Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan terbatas sebagai badan hukum menganut prinsip entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) yang melahirkan konsep pertanggungjawaban terbatas (limited liability) dari para pemegang sahamnya. Adanya kedua konsep tersebut otomatis memisahkan kekayaan perseroan terbatas dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Meskipun pemegang saham merupakan pemilik sebagian dari perseroan terbatas, para pemegang saham tidak dapat menuntut harta kekayaan perseroan terbatas. Saham yang diperoleh saat berada dalam status perkawinan dapat menjadi harta bersama. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak memberikan pengaturan atau mekanisme khusu terkait pembagian harta bersama, sehingga Hakim diberikan amanah untuk memutus hal tersebut. Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis-normatif. Berdasarkan analisis Penulis, masih terjadi kesalahpahaman, baik pada Majelis Hakim maupun masyarakat secara umum, mengenai konsepsi aset badan hukum dikaitkan dengan harta bersama dalam perkawinan. Maka, Penulis menyarankan untuk dibuat suatu pengaturan lebih lanjut mengenai harta bersama, peningkatan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan, dan penulisan lebih detail mengenai daftar harta bersama dalam gugatan.

---

A limited liability company as a legal entity adheres to the principle of a separate legal entity which creates the concept of limited liability of its shareholders. The existence of these two concepts automatically separates the assets of the limited liability company from the personal assets of its shareholders. Even though the shareholders are part owners of the limited liability company, the shareholders cannot claim the assets of the limited liability company. Shares acquired while in marital status can become joint property. However, the Indonesian Marriage Law does not provide special arrangements or mechanisms regarding the distribution of joint assets, so the Judge is given the mandate to decide on this matter. The research method that the author uses in writing this thesis is a normative legal research method that is juridical-normative in nature. Based on the author's analysis, there are still misunderstandings, both among the Panel of Judges and the general public, regarding the conception of legal entity assets as being related to joint assets in marriage. So, the author suggests making further arrangements regarding joint assets, increasing socialization regarding marriage agreements, and writing in more detail regarding the list of joint assets in lawsuits."

"ABSTRAKRatifikasi adalah merupakan tindakan pengukuhan, pengambilalihan, penerimaan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan sehingga tindakan atau perbuatan hukum tersebut menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kasus-kasus yang dibahas di dalam tesis ini adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan lebih dari 50 lima puluh persen dari jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan, yang harus memperoleh persetujuan dari RUPS hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat 1 huruf a UUPT, namun di dalam Perkara No.282/Pdt.G/2013/PN.Bks., anggota Direksi yang melakukan tindakan hukum telah lewat masa jabatannya dan di dalam Permohonan Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.Btm, terdapat ketidak sepahaman di antara para pemegang saham Perseroan sehingga tidak tercapai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 89 UUPT. Tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan analisa preskriptif. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Notaris ketika membuat suatu Berita Acara Rapat dapat mengerti mengenai penulisan yang tepat suatu agenda dan keputusan RUPS dan membantu Notaris untuk lebih mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu PT yang diwakili oleh Direksi ketika akan melakukan pengalihan aset yang lebih dari 50 lima puluh persen jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTRatification is an act of confirmation, takeover, acceptance of legal act or legal conduct that has been done so that the legal actions or legal conduct of such law is becoming legitimate according to the provisions of applicable law. The cases discussed in this thesis are about the legal action which performed by the member of board of Directors on diverting more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Company, which must obtain approval from the GMS, this is stated in the provisions of Article 102 paragraph 1 letter a of the Company Laws, but in the Case No. 282 Pdt.G 2013 PN.Bks., members of the board of Directors completed a legal action that has been through his tenure and in the Application for Determination No. 20 Pdt.P 2016 PN.Btm, there is disagreements amongst the shareholders of the Company therefore it is not reached the provisions of quorum of attendance and the quorum of the decision as set out in Article 89 of the Company Laws. This thesis uses the form of juridical normative research with prescriptive analysis. The results of this research are expected to help the Notary when making deeds of Shareholders Meeting especially on legal writting of the agenda and the decision of shareholders meeting and also to help the Notary to have better understanding regarding the requirements that must be met by a limited liability company which represented by the member of Directors diverting the company rsquo s assets which more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Limited Liability Company."

"Nilai aset pemerintah pusat mencapai 2,188 triliun Rupiah pada tahun 2017, namun pemanfaatan yang dapat dilakukan hanya sebesar 430 miliyar Rupiah. Hal ini mendorong pemerintah untuk merancang portofolio aset untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan kinerja aset tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan indikator dan sub-indikator pada portofolio pemerintah pusat dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process AHP. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa indikator dan sub-indikator portofolio aset pemerintah pusat memiliki tingkat prioritas yang berbeda berdasarkan jenis aset pemerintah pusat.

