Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan periklanan mempunyai ciri umum yaitu setiap pesanan dari klien berbeda dan dalam pengerjaannya perusahaan memerlukan jasa pihak lain. Hal ini menarik minat penulis untuk menelaah perlakuan akuntansi atas biaya jasa periklanan (Cost of Advertising Services). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi metode perhitungan biaya dan penetapan harga atas jasa-jasa periklanan pada suatu full service advertising agency. Untuk itu, penulis melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada PT HI, berdasarkan kategori jasa yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu outside production, media placement dan in-house production. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya atas jasa periklanan pada PT HI tidak mengakui biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai harga pokok atas jasa yang diserahkannya. Harga pokok untuk outside production dari media placement adalah sebesar tagihan dari pihak ketiga. Tidak lazim · untuk memasukkan beban perusahaan sebagai unsur harga pokok. Metode penetapan harga yang digunakan adalah net cost plus fee, yang selain mudah untuk menerapkannya juga merupakan metde yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan periklanan besar di dunia. Untuk jasa in-house production, PT HI belum dapat menerapkan metode yang . layak untuk menghi tung harga pokok atas · jasa tersebut. Penetapan harga berdasarkan negosiasi dengan klien (Negotiable basis). Dari Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa metode net cost plus fee sudah cukup layak diterapkan untuk jasa outside production dan media plac~ment. Sedangkan untuk jasa in-house production, basis negotiable price pT HI belum menentukan patokan yang tepat. Penulis memberi saran bagi jasa outside production dan media placement PT HI untuk menyusun anggaran dan menetapkan % Gross margin yang ingin dicapai secara hati-hati. Untuk jasa in-house production, penulis menyarankan agar PT HI membuat biaya standar berdasarkan basis upah langsung."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat kekuatan dan kelemahan PT. CLI dan mengkaitkannya dengan kemampuan PT. CLI dalam bersaing serta untuk menentukan strategi generik yang paling sesuai untuk digunakan oleh PT. CLI untuk meraih kesempatan pasar yang semakin berkembang. Penelitian ini menggunakan metode analisa SWOT yang mampu mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada dalam industri yang bersangkutan. Analisa ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian langsung ke PT. CLI. Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara terarah berdasarkan kuesioner. Penelitian menemukan kekuatan pada PT. CLI adalah pada bidang keuangan sebagai perusahaan jasa periklanan dengan billing terbesar, staf yang profesional dan hubungan antar karyawan yang baik, klien yang bonafid, merupakan perusahaan yang sudah established. Penelitian juga menemukan kelemahan PT. CLI pada aspek sistem informasi manajemen, sistem operasi dan biaya. Kelemahankelemahan ini mengharuskan manajemen PT. CLI untuk mempersiapkan rencana jangka panjang dan rencana tindakan untuk meningkatkan kekuatan relatif dan menurunkan secara kuantitatif dan kualitatif kelemahan yang ada. Selain itu penelitian juga menemukan kesempatan yang ada, karena perkembangan dunia usaha dan adanya media baru, yaitu televisi swasta. Penelitian juga menemukan ancaman yang berupa bermunculannya perusahaan-perusahaan jasa perikianan baru. Oleh karena itu PT. CLI harus menemukan strategi bersaing yang akan digunakan untuk mempertahankan atau bahkan untuk meningkatkan posisinya dalam industri. Penelitian menyimpulkan bahwa strategi generik yang digunakan oleh PT. CLI adalah diferensiasi jasa dan fokus."

"Usaha periklanan dewasa ini sudah berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi komunikasi. Iklan bukan saja memberikan keuntungan bagi kalangan pengusaha dan para pengelola media periklanan tetapi juga masyarakat luas yaitu para calon konsumen. Karena iklan telah memberikan pengetahuan yang luas kepada masyarakat tentang berbagai produk yang ditawarkan. Di samping itu, kehadiran iklan juga penting bagi pemerintah karena iklan juga memberikan masukan yang cukup besar bagi negara lewat sektor pajak.Usaha iklan yang semula merupakan kegiatan perantara kemudian berkembang menjadi usaha jasa di bidang tehnik. Dengan kondisi ini, maka usaha periklanan memerlukan adanya kepastian hukum dan kemudahan di bidang administrasi perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak atas masukan dari Asosiasi Pengusaha Periklanan mengeluarkan Surat Edaran yaitu: SE.10/PJ.3/1998 pada tanggal 15 Juni 1998. Surat Edaran ini mengatur pengenaan pajak atas usaha industri periklanan baik dari sektor pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1)sejauh mana penerapan Surat Edaran ini dalam pelaksanaannya; 2) adakah faktor-faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaannya; 3)apakah peraturan tersebut sudah memenuhi kriteria asas-asas perpajakan yang berlaku; 4) apakah semua penghasilan dari usaha periklanan sudah ada kepastian perpajakannya.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasilnya adalah sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan khususnya dalam usaha iklan.Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain adalah:1. Perkembangan yang pesat pada usaha periklanan mendorong terjadinya pertemuan antara Asosiasi Perusahaan Iklan dengan Dirjen Pajak yang akhirnya membuahkan Surat Edaran yaitu SE. 10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998.2. Meskipun peraturan sudah ada belum menjamin permasalahan selesai sampai disini. Peraturan tersebut tampaknya kurang disosialisasikan pada aparat perpajakaan maupun karyawan perusahaan iklan sehingga menimbulkan berbagai kasus.Sedangkan saran untuk masalah ini adalah:1. Perlu diadakan sosialisasi yang intensif peraturan yang ada baik dikalangan pengusaha iklan, maupun aparat pajak.2. Jika perlu peraturan tersebut dapat direvisi agar tercapai kepastian hukum dan keadilan dalam perpajakan."

