Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan diikuti pula tumbuhnya perusahaan - perusahaan nasional dan multinasional mempunyal implikasi terhadap aspek perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Berkembangnya jaringan bisnis konglomerasi menambah maraknya transaksi hubungan istimewa khususnya berupa transfer pricing antar unit-unit usaha yang ada dalam lingkungan jaringan usaha tersebut, baik nasional maupun internasional. Munculnya transaksi transfer pricing dengan segala bentuk yang canggih mempunyai pengaruh terhadap penerimaan negara di bidang perpajakan. Sedangkan di sisi lain dari segi mikro turut mempengaruhi prilaku manajemen perusahaan. Berbagai langkah dilakukan oleh manajemen dalam memperkecil beban pajak melalui mekanisme transfer pricing, kadangkala diluar koridor ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah juga menyadari berbagai langkah manipulasi pajak melalui mekanisme transfer pricing yang dilakukan oleh dunia usaha. Untuk itu upaya mengatasi dan menutup peluang-peluang yang ada dilakukan melalui perangkat peraturan perpajakan, baik melalui Undang-Undang Pajak, Keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran DirJen Pajak. Disamping itu peningkatan profesionalisme aparat Direktorat Jenderal Pajak terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya praktek transaksi bisnis yang semakin canggih. Namun demikian, dari pengamatan dilapangan terlihat dunia usaha selalu duluan selangkah dibandingkan perangkat ketentuan perpajakan yang ada, begitu juga sumberdaya manusia pelaku bisnis juga lebih dulu selangkah dibandingkan dengan sumberdaya pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak harus terus menerus meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia dan memperbaiki perangkat ketentuan perpajakan sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan bisnis."

"Transfer pricing merupakan upaya rekayasa alokasi keuntungan antar beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional. Secara keseluruhan yang terpenting dari akhir kegiatan adalah laba setelah pajak dari grup. Transfer pricing sering dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries), Terkait dengan isu transfer pricing, secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat, yaitu afiliasi (associated enterprises) atau hubungan istimewa (special relationship) dan kewajaran atau arm's length principle. Di Indonesia, perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, tidak sedikit yang melakukan praktek-praktek transfer pricing Hal yang cukup memprihatinkan adalah mereka membuat Indonesia sebagai loss centre untuk perusahaan multinasionalnya, di mana mereka beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun direkayasa untuk selalu rugi sehingga tidak pernah membayar pajak penghasilan badannya. Rekayasa tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara dan tujuan, tergantung pada kebijaksanaan manajemen perusahaan tersebut. Perusahaan dapat direkayasa untuk terus-menerus dalam keadaan merugi, akan tetapi tetap terjadi pembayaran royalti atau imbalan jasa teknis dan jasa lainnya dari perusahaan Indonesia kepada perusahaan lain di mancanegara yang sebenamya masih berada dalam satu grup perusahaan dengan yang ada di Indonesia. Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan dapat memecahkan masalah transfer pricing Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah transfer pricing, yaitu Pasal 18. Tesis ini mencoba menawarkan pemecahan masalah dan aturan hukum yang perlu ditinjau dan dipertegas dalam suatu perundang-undangan perpajakan yang mengatur masalah transfer pricing di Indonesia."

"Skripsi ini dibuat atas dasar pemikiran penulis tentang adanya peluang manipulasi pajak penghasilan dengan mekanisme transfer pricing. Peluang tersebut sangat besar bagi perusahaan multinasional yang berada di bawah peraturan-peraturan pajak di beberapa negara yang berbeda. Tujuan penulis mengangkat masalah di atas adalah membuktikan adanya peluang manipulasi transfer pricing tersebut. bagaimana mekanisme manipulasi yang umum dipergunakan. motivasi apa yang mendasari dilakukannya tindakan masipulasi tersebut. serta membahas Direktorat Jendera l Pajak Ind onesia untuk menutup manipulasi transfer pricing di atas. kesiapan peluang Hetode penelitian yang penulis pergunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara untuk mendapatkan informasi faktual ten tang adanya peluang manipulasi transfer pricing yang menjadi topik pembahasan skripsi. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah peluang dilakukannya manipulasi transfer pricing di Indonesia cukup besar, mengingat perangkat yang dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia belum cukup tangguh untuk mengatasi hal di atas. Tetapi organisasi beberapa penyempurnaan peraturan dalam lingkungan Ditjen Pajak dan struktur mengarah pada penanganan masalah di atas secara lebih serius. Penanganan masalah di atas tidak dapat dilimpahkan selurUhnya kepada Ditjen Pajak, melainkan diperlukan pula dukungan pemerintah untuk menciptakan iklim perekonomian yang stabil sehingga motivasi dilakukannya manipulasi pajak dapat ditekan. Kesadaran perusahaan multinasional untuk tidak melakukan manipulasi juga perlu digugah, mengingat tindakan tersebut dapat mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan dengan pemerlntah."

