Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dikeluarkannya Deregulasi Perbankan 27 oktober 1988 memberikan dorongan pendirian bank-bank baru. Peningkatan jumlah bank, khususnya swasta nasional memberi harapan bagi masyarakat agar lembaga perbankan dapat memberikan, pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat menonjol dewasa ini adalah kebutuhan akan tempat tinggal atau perumahan. Dalam kaitannya dengan kebutuhan tersebut perlu dianalisis kemungkinan penawaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dari lembaga perbankan swasta nasional kepada masyarakat. Rangkaian analisis ini ditinjau dari segi cost of funds lembaga perbankan swasta nasional, besarnya suku bunga kredit yang dapat ditawarkan, dan pengaruh perbedaan metode perhitungan beban bunga kredit terhadap profitabilitas bank. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan 3 metode perhitungan cost of funds, bank swasta nasional dapat menawarkan tingkat bunga KPR yang bersaing dengan lembaga pembiayaan KPR sebelumnya, seperti BTN dan PT. Papan Sejahtera. Selain itu berdasarkan hasil perbandingan 3 metode perhitungan beban bunga kredit diketahui bahwa metode perhitungan bunga secara Monthly Rest memberikan beban angsuran per bulan yang paling kecil bagi masyarakat, namun memiliki resiko yang tinggi bagi bank bila terjadi fluktuasi tingkat bunga. Sedangkan penggunaan metode Flat Rate memberikan jaminan kemanan bagi bank dalam situasi ketidakpastian tingkat bunga, namun memberikan beban angsuran per bulan yang sangat tinggi. oleh karena itu disarankan bagi bank untuk menawarkan KPR dengan diversifikasi suku bunga untuk masa kredit tertentu guna memperkeci resiko."

"Diana Saraswati Purnamasari, Mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia,?Perjanjian Baku Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi kasus: Analisis PerjanjianKPR antara PT. Bank Panin Tbk dengan X) dengan pembimbing Prof.Dr.Rosa Agustina, S.H., M.H. Perjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kali digunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkan isi dari klausula-klausula di dalamnya. Dalam thesis ini yang menjadi permasalahan adalah dalam hal klausul-klausul apa saja yang tidak boleh dimuat dalam perjanjian KPR yang menimbulkan kerugian dan kedudukan yang tidak seimbang diantara para pihak, bagaimanakah kekuatan mengikat dari perjanjian baku KPR yang dibuat oleh Bank Panin serta bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian baku KPR Bank Panin. Berdasarkan ketertarikan penulis, maka dilakukan penelitian pada kantor Bank Panin Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dimana penulis meneliti dan melihat penerapan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan perjanjian baku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkan dengan prinsip-prinsip perbankan.Penelitian juga dilakukan dengan metode wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit, persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank Panin. Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis perjanjian yang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada para Debitor, maka yang dapat dilakukan adalah dengan terus memberikan perbaikan-perbaikan dan memonitor jalannya perjanjian baku ini.

---

Standard agreement as one of the types of agreements which are often used because it is considered effective by the consumer often cause various problems associated with legal protection for the parties involved in it because they do not have the opportunity to negotiate the content of clauses in it. In this thesis, the problem is in terms of any clauses that should not be contained in Credit House Loan agreements to incur losses and position are not balanced between the parties, how the binding force of the standard agreement of Credit House Loan made by Bank Panin and how to breach the settlement performed by one party in default of Credit House Loan Agreement Panin Bank. Based on the interest the writer, then conducted research at the office of Panin Bank Head Office in Bandung. This research was conducted with normative method, in which the writer examines and see the application of legal rules relating to the granting of credit by using standard agreements based on the principles of the agreement in Civil Law to be associated with the principles of banking. Research is also done with the interview method, with the aim to know the procedures for granting credit, lending requirements and the datas of Loan Home given by the Bank Panin. This standard agreement is very difficult to remove as one type of agreement that is always used with an effective excuse. In order to give legal protection to the debtor, then that can be done is to continue to deliver improvements and monitor the course of this standard agreement."

