Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tarip bongkar muat barang yang berlaku pada Divisi Usaha terminal Perum . Pelabuhan II Cabang Tanjung priok dapat dikatakan layak, dalam arti pendapatan yang diperoleh dari pelayanan jasa bongkar muat dapat menutupi biaya biaya yang dikeluarkan dan masih memberikan keuntungan kepada perusahaan . Penelitian dilakukan terhadap data - data yang ada di perusahaan, baik data yang telah lalu maupun yang diperkirakan akan terjadi. Faktor - faktor diluar perusahaan yang dapat mempengaruhi pendapatan turut dipertimbangkan dalam penelitian, seperti faktor persaingan dan permintaan jasa bongkar muat. Variabel variabel yang dianggap mempengaruhi pendapatan dan keuntungan adalah tarip bongkar muat, biaya - biaya yang dikeluarkan, volume dan jenis barang yang dibongkar muat. Tarip bongkar muat hanya terbatas pada tarip negosiasi antara perusahaan dengan pemakai jasa, sedangkan jenis barang yang dibongkar muat dikelompokkan atas barang general cargo, bag cargo dan container. Variabel variabel tersebut dirangkum dalam suatu model dengan menggunakan metode "Cost, Volume, Profit Analysis dan Break Even analysis". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarip bongkar muat untuk barang - barang general cargo dan bag cargo belum dapat dikatakan layak, karena baik pendapatan maupun keuntungan be1um dapat mencapai target bahkan tidak dapat melampaui titik impas (break even). Untuk bongkar muat barang barang general cargo, hasil penjualan jasa (pendapatan) yang dapat dicapai hanya 62,711. dari target, dan untuk barang- barang bag cargo hanya 45,811. dari target. Sedangkan untuk bongkar muat container, tarip yang berlaku dapat dikatakan layak, baik pendapatan maupun keuntungan dapat melampaui (30,151. diatas target) yang berarti pula melampaui karena target titik impas. Secara keseluruhan pada tahun 1990 Divisi Usaha terminal hanya dapat mencapai pendapatan sebesar 80,271. dan keuntungan 761. dari yang ditargetkan."

"Fenomena penurunan tarip Asuransi Kerugian/Umum, khususnya Asuransi Kebakaran telah berlangsung cukup lama. Semenjak sebelum terjadinya krisis ekonomi pada medio tahun 1997 sudah terasa, namun penurunan tarip tersebut semakin buruk ketika banyak perusahaan yang berguguran di masa krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini membawa dampak langsung kepada menurunnya jumlah obyek pertanggungan asuransi sehingga `kue' yang dinikmati industri asuransi kebakaran semakin kecil. Porsi yang semakin kecil tersebut harus diperebutkan oleh jumlah perusahaan asuransi umum yang relatif sama semenjak sebelum krisis ekonomi, yakni 105 perusahaan. Kondisi diatas direspon oleh kebanyakan perusahaan asuransi umum dengan strategi klasik, yakni menurunkan harga tarip/sulcu premi asuransi kebakaran. Sayangnya penurunan tersebut terlalu drastis dan kadangkala tidak wajar sehingga terjadilah `Perang Tarip' dalam industri asuransi kebakaran. Dalam kondisi ini terjadi juga yang disebut `neighbourhood rate' dimana pertimbangan tarip calon Tertanggung lebih berdasarkan kepada berapa rendah tarip yang sanggup diberikan sebuah perusahaan asuransi umum dibandingkan dengan perusahaan asuransi umum lainnya. Kondisi tersebut tentu jauh dari tarip yang dikeluarkan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) melalui Biro Tarip-nya, apalagi ada opini yang mengatakan bahwa tarip yang dikeluarkan Biro Tarip-DAI terlalu tinggi, tidak sallable dan tidak kompetitif di pasar. Skripsi ini dibuat guna mengetahui perbedaan metode penetapan tarip/suku premi asuransi kebakaran, khususnya dalam kelompok kode okupasi Industrial Risks' ; perbedaan range tarip/suku premi yang dihasilkan berdasarkan metode yang digunakan, serta sejauh mana perbedaannya dengan tarip dari Biro Tarip-DAI. Penelitian dilakukan terhadap sebuah perusahaan asuransi umum swasta nasional dan sebuah perusahaan asuransi umum joint venture dengan memperbandingkan metode yang digunakan, range tarip yang dihasilkan serta perbandingannya dengan tarip DAI dan posisinya di dalam pasar asuransi kebakaran. Data primer diperoleh dari kedua perusahaan yang diuji, DAI dan Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) yang juga dilengkapi wawancara dengan beberapa praktisi asuransi kebakaran serta studi literatur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada kedua perusahaan yang diuji, lebih banyak kode okupasi dengan range tarip yang lebih tinggi dari tarip DAI karena terjadinya penurunan suku premi pada Property 2002 dibanding Buku Tarip 1999, range tarip yang lebih rendah dari DAI karena terjadi kenaikan suku premi pada Property 2002. Selain itu opini yang mengangggap tarip DAI terlalu tinggi dan tidak kompetitif terbukti salah ; justru dengan tarip DAI pada Property 2002 memungkinkan perusahaan asuransi menetapkan tarip/suku premi yang lebih rendah namun tetap dalam batas wajar dan aman. Dengan kondisi di atas, perusahaan asuransi umum disarankan untuk menggunakan Property 2002 dalam kebijakan penetapan tarip/suku premi asuransi kebakaran agar tarip yang ada di pasar tidak terlalu jauh jaraknya seperti yang terjadi sekarang. Selain itu pemerintah atau DAI sebaiknya segera melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki/mencegah `perang tarip' yang berkelajutan guna mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi. "

