Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional, bahwa Pertamina sebagai pemegang kuasa atas penambangan minyak dan gas bumi dari pemerintah Rl dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaannya sepanjang dilakukan dengan cara Kontrak Production Sharing (KPS). Salah satu aspek yang menonjol daiam sistem KPS adalah adanya kewajiban bagi kontraktor untuk mengeluarkan biaya terlebih dahulu dan pemerintah Rl akan mengakui keberadaan biaya tersebut apabila kontraktor telah berhasil menemukan cadangan minyak. Cost recovery yang merupakan biaya yang telah diakui pemerintah dan sekaligus merupakan biaya pemulihan dari pemerintah Rl kepada Kontraktor, dalam pelaksanaannya akan diperhitungkan sebagai pengurang crude oil yang berarti akan menentukan terhadap bagian masing-masing pihak. Metodelogi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan. Dalam peIaksanaannya ternyata cost recovery telah ditetapkan dengan tidak memperhatikan pertimbangan ekonomis, terbukti dengan tidak adanya pembatasan terhadap besarnya pengembalian cost oil oleh pemerintah. Begitu pula secara akuntansi, terjadi penyimpangan dalam melakukan penghitungan penyusutan aktiva tetap. Dan dilihat dari aspek perpajakan ternyata tidak diperhitungkan baik dari aspek pertambahan penghasilan Kontraktor rnaupun sebagai penambah deductible expense. Penetapan cost recovery pada KPS Indonesia dibandingkan dengan yang berlaku di beberapa negara, ternyata jauh Iebih murah dari negara Iainnya yang melaksanakan pengusahaan migas melalui kerja sama KPS. Dengan berpokok pangkal pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa cost recovery telah ditetapkan menyimpang dari ketentuan normatif namun sesuai dengan ketentuan hukum positif yang daiam hal ini kontrak dan peraturan pendukungnya. Akibatnya, pengaruh cost recovery tidak nampak jelas terhadap penerimaan pajak. Padahal secara normatif cost recovery mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak."

"Sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi merupakan somber kekayaan alam Indonesia yang yang sangat strategis dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam bentuk Kuasa Pertambangan untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi telah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS). BP MIGAS merupakan kepanjangan tangan Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi pada Wilayah Kerja yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya, BP MIGAS melakukan ikatan kerjasama dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap ("Kontraktor") dalam suatu kontrak yang disebut Production Sharing Contract (Kontrak Production Sharing). Konsep yang dianut oleh Kontrak Production Sharing adalah bahwa Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan permodalan dan pendanaan atas biaya operasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Apabila Kontraktor berhasil memasuki Fase produksi komersial maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor dikembalikan (cost recovery) oleh Pemerintah melalui BP MIGAS. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi dan Kontrak Production Sharing memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab Kontraktor. Pemerintah juga telah membuat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang mengatur mengenai tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang antara lain mengatur mengenai kriteria calon Kontraktor yang dapat ditunjuk untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Kontraktor yang telah menandatangani Kontrak Production Sharing dengan BP MIGAS memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sendiri oleh Kontraktor. Namur dalam pelaksanaannya seringkali timbul permasalahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab Kontraktor. Kontraktor seringkali menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya yang pada akhirnya banyak menimbulkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Kontraktor. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut bagaimana sebenarnya hambatan-hambatan yang sering dihadapi Kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dan apa solusi atau jalan keluar yang dapat dilakukan oleh Kontraktor."

