Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bambang Darmanto. Skripsi sejarah ini berjudul `Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Pariwisata (Tabun 1978-1991)'. Telah diujikan di hadapan panitia ujian yang terdiri dari: Tri Wahyuning M. Irsyam, MSi., Dra. M. P. B. Manus, Sudarini Suhartono, M. A., dan Siswantari, M.Hum. pada han Jum'at, tanggal 17 Januan 2003, pukul 13.30-15.00 WIB, di ruang 2402, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas tentang sejarah perkembangan pariwisata di Indonesia serta kebijakan dan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah, baik pada masa Hindia Belanda sampai dengan masa pemerintahan Orde Baru. Fokus penulisan dalam skripsi ini adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam pengembangan pariwisata sebagai bagian yang penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kebijakan penting dalam rangka pembinaan dan pengembangan pariwisata dilakukan pemerintah dengan dijadikannya bidang pariwisata menjadi bagian dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pads tahun 1978 dengan dikeluarkannya Keputusan MPR No. IVIMPR/1978. Pariwisata menjadi sektor penghasil devisa yang penting di Indonesia dan menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Hal ini diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas serta berbagai kebijakan yang dapat mendukung kegiatan pariwisata. Puncak dari pesatnya kegiatan pariwisata di Indonesia adalah ditetapkannya Tahun Kunjungan Wisata pada tahun 1991 dengan slogan Visit Indonesia Year 1991 dan Let's go to Urchipelago. Berbagai persiapan untuk menyambut para wisatawan, khususnya dari luar negeri, dilakukan dengan berbagai kegiatan yang menggambarkan keindahan serta keanekaragaman budaya Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan pemerintah, target yang ingin dicapai pemerintah, dan analisis insentif kebijakan PPnBM ditinjau dari teori daya saing nasional dalam mengeluarkan insentif kebijakan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap kendaraan bermotor dalam rangka mendukung peningkatan daya saing nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mendukung peningkatan daya saing nasional melalui pemberian insentif PPnBM terhadap kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan.

---

This research disscusses the basic of consideration of the government, the target of government to be achieved, and analysis incentives luxury sales tax policy from review of the theory of national competitiveness in issuing the incentive policy of the imposition of luxury sales tax policy for motorized vehicles in order to support the enhancement of national competitiveness. This study was a qualitative research with descriptive type of research. The result suggest that the government support the enhancement of national competitiveness through the provision of incentives to the sales tax on luxury motorized vehicles low cost green car."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi promosi investasi asing di sektor bandara penumpang yang dilakukan Indonesia di era ASEAN Open Sky 2016-2019. Konsep yang digunakan adalah tahapan diplomasi ekonomi menurut Kishan Rana. Riset ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data dari literatur dan wawancara dan triangulasi sebagai cara untuk memverifikasi data. Hasil dari riset ini adalah ASEAN Open Sky menjadi pemacu Indonesia untuk mengembangkan industri penerbangan khususnya infrastuktur transportasi udara bandara. Pemerintah Indonesia melakukan empat strategi dalam upaya menarik investasi asing di sektor bandara yaitu menempatkan perwakilan diplomatik di enam negara mitra strategis dan mengharmonisasikan tiga lapis aktor yang berperan sebagai economic salesmanship. Kemudian, Pemerintah Indonesia mendorong keterlibatan dalam jejaring pengelola bandara seperti Airports International Council dan ASEAN STOM untuk memperluas relasi para aktor economic salesmanship. Selain itu, Pemerintah Indonesia mempromosikan citra bandara sebagai infrastuktur penunjang pariwisata yang diperkenalkan oleh para aktor economic salesmanship dalam jejaring dan forum internasional. Terakhir, Pemerintah Indonesia memperbaiki regulasi di level domestik dengan skema KPBU bagi investor asing sektor bandara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah Indonesia telah menjalankan sejumlah strategi yakni mengirim perwakilan diplomatik di negara mitra, memperluas jejaring internasional, menggabungkan sektor pariwisata dan bandara sebagai satu paket investasi dan skema KPBU namun strategi ini tidak dapat dikatakan mutlak dan berhasil karena pergolakan politik domestik yang kuat turut mempengaruhi peforma strategi yang telah dibentuk.  Berdasarkan temuan ini, perlu ada upaya memaksimalkan strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik Indonesia di penerbangan kawasan ASEAN.

