Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adalah akuntansi suatu hal yang lazim dalam dunia akan terjadinya perbedaan perhitungan praktek laba akuntansi yang di tentukan dengan Prinsip Akuntansi Indonesia atau generally accepted berdasarkan lebih kepada accounting principles yang makna ekonomisnya, dengan perhitungan laba menurut pajak yang lebih berdasarkan kepada makna hukumnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau perbedaan perhitungan laba menj adi demikian besarnya sehingga mempunyai pengaruh yang material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, yang pada akhirnya kedalam akan mempengaruhi kemampuan perusahaan membayar pajak tepat jumlah dan waktu, keluar akan berpengaruh terhadap para pengambil keputusan. Hal seperti ini tampak pada laporan keuangan perusahaan leasing di Indonesia. Untuk itu menarik sekali untuk mengetahui dan menelaah sampai sejauh mana hal itu mempengaruhi laporan keuangan lessor. Untuk membahas hal ini dilakukan studi kepustakaan dan analisa data kuantitatif untuk memudahkan perumusan masalah."

"ABSTRAKGaruda Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa transportasi udara sekarang ini tengah menghadapi tingkat persaingan yang tajam, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Adanya deregulasi kebijaksanaan pemerintah di sektor perhubungan udara yang meliputi jetisasi perusahaan swasta nasional dan kebijaksanaan limited open sky semakin menambah tingginya persaingan. Persaingan juga diwarnai dengan perang tarif baik oleh maskapai penerbangan nasional maupun maskapai penerbangan asing, disamping adanya tuntutan penumpang terhadap layanan yang memuaskan dan maskapai penerbangan.Agar bisa bertahan dan unggul dalam kondisi persaingan tersebut, tidak ada jalan lain bagi setiap airline untuk berusaha menjadi airline yang efisien (low-cost airline) untuk bisa memperoleh keuntungan yang wajar. Salah satu upaya yang ditempuh Garuda Indonesia dalam menghadapi persaingari tersebut adalah dengan melakukan pembenahan dalam jajaran armada. Perencanaan armada ditinjau kembali dengan tujuan untuk merampingkan jenis armada yang dimiliki dan melalui peremajaan armadanya.Strategi pengadaan pesawat yang sebelumnya dilakukan melalui pembelian secara langsung, sekarang ini cenderung dirubah menjadi pembiayaan secara leasing dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja laporan keuangannya yang dimana pada tahun-tahun belakangan ini tidak menunjukkan hasil yang baik.Oleh karena pengadaan pesawat melibatkan dana yang sangat besar dimana pembiayaannya dalam bentuk valuta asing maka Garuda Indonesia merencanakan untuk go publik di bursa internasional. Untuk kepentingan tersebut, maka Garuda harus mempunyai kinerja (performance) yang baik di mata para investor. Salah satu ukuran kinerja perusahaan tercermin dalam laporan keuangannya yang berkaitan dengan aspek akuntansi.Pembiayaan pengadaan pesawat dan sudut pandang lessee dapat dibedakan kedalam dua jenis, yaitu operating lease dan capital lease. Sehingga timbul permasalahan mengenai jenis leasing yang akan dipilih apabila dihubungkan dengan adanya tujuan untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan.Perlakuan akuntansi untuk setiap jenis leasing mempunyai perbedaan dalam hal pencatatan, pelaporan dan penyajiannya. Sehingga dampak ditimbulkannya juga akan berlainan. Dalam capital lease manfaat dan resiko yang terjadi dalam pemakaian pesawat berada pada lessee (subtance over form), sehingga aktiva leasing, kewajiban yang timbul, biaya bunga dan biaya penyusutan harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan.Berbeda halnya dalam operating leasing, transaksi ini diperlakukan seperti halnya sewa menyewa biasa, sehingga hanya biaya sewa saja yang diakui dan dilaporkan. Sedangkan aktiva dan kewajiban tidak dilaporkan (off-balance sheet financing).Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dengan membandingkan perlakuan leasing terhadap kedua jenis leasing tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kinerja laporan keuangan dengan pendekatan akuntansi operating lease Iebih baik dibandingkan dengan capital lease. Namun demikan rnanfaat operating lease yang disebabkan off balance sheet financing tersebut tidak dapat dinikmati selama jangka waktu leasing akan tetapi dengan berlalunya waktu manfaat yang diperoleh semakin menurun dan akhirnya hal sebaliknya terjadi.Dengan demikian para pemakai laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal harus berhati-hati dalam mengintrepretasi dan menilai kinerja laporan keuangan. Dengan harapan dapat digunakan sebagai salah satu dasar bagi pengambilan keputusan."

