Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas tentang sejarah pemikiran Maria Ullfah Santoso dalam memperjuangkan hak pilih perempuan Indonesia pada masa kolonial Belanda. Hingga awal dekade 1930-an, perempuan Indonesia belum memiliki hak pilih serta masih menjauhkan diri dari partisipasi politik. Sebagai seorang ahli hukum yang memiliki keterlibatan aktif dalam pergerakan perempuan Indonesia, Maria Ullfah aktif mengampanyekan hak pilih perempuan Indonesia melalui tulisan dan pidato. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pemikiran Maria Ullfah tentang hak pilih perempuan diformulasikan serta pengaruhnya dalam perjuangan hak pilih perempuan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan pendekatan sejarah pemikiran, penulismenemukan bahwa Maria Ullfah berpendapat bahwa setiap golongan masyarakat, termasuk perempuan, harus memiliki hak pilih. Menurutnya, hak pilih pasif diperlukan agar perempuan Indonesia dapat duduk di dewan-dewan perwakilan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan Indonesia. Adapun hak pilih aktif diperlukan agar perempuan Indonesia dapat memilih wakil-wakilnya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Pengaruh pemikiran Maria Ullfah terlihat dalam usaha kaum perempuan Indonesia untuk memiliki perwakilan di Dewan Rakyat (Volksraad), serta keberhasilan perempuan Indonesia dalam mendapatkan hak pilih aktif untuk pertama kalinya pada tahun 1941."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sepak terjang perempuan Indonesia dalam ranah politik, khususnya perjuangan memperoleh hak politik. Kondisi perempuan Indonesia sebelum diberlakukannya Politik Etis belum sepenuhnya sejahtera dalam mengenyam pendidikan. Sehingga kedudukan sosialnya pun juga belum sepenuhnya mendapat perlakuan yang lama dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan lebih cenderung berada dalam wilayah domestik, bahkan sering disebut sebagai perabot dapur. Sungguh, suatu kondisi yang masih sangat jauh dari kemajuan. Dengan hadirnya Politik Etis di Hindia Belanda, pada awalnya secara lambat laun telah memberikan bekalan yang berarti bagi pendidikan kaum laki-laki Indonesia. Kemudian baru diikuti dengan kaum perempuan Indonesia yang juga turut mengenyam pendidikan yang layak. Setelah mendapatkan tingkat pendidikan yang layak, maka kaum laki-laki diikuti kaum perempuan Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya terhadap tanah aimya. Namur, tampaknya eksistensi keduanya tidak bisa terpenuhi secara bersamaan. Apabila kaum laki-laki Indonesia telah terlebih dahulu mendapatkan hak-hak politiknya, seperti hak untuk duduk di parlemen dan dewan-dewan di Hindia Belanda, maka sebalilmya bagi perempuan. Baik bagi perempuan Indonesia, Cina, Arab, bahkan perempuan Eropa sekalipun juga pada awalnya belum mempunyai hak politik yang sama dengan kaum-kaum lain-lain bangsa Eropa. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri karena terpengaruh dengan konstelasi politik di negeri Belanda yang juga belum memberikan hak politik kepada kaum perempuannya secara luas. Di negeri Belanda sendiri barn memberikan hak politik atau hak pilih kepada kaum perempuannya pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I berakhir. Hal ini bisa menjadi ukuran bahwa kaum perempuan Indonesia bare bisa memperoleh hak pilih setidak_tidaknya 20 tahun kemudian sejak 1919. Kelambanan pemerintah Hindia Belanda dalam mengeluarkan kebijakan tentang hak pilih bagi kaum perempuan Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor_-faktor yang tentu saja lebih kompleks daripada negeri Belanda sendiri. Karena penduduk di Hindia Belanda memiliki ras dan suku bangsa yang lebih variatif serta penduduknya memiliki agama yang berbeda-beda dengan Islam sebagai mayoritas. Sehingga pernerintah Hindia Belanda harus menunggu waktu yang tepat dalarn menentukan kapan kebijakan untuk memberikan hak pilih kepada kaum perempuan Indonesia diberikan. Selanjutnya proses menuntut hak politik atau hak pilih bagi kaumnya butch persatuan dan kesatuan serta beribu langkah perjuangan dan pengorbanan. Untuk kemudian kaum perempuan Indonesia dapat meraih apa yang dicita-citakannya."

"ABSTRAKTulisan ini mengangkat analisis pada praktik tata kelola governance Gapoktanhut Jati Mustika dalam implementasi program pinjaman tunda tebang di Desa Tempuran, Kabupaten Blora menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui analisis tersebut ditemukan adanya kesenjangan antara rancangan program dan implementasi program di lapangan. Kesenjangan tersebut kemudian ditemukan sebagai hasil dari praktik ilegal aparat negara state illegality yang melibatkan pengurus gapoktanhut dan perangkat Desa Tempuran. Praktik ilegalitas ini diketahui dan diakui keberadaannya oleh masyarakat di Tempuran, namun tetap dibiarkan terjadi begitu saja. Tulisan ini menunjukkan bagaimana praktik ilegalitas dapat bertahan di masyarakat dengan mengamatinya dari sudut pandang komunitas.

---

ABSTRACTThis paper raise an analysis on Gapoktanhut Jati Mustika governance practice in the implementation of pinjaman tunda tebang program in Tempuran village, Blora Regency of Central Java using qualitative approach. Through this analysis it is found that there is a gap between the program rsquo s initial design, and its actual implementation in practice. That gap is later discovered to be a product of state illegality practice involving both the gapoktanhut and village officials. This practice of illegality is known and being acknowledge by the rest of the Tempuran community, yet they allow it to happen as it is. This paper tries to decipher how this practice of illegality can persist by observing it through the community point of view."