Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seringkali timbul kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai tugas-tugas yang dilakukan oleh akuntan publik. Kesalahpahaman ini menyebabkan adanya kesenjangan persepsi antara masyarakat dan akuntan publik mengenai tugas-tugas akuntan publik. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi persepsi masyarakat pengguna laporan keuangan dan kelemahan norma pemeriksa~n yang ada. Selain itu juga untuk memberikan masukan-masukan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 160 responden. Para responden terdiri dari akuntan publik, auditees dan pialang efek. The Wilcoxon Signed-Rank Test dan The MannWhitney merupakan pengujian statistik yang digunakan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang baik mengenai tugas-tugas akuntan publik. Hal ini nampak jelas dengan keberhasilan mengidentifikasi tugas-tugas tersebut dengan benar. Tetapi masyarakat juga mempunyai harapan bahwa tugas~tugas yang ada' tersebut ditambah lagi. Tidak semua tugas tambahan tersebut dapat dilakukan oleh akuntan publik karena keterbatasan ruang lingkup akuntan pLlblik dan biaya yang mahal. Dengan demikian penelitian ini dapat mengidentifikasikan standards gap dan reasonableness gap yang ada dalam masyarakat. Standards gap dan reasonableness gap ini merupakan komponen utama pembentuk kesenjangan persepsi. Kesenjangan ini bernama the audit expectation-performance gap. Selain itu, masyarakat juga menilai pelaksanaan tugas akuntan publik sebagai cukup baik. Sehingga komponen deficient performance gap tidak nampak dalam penelitian ini. Ikatan profesi akuntan (IAI) harus memperbaiki standar pelaksanaan yang ada dan juga memberikan pendidikan dan pengertian kepada masyarakat. Pendidikan melalui media massa seperti televisi, koran dan majalah akan lebih efektif. Sementara itu, akuntan publik juga harus selalu menambah pengetahuan mereka. IAI dapat mengatasi hal ini dengan menyelenggarakan pendidikan atau seminar yang wajib diikuti oleh para akuntan publik. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan faktor waktu dan responden yang tepat. Demikian pula penggunaan metode statistik yang lebih canggih."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik akuntan publik Pendidikan Profesional Berkelanjutan/PPL, beban kerja, dan perencanaan audit dan karakteristik Kantor Akuntan Publik/KAP supervisi dan review, ukuran KAP, dan spesialisasi industri terhadap kualitas audit. Kualitas audit diukur dengan jumlah pelanggaran terhadap standar audit yang berkaitan dengan respon risiko dan pelaporan. Sampel penelitian ini adalah akuntan publik yang diperiksa oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan RI untuk periode pemeriksaan tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan jumlah sampel sebanyak 155. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan audit, supervisi dan review, serta ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan PPL, beban kerja, dan spesialisasi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

---

This study aims to analyze the effect of the characteristics of public accountant Continuing Professional Education CPE, workload and audit planning and the characteristics of audit firm supervision and review, firm size, and industry specialization on audit quality. Audit quality is measured by number of violations of auditing standards relating to risk response and reporting. Data are collected from examination report of public accountants conducted by Finance Professions Supervisory Center PPPK Ministry of Finance for examination period 2011 until 2015 with 155 samples. The results show that audit planning, supervision and review, and firm size have positive effect on audit quality. But CPE, workload, and industry specialization have no significant effect on audit quality. "

"Pengawasan memiliki peranan penting dalam memastikan kesesuaian suatu organisasi dalam menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) selaku pengawasan dari sektor pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Temuan dalam kasus laporan keuangan palsu yang dilakukan oleh Akuntan Publik dapat meningkatkan tekanan bagi regulator dalam meningkatkan pengawasan. Penelitian ini akan melihat bagaimana proses pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang dilakukan oleh PPPK telah efektif berdasarkan 6 (enam) kriteria monitoring dan evaluasi dari Kusek dan Rist (2004). Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap 6 narasumber dengan jabatan profesi PPPK dan akademisi. Selain itu, peneliti menggunakan teknik catatan lapangan-memo analitik, dan studi pustaka dalam memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan PPPK kepada AP dan KAP telah memenuhi sebagian besar dari kriteria monitoring dan evaluasi, khususnya pada kriteria permintaan/tuntutan, kejelasan peran dan tanggung jawab, informasi yang dapat dipercaya, dan akuntabilitas. Adapun pada kriteria kapasitas dan insentif belum maksimal karena jumlah pegawai PPPK yang melakukan pemeriksaan AP dan KAP berbeda jauh dengan jumlah AP dan KAP di Indonesia. Selain itu, penerapan reward dan punishment saat ini hanya ditentukan berdasarkan target kinerja indidivu saja.

---

Supervision has an important role in ensuring the suitability of an organization in carrying out its role in accordance with applicable regulations. This is done by the Finance Professionals Supervision Center (PPPK) as supervision from the government sector that supervises Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP). Findings in the case of false financial statements conducted by Public Accountants can increase pressure for regulators to improve supervision. This research will look at how the inspection process of AP and KAP conducted by PPPK has been effective based on 6 (six) monitoring and evaluation criteria from Kusek and Rist (2004). Researcher used interview technique to obtain primary data by conducting interviews with 6 resource persons who work as PPPKs and academics. In addition, researcher used analytical techniques of field notes and literature studies in obtaining secondary data. The result showed that the process of implementing the PPPK inspection for AP and KAP has fulfilled most of the monitoring and evaluation criteria, especially on the criteria of demand, clarity of roles and responsibilities, trustworthy and credible information, and accountability. The capacity and incentive criteria haven't been optimized because the number of PPPK employees conducting AP and KAP audits differs significantly from the number of APs and KAPs in Indonesia. Furthermore, the application of rewards and punishments is currently determined solely on the basis of individual performance targets."

"ABSTRAKPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik tidaklagi memberikan batasan terhadap jangka waktu perikatan audit suatu perusahaandengan kantor akuntan publik yang sama. Penelitian ini ingin menguji pengaruhtenur kantor akuntan publik terhadap independensi auditor di Indonesia.Independensi auditor diukur melalui kemungkinan auditor untuk memberikan opinimodifikasian. Opini modifikasian dibagi menjadi dua: NGCMO (non-goingconcern modified opinion) dan GCMO (going concern modified opinion). NGCMOmerupakan modifikasi opini yang menyatakan adanya ketidakwajaran dalampelaporan keuangan perusahaan, sedangkan GCMO menyatakan adanya keraguanakan kemampuan perusahaan untuk melangsungkan usahanya di masa depan,sehingga apabila tidak diungkapkan, opini GCMO akan memberikan risiko litigasiyang lebih tinggi. Tenur kantor akuntan publik terbukti berpengaruh negatif untukNGCMO, namun tidak berpengaruh signifikan untuk GCMO

---

ABSTRACTThe new regulation of Indonesia?s government, Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2015 about Public Accountant Practices, no longer restricts the tenure ofaudit engagement between the company and the audit firm. This research aims totest the impact of audit firm tenure on auditor?s independence in Indonesia.Auditor?s independence is measured by the probability of the auditor to issue amodified opinion. There are two types of modified opinion: NGCMO (non-goingconcern modified opinion) and GCMO (going concern modified opinion). NGCMOis a modification to state that the financial statement is not presented fairly, whileGCMO states that there are uncertainties regarding the continuity of the business.So, if not properly issued, GCMO will give a higher litigation risk for the auditfirm. The research finds that audit firm tenure negatively affects the probability ofissuance of NGCMO, but not significantly affects the probability of issuance ofGCMO"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kuadratik antara Tenure akuntan publik (AP) dan Tenure Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit, pengaruh rotasi AP dan rotasi KAP terhadap kualitas audit, serta pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit. Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2014, kecuali perusahaan yang bergerak di industri keuangan. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan kualitas laba dengan menggunakan tingkat akrual diskresioner (Kasznik, 1999) Tenure KAP terbukti tidak berpengaruh kuadratik terhadap kualitas audit. Tenure AP terbukti memiliki hubungan kuadratik dengan kualitas audit, rotasi KAP terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan rotasi AP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Ukuran KAP dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu KAP Big Four, Second Tier dan KAP Kecil, hasilnya KAP Big Four dan KAP Second Tier berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas audit yang dihasilkan KAP Big Four dan KAP Second Tier lebih baik daripada KAP Kecil.

---

This research aims to examine the effect of quadratic impact between audit partner tenure and audit firm tenure on audit quality, the effect of audit partner rotation and audit firm rotation on audit quality and the effect of audit firm size on audit quality. The research samples are public companies that are listed in Indonesia Stock Exchange during 2009-2014 periods exclude the companies in financial industry. Audit quality's proxy is earnings quality which is measured by the level of discretionary accrual (Kasznik, 1999).

This research finds that audit firm tenure have no quadratic relationship effect on audit quality. Audit partner tenure have quadratic relationship effect on audit quality. There is a positive of audit firm rotation on audit quality. But audit partner rotation have no effect on audit quality. Audit Firm Size in this study were divided into three classifications, namely Big Four, Second Tier, and small firm auditor. There is a positive of Big Four and Second Tier audit firm on audit quality. These results indicate that audit quality by the Big Four, Second Tier better than small audit firm."

"Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui praktek peran dan tanggung jawab AP terhadap informasi laporan keuangan auditan pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak dan penerapan pertama kali PSAK 70 serta mengetahui standar audit dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan memberikan jaminan hukum terhadap praktek peran dan tanggung jawab AP atas pelaksanaan audit pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma interaksionisme simbolik sebagai metode analisis praktek peran dan tanggung jawab AP. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Milles dan Huberman.Hasil analisis penelitian menunjukan 1 AP dalam pelaksanaan audit atas transaksi pengampunan pajak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Audit 250, Standar Audit 315 dan Dokumen TJ 07 serta PSAK 70 sebagai standar akuntansi, sehingga transaksi pengampunan pajak menghasilkan adanya risiko yang harus diminimalisasi melalui prosedur audit; 2 Hasil evaluasi atas standar audit dan peraturan perundang-undangan menunjukan tidak ada standar audit dan peraturan peraturan pemerintah yang saat ini berlaku untuk membatasi tanggung jawab AP dan memberikan kepastian jaminan hukum terkait praktek peran dan tanggung jawab AP ketika mengaudit transaksi pengampunan pajak meskipun UU No. 11 tahun 2016 membatasi AP sebagai pihak ketiga untuk menguji transaski pengampunan pajak.

---

This study aims, firstly, to know the practice of Public Accountant PA roles and responsibilities to the audited financial statement information on clients engaged to Indonesia tax amnesty program and the initial application of PSAK 70 and also to know audit standards and legislation specifically provide legal guarantees on the practice of PA roles and responsibilities in conducting audit on clients participated in tax amnesty programs. This research was conducted with qualitative approach through symbolic interactionism paradigm as PA role and responsibility analysis method. Data analysis techniques were conducted with Milles and Huberman interactive models.

The results analysis show 1 PA roles and responsibilities when conduct the audit on tax amnesty transactions in accordance with Audit Standards 250, Audit Standards 315, Document TJ 07 and PSAK 70 as accounting standards, so risk on tax amnesty transactions were minimized through audit procedures 2 there is no audit standards and current government regulation rules to cap the role and responsibility of the PA and provide certainty of legal guarantees relating to the practice of PA roles and responsibilities before, current and post period of tax amnesty."