Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang sebaiknya untuk biaya pra-operasi dan biaya riset dan pengembangan. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data mengenal perlakuan akuntansi atas biaya pra-operasi dan riset & pengembangan dari 50 perusahaan yang telah go-public. Data tersebut dikumpulkan dari prospektus-prospektus yang tersedia. Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang go-public memilih alternatif penangguhan biaya pra-operasi dan riset dan pengembangan, hanya beberapa perusahaan yang memilih pembebanan langsung biaya-biaya tersebut. Pemilihan alternatif tersebut tidak berkorelasi dengan besarnya biaya yang ditangguhkan terhadap total assets, Maupun besarnya biaya amortisasi terhadap total. profit. Sebagian besar perusahaan tersebut mengamortisasikan biaya yang ditangguhkan tersebut selama 5 dari 10 tahun. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang memadai untuk biaya pra-operasi dan biaya riset dan pengembangan adalah dengan menangguhkan biaya-biaya tersebut. Biaya yang ditangguhkan tersebut sebaiknya disusutkan selama 5 sampai 10 tahun. Bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan jangka waktu amortisasi. yang berbeda, dapat mengubahnya menjadi 5 sampai 10 tahun, tanpa mempengaruhi kinerja laporan keuangan secara berarti."

"Perusahaan mulai menunjukkan perhatian terhadap kegiatan sosial. Akuntansi sebagai bagian dari dunia usaha dituntut untuk merespon perkembangan perusahaan tersebut. Peran akuntansi ditunjukkan dengan munculnya akuntansi sosial, perusahaan dapat mengkomunikasikan aktivitas sosialnya serta memperoleh legitimasi dan memenuhi pertanggungjawaban baik kepada direct stakeholders maupun indirect stakeholders.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengungkapan aspek sosial ekonomi pada perusahaan yang terdaftar di JII dan di Non-JII serta untuk mengetahui hubungan antara variabel size, likuiditas, solvabilitas dan struktur kepemilikan dengan pengungkapan aspek sosial ekonomi pada perusahaan yang terdaftar di Jll dan di Non-JII.Sampel penelitian terdiri dari perusahaan yang tergolong agricultural, mining and mining service, food and beverage, automotive, consumer goods, communication, transportation service, plastic and glass product, pharmaceuticals, real estate and property, lumber and wood product, electronic and office equipment and cement yang terdaftar di JII dan Non-JIIperiode 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah two different mean dan analisis logistik.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan aspek sosial ekonomi pada perusahaan yang terdaftar di JII lebih banyak bila dibanding dengan perusahaan yang terdaftar di Non-JII. Hal ini terlihat dari rata-rata pengungkapan aspek sosial ekonomi di JII sebesar 15 atau sebesar 38,53% dan yang paling banyak diungkap adalah tema konsumen dan produk sebesar 63,33% tema ketenagakerjaan 57,43%, tema kemasyarakatan 19,67%, tema lingkungan hidup dan energi 13,67% sedangkan di Non-JII sebesar 13 pengungkapan aspek sosial ekonomi atau sebesar 34.11% dan yang paling banyak diungkap adalah tema ketenagakerjaan sebesar 59,95% dan tema konsumen dan produk 45,98%, tema kemasyarakatan 18,56% dan tema lingkungan hidup dan energi sebesar 11,95%. Sedangkan hubungan antara variabel size, likuiditas, solvabilitas dan struktur kepemilikan pada perusahaan di JII setelah melalui uji reduksi variabel yang signifikan pada α = 5% hanya In size dan struktur kepemilikan sedangkan pada perusahaan yang terdaftar di Non-JII hanya struktur kepemilikan yang signifikan pada. α = 5%.

---

Today, companies start to have concern with social activities. Accounting as a business tool is required to respond business development. Accounting's role emerges with social accounting to communicate companies? social activities in order to get legitimating and to fulfill social accountability from both direct and indirect stakeholders.

This research is aimed to know the disclosure of socio economic aspect of companies listed both at JII and Non-JII and its relation with size, liquidity, solvability and ownership structure.