"Tesis ini bertujuan untuk mengidentifiaksi ada/tidaknya isu transfer pricing dalam kegiatan usaha jasa maklon (contract manufacturing); memperoleh gambaran mengenai alasan pemilihan struktur contract manufacturer sebagai bagian terintegrasi dari suatu manajemen rantai suplai global (global supply chain management) dalam kerangka pencapaian tujuan global perusahaan multinasional; mengetahui berbagai pendekatan dalam menentukan karakteristik bisnis manufaktur; mengetahui kecenderungan dan praktik penggunaan struktur contract manufacturer pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia; mengetahui bagaimana menerapkan analisis fungsional (functional analyses) dan analisis kesebandingan (comparability analyses) dalam memilih metode transfer pricing yang cocok sesuai prinsip harga wajar (arm?s length principle) untuk transaksi atau kegiatan contract manufacturing; menganalisis apakah ketentuan perpajakan di Indonesia telah cukup baik dalam mengantisipasi berbagai isu transfer pricing terutama yang dapat dilakukan melalui kegiatan ushaa contract manufacturing dan melakukan perbandingan dengan beberapa negara seperti China, Australia, Kanada, dan Meksiko dan negara-negara lainnya. Penelitian yang dilakukan berupa pendekatan kualitatif dengan deskriftif analitis dan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan istimewa antara perusahaan penanaman modal asing dengan persuahaan induk, transaksi-transaksi antar perusahaan dalam satu grup (intercompany transactions), dan pelaporan kegiatan usaha contract manufacturing sebagai full-fledged manufacturing, merupakan bukti adanya isu transfer pricing. Adanya beberapa kasus dimana perusahaan tidak melaporkan kegiatan usahanya sebagai contract manufacturer membuat semakin pentingnya melalukan analisis yang bertujuan untuk memastikan karakteristik (characterization) perusahaan yang bergerak dalam bisnis manufaktur. Kurang memadainya ketentuan tentang dokumentasi transfer pricing dikaitkan dengan mekanisme beban pembuktian yang berlaku dalam sistem perpajakan Indonesia merupakan faktor penting dalam memicu munculnya isu transfer pricing dalam kegiatan usaha contract manufacturing. Dalam hal karakteristik usaha adalah jasa maklon (contract manufacturer) maka praktik dan ketentuan transfer pricing di banyak negara menunjukkan penggunaan metode cost plus sebagai metode yang umum diterapkan untuk menentukan tingkat remunerasi yang wajar meskipun harus dilihat kasus per kasus dan ketersediaan data pembanding. Permasalahan akan menjadi lebih mudah jika hanya menyangkut metode transfer pricing yang akan diterapkan, tetap tetapi sulit jika karakteristik usaha tetap tidak jelas.

---

This thesis aimed at identifying whether or not there is transfer pricing issue in contract manufacturing activities; comprehending any reasons for choosing contract manufacturing structure as an integral part of the supply chain management developed by multinational enterprises in global strategy to achieve its main goal; identifying any approaches could potentially turn up characteristics of a manufacturing business; knowing the tendency of using contract manufacturer structure by foreign investment enterprises in Indonesia; knowing how to use the functional analyses and comparability analyses in choosing an appropriate transfer pricing methods to determine the arm?s length price for any a contract manufacturing acitivities or transactions; analysing the prevailing tax rules in Indonesia pertaining the anticipation to transfer pricing issues especially arise in any case involving a contract manufacturing arrangement, compared with several other relevant countries having the same tax issues, such as China, Australia, Canada, Mexico, and also many other countries. Research in this thesis will take form of qualitative research with descriptive analysis and survey method. The result turns out that there are related companies, intercompany transactions between them and the fact that a contract manufacturer can be formally (caused by the lack of tax rules) reported for tax purposes. These circumtances become the proof that transfer pricing issues undeniedly exists. The fact that any cases arise where a contract manufacturer reporting form of business not representing actual activities or functions performed, makes any analyses aimed to ascertain characteristics of any foreign manufacturing investment enterprises in Indonesia become very important. The lack of documentation transfer pricing rules and its close relation to the burden of proof mechanism prevailing in Indonesian tax systems is one basic factor that trigger any transfer pricing issues in contract manufacturing business. Where, based on its actual characteristics, a foreign investment enterprose has been an contract manufacturer, hence therefore, practices and the prevailing tax rules in many foreign countries showing that the use of cost plus method as the general approach. As recommeded in OECD Guidelines, the selection of methods used in determining arm?s length price, case by case should closely be elaborated and this step hinges on the availability of comparable data. The transfer pricing issues could be solved easier if it is only about the selection of transfer pricing methods to be used, but not that easy if the characteristics of a business remain unclear."