Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara historis, kenaikan kontribusi industri pengolahan terhadap output dan tenaga kerja yang menyertai peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan relatif kontribusi di sektor pertanian adalah merupakan generalisasi yang terbaik mengenal pembangunan (Chenery, 1986, p.l). Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988, pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang semakin seimbang di mana sektor industri yang maju dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Selanjutnya, proses industrialisasi harus mampu mendorong berkembangnya industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, sumber peningkatan ekspor dan penghematan devisa, penunjang pembangunan daerah, penunjang pembangunan sektor-sektor lainnya serta sebagai wahana pengembangan dan penguasaan teknologi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia mempunyai harapan yang besar terhadap sektor industri sebagai motor pembangunannya. Data dari World Development Report 1990 menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 1988 memiliki produk nasional bruto (PNB) per kapita sebesar US $ 440. Dari 121 negara yang dikumpulkan, Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan rendah. Dilihat dari pendapatan per kapitanya, Indonesia masih di atas rata-rata kelompok negara tersebut. Jika dibandingkan tahun 1965, Indonesia mengalami pertumbuhan PNB per kapita sekitar 4,3 persen pada periode 1965-1998. Laju pertumbuhan tersebut termasuk tinggi. Bila melihat struktur produksinya: (a) kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mengalami penurunan, yakni dari 56 persen (1965) menjadi 24 persen (1988). Dibandingkan kelompok negara berpendapatan rendah lainnya, penurunan kontribusi ini termasuk cepat; (b) kontribusi sektor industri terhadap PDB mengalami peningkatan, yakni dari 13 persen (1965) menjadi 36 persen (1999); (c) Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDB mengalami peningkatan, yakni dari 8 persen (1965) menjadi 19 persen (1988). Menurut klasifikasi UNIDO, suatu negara dikatakan dalam proses industrialisasi jika rasio nilai tambah industri pengolahan terhadap PDB nya adalah antara 10 hingga 20 persen (Moh. Arsjad Anwar, 1987, p. 411). Dengan demikian, jika Indonesia dimasukkan dalam klasifikasi UNIDO tersebut, maka Indonesia masuk dalam kelompok negara dalam proses industrialisasi (industrializing country). Namun, apakah indikator UNIDO ini yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara dalam proses industrialisasi telah menunjukkan jenis transforrnasi struktural dalam perekonomian Indonesia ? Terutama dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap perkembangan sektor industri pengolahan ini bila dikaitkan dengan kebijaksanaan perdagangan. Pemberian fasilitas tersebut terutama bersifat proteksi, baik tarif maupun bukan tarif. Adapun pemberian fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara sedang berkembang lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan the infant industry argument, yakni pemberian perlindungan sementara bagi industri-industri yang masih baru dalam menghadapi persaingan pasar dunia. Hal tersebut juga berkaitan dengan Inward-looking strategy yang umumnya juga berlaku di negara-negara sedang berkembang. Masalahnya sekarang adalah apakah perlindungan tersebut masih dalam batas-batas yang dapat diterima atau tidak ? Adapun toleransinya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: waktu, besar dan caranya proteksi diberikan. Masalah lain yang cukup pokok bagi Indonesia adalah masalah ketenagakerjaan. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1988 mengemukakan bahwa penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang jumlahnya makin besar merupakan tantangan utama pembangunan. Di mana kebijaksanaan perluasan lapangan kerja dalam Repelita V dimaksudkan tidak saja hanya sebagai realokasi tenaga kerja semata dari sektor pertanian ke sektor non pertanian melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor. "

"Salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan PDB, sedangkan pertumbuhan PDB dapat didekati dengan pertumbuhan output. Kajian mengenai turunan output sudah banyak dilakukan namun kajian mengenai pola perubahan output di Indonesia sendiri masih relatif kurang. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti pola perubahan output perekonomian Indonesia setiap sektor. Jadi permasalahan dalam tesis lni adalah bagaimana pola perubahan output Indonesia selama periode 1975-1985, 1985-1995, dan 1995-2003, serta seberapa besar kontribusi faktor final demand, teknologi dan sinergi dalam memberikan kontribusi pada total perubahan output perekonomian selama periode penelitian.Untuk menangkap permasalahan tersebut maka dalam tesis ini digunakan pendekatan dekomposisi output yang mendekomposisi ouput menjadi tiga komposisi yaitu efek final demand, efek teknologi, dan efek sinergi. Dengan menggunakan tabel input-output 66 sektor transaksi total dari tahun 1975 sampai dengan 2003 pubikasi BPS. Sebelum dilakukan dekomposisi terlebih dahulu dilakukan penyetaraan cakupan sektor 1-0 dari tahun 1975 sampai dengan 2003 dan penghilangan efek inflasi dengan mendeflasi final demand.Hasilnya adalah bahwa selama hampir tiga puluh tahun ini perubahan output di Indonesia lebih didominasi oleh final demand. Peran teknologi dalam perubahan output relatif lebih kecil. Sektor yang mendominasi perubahan output perekonomian adalah sektor-sektor manufaktur, namun sektor ini rentan terhadap goncangan perekonomian. Sektor yang relatif tahan adalah sektor-sektor pertanian. Pada periode III peran final demand menurun hingga 59,73 % dari 87, 64 % pada periode I. Peran teknologi dalam perubahan output relatif kecil."