"Tenaga listrik telah menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan bagi sebagian besar masyarakat den bisa dikatak an rnenguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu Pemerintah yang diwakili Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) harus menyediakan dalam jumlah yang cukup, kehandalan dan mum yang balk, dan harga yang tepat. Harga yang tepat di sini berarti memenuhi kriteria yang ditetapkan undang-undang den sekaligus rnemungkinkan PLN untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, penetapan tarif dalam perusahaan ini menjadi sangat komplek dan menjadi masalah yang sangat penting. .Berdasarkan observasi dan studi kepustakaan, penulis berusaha menyusun skripsi mengenai masalah ini. Proses penetapan tarif pada perusahaan kelistrikan bisa dibagi dalam dua tahap yaitu menentukan harga pokok pelayanen (cart of service/ yang ekuivalen dengan pendapatan yang dibutuhkan, kemudian merancang struktur tarif yang akan memenuhi pendapatan tersebut dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Dalam tahap pertarna perusahaan harus memperhatikan kontribusi masing-masing pelanggan terhadap biaya yang ditanggung perusahaan yang bisa dibagi dalam tiga kelompok yaitu karakteristik permintaart, jumlah pemakaian, dan karakteristik pelayanan dari masing-masing pelanggan. Sedangkan dalam tahap kedua, faktor yang paling menentukan adalah judgement PLN melakukan tahap pertama dengan menghitung harga pokok penjualan untuk tiap jenis tegangan yang disalurkan dan harga pokok untuk suatu golongan pelanggan ditentukan sesuai dengan tegangan yang dimintanya. Jadi PLN mengalokasikan biaya bukan kepada pelanggan akan tetapi kepada jenis tegangan. Di sini berarti PLN tidak memperhatikan faktor yang menyebabkan biaya (cost driver) dalam mengalokasikan biaya kepada pelanggan sehingga menyebabkan alokasi biaya yang tidak adil. Di samping itu, perhitungan PLN ini menghasilkan HPP hanya per kWh yang mana hal ini tidak konsisten dengan tarif yang ditetapkannya yaitu per kVA (biaya beban) dan per kwh (biaya pemakaian). Sedangkan pada tahap kedua, PLN telah mempertimbangkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam proses penetapan tarif ini, PLN perlu meninjau kembali metode perhitungan harga pokok penjualan yang dipakainya. Mengingat masalah ini cukup penting dan juga rumit, PLN perlu membentuk bagian tersendiri dalam struktur organisasinya untuk melaksanakan tugas ini. "