"Dalam Kongres IAI tahun 1986 telah ditetapkan suatu agenda prinsip akuntansi yang harus ditangani oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia, dan salah satu prinsip akuntansi yang harus disiapkan adalah prinsip akuntansi untuk perusahaan perkebunan/pertanian/peternakan. Sampai sekarang ini prinsip akuntansi untuk penrsahaan perkebunan tersebut belum dikeluarkan, walaupun Kornite PAI telah merancang prinsip tersebut. Tujuan penulisan skripsi ada1ah untuk memberikan masukan bagi Komite PAI dalam merancang prinsip akuntansi tersebut. Fokus pembahasan skripsi ini adalah pada masalah-masalah akuntansi yang utama ada pada perusahaan perkebunan tanaman keras; yaitu akumulasi dan alokasi biaya, penilaian biaya dan aktiva tanaman, serta pengakuan pendapatan. Masalah-masalah akuntansi tersebut muncul karena adanya sifat tanaman keras yang spesifik dan lain dari produk atau aktiva perusahaan manufakturing. Pembahasan skripsi dilakukan dengan menjabarkan prinsip akuntansi bagi perusahaan pertanian yang telah ditetapkan oleh AICPA; kemudian penulis menjabarkan perlakuan akuntansi dan pengungkapan laporan keuangan yang sebaiknya digunakan dalam perusahaan perkebunan tanaman keras dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu PAI. Perlakuan akuntansi dan pelaporan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tanaman keras dibedakan berdasarkan periode penanamannya : Pembibitan, Tanaman Belum Menghasilkan, dan Tanaman Menghasilkan. Biaya-biaya yang berhubungan dengan pembibitan dialokasikan ke dalam perkiraan Biaya yang Ditang,guhkan, biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman tanaman keras sampai dengan siap dipanen dialokasikan ke dalam perkiraan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM); pada masa siap dipanen atau masa komersial, perkiraan TBM tersebut dipindahkan ke dalam perkiraan Tanaman Menghasilkan dan didepresiasikan sepanjang umur komersialnya. "

"Pembahasan untuk transaksi sales-leaseback dimaksudkan selain untuk me mba has capital lease juga untuk menunjukkan dampak perlakuan akuntansi terhadap rugi laba yang timbul dari penjualan aktiva oleh seller-lessee pada purchaser-lessor dan juga akan dianalisa pengaruh dari transaksi sales-leaseback tersebut terhadap kinerja perusahaan. Penulis melakukan baik penelitian kepustakaan maupun studi kasus dalam penulisan skripsi ini. Apabila seluruh resiko serta manfaat yang melekat pad a kepemilikan diserahkan oleh lessor kepada lessee maka lease ini harus dikapitalisasi dalam pembukuan lessee. Dengan kapitalisasi ini maka hak atau manfaat dan kewajiban perusahaan akan tersaji secara lebih baik dan jelas di laporan keuangan serta dapat diperbandingkannya perusahaan yang mempunyai aktiva dengan membeli, dengan perusahaan yang mempunyai aktiva secara capital lease. Secara umum transaksi sales-leaseback ini memberikan perusahaan peluang untuk menggunakan dananya yang tertanam pada aktiva tetap untuk keperluan modal kerja bisnis lain yang lebih menguntungkan, akan tetapi pada sisi lainnya kemampuan perusahaan dari segi likuiditas dan levcragcnyapun semakin mcnurun sehingga kapasitas hutang pcrusahaan semakin mengecil. Untuk menghindari hal ini disarankan agar perusahaan mcmaksimumkan penggunaan kapasitas yang ada."

