Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP EWO Indonesia atas akun beban pokok pendapatan PT MMM Karya untuk audit umum dengan laporan keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2021. PT MMM Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi dan infrastruktur. Mereka memiliki lima lini bisnis, termasuk bidang konstruksi, dan salah satu divisi mereka di lini bisnis konstruksi adalah divisi EPC yang akan digunakan sebagai contoh dalam laporan ini. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan International Standards of Auditing (ISA), Standar Audit (SA), dan referensi lainnya yang sesuai. Evaluasi akan dilakukan atas pengujian asersi existence or occurrence dan completeness. Hasil dari evaluasi terhadap prosedur substantif KAP EWO Indonesia untuk menguji asersi existence or occurrence dan completeness adalah prosedur telah dijalankan sesuai dengan International Standards of Auditing (ISA) khususnya ISA 315 untuk asersi manajemen, ISA 330 untuk prosedur substantif, dan ISA 520 tentang prosedur analitikal. Telah sesuai juga dengan Standar Audit (SA) yaitu dengan SA 500 tentang materialitas dan SA 320 untuk bukti audit.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the substantive audit procedures carried out by KAP EWO Indonesia on the cost of revenue account of PT MMM Karya for general audit with the financial statements ended on June 30, 2021. PT MMM Karya is a state-owned company in construction and infrastructure. They have five business lines, including construction. One of their divisions in the construction business line is the EPC division, which will be used as an example in this report. The evaluation will be carried out based on the International Standards of Auditing (ISA), Standar Audit (SA), and other related reading references. The evaluation will be carried out on the testing of existence or occurrence and completeness assertions. The result of the evaluation of the substantive procedures of KAP EWO Indonesia has been carried out in accordance with the International Standards of Auditing (ISA), especially ISA 315 for management assertions, ISA 330 for substantive procedures, and ISA 520 for analytical procedures. It is also in accordance with Auditing Standards (SA), with SA 500 regarding materiality and SA 320 for audit evidence.

"

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit test of detail untuk akun pendapatan pada PT GHI dan PT HCL yang dilakukan oleh KAP XRM selama periode 1 Januari – 31 Desember 2020. PT GHI merupakan sebuah perusahaan terbuka yang bergerak dalam industri makanan cepat saji dan PT HCL merupakan BUMN yang bergerak dalam jasa pergudangan. Evaluasi dilakukan pada prosedur test of detail yang terdiri dari audit sampling,vouching, dan asersi yang dijalankan oleh KAP XRM. Hasil evaluasi menunjukan prosedur audit sampling dan vouching yang dijalankan oleh KAP XRM terhadap PT GHI tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sementara audit sampling dan vouching pada PT HCL sudah dijalankan dengan pedoman yang berlaku namun waktu pengerjaan prosedur belum efektif. Prosedur yang digunakan untuk setiap asersi telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.

---

This internship report aims to evaluate the test of details procedure for PT GHI and PT HCL Revenue accounts at KAP XRM during January 1-December 31, 2020 period. PT GHI is a limited company that engaged in fast food industry and PT HCL is a company that engaged in warehousing services. Evaluation will be caried out on the test of detail procedures such as audit sampling, vouching, and assertion that implemented by KAP XRM compared to the applicable standard. The evaluation results show that the audit sampling and vouching procedures in PT GHI are not appropriately done according to applicable standards. Otherwise, the audit sampling and vouching procedures in PT HCL are performed appropriately, but the timing on implementing the procedures are ineffective. The procedures performed for each assertion has been carried out appropriately according to the general

applicable standards."

"Research has called for increased demand of non financial measures (NFM) disclosure. This research examines the association between firm characteristics and the extent of NFM disclosure. Furthermore, we investigate the value relevance of NFM disclosure and its effects to cost of equity and firms performance. The results of this research are: (1) firm strategy (prospector/ defender), regulatory factors, firms' age and foreign ownership are significantly positively associated with the level of NFM disclosure (2) NFM disclosure is a good signal for investors, which is relevant for earning persistency valuation. (3) the level of NFM disclosure is significantly negatively associated with cost of equity ( 4) the level of NFM disclosure is significantly positively associated with .firm performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pencatatan dan penyajian laporan keuangan di pondok pesantren XYZ Sulawesi Tengah ditinjau dari Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan analisis dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencatatan dan penyajian yang dibuat oleh pondok pesantren XYZ belum sesuai dengan PAP karena laporan keuangan yang disusun masih manual (tulisan tangan) dan menggunakan format yang sangat sederhana yaitu hanya laporan pemasukan dan pengeluaran kas. Terdapat beberapa kendala yang terjadi di sekolah yang menyebabkan mereka tidak dapat menerapkan pedoman akuntansi yang berlaku yaitu sistem yang digunakan bekerjasama dengan mitra masih sulit dipahami, biaya pembelian sistem terlalu mahal, sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan membuat laporan keuangan sesuai standar maupun berlatar belakang pendidikan akuntansi, tidak adanya pendampingan dari tenaga ahli, dan kurangnya komitmen untuk melakukan perubahan dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This study aims to evaluate the compliance of the recording and presentation of financial statements at the pondok pesantren XYZ in Central Sulawesi with the Pesantren Accounting Guidelines (PAP). The research method used is a qualitative case study with a descriptive approach. Primary data and secondary data are used, with data collection techniques in the form of interviews and document analysis. The results of the analysis reveal that the records and presentations prepared by the pondok pesantren XYZ were not in accordance with the PAP because the financial statements prepared are still manually (handwritten) and employ a very simple format, namely only cash income and expenditure reports. There are several obstacles that occur in the school which causes them to not be able to apply the applicable accounting guidelines, namely a system that used in collaboration with partners is very difficult to understand, the cost of purchasing the system is too high, human resources do not have the capability to make financial reports according to standards nor an accounting education background, there is no assistance from experts, and there is a lack of commitment to make changes in the preparation of financial statements."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu kesuksesan penerapan akuntansi basis akrual di sektor publik. Sampel yang diteliti adalah peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dua model kebutuhan dasar digunakan untuk menentukan faktor penentu kesuksesan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu akuntansi. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah.Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah sebagai pengetahuan terhadap dampak basis akrual dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dan diperbaiki, yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