Research sample consisted of the following industries listed in 2004: agricultural. mining and mining service, food and beverage, automotive, consumer goods, communication, transportation service, plastic and glass product, pharmaceuticals, real estate and property, lumber and wood product, electronic and office equipment and cement. Data analysis used in this study is two different mean and logistic analyzes.

The research finds that the average of social aspect disclosure for companies listed at Jli are larger than companies listed at Non-JII. This can be seen that the average of socio economic aspect disclosure at JII reached 38,53% and the most disclosed are consumer and product issue as of 63,33% followed by labor issue 57,43%, community issue 19,67% and environment and energy issue 13,67%. While for companies listed at Non-JII, the average of socio economic disclosure aspect reached 34,11% and the most disclosed are labor issue as of 59,95% followed by consumer and product issue 45,98%, community issue 18,56% and environment and energy issue 11,95%.

The relation between size, liquidity, solvability and ownership structure for companies listed at JII after having variable reduction test, the result shows that only In size and ownership structure which are significant at α = 5%, whereas for the companies listed at Non-JII only ownership structure which is significant at α = 5%."

"Skripsi ini menelaah Laporan Keuangan yang disajikan oleh para emiten Pasar Modal di Indonesia. Adapun tujuannya untuk melihat kepatuhan dari emiten terhadap pedoman bentuk isi dan penyajian Laporan Keuangan yang digariskan Prinsip Akuntansi Indonesia dan SE-24 Bapepam. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan berupa pengumpulan data dari berbagai sumber dan analisa dilakukan dengan membandingkan data dengan peraturan yaang berlaku. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang go publik di industri makanan dan minuman dan industri pakan ternak. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa pelanggaran atau penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan para emiten. Penyimpangan tersebut dapat terjadi akibat kesalahan pihak emiten dan dimungkinkan juga akibat kurang tegasnya 8apepam dalam menjatuhkan sanksi terhadap emiten yang melakukan pelanggaran. Skripsi ini mengusulkan agar pihak Bapepam lebih teliti dan tidak segan untuk menegur atau menjatuhkan sanksi terhadap emiten yang melanggar aturan. Selain itu dari pihak emiten juga dihimbau agar menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia dan SE-24 Bapepam karena laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban emiten terhadap para pemegang sahamnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah jumlah karyawan, jumlah kantor cabang, dan status listing bank berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan baik yang diungkapkan dalam laporan tahunan maupun melalui website perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 58 bank di Indonesia baik yang listed di BEI maupun bank yang tidak listed pada tahun 2010. Ukuran perusahaan dan leverage digunakan sebagai variabel kontrol. CSR diukur berdasarkan indikator GRI.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah karyawan dan jumlah kantor cabang berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR melalui laporan tahunan. Status listing berpengaruh signifikan positif dengan pengungkapan tanggung jawab sosial melalui laporan tahunan. Variabel jumlah karyawan, jumlah kantor cabang, dan status listing berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial melalui website. Variabel jumlah kantor cabang, jumlah karyawan, dan status listing memiliki pengaruh positif di kedua media pengungkapan, sedangkan hanya status listing memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR melalui website.

---

This study aims to examine the impact of number of employee, number of branch office, and listing status on corporate social responsibility disclosure either in annual report or company?s website. This research uses samples as much as 58 banks in Indonesia both listed and unlisted in IDX at 2010. Company?s size and leverage are use as variable control. CSR is measured by GRI?s indicators.