"ABSTRAKKebutuhan akan pengadaan rumah bagi rakyat banyak adalah merupakan masalah nasional , demikian pula pembangunan perumahan rakyat yang dilaksanakan di kota dimana pembangunannya harus disesuaikan dengan luas tanah secara optimal, dan adalah tepat sekali pengadaan rumah tipe maisonette ini diadakan oleh Perum Perumnas - Klender. Pemerintah telah membantu rakyat dengan mendirikan sebuah Perum Perumnas yang khusus ditugaskan Untuk mengelola pembangunan perumahan bagi rakyat banyak CD terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menen gah. Berhubung daya beli rakyat untuk golongan ini tidak memungkinkan untuk membeli rumah secara tunai maka diambilah kebijaksanaan oleh Pemerintah melalui Perum Perumnas dan Bank Tabungan Negara suatu kredit yang disebut kredit pemilikan rumah atau lebih dikenal dengan sebutan KPP."

"ABSTRAKA. ProblemaPenulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan masalah-masalah yang panting sehubungan dengan perjanjian kredit pemilikan rumah, khususnya perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT. Bina Arlin Muda Jakarta.Istilah kredit tidak ditemui dalarn Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dapat dijumpai dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan.Para ahli hukum setelah melihat unsur atau perumusan dari Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan memasukkan perjanjian kredit kedalam perjanjian pinjam-mengganti. Walaupun demikian tetap diakui perjanjian kredit mempunyai kekhususan dari perjanjian pinjam-mengganti, oleh karena itu perjanjian kredit disebut juga perjanjian bentuk khusus dari perjanjian pinjarn-mengganti.Masalah yang mungkin timbul dari soal perjanjian kredit pemilihan rumah ialah masalah wanprestasi, misalnya debitur merobah bentuk atau konstruksi rumahtanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Di dalam skripsi inipun diugkapkan cara penyelesaian jika timbul sengketa. Penyelesaiannya jika timbul sengketa yaitu penyelesaian secara musyawarah dan rnelalui pengadilan.B. Metode PenelitianDidalarn penulisan skripsi ini dipergunakan dua metode dalam pengumpulan data :1. Metode penelitian kepustakaan (Library research).2. Metode penelitian lapangan ( field research ),C. Hal-hal yang ditemukan1. Bentuk, macam serta tujuan peraberian kredit telah berkembang dengan pesat dalam berbagai bidang kehidupan, namun demikian perkreditan ini tidaklah luputdari berbagai masalah, adapun masalah yang berhubungan erat dengan sengketa adalah kredit macet. Didalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rurnah padaPT. Bina Arlin Muda yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan yang dicantumkan hanya melalui Pengadilan saja, tetapi dalam prakteknya, dalam hal terjadi perselisihan mengenai kredit macet sebelum diajukan ke Pengadilan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan seterusnya PUPN/BUPN.2. Dalam praktek Bank Tabungan Negara, jaminan mutlak harus ada bagi setiap kredit yang dilepaskan yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan. Perundang-undangan kita mengenai jaminan kebendaan dan jaminan per orangan dalam bentuk hynotik, kredietverband, pand, cecsie. Dalam Perbankan pand dianggap kurang praktis, sehingga muncul fiducia yang telah diakui yurispodensi. Hypotik juga dianggap kurang praktis sehingga muncul surat kuasa untuk memasang hypotik, namun belum ada pengakuan yurispodensi.3. Perjanjian Kredit Pemilikan Puraah sudah ditentukan atau disiapkan oleh pihak kreditur( BTN ), debitur mau tidak mau harus menyetujuinya, sehingga debiturselalu berada dalam posisi yang lemah.D. KesimpulanDidalam praktek dunia perdagangan tidak selalu pihak penjual itu berhadapan dengan pembeli yang mampu membayar kontan. Untuk mengatasi hal ini maka dibuatlah perjanjian kredit, yaitu merupakan suatu pembelian dimana pembayarannya dilakukan secara berangsur.E. SaranPerjanjian kredit menguntungkan pihak pembeli karena dapat memiliki rumah idaman dengan pernbayaran secara angsuran, sedangkan dipihak penjual/developer rumah-rumah cepat laku."