"Rumah Sakit "X" sebagai suatu unit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Peningkatan kuantitas pelayanan antara lain dilakukannya penambahan jumlah tempat tidur, kamar perawatan maupun unit-unit pelayanan baru. Sedangkan peningkatan kualitas dilakukan melalui program pendidikan dokter, paramedis, penambahan peralatan kedokteran dan lain sebagainya. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan tersebut adalah bahwa Rumah Sakit "X" memerlukan dana operasional yang besar. Kenyataannya sebagai rumah sakit swasta tentu dituntut untuk swadana dalam arti harus mampu untuk membiayai sendiri semua biaya operasionalnya, sehingga menjadikan tarif yang dibebankan kepada pasien menjadi sumber dana utama untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mengingat masalah rumah sakit menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka tidaklah mengherankan apabila pemerintah masih memberikan pembatasan dalam hal penentuan tarif. Sebagai akibatnya Rumah Sakit "X" tidak dapat semaunya dalam menentukan tarif yang dibebankan kepada pasien untuk masing-masing kelas, yaitu untuk kelas I, II dan kelas III. Untuk kelas-kelas tersebut Kanwil Departemen Kesehatan DKI Jakarta telah menentukan plafon tarif atas dasar masukkan dari IRSJAM. Dari sini nampak adanya tantangan yang dihadapai oleh rumah sakit-rumah sakit swasta khususnya Rumah Sakit "X" , yaitu keterbatasan dana untuk menjalankan usahanya. Menghadapi tantangan dana tersebut, pihak manajemen rumah sakit harus pandai-pandai mencari dan memperbanyak alternatif sumber pendapatan, mengelola dana yang didapat, melakukan perencanaan dan pengendalian secermat mungkin dalam hal pengeluaran baik yang sifatnya investasi maupun yang bersifat operasional. Salah satu upaya yang selama ini dilakukan oleh Rumah Sakit "X" untuk mengatasi keterbatasan sumber pendapatan karena adanya pembatasan tarif dari pemerintah tersebut adalah pihak manajemen telah membebankan tarif yang relatif tinggi kepada pasien yang mampu, yaitu pasien yang dirawat dikelas VIP dan kelas Utama. Tujuannya adalah untuk mensubsidi kepada kelas-kelas yang tarifnya telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentu saja Rumah Sakit II XI, memerlukan perangkat manajemen yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian, sehingga pihak manajemen akan dapat menentukan tarif minimum yang harus dibebankan kepada pasien atau sebagai alat pengendalian biaya, sehingga diharapkan Rumah Sakit "X" dapat berkembang atau minimal mempertahankan kelangsungan operasionalnya."

"Kebijaksanaan taiif pulsa telepon di Indonesia menggunakan sistem subsidi silangdimana tarif pulsa percakapan SLJJ (Sambaungan Langsung Jarak Jauh) ditetapkan tinggi untuk mensubsidi taiif percakapan lokal yang rendah. Tanpa adanya evaluasi kembali atas hal tersebut, akan merugikan balk Telkom sebagai produsen Inaupun masyarakat sebagai konsumen. Penetapan taiif yang tidak sesuai akan menyebabkan produksi pulsa telepon yang tidak optimal dan juga tingkat pendapatannya. Skripsi mi bertujuan untuk melihat apakah kebijaksanaan penetapan taiif pulsa yang dilakukan saat mi telah tepat dan apakahterdapat altematif lainnya yang dapat dipakai.Perhitungan taiif pulsa telepon menggunakan pendekatan anggaran yangberdasarkan pada perhitungan alokasi biaya yang teijadi. Penelitian mi menggunakanalokasi biaya berdasarkan nilai penjualan yang dihasilkan dan produksi pulsa telepon untuk periode tahun 1992.Hasil perlutungan menunjukkan bahwa tarif pulsa percakapan SLJJ menuliki margm diatas harga pokok produksi (HPP) 10 kali lebih besar dibandmg percakapan lokal Subsidi silang yang terlalu besar mi tentunya sudah perlu diseimbangkan kembah mengingat akibatnya. Model Total Long Run Jncremental Cost (TLRIC), Average Jncremental Cost (AIC) dan program Rebalancmg dapat digunakan sebagai alteniatif perhitungan taiifpulsa.Saran yang dapat diberikan adalah untuk melihat juga faktor ékstemal seperlipennintaan pasar dan tingkat persaingan, selain memperdalam evaluasi terhadap faktorinternal seperti biaya, tujuan perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan."

