Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknik Renografi menggunakan Alat Renograf adalah salah satu modalitas pemeriksaan fungsi ginjal selain dengan pemeriksaan laboratorium dan teknik Sinar-X. Renograf IR-03 untuk pemeriksaan fungsi ginjal hasil rancangbangun BATAN telah dikonstruksi dan menjalani uji laboratorium di PRPN-BATAN Serpong dan uji klinis di RSUP DR.Sardjito Jogyakarta. Biaya yang berkaitan dengan pemakaian klinik Alat Renograf di rumahsakit telah dianalisis yang terdiri dari komponen nilai radiofarmaka dan nilai investasi alat Renograf. Perhitungan biaya radiofarmaka hippuran 131Iodine per tahun dengan estimasi jumlah pasien 2000 orang sebesar Rp. 30 juta, Total Direct Cost adalah Rp. 212,5 juta dan biaya modal satu Alat Renograf sebesar Rp. 250 juta. Nilai Titik Impas (Break Event Point) Investasi satu Alat Renograf adalah 1194 (0,597%) atau setara Rp. 209,475 juta, dengan biaya per prosedur adalah Rp. 85.000,-. Harga ini tergantung pada beberapa variable terutama volume (kapasitas pelayanan pasien).Perhitungan analisis Cash-Flow untuk melihat seberapa jauh investasi tersebut menarik dan memberi prospek ke masa depan menunjukkan nilai Rate of Return yang diperoleh yaitu ROR ( i*) adalah 22,6%, jauh diatas suku bunga simpanan Bank saat ini yaitu <10%. Perhitungan analisa Payback Period menunjukkan nilai 1,818 tahun, sangat prospektif secara ekonomi. "

"Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisa biaya untuk memperoleh harga pokok jasa pelayanan kesehatan cuci darah di Unit Hemodialisa Rumah Sakit "X". Tujuan akhir yang hendak dicapai dari analisa biaya yang dilakukan adalah untuk membantu penetapan tarif jasa pelayanan kesehatan cuci darah di Unit Hemodialisa Rumah Sakit "X" sehingga penetapan tarif jasa pelayanan kesehatan cuci darah dapat dilakukan dengan lebih baik. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Yang menjadi objek penelitian dari penulisan ini adalah Unit Hemodialisa di Rumah Sakit "X". Tarif jasa pelayanan kesehatan cuci darah di Unit Hemodialisa selama ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI. Penulis melakukan analisa biaya volume laba atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan untuk membantu penetapan tarif yang lebih baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa penetapan tarif jasa pelayanan kesehatan cuci darah di Unit Hemodialisa selama ini kurang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dimana penetapan tarif tersebut kurang memperhatikan biaya untuk menghasilkan jasa tersebut. Penulis menyarankan agar pihak manajemen dalam mengusulkan penetapan tarif jasa pelayan cuci darah memperhatikan dengan baik besarnya biaya operasi Unit Hemodialisa sehingga tidak mengalami kerugian dalam operasinya."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengamati permasalahan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan konsep matriks dalam akuntansi. Penulis melakukan studi kepustakaan yakni dengan menggali sumber-sumber pustaka yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan permasalahan. Kemudian mengambil satu perusahaan untuk dijadikan subyek penelitian. Penulis meninjau proses perencanaan dan pengendalian biaya overhead pabrik dan sistem akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan tersebut dan selanjutnya menerapkan model matriks yang dinilai paling baik dalam proses tersebut. Ada tiga metode alokasi biaya overhead yang dikenal yakni direct method, step-down method, dan reciprocal method. Metode yang terakhir dinilai yang terbaik karena lebih akurat dan mencerminkan semua interaksi yang terjadi antar departemen penunjang. Dalam metode timbal balik itu sendiri, dikenal dua model perhitungan yaitu Model William Griffin . Churchill (model bruto) dan Model Manes (model neto). Dari studi kepustakaan penulis menemukan bahwa model Manes merupakan alternatif terbaik daripada model William Griffin Churchill untuk kasus perusahaan yang dipilih. Model neto dinilai lebih konsisten dalam perhitungan hasil antara (total overhead departemen penunjang) . Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah bahwa dalam memilih salah satu model untuk diterapkan, pertimbangan utamanya adalah titik berat sasaran pengembangan sistem biaya yang ada pada perusahaan. Jika tujuan akhir sistem biaya adalah untuk menetapkan tarif overhead guna menghitung biaya produk, maka kedua model dapat diterapkan sama baik. Jika tujuan sistem biaya juga d~maksudkan untuk menilai departemen penunjang atas biaya-biaya yang dipertanggungjawabkannya, maka model netto relatif lebih baik daripada model bruto. Dengan dasar itu, penulis menyarankan agar perusahaan menerapkan secara bertahap berbagai metode dan model alokasi biaya overhead yang ada."

