Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam menentukan perjanjian reasuransi, hanya sedikit penelitian yang menemukan manfaat bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi secara bersamaan. Sebagian besar penelitian yang ditemukan hanya sebatas menentukan reasuransi yang optimal dari sudut pandang perusahaan asuransi. Dalam penelitian ini, alat pengukuran risiko Value-at-Risk (VaR) digunakan untuk menentukan perjanjian reasuransi kuota-share optimal yang menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan adalah peningkatan nilai utilitas yang diharapkan setelah mengadakan perjanjian reasuransi. Dalam proses penghitungan total nilai VaR minimum untuk kedua perusahaan tersebut, maka akan ditentukan terlebih dahulu retensi quota share yang optimal untuk perusahaan asuransi. Nilai retensi yang optimal sangat dipengaruhi oleh safety loading yang ditentukan oleh perusahaan reasuransi. Pada tugas akhir ini akan dicari kesepakatan reasuransi yang optimal untuk data klaim yang dihasilkan menggunakan R 3.5.0.ABSTRACTIn determining reinsurance agreements, only a few studies have found benefits for insurance companies and reinsurance companies simultaneously. Most of the research found is limited to determining the optimal reinsurance from the insurance company's point of view. In this study, a Value-at-Risk (VaR) risk measurement tool is used to determine the optimal quota-share reinsurance agreement that benefits both parties. Profit is the expected increase in utility value after entering into a reinsurance agreement. In the process of calculating the minimum total VaR value for the two companies, the optimal quota share retention will be determined in advance for the insurance company. The optimal retention value is strongly influenced by the safety loading determined by the reinsurance company. In this final project, the optimal reinsurance agreement will be sought for claim data generated using R 3.5.0."

"ABSTRAKUntuk menekan kerugian sekecil mungkin, lazimnya perusahaan reasuransi akan mengambil suatu jumlah tertentu sebagai jaminan atas risiko yang ditanggung danjumlah ini disebut retensi. Metode batas retensi yang ditetapkan oleh perusahaan selama ini memberikan keamanan bagi perusahaan. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi, dijelaskan mengenai batas minimum dan maksimum retensi sendiri sesuai dengan lini usaha.Metode Pentikainen mencoba untuk menetapkan batas retensi terbaru untukperusahaan. Dengan batas retensi terbaru yang disimulasikan dengan bisnisretrosesi akan didapatkan hasil underwriting bersih. Peningkatan hasilunderwriting bersih dapat meningkatkan profit bagi perusahaan

---

ABSTRACTIn order to minimize the loss as minimum as possible, a reinsurance company willusually take a certain amount as the security for the risk that covered. This amountis called retention. All this time the retention limit method which appointed by thecompany may provide a security value to the company. In accordance to SuratEdaran Otoritas Jasa Keuangan No 31/SEOJK.05/2015 concerning Limit OwnRetention, Reinsurance support and Reinsurance/Retrocession Program Reportexplain the minimum and maximum limit own retention according to businesslines. Pentikainen methods try to define latest retention limit for the company.When we use the latest retention limit simulated by the retrocession business, wewill get the net underwriting result. The increasing of the net underwriting resultcan make the company profit growing bigger;"