"Tesis ini mengkaji Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan atas Leasing di Indonesia, yaitu suatu kajian atas peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya berhubungan dengan kebijakan Pajak Penghasilan atas kegiatan leasing di Indonesia. Analisis mencakup Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan leasing dan bagaimana akibatnya atas sistem tersebut terhadap perusahaan leasing, serta bagaimana seyogyanya leasing diatur lebih lanjut agar supaya fiskus tidak dirugikan dan wajib pajak tidak dibebani pajak yang lebih tinggi karena leasing.Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskritif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian mengadakan analisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan sara-saran yang dianggap perlu.Kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pengaturan tentang leasing khususnya mengenai kriteria apukah suatu leasing dikategorikan sebagai finance lease ataukah operating lease tidak sejalan dengan tingkatan hierarki peraturan perpajakan, dalam hal ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang peraturan pelaksanaan leasing tidak konsisten terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan leasing. Demikian pula halnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang leasing belum memuat aturan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pasal 4 Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.04/1991 tentang leasing untuk dihapuskan karena tidak efisien dan tidak efektif karena terdapat dua positip list tentang pembagian jenis leasing. Selain itu disimpulkan pula bahwa ketentuan syarat adanya hubungan antara lessor dan lessee dihapus karena bertentangan dengan kriteria dasar leasing dengan hak opsi apabila jangka waktu leasing lebih pendek daripada yang telah diperjanjikan. Penulis menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki aturan pelaksanaan leasing dengan menyesuaikan terhadap Undang-undang perpajakan yang terbaru."

"Berangkat dari pandangan teoritis yang menyatakan bahwa informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu alat bantu bagi pengambil keputusan untuk mengambil suatu keputusan yang bersifat ekonomis, maka sudah sewajarnya tidak terjadi perbedaan perlakuan akuntansi terhadap informasi akuntansi yang berkaitan dengan perolehan, pengembangan dan penggantian sumber daya manusia. Akuntansi konvensional yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan pada masa kini, umumnya memperlakukan pengeluaran untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya manusia sebagai expense dan bukan sebagai cost. Padahal, seperti sumber daya lainnya, jelas sebagian besar pengeluaran tersebut dapat dinikmati lebih dari satu periode akuntansi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya distorsi dalam laporan keuangan. Distorsi ini kemudian dicoba diatasi melalui cabang akuntansi yang dikenal sebagai Akuntansi Sumber Daya Manusia. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti persepsi analis bursa terhadap pencantuman informasi Akuntansi Sumber Daya Manusia dalam laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan, penyebaran kuesioner dan pengujian statistik. Penyebaran kuesioner dilakukan dari akhir September 1994 sampai akhir November 1994 bertempat di beberapa perusahaan sekuritas di Jakarta. Dari hasil pengujian statistik diperoleh bahwa analis bursa di Jakarta akan lebih mendukung pencantuman informasi ASDM dalam laporan keuangan apabila berbagai hambatan yang berkaitan dengan masalah pengukuran dapat diatasi dan apabila pencantuman informasi ASDM tersebut selain mencakup masalah biaya yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga mencakup kondisi-kondisi kualitatif yang turut mempengaruhi produktifitas sumber daya manusia. Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih mendalam yang ditujukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bekaitan dengan penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia di masa yang akan datang."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak penerapan PSAK 30 (Sewa) terkait konvergensi PSAK ke IFRS. Perubahan mendasar dari konvergensi tersebut adalah perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based. Penerapan standar tersebut memerlukan interpretasi dan judgment dari pengguna standar atas substansi transaksi sehingga dapat diperoleh justifikasi yang memadai. Dalam ketentuan perpajakan, terdapat pengaturan khusus atas transaksi leasing. Perbedaan pengaturan atas transaksi leasing menurut PSAK 30 dan ketentuan perpajakan akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak, namun perbedaan tersebut masih dapat diatasi melalui rekonsiliasi fiskal. Apabila ketentuan perpajakan diselaraskan dengan standar akuntansi, perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based menimbulkan perubahan yang bersifat on balance sheet yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan demikian harmonisasi peraturan perpajakan dengan SAK tidak perlu dilakukan dengan pertimbangan utama prinsip kepastian dalam pemungutan pajak dan fungsi yang diemban pajak sebagai fungsi budgeter dan reguler.

---

ABSTRACTThe focus of this study is impact of application of PSAK 30 on lease accordance to convergence PSAK to IFRS. The basic change for said convergence is approach change from rule based to principle based. All user should have interpretation and judgment for transaction subtance to gain reasonable justification. On tax side, there are any special rule on leasing transaction. The difference of leasing transaction treatment between PSAK rules and tax rules will increase tax compliance cost, but we still can cover by fiscal adjustment. If the tax regulations are aligned with accounting standard, change of the rule-based approach to principle-based approach cause changes that are on the balance sheet that will impact on the decrease of tax revenue from income tax Article 23. For the said reason, harmonization tax rules and SAK will not be done by consideration of certainty principle on tax and the tax function as the budgeter and reguler."