Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karena adanya perbedaan konsep pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan timbullah dua macam perbedaan, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang disebabkan karena biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dan pendapatan yang tidak boleh dltambahkan pada waktu menghitung penghasilan kena pajak untuk menghitung hutang pajak penghasilan perusahaan. Perbedaan ini dapat diselesaikan dengan menunjukkan pengaruh-pengaruh tersebut pada laporan keuangan. Perbedaan kedua, yaitu perbedaan waktu adalah perbedaan yang disebabkan karena adanya perbedaan periode pengakuan dan metode pengakuan biaya dan pendapatan. Perbedaan ini memerlukan alokasi, dan yang khusus dari perbedaan ini adalah munculnya akun pajak penghasilan yang ditangguhkan yang merupakan penampung perbedaan waktu tersebut. Metode alokasi pajak penghasilan menurut teori ada tiga, yaitu metode penangguhan (deffered method), metode kewajiban (liability method) dan metode netto pajak ( net-of-tax method ). Tetapi metode yang dikenal di Indonesia hanya metode penangguhan dan metode kewajiban. Perbedaan utama kedua metode ini, terletak pada asumsinya, yaitu metode kewajiban mengasumsikan adanya perkiraan tarif pajak pada masa yang akan datang dan jika ada perubahan tarif pada masa yang akan datang yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sebelumnya, maka harus ada penyesuaian. Merujuk pada kedua metode tersebut, penulis meneliti penerapan alokasi pajak penghasilan pada perusahaan-perusahaan go public di Indonesia. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode kewajiban. Teori dan aplikasinya ternyata berbeda dan banyak di temukan keganjilan-keganjilan. Sedangkan yang menggunakan metode kewajiban hanya bebarapa perusahaan. Teapi dari hash penelitian ini, dapat terlihat bahwa penerapan alokasi menurut metode penangguhan lebih baik daripada metode kewajiban dari segi pencatatan dan transparansi. Sehingga tidak membingungkan pembaca laporan keuangan mengenal jumlah-jumlah akun-akun yang berhubungan dengan alokasi pajak penghasilan, terutama akun pajak penghasilan yang ditangguhkan. Hal yang lain yang menarik adalah peranan catatan laporan keuangan yang sangat penting untuk menjelaskan jumlah-jumlah akun secara terinci dalam neraca dan laporan laba rugi perusahaan."

"Perusahaan mulai menunjukkan perhatian terhadap kegiatan sosial. Akuntansi sebagai bagian dari dunia usaha dituntut untuk merespon perkembangan perusahaan tersebut. Peran akuntansi ditunjukkan dengan munculnya akuntansi sosial, perusahaan dapat mengkomunikasikan aktivitas sosialnya serta memperoleh legitimasi dan memenuhi pertanggungjawaban baik kepada direct stakeholders maupun indirect stakeholders.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengungkapan aspek sosial ekonomi pada perusahaan yang terdaftar di JII dan di Non-JII serta untuk mengetahui hubungan antara variabel size, likuiditas, solvabilitas dan struktur kepemilikan dengan pengungkapan aspek sosial ekonomi pada perusahaan yang terdaftar di Jll dan di Non-JII.Sampel penelitian terdiri dari perusahaan yang tergolong agricultural, mining and mining service, food and beverage, automotive, consumer goods, communication, transportation service, plastic and glass product, pharmaceuticals, real estate and property, lumber and wood product, electronic and office equipment and cement yang terdaftar di JII dan Non-JIIperiode 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah two different mean dan analisis logistik.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan aspek sosial ekonomi pada perusahaan yang terdaftar di JII lebih banyak bila dibanding dengan perusahaan yang terdaftar di Non-JII. Hal ini terlihat dari rata-rata pengungkapan aspek sosial ekonomi di JII sebesar 15 atau sebesar 38,53% dan yang paling banyak diungkap adalah tema konsumen dan produk sebesar 63,33% tema ketenagakerjaan 57,43%, tema kemasyarakatan 19,67%, tema lingkungan hidup dan energi 13,67% sedangkan di Non-JII sebesar 13 pengungkapan aspek sosial ekonomi atau sebesar 34.11% dan yang paling banyak diungkap adalah tema ketenagakerjaan sebesar 59,95% dan tema konsumen dan produk 45,98%, tema kemasyarakatan 18,56% dan tema lingkungan hidup dan energi sebesar 11,95%. Sedangkan hubungan antara variabel size, likuiditas, solvabilitas dan struktur kepemilikan pada perusahaan di JII setelah melalui uji reduksi variabel yang signifikan pada α = 5% hanya In size dan struktur kepemilikan sedangkan pada perusahaan yang terdaftar di Non-JII hanya struktur kepemilikan yang signifikan pada. α = 5%.

---

Today, companies start to have concern with social activities. Accounting as a business tool is required to respond business development. Accounting's role emerges with social accounting to communicate companies? social activities in order to get legitimating and to fulfill social accountability from both direct and indirect stakeholders.

This research is aimed to know the disclosure of socio economic aspect of companies listed both at JII and Non-JII and its relation with size, liquidity, solvability and ownership structure.