"Sebuah Perusahaan Periklanan dapat dikenakan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau yang diperoleh pegawai maupun pihak-pihak lain yang bukan pegawai. Selain itu juga dapat dikenakan PPh pasal 23 yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk yang berasal modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dapat dikenakan juga PPh pasal 26 yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Mengenai pajak yang diberlakukan kepada perusahaan periklanan telah dikukuhkan lewat Surat Edaran Direktur Pajak No SE-10/PJ.03/1998 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Perusahaan Periklanan. Di dalam Surat Edaran Direktur Pajak tersebut juga diatur mengenai kegiatan perusahaan periklanan yang terdiri dari pembuatan materi iklan, pemasangan iklan di media dan konsultasi. Adanya peraturan ini membuktikan bahwa Perusahaan Periklanan dianggap cukup berpotensi dalam meningkatkan pajak negara. Hal ini juga dibuktikan dengan bertambahnya berbagai media periklanan khususnya media elektronik yaitu, televisi dan radio. Dalam pelaksanaanya Surat Edaran tersebut kurang memberikan penjelasan tentang pengenaan pajak secara keseluruhan bagi perusahaan periklanan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya suatu peraturan yang mengatur tentang perusahaan periklanan sehingga dapat membingungkan para pelaku industri periklanan. Selain itu untuk sekarang ini sebuah perusahaan periklanan biasanya tidak membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan pembuatan materi iklan, karena biasanya dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan periklanan yang telah ditunjuk oleh klien. Maka agar dapat memberikan kejelasan dan memenuhi kebutuhan setiap pihak maka dibutuhkan perangkat hukum yang dapat menciptakan suatu kepastian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan, serta melakukan wawancara pada pihak terkait."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem pengukuran kinerja pada dua perusahaan berskala besar dan kecil, diiukuti dengan gambaran umum mengenai sistem pengukuran kinerja pada perusahaan periklanan. Penelitian ini mempergunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengambil data dari beberapa buku dan basil riset yang telah dipublikasikan. Penelitian juga mempergunakan metode wawancara dengan pihak yang terlibat, dalam hal ini adalah perusahaan X dan perusahaan Y. Sistem Pengukuran kinerja yang diterapkan oleh perusahaan X terlihat mempergunakan beberapa ukuran kualitatif, seperti : kualitas, deadline, kepuasan konsumen dan nilai tambah. Hal yang sama juga terlihat pada perusahaan Y. Pengukuran secara kuantitatif juga dilakukan oleh perusahaan X dan Y, yaitu berupa rasio-rasio keuangan, evaluasi atas anggaran dan analisa laporan keuangan secara keseluruhan. Rasio keuangan yang digunakan antara lain : profit margin, average collection period, current ratio dan acid test ratio. Rasio keuangan ini membantu pihak manajemen untuk dapat melihat kemampuan perusahaan dari segi finansial. Sebagai kesimpulan, sistem pengukuran kinerja baik diperusahaan periklanan berskala besar maupun berskala kecil sebenarnya memiliki kesamaan, baik secara finansial maupun ukuran non-finansial. Perbedaan yang muncul umumnya terletak pada kompleksitas sistem tersebut, dan adanya jenjang penilaian. Untuk perusahaan periklanan berskala besar, jenjang penilaian mengikuti jenjang jabatan suatu departemen tertentu, untuk kemudian pimpinan departemen tersebut mempertanggungjawabkan kinerja departemennya kepada managing director. Sebagai saran diusulkan pengukuran kinerja yang mempergunakan balanced-scorecard, yang merupakan sistem pengukuran kinerja secara terpadu yang memasukkan unsur finansial dan non-finansial. Balanced-scorecard ini memiliki empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif inovasi Dari keempat perspektif itulah strategi dan tolok ukur perusahaan ditentukan dan diukur, sehingga manajemen akan mendapatkan laporan kinerja perusahaan secara terpadu."

