (selalu miskin) akan semakin berkurang.

---

ABSTRACTA significant challenge in addressing poverty when it is associated with labor is thehigh prevalence of workers in the informal sector. The labor market conditions inIndonesia in 2017 show that most of the labor force is informal workers that reach58.35 percent with low education level. One of the key points to tackle poverty iflinked to labor is transition from informal to formal. So this study aims to see theeffect of education on the mobility of employment from informal workers to formalworkers (informal turnover) as well as the effect of these movements on the povertydynamics in Indonesia based on Susenas Panel data 2011-2013.The results of ordered logit regression model analysis show that education has asignificant effect on the tendency to move from informal workers to formalworkers. In addition to education, gender and age also have a substantial impact onthe propensity to do job mobility. The study also found that the higher tendency toswitch jobs from informal workers to formal workers, the chances of experiencingtransient poverty and chronic (always poor) poverty will diminish."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan jebakan kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan indeks aset yang diperkenalkan oleh Adato et al. (2006) dengan menggunakan data longitunal IFLS untuk tahun 2007 dan tahun 2014. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi adanya single dan multiple equilibrium dari akumulasi indeks aset yang di bawah garis kemiskinan sehingga adanya jebakan bisa diketahui. Selain itu juga dianalisis keberadaan jebakan pendidikan rendah dan jebakan kekurangan nutrisi yang juga mempengaruhi jebakan kemiskinan. Analisis menunjukkan bahwa dalam periode 7 tahun tersebut tidak terdapat jebakan kemiskinan di Indonesia. Di seluruh pulau hanya terdapat single equilibrium yang cukup tinggi (berkisar 2 hingga 3 kali garis kemiskinan) sehingga diperkirakan penduduk miskin Indonesia akan mengakumulasi aset seiring waktu dan bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Analisis juga menemukan adanya jebakan pendidikan rendah dan jebakan kekurangan nutrisi namun dalam persentase yang cukup kecil.This study aims to analyze the existence of poverty traps in Indonesia through the asset index approach introduced by Adato et al. (2006) using IFLS longitudinal data for 2007 and 2014. The analysis was carried out by identifying the presence of single and multiple equilibrium from the accumulation of asset index below the poverty line so that the traps can be identified. It also analyzed the existence of low education traps (illiteracy trap) and nutrient deficiency traps (undernutrition trap) which also can affect poverty traps. Analysis shows that in the 7-year period there were no poverty traps in Indonesia. In all islands there is only a single equilibrium which is quite high (around 2 to 3 times the poverty line) so that it is estimated that Indonesia's poor will accumulate assets over time and escape from poverty. The analysis also found illiteracy trap and undernutrition trap but in a relatively small percentage."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penanaman modal asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan atau PGI Triangle. Variabel yang digunakan adalah alokasi FDI berdasarkan provinsi, PDRB regional, koefisien gini, dan headcount ratio. Penelitian menggunakan sampel 33 provinsi di Indonesia pada periode 2007-2013. Dengan menggunakan metode panel, ditemukan hasil yang konsisten dimana FDI meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dampak pada kemiskinan dan ketimpangan tergantung pada tingkat pendidikan di tiap provinsi.

---

This research aims to examine the impact of foreign direct investment on growth, poverty, and inequality (PGI Triangle in Indonesia). The determinants that represent FDI is level of allocation FDI in each province, while growth represented by regional GDP, inequality by gini coefficient, and poverty by headcount ratio. This research uses sample from 33 provinces in Indonesia within the period of 2007-2013. By using panel method, the result of this study is consistent whereas FDI significantly affect growth in all province, but the effect on inequality and poverty depends on education level in each province."

"Proverty level of Indonesia remains high while the economy experiences relatively high and steady growth. The asymetry investigated,probing the poverty and economic growth - structure linkages at sectoral level...."