"Runtuhnya sistem kurs baku atau kurs tetap Bretton Woods tahun 1971, mendorong para ekonom melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara nilai tukar dan perdagangan internasional. Pengaruh langsung nilai tukar (exchange rate pass-through/ERPT), bisa diartikan sebagai persentase perubahan harga (baik harga domestik, impor maupun ekspor) karena satu persen perubahan nilai tukar antara dua negara. Peranan ekspor komoditi kayu lapis (plywood), kayu gergajian (KGG) maupun pulp terhadap ekspor non-migas Indonesia yang cukup besar, semakin memperjelas peranan komoditi kayu dalam perdagangan internasional Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek antara nilai tukar Rupiah dengan harga ekspor masing-masing komoditi. Untuk mengetahui hubungan jangka panjang dilakukan uji kointegrasi menurut prosedur Johansen, sedangkan untuk mengetahui hubungan jangka pendek dibuat model koreksi kesalahan. Tahapan analisis data didahului dengan melakukan uji unit root dan menentukan derajat integrasi masing-masing variabel. jika semua variabel terintegrasi pada derajat yang sama maka dapat dilakukan uji kointegrasi Johansen. Langkah selanjutnya, bila ada hubungan keseimbangan jangka panjang atau terkointegrasi, adalah membuat representasi model koreksi kesalahan (Error Corection Model/ECM) untuk mengevaluasi hubungan dinamis antara nilai tukar dan harga ekspor. Kemudian untuk mendapatkan model koreksi kesalahan yang terbaik dilakukan uji diagnostik sehingga model koreksi kesalahan tersebut babas dari masalah heteroskedastisitas dan otokorelasi.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kayu gergajian secara statistik memiliki kekuatan pasar pada pasar ekspor dunia sedangkan komoditi pulp Indonesia mempunyai posisi yang lemah pada pasar ekspor dunia. Untuk komoditi kayu lapis nilai koefisien ERPT tidak signifikan sehingga secara statistik harga ekspor kayu lapis Indonesia tidak ditentukan oleh nilai tukar tetapi oleh harga ekspor dunia. Nilai Error Correction Term (ECT) dari ketiga komoditi tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi satu kali shock maka harga ekspor komoditi pulp akan paling cepat kembali ke keseimbangan kemudian diikuti oleh harga ekspor komoditi kayu gergajian dan harga ekspor komoditi kayu lapis yang paling lambat kembali ke keseimbangan.Secara keseluruhan studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia memiliki posisi yang kuat pada pasar ekspor untuk komoditi kayu gergajian. Implikasi kebijakan yang bisa disarankan adalah tidak ada salahnya jika Indonesia berspesialisasi untuk memproduksi komoditi kayu gergajian dibandingkan dengan komoditi kayu lapis dan pulp."

"Pertumbuhan produktivitas dapat didekomposisi menjadi sumber-sumber pembentuknya yaitu perubahan teknis, perubahan efisiensi teknis, dan perubahan skala usaha. Peranan masing-masing sumber tersebut penting untuk diketahui karena Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan TFP pada tahun 1990-2015 yang menunjukkan adanya permasalahan produktivitas. Dari hasil studi-studi sebelumnya mengenai dekomposisi pertumbuhan produktivitas di sektor industri manufaktur di Indonesia dengan pendekatan stochastic frontier, masih terdapat pertentangan yang diduga disebabkan oleh perbedaan spesifikasi model efisiensi teknis yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spesifikasi model efisiensi teknis yang berbeda menghasilkan kontribusi relatif sumber pertumbuhan TFP yang berbeda.

---

Productivity growth can be decomposed into its sources, namely technical changes, technical efficiency changes, and business scale changes. The role of each of these sources is important to be studied because Indonesia experienced a decline in total factor productivity (TFP) growth in 1990-2015 which indicates a productivity issue. The results of previous studies regarding the decomposition of productivity growth in the manufacturing industry in Indonesia using a stochastic frontier approach, there are still disagreement that is thought to be caused by the technical efficiency models specifications used. The results of this study indicate that different technical efficiency model specifications produce a different relative contribution of TFP growth sources."

"Perdagangan Berjangka dilakukan di Bursa Berjangka yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai Komiditi. Dua fungsi penting Perdagangan Berjangka adalah mengelola risiko dan menciptakan harga forward. Perdagangan berjangka sebagai infrastruktur perdagangan moderen banyak digunakan pengusaha untuk melindungi bisnisnya dari risiko fluktuasi harga yang melekat dalam kegiatan usahanya. Dalam menjamin agar kegiatan di Pasar Berjangka terhindar dari berbagai bentuk penipuan atau kecurangan, diperlukan aturan main yang lengkap dan jelas. Sumber-sumber hukum untuk Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia adalah Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Landasan yuridis lainnya adalah berbagai Keppres dan SK Ketua BAPPEBTI serta berbagai Surat Edaran (juklak) yang dikeluarkan sebagai petunjuk dari undang-undang yang ada.Dalam usaha untuk melindungi para pemain di Perdagangan Berjangka dan mendukung perkembangan Bursa Berjangka di Indonesia, beberapa pasal dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1997 perlu direvisi dan disesuaikan seperti Pasal 1 butir 2 dan butir 3 tentang Ketentuan Umum Komoditi dan Kontrak Berjangka, Pasal 3 tentang Persetujuan atas Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Pasal 52 ayat (2) tentang Pelaksanaan Perdagangan Berjangka, Pasal 61 tentang Penyelesaian Perselisihan serta SK Kepala BAPPEBTI No.31 tentang Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri, dan SK Kepala BAPPEBTI No.2 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.Dalam memasuki era globalisasi,Perdagangan Berjangka Komoditi akan menghadapi tantangan serius di bidang penegakan hukum, kerangka kerja dan sistem monitoring dan pengawasan yang semakin efektif. Dengan demikian, perlu diciptakan sistem hukum yang mengacu pada praktek Perdagangan Berjangka dunia."