The result showed that numbers of employees and numbers of branch offices have insignificant influence to CSR disclosure the annual report. Listing status has significant influence to CSR disclosure through the annual report. The numbers of employee, the numbers of branch office, and listing status insignificant influence to disclosure of social responsibility through company?s website. The number of employee, the number of branch office, and listing status has positive influence on both media disclosure, while only listing status has negative influence on CSR disclosure through website."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"Permasalahan yang dihadapi dunia usaha tidak lagi hahya masalah maksiMalisasi laba, efisiensi, produktivitas dan daya saing, tetapi juga masalah lingkungan dan kepedulian terhadaw pihak-pihak lain yano terkait. Perusahaan dituntut accountable tidak hanya bagi pemilik, tetapi juga terhadap publik. Akuntansi sebagai salah satu alat proses pengambilan keputusan harus dapat mengantisipasi semua itu. Akuntansi Pertangoungjawaban Sosial berusaha untuk mengembangkan-metode baru yang lebih baik untuk mengukur kinerja ekonomi dan sosial. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan konsep Akuntansi Pertanggungiawaban Sosial ini di indonesla, khususnya di suatu perusahaan manufaktur yang rentan terhadap pencemaran lingkungan. Metode penelitian berupa studi literatur dan survei lapangan ke perusahaan yang bersangkutan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan sosial perusahaan itu berbeda-beda, tergantung dari masing-masing lingkungan sosial, bentuk, sifat dan keadaan masyarakat di mana perusahaan itu berada. Perbedaan persepsi dan kesadaran perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya itu mengakibatkan timbulnya beragam metode pengukuran dan penyajian laporan pertanggungjawaban sosial. Pada studi kasus perusahaan tekstil Unitex, nampaknya perusahaan tersebut telah berusaha untuk memperhatikan dan menyajikan dalam iappan keuangannya berbagai aspek tanggungjawab sosialnya. Sebagai saran dapat diusulkan bahwa penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial di Indonesia hendaknya diusahakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Standar pengukuran dan pelaporan sebaiknya tidak jauh berbeda dengan proses pengukuran laporan keuandan konvensional, agar praktis dan mudah dibuat."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari pencabutan subsidi BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah dan skenario kebijakan diversifikasi energi melalui konversi BBM premium ke BBG CNG pada sektor transportasi darat sebagai salah satu langkah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak dan pembangunan energi yang berkelanjutan di DKI Jakarta pada tahun 2012. Data yang digunakan adalah updating kerangka Sistem Nasional Sosial Ekonomi DKI Jakarta tahun 2012 dan Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 2012. Dampak pencabutan subsidi BBM dan konversi BBM premium ke BBG CNG pada penelitian ini dihitung menggunakan analisis dampak penggandaan dan dekomposisi dampak penggandaan dengan menggunakan kerangka SNSE.Selain itu, dilakukan pula penentuan jalur transmisi dampak kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG menuju sektor rumah tangga dengan structural path analysis. Hasil empiris analisis dampak penggandaan dan dekomposisi dampak penggandaan menunjukkan kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG melalui pembatasan pasokan BBM premium bagi sektor angkutan umum darat penambahan pasokan BBG CNG untuk sektor angkutan umum darat secara umum diperkirakan akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG disertai dengan pencabutan subsidi BBM premium untuk direalokasikan pada pembangunan infrastruktur gas akan lebih banyak dinikmati manfaatnya oleh rumah tangga golongan menengah ke bawah. Kenaikan pendapatan institusi di DKI Jakarta akibat adanya kebijakan konversi BBM ke BBG diperkirakan lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, papan, dan jasa-jasa. Sedangkan hasil structural path analysis menyatakan bahwa dampak penerapan kebijakan konversi BBM ke BBG ke institusi akan lebih efektif bila ditransmisikan melalui faktor produksi modal.

---

The aims of this study are to analyze the impact of the revocation of fuel subsidies have been done by the government and the energy diversification policy scenarios through the conversion of gasoline to CNG on the land transportation sector as one of the ways to reduce the dependence of society on oil and develop sustainable energy in DKI Jakarta in 2012.The data used are updating Jakarta Social Accounting Matrix SAM in 2012 and Input Output Table of DKI Jakarta in 2012. The impact of revocation of fuel subsidy and conversion of gasoline to CNG in this study is calculated using multiplier effects and decomposition of multiplier effects using SAM. In addition, the determination of the transmission path of the conversion of gasoline to CNG to the household sector is calculated using structural path analysis. The empirical results of the multiplier effects and decomposition of multiplier effects indicate the policy of converting gasoline to CNG through the limitation of gasoline supply for the public land transport sector will increase Households income. The policy of converting gasoline to CNG along with the revocation of premium fuel subsidy to be reallocated to the development of gas infrastructure will be more benefited by middle to lower class households. The increase of institutional income in DKI Jakarta due to the conversion of gasoline to CNG is estimated to be more used for food, board and services. While the results of structural path analysis states that the impact of the implementation of the conversion of gasoline to CNG to the institution will be more effective when transmitted through capital production factors. "