Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Obligasi konversi (selanjutnya disingkat OK) adalah suatu jenis obligasi yang memberikan hak opsi kepada pemilik untuk menukarkannya kepada saham, dengan persyaratan tertentu. Di Indonesia, OK merupakan instrumen investasi yang relatif baru. Oleh karena itu tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah memberikan kerangka dasar pembuatan keputusan bagi investor yang bermaksud melakukan investasi OK. Dengan mempertimbangkan sifat hybrid dari OK, maka metode penilaian terhadap OK diusahakan mencakup aspek saham maupun obligasi yang terdapat di dalamnya. Penulis menggunakan Theoretical Value Hodel dan Fundamental Analysis sebagai dasar untuk menilai OK, dalam hal ini OK PT Astra International sebagai satu-satunya OK di BEJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OK PT Astra International ditawarkan pada tingkat harga yang wajar, dan merupakan alternatif investasi yang menguntungkan relatif terhadap obligasi dan sahamnya. Namun di sisi lain, keraguan mengenai likuiditas pasar OK dapat membuat investor yang berkepentingan akad hal itu menuntut premium yang lebih rendah atau tingkat bunga yang lebih tinggi sebagai kompensasinya. Penulis berkesimpulan bahwa investasi OK membutuhkan analisis yang lebih kompleks dibandingkan dengan investasi saham ataupun obligasi, disebabkan banyaknya variabel yang harus diperhatikan. Heskipun return yang ditawarkannya menarik, resiko investasinya juga relatif lebih besar. Keputusan investasi akan dipengaruhi tidak saja oleh prospek perusahaan di mata investor, tetapi juga oleh tujuan investasi dari investor tersebut dan kesediaannya untuk memegang instrumen dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Berbeda dengan pasar sekunder OK di luar negeri yang terbukti likuid, likuiditas pasar sekunder OK di Indonesia untuk nasa mendatang masih dipertanyakan. Investor disarankan untuk melakukan analisis yang cermat dan komprehensif sebelum memutuskan untuk melakukan investasi dalam instrumen ini. Di lain pihak, emiten diharapkan menjaga transparansi kepada publik sehingga investor tidak dirugikan. Hemperhatikan masih banyaknya aspek nenarik dari OK, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini."

"Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan rekonomi suatu negara, sedangkan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal, dibutuhkan banyak hal termasuk regulasi yang efektif di bidang pasar modal, yang salah satunya adalah regulasi di bidang perlindungan pemodal, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum. Fungsi dari metode tersebut adalah menemukan, merumuskan, dan menganalisa aturan perlindungan yang dibutuhkan dan yang telah ada terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia. Simpulan dari penelitian ini ialah, bahwa telah ada pengaturan perlindungan terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia apabila mengalami kehilangan asetnya dengan Dana Perlindungan Pemodal yang diatur dalam peraturan Bapepam nomor VI.A.4 dan VI.A.5.

---

Capital market is one of many ways of developing economy in a country, and to develop the capital market itself needs effective regulations especially regulations in protecting the investor’s assets so that public's trust on the capital market industry will increase and tend to invest more.

This paper uses legal review methode to find and analysis what ideal regulations for the investor protection.

The conclusion of this paper is there have been regulations for the investor protection which are Bapepam Rule number VI.A.4 and Bapepam Rule number VI.A.5"

"Dalam hukum di Bidang Pasar Modal di Indonesia, pihak Emiten harus berbentuk Badan Hukum. Sebagai Badan Hukum, Emiten dapat saja dipailitkan apabila pihak Emiten tersebut memenuhi persyaratan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dalam hubungan hukum utang-piutang tersebut, maka emiten berkedudukan sebagai debitur bagi investor pemegang obligasi, sedangkan investor pemegang obligasi berkedudukan sebagai kreditur bagi emiten. Isu perlindungan investor pemegang obligasi tentu menjadi pusat perhatian bagi pemegang obligasi yang emitennya mengalami kepailitan.Wali Amanat dan Bapepam LK merupakan dua pihak yang berperan utama dalam pelaksanaan perlindungan investor pemegang obligasi dalam hal terjadinya kepailitan emiten terkait denan fungsinya masing-masing di Pasar Modal. Aspek perlindungan hukum pemegang obligasi sebagai kreditur dalam kepailitan emiten dapat digolongkan dalam dua pembagian, yakni aspek perlindungan hukum pemegang obligasi pada saat permohonan pailit emiten, dan aspek perlindungan hukum pemegang obligasi setelah putusan pailit diputuskan oleh hakim.

