Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaruh penerapan revenue management khususnya dalam konteks inventory control dan denied boarding terhadap kepuasan konsumen pada industri penerbangan sipil di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dan melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inventory control berpengaruh sebagian terhadap kepuasan konsumen, sementara kebijakan denied boarding berpengaruh penuh terhadap kepuasan konsumen. Hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai perilaku konsumen airlines di Indonesia yang dinamis.

---

This Bachelor Thesis mainly discuss about the application of revenue management, specifically in inventory control and denied boarding context towards the customer satisfaction in commercial airlines industry in Indonesia. This research use experiment method and involve the students of Universitas Indonesia as the respondent. The research result shows that inventory control is partially affecting the customer satisfaction while denied boarding is fully affecting the customer satisfaction. This result can serve as a reference for further research about the dynamic airline consumer behaviour study in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang pengimplementasian deregulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana adanya penghapusan beberapa jenis PNBP, yaitu jasa pelayanan ekspor dan impor, sewa penggunaan auditorium, dan jasa penyajian data impor / ekspor / cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi dari penghapusan beberapa jenis PNBP di DJBC. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya ini adalah pengimplementasian peraturan ini sudah cukup baik walaupun masih ada sedikit masalah di bagian komunikasi. Selain itu, penghapusan beberapa jenis PNBP ini juga mempengaruhi fungsi pegawai dan penerimaan di DJBC.

---

This research discusses about Implementation of the Deregulation of Non-Tax Revenue in Directorate General of Customs and Excise where there are deletion for some charges such as Export, Import, and Excise Charges, Rental of Auditorium, and Data Preparation of Export, Import, and Excise Charges. This research aims to analyze the implementation and implications of the elimination of some types of non-tax revenues in Directorate General of Customs and Excise. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implementation of this regulation is good enough, but there are some problem about communication. And then, deletion of some non-tax revenue subject give effect to employee function and revenue of Directorate General of Customs and Excise."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal dalam siklus pendapatan PT ABC, sebuah perusahaan penyedia jasa sistem digital, dengan fokus pada dua elemen dari kerangka kerja Committee of Sponsoring Organizations (COSO), yaitu penilaian risiko (risk assessment) dan aktivitas pengendalian (control activities). Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa digital, pengelolaan siklus pendapatan menjadi tantangan yang penting, mengingat kompleksitas dan kebutuhan akan keandalan proses bisnis. PT ABC memerlukan pengendalian internal yang andal untuk mengelola dinamika proses bisnisnya, termasuk dalam aktivitas penerimaan pesanan, penagihan, dan penerimaan kas. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pada siklus pendapatan PT ABC telah berjalan dengan baik di beberapa aspek, seperti integrasi data melalui sistem ERP dan mekanisme validasi dokumen, namun ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses siklus pendapatan.

---

This research aims to evaluate internal control in the revenue cycle of PT ABC, a digital service provider company, focusing on two elements of the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) framework: risk assessment and control activities. As a company operating in the digital services sector, managing the revenue cycle presents significant challenges due to the complexity and the need for reliable business processes. PT ABC requires robust internal controls to manage the dynamics of its business processes, including order acceptance, billing, and cash collection activities. This research employs a case study method with a descriptive qualitative approach, collecting data through semi-structured interviews and document analysis. The findings indicate that internal controls in PT ABC's revenue cycle have performed well in certain areas, such as data integration through an ERP system and document validation mechanisms. However, several weaknesses were identified that may affect the effectiveness and efficiency of the revenue cycle processes. "

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti metode pengakuan pendapatan dan beban di perusahaan konstruksi Indonesia yaitu PT Wijaya Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk apakah telah sesuai dengan penerapan yang diatur dalam PSAK No 34 Revisi 2010 Selain itu akan dibahas juga mengenai hubungan antara responsibility center pada proyek dengan proses pengakuan pendapatan dan beban.

---

The purpose of this study is to analyze the revenue and expense recognition methods of PT Wijaya Karya Tbk and PT Waskita Karya Tbk whether those companies have applied PSAK No 34 Revised 2010 This study also tries to analyze the relation between performance evaluation responsibility center on projects and the process of recognizing the revenues and expenses."

"Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi sumber penerimaan asli daerah (PAD) bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah dapat memungut retribusi daerah dari retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana yang telah diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait bagaimana Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengelola penerimaan retribusi dari sektor pariwisata khususnya pasca pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan keuangan daerah dari James McMaster dalam karyanya yang berjudul Urban Financial Management. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan penerimaan retribusi sektor pariwisatanya, antara lain dengan melakukan promosi pariwiasata  secara masif melalui media sosial, mengerahkan tim pengawas untuk petugas pemungutan retribusi di lapangan, menyediakan sistem pembayaran loket wisata non-tunai untuk meningkatkan efisiensi, melakukan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang pariwisata, dan lain sebagainya. Sayangnya, belum terdapat kolaborasi dengan pihak swasta yang secara khusus bertujuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah dari pariwisata hanya terbatas pada objek wisata yang dikelola atau dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

---

Tourism is one sector that can be a source of local revenue (PAD) for every region in Indonesia. Regional governments can collect regional levies from recreation, tourism and sports service fees as generally regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. This research aims to dig up information regarding how the Karanganyar Regency Government managed user charges revenues from the tourism sector, especially after the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the regional financial management strategy of James McMaster in his work entitled Urban Financial Management. The method used is qualitative with a post-positivist approach, and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies to collect secondary data. The results of this research show that the Karanganyar Regency Government has made several efforts to manage its tourism sector user charges revenues, including by carrying out massive tourism promotions through social media, deploying a supervisory team for levy collection officers in the field, providing a non-tourist ticket payment system. cash to increase efficiency, provide human resource development and training in the tourism sector, and so on. Unfortunately, there has been no collaboration with the private sector specifically aimed at increasing regional levy revenues. Receipt of regional levies from tourism is only limited to tourist attractions managed or wholly owned by the regional government."

"Laporan ini dituliskan untuk mengetahui permasalahan pada sistem informasi siklus pendapatan Perusahaan MPLS, serta kesesuaian prosedur yang dilakukan KAP PQRS dengan PQRS Global Audit Methodology ndash; Reviu Pengendalian Internal, serta Global Technology Audit Guide 8 GTAG 8 ndash; Auditing Application Control. Personil KAP PQRS menemukan empat belas permasalahan pada sistem informasi siklus pendapatan MPLS, yang berfokus pada application control. Penulis menemukan perbedaan antara prosedur yang dilakukan personil KAP PQRS dengan PQRS Global Audit Methodology. Perbedaan ini disebabkan karena PQRS Global Audit Methodology adalah pedoman untuk melakukan audit keuangan, sedangkan penugasan ini adalah penugasan jasa konsultasi tetapi pelaksanaannya mengacu pada pedoman tersebut. Penulis juga menemukan perbedaan urutan proses pada GTAG 8 dan pada penugasan ini. Perbedaan ini timbul karena penugasan ini diawali dengan analisa permasalahan, dan kemudian mengkaji risiko yang mungkin muncul dari permasalahan yang ditemukan.

---

This report was written to identify problems with the information system used in revenue cycle of MPLS company, as well as the suitability of procedures conducted by the KAP PQRS with the PQRS Global Audit Methodology Guidance ndash Internal Control Review, and Global Technology Audit Guide 8 GTAG 8 Auditing Application Control. Personnel of KAP PQRS found fourteen problems in the information system used in MPLS's revenue cycle, which focuses on application control.

The authors found the difference between the procedures performed by KAP PQRS personnel and PQRS Global Audit Methodology. This difference is happened because PQRS Global Audit Methodology is a guideline for conducting financial audits, while this assignment is the assignment of consulting services but the implementation refers to the guidelines.