"Kredit sindikasi (Sindycated Loan) merupakan poemberian kredit yang dilakukan oleh beberapa bank untuk membiayai proyekproyek besar. Kredit sindikasi ini bertujuan untuk bisa menekan resiko kredit macet dan menyebarkan resiko tersebut pada bank hank yang berpartisipasi. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk melihat pengendalian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Nasional (sebagai bank peserta) dalam kredit sindikasinya. Sedangkan metode yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, survey dan wawancara dengan staf-staf pada PT Bank Nasional tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan bahwa PT Bank Nasional dalam melakukan pengendalian atas kredit sindikasinya menggunakan dasar manual perkreditan yang berlaku bagi kredit-kredit lainnya. Jadi PT Bank Nasional belum mempunyai standar prosedur khusus dalam penanganan kredit sindikasi. Dalam manual perkreditan tersebut dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memproses suatu permohonan kredit. Dari hasil penelitian, penulis melihat bahwa pelaksaan pengendalian yang dilakukan oleh PT. Bank Nasional belum cukup lengkap apabila dibandingkan dengan prosedur yang seharusnya seperti yang terdapat pada kredit manual. Akan tetapi penyelesaian kredit tersebut bisa berjalan lancar terutama karena adanya integritas dan niat baik debitur untuk tetap memenuhi kewajibannya. Akhirnya penulis juga memberikan saran bahwa sebaiknya PT Bank Nasional harus lebih berhati-hati kreditnya terutama dalam bentuk sindikasi yang pa bank lain sesuai dengan konsep prudential dalam menyalurkan melibatkan beberabanking, sehingga resiko yang diambil PT Bank Nasional tidak tergantung hanya pada lead bank (yang melakukan analisa kreditnya)."

"Kegiatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) yang dilakukan perbankan tidak terlepas dari risiko, terutama sekali risiko kredit. Untuk menekan kemungkinan kerugian dari kegiatan pemberian KPR pada nasabahnya, maka salah satu cara yang dapat dipakai Bank adalah dengan menerapkan konsep manajemen risiko. Manajemen risiko itu sendiri merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dengan pengidentifikasian risiko, pengukuran risiko kemudian mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi tersebut. Bari identifikasi risiko dalam penyaluran KPR pada Bank 'X', diketahui bahwa yang Capat menimbulkan risiko kredit adalah risiko pada waktu proses seleksi permohonan KPR antara lain tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan bagi pemohon KPR dan risiko-risiko selama masa pelunasan KPR yang telah diberikan yaitu risiko yang terjadi pada diri nasabah dan risiko yang terjadi pada rumah sebagai objek/agunan KPR. Kemudian dari hasil pengukuran risiko diperoleh bahwa risiko yang paling potensial menyebabkan terganggunya atau bahkan macetnya KPR yang telah disalurkan jika tidak dikendalikan adalah risiko kematian nasabah dan risiko kebakaran dari rumah yang menjadi objek/agunan KPR. Untuk itu Bank 'X' harus melakukan langkah-langkah antisipasi dengan cara mengkombinasikan metode-metode pengendalian risiko yaitu melakukan pencegahan risiko dengan merancang suatu prosedur permohonan KPR lengkap dengan berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi pemohon KPR. Kemudian sebagai kewajiban tambahan pemohon KPR diminta untuk menutup asuransi jiwa kredit bagi diri nasabah dan asuransi kebakaran bagi agunan KPR. Pada kasus-kasus tertentu jika masih terjadi kemacetan pembayaran KPR maka sebagai langkah terakhir Bank mempunyai hak untuk melikuidasi agunan kredit untuk mengambil haknya sebesar kredit yang belum dilunasi nasabahnya."