"Anggaran berbasis kinerja merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kinerja, kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan fleksibilitas pengelolaan anggaran dalam mencapai hasil yang optimal. Dalam hal ini, program dan kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana. Badan Layanan Umum merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai program dari Anggaran Berbasis Kinerja yang memiliki arti untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, pelaksanaan anggaran berbasis Badan Layanan Umum berawal dari dibuatnya Rencana Strategis Bisnis yang kemudian diimplementasikan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran. Pada kebijakan Badan Layanan Umum ini pemerintah memberikan fleksibilitas kepada RSUP Fatmawati dalam mengelola keuangannya, akan tetapi pemerintah memiliki tanggungjawab kepada masyarakat untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat dengan memberikan anggaran kepada RSUP Fatmawati. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya 20% dari dana APBN, hal tersebut menuai permasalahan dalam RSUP Fatmawati dan membuat RSUP Fatmawati menarik pendapatan dari jasa pelayanan dan lain-lainnya.

---

Performance-based budgeting is a policy made by government performanceoriented,this policy aims to foster flexibility in budget management to achieve optimal results. In this case, programs and activities should be directed to achieve the outcomes and outputs specified in the plan. Public Service Board is a policy made by the government as a program of Performance Based Budgeting that has meaning to the intellectual and the welfare of society, the implementation of the Public Service Board based budgeting starts from a Business Strategic Plan made then implemented in the Business Plan and Budget. In the Public Service Board's policy gives the government the flexibility to RSUP Fatmawati in managing its finances, but the government has a responsibility to the public to educate and welfare of the community by providing a budget to RSUP Fatmawati. Budget provided by the government only 20% of the state budget, it is reaping the problems in RSUP Fatmawati interesting and make revenue from services and others."

"Sehubungan dengan kegiatan penjualan produknya , perusahaan pada saat ini mengeluarkan biaya pemasaran yang besar. Jika dibandingkan dengan total biaya produksi, biaya pemasaran ini dapat mencapai 50%. Oleh karena itu sangat diperlukan analisa terhadap biaya pemasaran. Sebagai suatu sistem akuntansi, biaya yang menggunakan pendekatan aktivitas, sistem ABC memberlakukan semua biaya sebagai biaya langsung. Metode ini mencoba menelusuri semua biaya yang terjadi karena adanya aktivitas penyebab timbulnya biaya, sehingga setiap biaya yang dibebankan ke produk merupakan biaya yang ditimbulkan oleh produk yang bersangkutan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Activity-Based Costing serta penerapannya dalam kegiatan pemasaran. Akan dijelaskan juga kelebihan sistem ini jika dibandingkan dengan sistem alokasi biaya tradisional. Sebagai studi kasus, maka penulis akan membandingkan perhitungan biaya tersebut pada suatu industri 'consumer goods" yaitu PT "X". Dan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa sistem Activity-Based Costing memungkinkan pihak manajemen pertusahaan untuk mendapatkan informasi biaya pemasaran per produk dan per daerah pemasaran secara lebih akurat. Dengan adanya informasi biaya pemasaran yang lebih akurat, maka pihak manajemen dapat mengendalikan biaya pemasarannya tersebut secara lebih baik."