---

Based on capital market law in Indonesia, Bond Issuer must in the form of Legal Entity. As a Legal Entity, Issuer is possibly bankrupted if Issuer fullfils requierements of bankrupt which is ruled in Law Number 37 Year 2004 about Bankruptcy. In the concept of legal relation of debts and credits, Bond Issuer is considered as a debitor for the Bond Holder. Meanwhile a Bond Holder acts as a creditor for Bond Issuer. According to that description, Bond Holder has a unique position compared to other creditors. Protection of Bond Holders becomes a center attention of Bond Holders, who their Bond Issuer has bankrupted. Wali Amanat (Trustee) and Bapepam LK are two main parties in enforcement of Bond Holders protection in Bond Issuer bankruptcy.

Wali Amanat (Trustee) has a role as a party who acts to represent interest of Bond Holders, involving acts to represent Bond Holders in Bond Issuer bankruptcy. Meanwhile Bapepam LK acts as supervisor and law enforcer in Capital Market consisting of giving protection to Bond Holders in Bond Issuer Bankruptcy. Legal Aspects of Protection for Bond Holders as a creditor in Bond Issuer bankruptcy can be categorized in two categories. There are: Legal Aspect of protection for Bond Holders in the appeal for bankruptcy process; and Legal Aspect of protection for Bond Holders after Bankruptcy judgement have been decided by Judge in Commercial Court."

"Perkembangan pasar obligasi korporasi di Indonesia sekarang ini cukup pesat, dibuktikan dengan pertumbuhan jumlah penerbitan obligasi di Indonesia tiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, harus diperhatikan mengenai perlindungan atas hak dari investor dalam obligasi korporasi terutama atas pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh investor terhadap emiten penerbit dimana terdapat putusan yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan harus melalui waliamanat. Investor sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan penerbit memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak dalam mengajukan gugatan. Hal ini akan diteliti dalam penelitian ini untuk mencari Legal Standing investor dalam mengajukan gugatan terhadap penerbit obligasi.

---

The development of bonds market in Indonesia is now quite rapid, evidenced by growth of number of bonds inssuance. In this regard, it must be considered regarding the protection of the rights of investors in corporate bonds, especially for filing lawsuits against investors by issuers in which there is a verdict stating that the claim must be through a trustee. The investor as the party who is harmed by an act against the issuer has the position as the party entitled to file a claim. This will be examined in this study to find a Legal Standing investor in filing a lawsuit against the bond issuer."

"Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai proses pelaksanaan penerbitan obligasi daerah serta perlindungan pemegang obligasi daerah apabila pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya (default). Proses penerbitan obligasi daerah ini disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012, serta beberapa peraturan-peraturan terkait lainnya. Pengaturan atas perlindungan pemegang obligasi daerah ini dibandingkan dengan penerapan proses pembayaran (default) di beberapa negara lain seperti Filipina, Vietnam dan Jepang. Penulisan skripsi ini mendasarkan kepada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif yuridis dan menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier.Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Pusat menyiapkan sebuah skema atau proses penyelesaian atas terjadinya kasus gagal bayar yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembayaran obligasi daerah. Skema penyelesaian ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah peraturan khusus terkait utang pemerintah daerah, membentuk sebuah lembaga khusus yang berperan sebagai penjamin atas pembayaran obligasi daerah atau dengan membuat suatu program khusus penyaluran dana bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana dalam melakukan pembayaran utangnya.

---

The problems discussed in this mini thesis are concerning the implementation of municipal bonds issuance and municipal bonds protection if local government not capable for obligation payment. The municipal bonds issuance process is based on Ministry Finance Regulation Number 111/PMK.07/2012, and several other related regulations. Regulation of municipal bond holder protection compared with default payment implementation in Philippines, Vietnam and Japan. This mini thesis is base on Legal Norm Law on library research and using secondary and tertiary law material.The research results suggested that central government must be prepared a scheme or process of municipal bonds default settlement. Scheme of settlement can be done by forming special regulation related to local government debt management, forming a special institution as guarantor of municipal bonds, or by making a special distribution fund program for local government who have trouble to pay his debt."