"Tinjauan terhadap pengaturan penetapan tarif maskapai penerbangan yang diatur dalam Permenhub No. 20/2019 pada hakikatnya didasarkan atas adanya potensi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha. Perilaku anti persaingan merupakan suatu konsekuensi atas karakteristik sistem dari persaingan usaha yang menekankan pada kebebasan mekanisme pasar, dengan adanya keberlakuan hukum dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pelaku usaha dalam melakukan usaha serta membangun iklim persaingan yang kondusif sehingga menghasilkan produk-produk yang efisien. Dalam menganalisis kasus ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait keberlakuan pengaturan penetapan tarif maskapai penerbangan yang diatur dalam Permenhub No. 20/2019 terhadap perilaku anti persaingan. Penulis mencoba mengkonstruksikan apakah penetapan tarif maskapai penerbangan yang diformulasikan dalam Permenhub No. 20/2019 dapat sepenuhnya menjadi bentuk perlindungan perilaku anti persaingan dan meninjau ulang adanya ketidaktepatan dalam penegakan hukum persaingan usaha yang ditunjukkan dengan adanya kontradiksi antara tarif maskapai penerbangan yang tunduk pada pengaturan penetapan tarif dan tindakan maskapai penerbangan yang telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Permenhub No. 20/2019 yang ditujukan untuk melindungi maskapai penerbangan belum sepenuhnya berjalan efektif, hal tersebut diidentifikasi dari adanya strategi bisnis maskapai penerbangan yang mengarah kepada tindakan anti persaingan, sebab diketahui bahwasannya pengaturan penetapan tarif mengakibatkan pertentangan terutama dari segi manajemen keuangan tiap maskapai. Selain itu, celah ketidakpastian hukum muncul karena adanya disharmonisasi antara kebijakan persaingan usaha dan hukum persaingan usaha sehingga dibutuhkan keselarasan serta penegakan hukum yang konkret guna menciptakan kondusifitas dalam pasar persaingan khususnya industri penerbangan.

---

The review of airline tariff setting arrangements regulated in Permenhub No. 20/2019 is essentially based on the potential for legal uncertainty in the enforcement of business competition law. Anti-competitive behavior is a consequence of the characteristics of the system of business competition, which emphasizes the freedom of market mechanisms, with the existence of law enforcement intended to guarantee legal certainty and protection to business actors in conducting business and to build a conducive competitive climate so as to produce efficient products. In analyzing this case, the author uses descriptive analytical research through a qualitative approach, namely by providing further understanding regarding the applicability of airline tariff setting arrangements regulated in Permenhub No. 20/2019 against anticompetitive behavior. The author attempts to construct whether the determination of airline rates formulated in Permenhub No. 20/2019 can fully serve as a form of anticompetitive behavior protection and examines the existence of inaccuracies in the enforcement of business competition law as indicated by the discrepancy between airline rates subject to tariff setting arrangements and actions of airlines that have fulfilled the elements in Article 5 of Law No. 5 of 1999. Based on the results of research conducted by the author, Permenhub No. 20/2019, which is aimed at protecting airlines, has not been fully effective. This is identified by the existence of an airline's business strategy that leads to anti-competitive actions, because it is known that tariff setting arrangements result in conflict, especially in terms of each airline's financial management. In addition, gaps in legal uncertainty arise due to disharmony between business competition policy and business competition law, so that harmony and concrete law enforcement are needed to create conduciveness in competitive markets, especially the aviation industry."