---

This study aims to explain the foreign investment promotion strategy in the passenger airport sector carried out by Indonesia in the 2016-2019 ASEAN Open Sky era. The concept used is the stages of economic diplomacy according to Kishan Rana. This research uses qualitative methods through collecting data from the literature and interviews and triangulation as a way to verify the data. The result of this research is that ASEAN Open Sky has become a spur for Indonesia to develop the aviation industry, especially airport air transportation infrastructure. The Indonesian government carried out four strategies in an effort to attract foreign investment in the airport sector, namely placing diplomatic representatives in six strategic partner countries and harmonizing the three layers of actors who played the role of economic salesmanship. Then, the Government of Indonesia encourages involvement in airport management networks such as the Airports International Council and ASEAN STOM to expand relations between economic salesmanship actors. In addition, the Government of Indonesia is promoting the image of the airport as a tourism supporting infrastructure introduced by economic salesmanship actors in international networks and forums. Finally, the Government of Indonesia is improving regulations at the domestic level with a PPP scheme for foreign investors in the airport sector. The conclusion of this study is that the Indonesian government has implemented a number of strategies, namely sending diplomatic representatives in partner countries, expanding international networks, combining the tourism and airport sectors as an investment package and PPP scheme, but this strategy cannot be said to be absolute and successful because of strong domestic political upheaval. also affect the performance of the strategy that has been formed. Based on these findings, there needs to be an effort to maximize the strategies undertaken to achieve Indonesia's economic and political interests in aviation in the ASEAN region."

"House of Risk (HOR) adalah sebuah kerangka kerja untuk mengidentifikasi risiko dan merancang mitigasi risiko berdasarkan hasil penilaian risiko. House of Risk digunakan sebagai metode untuk merancang mitigasi tersebut dalam penelitian ini. Pembukaan rute baru dan evaluasi rute eksisting pada dasarnya melibatkan banyak risiko yang berkontribusi sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, penting untuk merancang mitigasi risiko pada setiap rute secara spesifik. Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi kejadian risiko yang kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi agen risiko pada kegiatan pembukaan rute baru dan evaluasi rute eksisting. Hasilnya, diperoleh 16 kejadian risiko dan 28 agen risiko melalui diskusi dan kuesioner. Melalui perhitungan Pareto secara kumulatif, 21 agen risiko dipilih berdasarkan total nilai Aggregate Risk Potential (ARP) sebagai agen risiko yang diprioritaskan untuk dimitigasi. Agen risiko yang paling signifikan adalah company's financial limitations dimana nilai ARP sebesar 1296 untuk rute pertama dan 945 untuk rute kedua. Sementara itu, HOR 2 menghasilkan 18 aksi mitigasi dimana aksi dengan nilai efektivitas tertinggi adalah cashflow projections and profitability evaluation.

---

House of Risk (HOR) is a framework to identify risks and design risk mitigation based on the results of risk assessment. House of Risk is used as a method of designing these mitigations in this research. Opening new routes and evaluating existing routes inherently involve multiple risks that contribute as factors that need to be considered. Thus, it is important to design risk mitigation on each route specifically. This research begins with identifying risk events which are then followed by identifying risk agents in the activities of opening new routes and evaluating existing routes. As a result, 16 risk events and 28 risk agents were obtained through discussions and questionnaires. Through cumulative Pareto calculation, 21 risk agents were selected based on the total Aggregate Risk Potential (ARP) value as priority risk agents to mitigate. The most significant risk agent is the company's financial limitations where the ARP value is 1296 for the first route and 945 for the second route. Meanwhile, HOR 2 produces the results of 18 mitigation actions where the actions with the highest effectiveness value are cashflow projections and profitability evaluation."