---

The purpose of this study is to identify factors that determine succesful implementation of accrual accounting basis in public sector. Two types of basic requirement models is used to identify the factors. The samples examined are government regulations and policies related to financial management and system.

This research intentions is to give contributions to the field of science, specificaly accounting field of science, and hopefuly will be useful for many parties, such as the government.

The benefits of this study for the government is the use of knowledge about the impacts on the implementation and suggestions for improving the strategy in relation with preparation of governmental financial statement."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengakuan akuntansi atas pengembangan sistem informasi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi Manjemen Akuntabilitas SIMA seharusnya mendapat pengakuan akuntansi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan, karena memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan sesuai kriteria definisi, pengakuan dan pengembangan. Kapitalisasi penting dilakukan karena akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebagai upaya pengamanan aset negara dan berguna sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pengabaian pengakuan akuntansi yang masih terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengakuan aset dan juga disebabkan karena belum lengkapnya ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze information system development recognition as an intagible assets in government financial report. This research is a qualitative case study method. The result shows that among information systems developed by Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP , SIMA BPKP development should be recognized as an intagible assets, since it meets all criterias required of definition, recognition and development. Capitalization become important since it will increase accountability and transparency, as a safeguard state assets and useful as a better information for management decision making, as well as showing the government commitment to implement accrual based accounting principle. Abandonment of accounting recognition still occurs due to a lack of understanding of the concepts of assets recognition and incomplete provisions governing the accounting treatment of intagible assets derived from internal development. "

"ABSTRAKPemerintah selama ini telah mengembangkan kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung. Namun hingga saat ini masih saja dijumpai adanya Satker K/L yang mengelola hibah langsung di luar mekanisme. Akibatnya, penerimaan hibah langsung tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pendapatan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada unit yang berfungsi sebagai penata usaha pengelolaan hibah pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan hibah langsung yang dijalankan saat ini belum efektif menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada prosedur pertanggungjawaban yang berlaku dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan DJPPR untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung.

---

ABSTRACTThe government has been developing policies to realize the accountability of direct grant management. However, until now there are still found The Ministry 39 s working units that manage direct grants outside the mechanism. As a result, such direct grant revenues could not be accounted as state revenues. The purpose of this study is to develop efforts that the government should undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management. This research uses qualitative research method with case study approach on institution that do administration of government grant management. The results show that the direct administration of direct grant management has not been effective in producing accountable financial reporting. To solve these issues, the study proposes changes to the applicable accountability procedures and proactive actions that the DJPPR must undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management."

"Tesis ini membahas tentang pengelolaan dana dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk cash collateral yang kemudian menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang dana tersebut berdarnpak pada ketidaksesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknlk penjodohan pola, yang dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana dampak ketidaksesuaian pengklasifikasian pelaporan keuangan dana DEP bagi pengelolaan PEMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kesesuaian pengalokasian jenis belanja suatu program berpengaruh terhadap terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan entitas pelaporan.

---

This thesis discusses the management of funds in the Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) program which is carried out through the Productive Economic Fund (DEP) mechanism in the form of cash collateral which then gives rise to various different meanings. Differences in understanding of these funds have resulted in discrepancies in the financial reports of the Directorate General of Maritime Affairs, Coasts and Small Islands (KP3K) as the Accounting Unit for Assistant Budget Users-Echelon I (UAPPA-EI) which is obliged to carry out accounting and accountability for budget implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with pattern matching techniques, which is intended to determine the extent of the impact of discrepancies in the classification of DEP fund financial reporting for PEMP management. The results of this study indicate that the accuracy and appropriateness of the allocation of the type of expenditure of a program affects the fulfillment of the qualitative characteristics of the reporting entity's financial statements."