---

Central government assets rsquo value hes reached 2.188 trillion Rupiah in 2017, but only 430 milliyar Rupiah is being exploited. This urges the government to design an asset portfolio to optimize the utilization and performance of the assets. This study aims to identify the relationship between indicators and sub indicators on the central government portfolio using the Analytical Hierarchy Process AHP method. The results show that central government asset portfolio indicators and sub indicators have different priority levels based on the type of its assets."

"Tujuan dari laporan magang ini adalah mengevaluasi prosedur penyimpanan data fisik transaksi perusahaan PT M dengan membandingkannya dengan sejumlah teori dan buku yang ditulis oleh berbagai ekonomis seperti Hall dan Romney yang telah dipelajari di mata kuliah yang telah ditempuh selama ini. PT. M merupakan perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi massa dan periklanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kerja lapangan. Hasil evaluasi menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam hal ketersediaan peralatan kantor dan tempat penyimpanan untuk dokumen akuntansi. Pihak kantor disarankan untuk melakukan perbaikan di peralatan kantor yang berhubungan dengan proses penyimpanan akuntansi serta menambah ruang penyimpanan bagi dokumen akuntansi.

---

Purpose of this internship report is to evaluate the physical data storage procedures of PT M's transactions by comparing it with numbers of theories and books written by economists such as Hall and Romney that have been learned in college so far. PT. M is a company that are engaged in mass communication and advertising services. The research was done through an internship work in the field. Evaluation finds out that there’s a flaw in the shortages of office equipments and storage spaces for accounting documents. The office would be suggested to make improvements and procurements to the office equipments related to accounting documentation process and also to increase storage space for accounting documents."

"Laporan Magang ini membahas tentang evaluasi perlakuan akuntansi atas pendapatan dari penyelenggaraan Bulan Dana pada PMI DKI Jakarta dengan menggunakan standar SAK ETAP, PSAK 45, dan SJT 4400. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa pada PMI DKI Jakarta masih ada perlakuan akuntansi pendapatan dari Bulan Dana yang belum sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan ini juga membahas mengenai tahapan audit khusus berupa penerapan prosedur yang disepakati yang dilakukan oleh KAP JR dalam memverifikasi hasil penerimaan dan beban pelaksanaan pada Laporan Hasil Bulan Dana PMI DKI Jakarta. Dari evaluasi proses audit, pelaksanaan prosedur yang disepakati oleh KAP JR telah dilakukan dengan sesuai standar. Dari refleksi diri, penulis menemukan empat hal kunci yang didapat dari pengalaman magang, yaitu berpikir kritis, komunikasi yang intensif, tepat waktu, dan sadar diri.

---

This internship report discusses the evaluation of accounting treatment of revenue from the execution of Bulan Dana by PMI DKI Jakarta by using the standard SAK ETAP, PSAK 45, and SJT 4400. From the evaluation results, it was found that in PMI DKI Jakarta there was still an accounting treatment of income from the Bulan Dana which was not yet in accordance with the applicable standards. This report also discusses the special audit process, in the form of the implementation of agreed procedures carried out by the KAP JR in verifying the revenue and expense in the Laporan Hasil Bulan Dana PMI DKI Jakarta. From the evaluation of the audit process, the implementation of the agreed upon procedures by the KAP JR was carried out according to the standards. From the self-reflection, the author found four key things obtained from the internship experience, namely critical thinking, communication, timeliness, and self-awareness."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pedoman dan pelaksanaan proses penyelesaian TPTD hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan pedoman TPTD yang berlaku. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan metode analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Alat yang digunakan untuk analisis adalah Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kementerian Keuangan dan Pedoman Penetapan Temuan Hasil Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Kementerian Pertanian. Sumber data yang digunakan diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pedoman TPTD Kementerian Kesehatan secara umum telah sesuai dan pelaksanaan penyelesaian sudah mengikuti pedoman TPTD yang berlaku namun perlu dilakukan update pedoman tindak lanjut dan membuat petunjuk teknis tindak lanjut hasil pengawasan atau pedoman khusus TPTD yang menjelaskan definisi operasional kriteria TPTD mengenai tolak ukur dan batasan dokumen dari instansi berwenang yang harus terpenuhi sebagai syarat TPTD, langkah kerja mengenai mekanisme usulan TPTD dari satuan kerja, pembahasan dan penetapan TPTD oleh Inspektorat Jenderal, serta format pengajuan usulan TPTD beserta data dukung yang harus dilengkapi. Rekomendasi hasil audit yang menjadi TPTD karena pemberian rekomendasi yang belum tepat Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengembangan kompetensi APIP Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan. Temuan yang diputuskan TPTD namun dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan tidak tepat waktu atau berlarut-larut maka perlu dilakukan monitoring tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Jenderal setiap bulan dan terlibat aktif menjaga komitmen waktu.