The authors also found differences in sequence of processes in GTAG 8 and on this assignment. This difference arises because this assignment begins with problem analysis, and then examines the risks that may arise from the problems found. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Tingkat Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Elastisitas Fiskal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia dalam rentang tahun 2015 s.d. 2021. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada dampak PAD terhadap kemandirian daerah tetapi tidak melihat dari sisi tingkat diversifikasi dan elastisitas PAD terhadap kemandirian daerah. Tingkat diversifikasi PAD diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sedangkan elastisitas fiskal dihitung dengan membandingkan perubahan PAD terhadap perubahan PDRB. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah dan tingkat kepadatan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah dan indeks kapasitas fiskal daerah yang tersedia untuk 330 kabupaten dan 87 kota di Indonesia dalam periode 2015- 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengujian regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi PAD memiliki hubungan negatif dengan kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya komponen pendapatan dalam PAD atau semakin banyaknya diversifikasi PAD justru memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya, elastisitas fiskal terbukti tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa elastis tidaknya PAD suatu daerah tidak berhubungan dengan kemandirian fiskalnya. Untuk tiga variabel kontrol yang ada hanya satu variabel yang tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yakni pertumbuhan ekonomi dan dua sisanya memiliki hubungan positif dengan kemandirian daerah yakni kapasitas fiskal daerah dan kepadatan penduduk. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang hanya berfokus hanya pada hubungan nominal PAD terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD ke depan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah.

---

This research has objective to analyze the relationship between the Level of Local Own-source Revenue (LOR) Diversification and Fiscal Elasticity on Level of Local Autonomy in Local Governments in Indonesia from 2015 to 2021. Previous studies have focused solely on the impact of LOR on Level of Local Autonomy, without considering the aspects of diversification and LOR elasticity in relation to Level of Local Autonomy. The level of LOR diversification is measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while fiscal elasticity is calculated by comparing changes in LOR to changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) Control variables used in this study include economic growth, regional fiscal capacity, and population density. The data used in this study include actual regional revenue, local own-source revenue, PDRB, population size, land area, and the index of regional fiscal capacity for 330 regencies and 87 cities in Indonesia from 2015 to 2021. The research employs a panel data regression test using a fixed effect model. The results indicate that the level of LOR diversification has a negative relationship with Level of Local Autonomy, suggesting that an increased number of revenue components in LOR or greater diversification of LOR is negatively associated with the level of Level of Local Autonomy. Furthermore, fiscal elasticity is found to have no relationship with Level of Local Autonomy, indicating that the elasticity of a region's LOR is not related to its fiscal autonomy. Among the three control variables, only one variable, economic growth, is not associated with Level of Local Autonomy, while the other two variables, regional fiscal capacity, and population density, show a positive relationship with Level of Local Autonomy. This study has objective to fill the gap in previous research that focused solely on the nominal impact of LOR on Level of Local Autonomy. It is also expected to provide information and evaluation for regional governments in managing LOR in the future to enhance Level of Local Autonomy."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur perlakuan akuntansi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu, Akuntansi Production Sharing Contract (PSC), terhadap proses revenue entitilement milik PT. JJK untuk tahun 201X. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi PSC diatur dalam Pedoman Tata Kerja 059 (PTK-059) yang dikeluarkan oleh SKK Migas,, selaku regulator industri hulu migas di Indonesia. PT. KTH sudah melakukan prosedur special review untuk memastikan bahwa jumlah penjualan yang digunakan dalam proses revenue entitlement, akurat, dan memiliki keberadaan yang valid. Secara umum, PT. JJK telah melaksanakan proses revenue entitlement sesuai dengan kebijakan akuntasi yang berlaku.

---

This report aims to evaluate the accounting treatment procedures in the upstream oil and gas business activities, namely, Production Sharing Contracts (PSC) Accounting, for PT. JJK's revenue entitlement process for the year 201X. The evaluation was carried out by referring to the PSC accounting policies regulated in the Work Procedure Guidelines 059 (PTK-059) issued by SKK Migas, as the regulator of the upstream oil and gas industry in Indonesia. PT. KTH has carried out a special review procedure to ensure that the sales amount used in the revenue entitlement process is accurate and has a valid existence. In general, PT. JJK has implemented the revenue entitlement process in accordance with the applicable accounting policies."

"Laporan ini bertujuan untuk membahas metode pengakuan pendapatan pada PT. TSF yang merupakan perusahaan kontraktor yang berfokus pada bidang mekanikal dan elektrikal. PT. TSF menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) karena PT. TSF merupakan perusahaan tertutup yang tidak memperdagangkan saham secara publik sehingga tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Pembahasan berfokus pada pencatatan pendapatan dalam sebuah proyek yang dikerjakan oleh PT. TSF dan perbandingannya dengan pencatatan menurut SAK ETAP. Hasil yang didapat adalah bahwa PT TSF masih perlu memperbaiki pencatatan pendapatan mereka agar pengakuan pendapatan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi SAK ETAP."