Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Iklim persaingan usaha yang semakin meningkat di era globalisasi saat ini, membuat suatu keharusan bagi pihak manajemen untuk mengelola perusahaannya lebih efisien, efektif dan hemat. Fungsi Internal Audit yang memberikan penilaian tentang kondisi aktual aspek efisiensi, efektivitas kehematan manajemen perusahaan,semakin memiliki peran yang menentukan. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis sejauh mana peran dan kontribusi fungsi Internal Audit ini dalam membantu memperbaiki kinerja manajemen. Penulis menggunakan metode penelitian literatur dan penelitian lapangan yang berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekomendasirekomendasi Internal Audit memiliki dampak positif terhadap kinerja manajemen. Hal ini terlihat dari analisis perbandingan rasio laporan keuangan sebelum diaudit dengan sesudah diaudit. Kesimpulan penulisan ini adalah kehadiran fungsi Internal Audit telah turut membantu pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Agar fungsi ini terus berperan dan kehadirannya semakin diperhitungkan, maka fungsi ini perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya dan kualitas sumber-dayanya."

"ABSTRAKPenerapan teknologi informasi belum optimal pada pengendalian intern pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR menjadi salah satu penyebab adanya kelemahan pada pengendalian intern pengelolaan keuangan. Strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi harus selaras dengan strategi dan ukuran kinerja pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern pengelolaan keuangan. Tesis ini membahas strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi yang selaras dengan strategi dan ukuran kinerja pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR dengan menggunakan Balanced Scorecard. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumen untuk dapat menjelaskan hasil penelitian secara rinci. Strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi harus mendukung pengelola keuangan untuk memiliki sistem informasi dan basis data yang sesuai kebutuhan, terintegrasi, dan aman untuk mendukung penggunaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan penggunaan barang milik negara yang optimal. Balanced Scorecard membuat pengelola TI dapat menyelaraskan dan menentukan strategi dan ukuran kinerja yang tepat dalam pengelolaan keuagan untuk meningkatkan pengendalian intern pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR

---

ABSTRACTThe application of information technology that has not been optimal in financial management internal control at the Ministry of Public Works and Housing becomes one of the causes of weakness in financial management internal control. Strategy and performance measures of information technology must be aligned with strategy and performance measures of financial management in order to improve quality of financial management internal control. This thesis provides study about strategy and performance measures of information technology that is in line with the strategy and performance measures of financial management at the Ministry of Public Works and Housing using Balanced Scorecard. The study was conducted qualitatively with in-depth interviews and document studies in order to provide research result in detail. The strategy and performance measures of information technology must support financial manager to have an information system and database which are appropriate, integrated and safe to support the use of an effective, efficient, accountable and transparent budget and the optimal use of state-owned property. Balanced Scorecard makes IT division can align and determine right strategy and performance measures in financial management to improve financial management internal control at the Ministry of Public Works and Housing."

"Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen.Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan.

---

In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review.

The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA."

"ABSTRAKSistim Pengendalian Internal merupakan suatu sistim yang perlu dimiliki semua perusahaan. Sistim Pengendalian Internal menjadi suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh manajemen di Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Kalimantan Timur seiring dengan banyak timbulnya kasus-kasus kerugian finansial pada beberapa perusahaan di Indonesia. Distribusi beras raskin yang dilakukan Perum Bulog Divre Kaltim menggunakan dana yang disebut Biaya Operasional (BOP) Raskin. Dana ini mencapai mencapai Rp11 Milyar setiap tahunnya. Oleh karena itu jumlah dana yang cukup besar ini akan rentan terhadap ancaman. Ancaman-ancaman tersebut dapat berbentuk fraud ataupun ancaman lainnya. Sistim Pengendalian Internal yang memadai dan efektif akan melindungi aset perusahaan dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang dapat berbentuk fraud, penyalahgunaan akses, errors, mischief yang dapat merugikan perusahaan. Tidak ada suatu Sistim Pengendalian Internal yang bersifat absolut terhadap risiko ancaman. Analisis atas Sistim pengendalian Internal yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan terhadap Sistim Pengendalian Internal atas BOP Raskin yang selama ini telah berjalan. Analisis didasarkan atas jawaban dan wawancara kepada responden yang merupakan karyawan Perum Bulog Divre Kalimantan Timur terhadap kerangka dasar Sistim Pengendalian Internal menurut COSO. Penelitian ini juga melakukan penilaian risiko dan analisa fraud atas BOP Raskin untuk mengetahui bentuk sistim kontrol yang tepat dan efektif dalam mengimplementasikan Sistim Pengendalian Internal atas BOP Raskin.