---

This study aims to evaluate the suitability of the guidelines and implementation of the TPTD settlement process from the Inspectorate General examination results compared to the applicable TPTD guidelines. The study was conducted at the Inspectorate General of the Ministry of Health. This research uses a case study research strategy with a qualitative descriptive data analysis method. The tools used for analysis are the Guidelines for Monitoring the Follow-up of Recommendations on the Supervision Results of the Inspectorate of the Ministry of Finance and the Guidelines for Determining the Findings of Non-Actionable Examination Results of the Ministry of Agriculture. The data sources used were obtained from interviews and documentation. The results showed that the TPTD guidelines of the Ministry of Health are generally appropriate and the implementation of the settlement has followed the applicable TPTD guidelines, but it is necessary to update the follow-up guidelines and make technical follow-up guidelines for the results of supervision or TPTD special guidelines that explain the operational definition of TPTD criteria regarding benchmarks and document limits from authorized agencies that must be met as TPTD requirements,  work steps regarding the mechanism for TPTD proposals from work units, discussion and determination of TPTD by the Inspectorate General, as well as the format of submitting TPTD proposals along with supporting data that must be completed. Recommendations of audit results that become TPTD due to improper provision of recommendations The Inspectorate General can carry out the development of APIP competence of the Inspectorate General on an ongoing basis. The findings decided by TPTD but seen from the follow-up carried out are not timely or protracted, it is necessary to monitor the follow-up carried out by the Inspectorate General every month and be actively involved in maintaining the time commitment."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh auditor KAP ABC terhadap kesalahan penyajian akun piutang PT Sava dalam transaksi Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan memberikan gambaran tentang refleksi diri atas pengalaman magang di KAP ABC. Dalam melakukan audit atas kesalahan penyajian, prosedur yang diterapkan oleh KAP ABC adalah Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi selama Audit seperti yang diatur dalam Standar Audit (SA) 450, antara lain komunikasi dengan tingkat manajemen yang sesuai, reassessment ofmateriality, quantitative assessment, qualitative assessment, menilai dampak kesalahan penyajian terhadap periode sebelumnya, meminta manajemen untuk membuat representasi tertulis, dan dokumentasi. Hasil evaluasi atas prosedur tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan penyajian yang terjadi merupakan tidak material, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, hasil refleksi diri atas pengalaman magang memberikan masukan atas kekuatan dan kelemahan penulis serta rencana masa depan yang akan dicapai oleh penulis.

---

This internship report aims to evaluate the audit procedures performed by KAP ABC auditor for the misstatement of PT Sava`s receivables in the transaction of the Natural Gas Transport through Pipeline Agreement and to provide an overview of self-reflection on the internship experience in KAP ABC. In conducting audit of misstatement, the procedures applied by KAP ABC is Evaluation of Misstatement Identified during Audit in accordance as stated in Standar Audit (SA) 450, including communication with the appropriate level of management, reassessment of materiality, quantitative assessment, qualitative assessment, assessing the impact of misstatement on the previous period, asking management to make written representation, and documentation. The evaluation result of the procedures shows that the misstatement that occurred is immaterial, both quantitatively and qualitatively. In addition, the result of self-reflection on the experience of internships provides input on the strengths and weaknesses of the writer and future plans to be achieved by the writer."

"Laporan magang ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC atas akun pendapatan PT XYZ untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2019. Pendapatan PT XYZ berasal dari penjualan unit alat berat, penjualan suku cadang alat berat, dan penjualan jasa perbaikan dan pemeliharaan unit alat berat. Evaluasi dilakukan pada prosedur vouching dan pengujian cut-off pada akun pendapatan. Evaluasi bertujuan untuk menguji kesesuaian prosedur audit KAP ABC dengan teori dan standar audit yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit atas pendapatan PT XYZ yang telah dilakukan KAP ABC telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku.

---

ABSTRACTThe aim of this internship report is evaluating the audit procedure conducted by KAP ABC on the revenue account of PT XYZ for financial statement ended 31 December 2019. PT XYZ`s revenue was obtained from the sales of heavy equipment units, sales of heavy equipment spare parts, and sales of service repair and repair services and heavyequipment unit maintenance. Evaluation was performed on revenue vouching procedures and cut-off testing. The evaluation aims to test the compliance of KAP ABC audit procedures with applicable auditing theory and standards. Based on the results of the evaluation, the audit procedure on PT XYZ`s revenue has been conducted by the KAP ABC in accordance with the prevailing audit theories and standards."