"Sebelum terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia, sebenarnya industri asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi premi asuransi yang terus meningkat.Sejak krisis moneter pertengahan Juli 1997 hingga saat ini (Juli 1999), kondisi perekonomian nasional masih belum pulih, ditambah lagi dengan akibat kerusuhan 13-14 Mei 1998, perusahaan asuransi di perkirakan harus membayar ganti kerugian kurang lebih Rp. 8 trilyun , yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi dan reasuransi, bailk lokal maupun asing (Bisnis Indonesia 7 Juni 1998). Kerugian itu terdiri atas kerugian fisik, gedung dan gangguan usaha. Bila perusahaan lokal harus menanggung 10% saja dari jumlah kerugian tersebut, maka akan menanggung Rp. 800 milyar. Padahal menurut data Ditjen Lembaga Keuangan, jumlah perusahaan asuransi kerugian di Indonesia mencapai 103 perusahaan, dimana hanya 51 yang memiliki modal 10 milyar rupiah, sedangkan 52 perusahaan lainnya berkisar antara 3 milyar rupiah sampai dengan 9 milyar rupiah. Ini berarti banyak perusahaan akan gulung tikar akibat menanggung kerugian.Selain ancaman kerugian yang dialami perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa banyak dirundung masalah. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menyebabkan banyak pemegang polis dalam dollar yang membatalkan perjanjiannya dengan melakukan penarikan tunai. Pembatalan kontrak sepihak ini tentu sangat memberatkan perusahaan. Dalam hat ini ada dua tipe pemegang polis yang membatalkan perjanjiannya, yaitu mereka yang melakukan profit taking dan pemegang polls yang tidak mampu membayar premi akibat melonjaknya nilai tukar dollar.Perubahan besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, terutama ditandai dengan kemajuan ilmu dan tehnologi telah menimbulkan gejala globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Arus investasi, industri, tehnologi informasi dan individual consumers menjadi global (Ohmae, 1995). Globalisasi merupakan proses yang tidak dapat dicegah dan pengaruhnya ternyata telah melanda perekonomian Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73/ 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mengatur mengenai permodalan perusahaan asuransi. Tujuan pemerintah mengeluarkan PP ini adalah untuk memperkuat sektor asuransi. Pennodalan dinilai pemerintah adalah faktor yang mendorong pertumbuhan industri asurnnsi Indonesia dalam menghadapi kondisi persaingan dalam globalisasi. Ada banyak faktor yang mernpengaruhi pertumbnban industri asuransi Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, industri asuransi Indonesia juga dipengaruhi oleh Premi Bruto, jumlah Perusahaan Asuransi, Laba/Rugi Perusahaan Asuransi dan Permodalan Perusahaan, Perusahaan asuransi nasional masih kurang bersaing dengan perusahaan asuransi asing yang masuk ke pasar asuransi di Indonesia. Selain kalah bersaing dalam hal permodalan, masalah­ masalah yang muncul dalam pasar asuransi di Indonesia semakin menghambat pertumbuhan industri asuransi seperti perang tarif yang terjadi, jumlah perusahaan asuransi yang terlalu banyak dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap perusahaan asuransi nasional yang bermodal kecil. Hasilnya, dalam waktu singkat, industri asuransi asing mampu menguasai pasar asuransi di Indonesia dengan mencatat pertumbuhan penetrasi asuransi yang sudah melampaui industri asuransi nasional. Meskipun kebijakan permodalan sudah terpenuhi, namun modal bukan satu-satuuya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri asuransi dan menjamin kuatnya perusahaan asuransi mengbadapi persaingan dengan asuransi asing di Indonesia.

---

This research outlines the government policy (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73/ 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian) that regulates the minimum equity that insurance company must fulfill. The purpose of this regulation is to strengthen the insurance industries sector. Government point out that equity was a factor that pushes insurance industries growth to face the global competition circumstances, Many factors influenced the Indonesian insurance industries growth. As well as economic growth, Indonesian insurance industries growth was influence by insurance gross premium, number of insurance company, company's lost/profit and company?s equity. There is small effort of insurance private national company to compete the foreign insurance company under the joint venture company that penetrates insurance market in Indonesia. Besides the lack of contend in equity problems that arise in Indonesian insurance market has give credit to avert the growth of insurance industries, in example, tariff competitionbig amount of insurance company and lack of government support for insurance company that have small amount of equity. The result, joint venture company has been able to control the Indonesian insurance market with a good record of insurance penetration that overcome the level of private national company has achieve. Even though the level of minimum equity was fulfills, equity was not the only factor that influenced the insurance growth and guaranteed that private national insurance company was strong enough to face the joint venture company in Indonesian insurance market industries."

"Dalam setiap hubungan hukum terlibat beberapa pihak. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian yang mereka buat dan sepakati bersama. Setiap perjanjian yang dibuat tersebut harus di taati oleh pihak-pihak yang terlibat dan ada konsekwensi hukumnya apabila dilanggar. Karena Negara Republik Indonesia merupakan negara yang herd sarkan atas hukum maka setiap persoalan yang menyangkut pelaks anaan hak dan kewajiban para warga negara harus berdasarka n atas hokum yang berlaku. Demikian pula halnya dengan perjanjian yang dibuat antara seorang anggauta masya rakat dengan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan mengalihkan resiko yang di hadapi seseorang yang di timbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak di harapkan terjadi kepada orang lain ( perusahaan asuransi) yang bersedia untuk mengganti kerugian. Di mana dalam perjanjian tersebut para pihak saling memberikan prestasinya. Tertanggung berkewajiban membayar premi kepada penanggung dan. Penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi apabila peristiwa tak tentu tersebut terjadi. Dalam perjanjian asuransi mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian tujuan dari hukum untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terlaksana."