---

ABSTRACTInternal Control System is a system that every company should have. Internal Control System has become important for considered by management of Perum Bulog East Kalimantan Regional Division with the emergence of many cases of financial loss experienced by some companies in Indonesia. The rice distribution for the poor that has been conducted by Perum Bulog Kaltim East Kalimantan Regional Division using the fund called Biaya Operasional (BOP) Raskin. This fund reached 11 billion rupiah every year. Therefore this considerable amount of funds will be vulnerable to threats. These threats can take the form of fraud or other kind of threats. An adequate and effective control system would be able to protect company asset from undesirable events that may take the form such as fraud, misappropiation of access, error and mischief which can disadvantage for company. There was no Internal Control Systems that are an absolute against a risk of threat. The analysis based on repondents questionnaire and interview answered on employees of Perum Bulog East Kalimantan Regional Division using the internal control system framework according to COSO. This reseach also carried risk assessment analysis and analysis on fraud on BOP Raskin to determine the appropriate effective control system for implement the BOP Raskin internal control system."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengidentifikasi kelemahan masing-masing elemen dan key process area dengan menggunakan Internal Audit-Capability Model. Berdasarkan kelemahan key process area diidentifikasikan area of improvement dan dirancang strategi serta rencana tindak untuk meningkatan level kapabilitas APIP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berada pada level 1 initial. Kelemahan pada elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja serta struktur tata kelola harus mendapatkan perhatian untuk mempercepat pencapaian target ke level 3 integrated. Strategi peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal adalah melakukan penguatan kapasitas, kewenangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

---

The objective of the research is to asses capability level of Government Internal Auditor APIP at General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs, to identifying weakness of each elements as well as key process area using Internal Audit Capability Model IA CM. By weakness of such key process area had been identified area of improvement, strategy design and its follow up for increasing such capability level of APIP. This research uses qualitative method with case study method.

The study indicated that capability level of General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs is in 1 initial. This study identifies the weakness in the element of role and service, human resources management, professional practice, performance management and accountability and governance structure should be observed in order to accelerate target achievement to level 3 integrated. Strategy to increase capability level of APIP at general inspectorate is by strengthening capacity, authority and increasing of human resource competency."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, yang meliputi peran audit internal, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK , efektivitas pengendalian internal, serta kualitas pengelolaan keuangan negara, terhadap penerapan tata kelola yang baik. Model penelitian adalah penelitian kausalitas dengan menggunakan regresi berganda dan metode convenience sampling. Responden penelitian adalah pegawai pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal pada Inspektorat Jenderal di tiga kementerian negara/lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan efektivitas pengendalian internal yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan tata kelola yang baik, sedangkan peran audit internal dan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak mempunyai pengaruh terhadap penerapan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACT

This research examines the effect of the Internal Control System, which includes the role of internal audit, the level of completion of the follow up the results of BPK, the effectiveness of internal controls, and the quality of the management of state finances to the implementation of good governance. The research is causality study by using multiple regression, and convenience sampling method in analysis involving respondents consist of the officer in the Financial Bureau of the General Secretariat and the internal auditor in the General Inspectorate at the three state ministries agencies. The results show that only the level of completion of the follow up the results of BPK and the effectiveness of internal control have significant and positive impact to the implementation of good governance, while the role of internal audit and quality of public finance management have no effect on the implementation of good governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan praktik profesional dan standar audit IIA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris explaining case study. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit IIA. Kekurangan mendasar bahwa Kementerian Agama belum melakukan manajemen risiko, penilaian risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tanpa adanya keterlibatan dari satuan kerja sebagai pihak manajemen. Tidak ada komunikasi dan persetujuan dari Menteri Agama terhadap perencanaan yang dibuat.

---

This research aims to determine the suitability process of risk based internal audit planning in General Inspectorate Ministry of Religion with professional practices and IIA auditing standards. This research uses a qualitative method with explaining case study design. The result of this research concludes that the process of risk based internal audit planning in General Inspectorate is not working optimally and not fully in accordance with IIA auditing standards. The fundamental shortcomings of Ministry of Religion are there are no risk management and the risk assessment is carried out by the General Inspectorate itself without the involvement of the working unit as a management. And also, there is no communication and approval of the Minister of Religion on the plans."