"Pelayanan merupakan suatu unsur yang sangat penting bagi perusahaan dalam rangka menjamin kelangsungan hubungan dengan pelanggan atau customer. Pada saat ini sudah banyak teknologi informasi dapat membantu unsur pelayanan sebagai senjata utama "dalam rangka menjamin kelangsungan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Untuk mencapai hasil yang terbaik, diperlukan satu rancangan sistem terpadu yang dapat mengoptimalkan proses kerja sama sekaligus sebagai pelayanan. Rancangan yang dibutuhkan adalah kombinasi beberapa teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Thesis ini berdasarkan studi kasus pada model kerja sama atau kolaborasi perusahaan periklanan di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya dengan menggunakan teknologi informasi agar tercapai kepuasan pelanggan.

---

Services has now become an important part of business many companies to strengthen the relationship "with its customers. Nowadays the use of information technology could assist the services factors as the main weapon toward quality services to customers.

In order to achieve best result, the needs would be an integrated sistem that will optimize the collaboration process as well as services. The integrated system design is a combination several information technologies to fulfill the requirements.

This thesis was based upon collaboration models of advertising agencies in Indonesia as a case study. The objectives of this case study is to serve the best quality services to the customer by implementing information technology to satisfy the customer."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan objek Pajak Penghasilan atas imbalan royalti dan jasa teknik pada transaksi-transaksi yang terjadi pada PT GNC (perusahaan periklanan digital di Indonesia) dengan para vendor dan menganalisis dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi PT GNC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan PT GNC dengan Mobile 218 Sdn Bhd, Dorce Pte Ltd, dan Oliver Pte Ltd tidak memenuhi kategori royalti, baik ditinjau dari teori maupun regulasi terkait. Hal tersebut dikarenakan tidak ada penyerahan hak, tidak ada hak untuk mengkomersialisasi atau menduplikasi konten ataupun layanan yang ada di dalam platform, tidak terdapat transfer pengetahuan di dalamnya, vendor terlibat dalam pemberian jasa, dan vendor bertanggung jawab atas output yang dihasilkan.. Transaksi-traksaksi yang dilakukan tersebut lebih dapat dikategorikan sebagai jasa teknik, baik dari segi teori maupun regulasi. Hal tersebut disebabkan pemberi jasa terlibat dalam pemberian jasa, bertanggung jawab atas output yang dihasilkan, pembayaran yang dilakukan oleh PT GNC didasarkan pada banyaknya manfaat jasa dalam platform tersebut. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, PT GNC dapat menyediakan dokumen pendukung berupa kontrak atau terms and condition, invoice, skema transaksi, riwayat transaksi, COD, dan DGT Form. Terbatasnya kapasitan penyimpanan secara online dan kurangnya koordinasi antara divisi operasional dan keuangan menjadi tantangan dalam proses pendokumentasian bukti pendukung. Untuk mengurangi terjadinya perbedaan interpretasi, penulis menyarankan diterbitkannya pengaturan lebih lanjut pada peraturan domestik dan tax treaty terkait royalti dan imbalan jasa teknik pada transaksi digital. Selain itu, untuk penyimpanan dokumen pendukung, PT GNC dapat menggunakan penyimpanan online yang memiliki kapasitas lebih besar dan berkoordinasi dengan divisi operasional untuk kepentingan administrasi pajak.

---

This thesis aims to analyze the object of income tax on royalties and technical services in transactions that occur at PT GNC (a digital advertising company in Indonesia) with vendors and analyze supporting documents that can be used to strengthen PT GNC's argument. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results of this study indicate that the transactions made by PT GNC with Mobile 218 Sdn Bhd, Dorce Pte Ltd, and Oliver Pte Ltd do not meet the royalty category, both from theory and related regulations. These because there is no transfer of rights, there are no rights to commercialize or duplicate content or services on the platform, there are no transfer of knowledge, vendors are involved in providing services, and vendors are responsible for the output produced. These services can be categorized as technical services, both in terms of theory and regulation. These because service providers are involved in providing services, responsible for the output, and the payments made by PT GNC are based on the how many services are used in those platforms. To strengthen this argument, PT GNC can provide supporting documents in the form of contracts or terms and conditions, invoices, transaction schemes, transaction history, COD, and DGT Forms. The limited online storage capacity and lack of coordination between the operational and financial divisions are challenges in the process of documenting supporting evidence. For differences in interpretation, the authors suggest for further regulation of domestic regulations and tax treaties related to royalties and technical service fees in digital transactions. In addition, to store supporting documents, PT GNC can use online storage that has a larger capacity and coordinate with operational division for tax administrative obligation."