"Delapan belas tahun semenjak World Trade Organization/WTO berdiri, telah banyak kebijakan Perdagangan Internasional Negara-Negara anggota WTO yang dinilai Dispute Settlement Body WTO telah melanggar GATT dan perjanjian-perjanjian WTO lainnya. Salah satunya adalah sengketa rokok kretek Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 Juni 2009, Amerika Serikat mengeluarkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, dimana dalam Sec. 907(a)(1)(A) FSPTCA terdapat aturan mengenai larangan peredaran rokok beraroma (Characterized Flavours) di Amerika Serikat, namun mengecualikan rokok mentol dari larangan ini. Indonesia sebagai Negara pengekspor rokok kretek terbesar di Amerika Serikat mengalami kerugian yang sangat besar akibat pemberlakuan Sec.907(a)(1)(A) FSPTCA dan menilai bahwa pemberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini telah melanggar ketentuan dalam GATT dan Agreement on Technical Barriers to Trade.Didalam skripsi ini dibahas bagaimana pengaturan-pengaturan mengenai hambatan teknis (hambatan non tariff) yang terdapat dalam Agreement Technical Barriers to Trade dan kedudukannya didalam WTO. Dan kemudian secara khusus meninjau apakah keberlakuan Sec. 907 (a)(1)(A) FSPTCA ini telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan WTO yang terdapat dalam Agreement on Technical Barriers to Trade.

---

For eighteen year since it is established, the WTO has issued a lot of policies that are deemed by the WTO Dispute Settlement Body to violate GATT and other WTO agreements. One of the said policies are the dispute on kretek / clove cigarettes between Indonesia and the United States of America. In 22nd of June 2009, America has issued an act called Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, where in Section 907 (a)(1)(A) of the act there are rulings about the restriction againts selling characterized flavors cigarrate but excluding methol cigarette from the restriction. As the biggest kretek/clove cigarette exporter in the United States, Indonesia is suffering from a huge loss due to the implementation of the said act specifically Section 907 and assess that this act is a violation towards provision in GATT and Agreement on Technical Barriers to Trade.

This thesis focuses on how the International Trade Law are implemented in general in GATT/WTO and rules regarding technical barrier (non tariffs barrier) that is in the Agreement Technical Barriers to Trade. And this thesis specifically observe whether or not the validity of Section 907 FSPTCA is in line with the WTO provisions that is in Agreement on Technical Barriers to Trade."

"Dalam perjanjian penitipan barang tidak dibenarkan menuntut si penitip barang untuk menjunjukkan bukti bahwa memang dialah pemilik barang yang sah. Tetapi dalam praktek penimhunan peti kemas pada Divisi Usaha Terminal Peti Kemas dituntut bukti-bukti berupa D/0 (Delivery Order) asli, identitas diri/surat kuasa dan perhitungan-sewa penumpukan dan gerakan. Di dalam perjanjian penitipan barang itu juga ditetapkan bahwa barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan seketika apabila dimintanya sekalipun dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu lain untuk pengembaliannya. Dalam prakteknya, Divisi Usaha Terminal Peti Kemas memberikan jadwal bagi peti kemas-peti kemas yang hendak diserahkan kepada pemiliknya. Dalam CI (Container Yard) sistem, dapat terjadi perubahan status peti kemas, yaitu dari CY menjadi CPS (Centainer Freight Station). Akibatnya ada barang milik orang/perusahaan lain yang terbawa oleh peti kemas yang semula berstatus CY. Demikian pula dengan peti kemas yang semula berstatus CPS (Container Freight Station) berubah status menjadi CY (Container Yard). Kemungkinan ini bisa terjadi karena ternyata pemilik barang itu hanya seorang, sehingga barang tersebut akan langsung dibawa beserta peti kemasnya. Ini menimbulkan masalah mengenai siapa yang bertanggung jawab memikul biaya pengembalian barang ke tempat semula. Penimbunan peti kemas berunsur perjanjian penitipan barang yang dianalogikan dengan pasal 1709 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tetapi Divisi Usaha Terminal Peti Kemas tidak pengadakan perjanjian dengan pemitip/pemilik barang. Hal ini akan merugikan pihak penitip/pemilik barang dimana ia berada dalam keudukan yang lemah, sehingga bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan penitipan barang dengan penitipan barang tidak ada kepastian hukum bagi pemilik/penitip barang terebut."