Research sample consisted of the following industries listed in 2004: agricultural. mining and mining service, food and beverage, automotive, consumer goods, communication, transportation service, plastic and glass product, pharmaceuticals, real estate and property, lumber and wood product, electronic and office equipment and cement. Data analysis used in this study is two different mean and logistic analyzes.

The research finds that the average of social aspect disclosure for companies listed at Jli are larger than companies listed at Non-JII. This can be seen that the average of socio economic aspect disclosure at JII reached 38,53% and the most disclosed are consumer and product issue as of 63,33% followed by labor issue 57,43%, community issue 19,67% and environment and energy issue 13,67%. While for companies listed at Non-JII, the average of socio economic disclosure aspect reached 34,11% and the most disclosed are labor issue as of 59,95% followed by consumer and product issue 45,98%, community issue 18,56% and environment and energy issue 11,95%.

The relation between size, liquidity, solvability and ownership structure for companies listed at JII after having variable reduction test, the result shows that only In size and ownership structure which are significant at α = 5%, whereas for the companies listed at Non-JII only ownership structure which is significant at α = 5%."

"Skripsi ini menelaah Laporan Keuangan yang disajikan oleh para emiten Pasar Modal di Indonesia. Adapun tujuannya untuk melihat kepatuhan dari emiten terhadap pedoman bentuk isi dan penyajian Laporan Keuangan yang digariskan Prinsip Akuntansi Indonesia dan SE-24 Bapepam. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan berupa pengumpulan data dari berbagai sumber dan analisa dilakukan dengan membandingkan data dengan peraturan yaang berlaku. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang go publik di industri makanan dan minuman dan industri pakan ternak. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa pelanggaran atau penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan para emiten. Penyimpangan tersebut dapat terjadi akibat kesalahan pihak emiten dan dimungkinkan juga akibat kurang tegasnya 8apepam dalam menjatuhkan sanksi terhadap emiten yang melakukan pelanggaran. Skripsi ini mengusulkan agar pihak Bapepam lebih teliti dan tidak segan untuk menegur atau menjatuhkan sanksi terhadap emiten yang melanggar aturan. Selain itu dari pihak emiten juga dihimbau agar menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia dan SE-24 Bapepam karena laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban emiten terhadap para pemegang sahamnya."

"Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang sebaiknya untuk biaya pra-operasi dan biaya riset dan pengembangan. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data mengenal perlakuan akuntansi atas biaya pra-operasi dan riset & pengembangan dari 50 perusahaan yang telah go-public. Data tersebut dikumpulkan dari prospektus-prospektus yang tersedia. Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang go-public memilih alternatif penangguhan biaya pra-operasi dan riset dan pengembangan, hanya beberapa perusahaan yang memilih pembebanan langsung biaya-biaya tersebut. Pemilihan alternatif tersebut tidak berkorelasi dengan besarnya biaya yang ditangguhkan terhadap total assets, Maupun besarnya biaya amortisasi terhadap total. profit. Sebagian besar perusahaan tersebut mengamortisasikan biaya yang ditangguhkan tersebut selama 5 dari 10 tahun. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang memadai untuk biaya pra-operasi dan biaya riset dan pengembangan adalah dengan menangguhkan biaya-biaya tersebut. Biaya yang ditangguhkan tersebut sebaiknya disusutkan selama 5 sampai 10 tahun. Bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan jangka waktu amortisasi. yang berbeda, dapat mengubahnya menjadi 5 sampai 10 tahun, tanpa mempengaruhi kinerja laporan keuangan secara berarti."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah jumlah karyawan, jumlah kantor cabang, dan status listing bank berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan baik yang diungkapkan dalam laporan tahunan maupun melalui website perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 58 bank di Indonesia baik yang listed di BEI maupun bank yang tidak listed pada tahun 2010. Ukuran perusahaan dan leverage digunakan sebagai variabel kontrol. CSR diukur berdasarkan indikator GRI.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah karyawan dan jumlah kantor cabang berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR melalui laporan tahunan. Status listing berpengaruh signifikan positif dengan pengungkapan tanggung jawab sosial melalui laporan tahunan. Variabel jumlah karyawan, jumlah kantor cabang, dan status listing berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial melalui website. Variabel jumlah kantor cabang, jumlah karyawan, dan status listing memiliki pengaruh positif di kedua media pengungkapan, sedangkan hanya status listing memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR melalui website.

---

This study aims to examine the impact of number of employee, number of branch office, and listing status on corporate social responsibility disclosure either in annual report or company?s website. This research uses samples as much as 58 banks in Indonesia both listed and unlisted in IDX at 2010. Company?s size and leverage are use as variable control. CSR is measured by GRI?s indicators.

The result showed that numbers of employees and numbers of branch offices have insignificant influence to CSR disclosure the annual report. Listing status has significant influence to CSR disclosure through the annual report. The numbers of employee, the numbers of branch office, and listing status insignificant influence to disclosure of social responsibility through company?s website. The number of employee, the number of branch office, and listing status has positive influence on both media disclosure, while only listing status has negative influence on CSR disclosure through website."

"Tesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

This thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."