"ABSTRAKPada dasarnya persediaan atau inventory dimaksudkan untukmenghindari kemacetan operasi baik produksi ataupun penjualan,Pentingnya persedjaan bila ditinjau dan Segi operasional.merupakan hal yang mutlak bagi hampir semua jenis industriterutama dalam operasi yang mementingkan kontinunitas. Operasi perminyakan di Indonesia dilaksanakan denganmenggunakan bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yangsesuai dengan Undang?undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi(Pertamina) Pasal 12 yaitu mengadakan kerjasama dengan pihaklain dalam rangka pencarian, pengeboran dan produksi minyak dangas bumi.Manajemen persediaan untuk KPS Pertamina ini tidak dapatlepas dari karakteristik barang untuk keperluan operasionalyaitu :- Barang-barang untuk operasi pengeboran (drilling). - Barang-barang untuk operasi produksi.Barang-barang untuk keperluan operasi produksi umumnyaberupa suku cadang mesin-mesin serta barang-barang penunjangkelancaran operasi seperti bahan kimia. Barang?barang ini tidaksecara langsung mempunyai korelasi dengan output (crude oil)tapi dapat mempengaruhi jalannya operasi.Pola penyediaan barang dapat dianggap ?independent demand?sehingga dapat dianalisa dan dapat dilaksanakan denganmenggunakan model-model persediaan yang ada.Model model untuk Dynamic-Certain merupakan model dasaruntuk pengelolaan persediaan yang dibuat berdasarkan keadaanuntuk mengatasi masalah-masalah :- Kapan kita harus membuat atau membelj suatu barang ? - Berapa banyak yang harus kita beli atau dlbuat ?liga model dasar yang dapat digunakan adalah :- Economic lot size model- Fixed time replenishment model- Optional replenishment modelModel?model serta formula pengelolaan persediaan yangdigunakan oleh beberapa KPS Pertamina hampir semua KPSPertamina tidak menggunakan model EOQ (Economic Lot Size)karena berbagai alasan Paling tidak ada tiga alasan mengapamodel EOQ tidak digunakan oleh kebanyakan KPS Pertamina yaitualasan teoritis, finansil dan operasionil.Penerapan model Fixed Time Replenishment? merupakanalternatif optimal untuk KPS-KPS Pertamina. Dengan periodepemeriksaan satu bulan sekali. model ini mempunyai keuntunganyang sarna dengan model optional replenishment yaìtu tidakdiperlukan parameter biaya-biaya.Untuk dapat mendukung terlaksananya manajemen persediaanyang effektif diperlukan perangkat lunak yang mempunyaikarakteristik :1. Mampu melayani seketika keperluan barang untuk operasiproduksi pada tingkat pelayanan yang ditetapkan oleh manejemen.2 Mampu menekan biaya Operasional pengelolaan persediaandengan cara menekan biaya-biaya :- pembelian barang untuk persediaan.- Biaya pergudangan baik untuk barang-barang aktif maupunbarang?barang yang tak hergerak (slow moving & dead stock). 3. Mampu memberikan informasi yang akurat baik pada tingkatoperasjional maupun tingkat manajemen mengenai keadaan barangyang ada dalam persediaan.Alternatif pilihan model & formula dipengaruhi olehkondisi operasional perusahaan dan kebijaksanaan yangdigariskan oleh perusahaan mengenai manajemen persediaan. Aspek finansil operasi perminyakan rnenyebabkan manajemenKPS melihat biaya pembelian barang-barang persediaan sebagaibagian dan biaya operasional yang akan segera dimintakankembali (cost?recovery), karena itu diusahakan agar biayatersebut tidak mempengaruhi biaya produksi minyak (per barrel)dengan cara biaya tersebut harus dibebankan secara merata. Dalam proses pemllihan formula dan model untuk KPSPertamina (khususnya ARII) perhatian lebib diarahkan kepadapemenuhan persyaratan-persyaratan diatas, yaitu denganmenghindari biaya pembelian yang fluktuatif. memperbaikitingkat pelayanan (service level), memperpendek lead time sertamenekan biaya?biaya operasional."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh tax treaty terhadap production sharing contract pertambangan minyak bumi di Indonesia, yang juga akan ditinjau dari sudut pandang hukum investasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tax treaty dapat mempengaruhi suatu production sharing contract yang ditandatangani sebelum lahirnya UU nomor 22 tahun 2001. Tax treaty dalam hal ini dapat mempengaruhi production sharing contract dengan memberikan kemungkinan pengurangan pajak atas dividen yang harus dibayar, yang nantinya akan mempengaruhi nilai bagi hasil yang seharusnya didapatkan oleh negara dengan mengacu terhadap ketentuan bagi hasil didalam production sharing contract itu sendiri. Dalam hal ini pengaruh tax treaty terhadap production sharing contract menunjukkan ketidak efektifan tax treaty sebagai suatu insentif investasi yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

---

This research aims to find out about the influence of a tax treaty to the production sharing contract of mining petroleum in Indonesia, which will also be reviewed from the standpoint if Investment Law in Indonesia. The methode of this research is normative juridical law by using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that tax treaty can affect a production sharing contract signed prior to the inception of the oil and gas law number 22/2001. Tax treaty in this case could affect production sharing contract by giving the possibility of a reduction in taxes on dividends to be paid, which would affect the value of the results should be obtained by the State with reference to the provisions for the results in the production sharing contract itself. In this case the influence of tax treaty against the production sharing contract shows the ineffectiveness of tax treaty as investment incentive in Indonesian mining petroleum sector."

"Minyak dan gas bumi memegang peranan penting dalam menyumbangkan penerimaan pada pendapatan pemerintah. Dengan terjadinya krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak Juli 1997 pendapatan pemerintah kembali bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi sebagai sumber penerimaan yang dominan.Pertamina, sebagai pemegang monopoli dalam pengelolaan kedua sumber daya alam tersebut, bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik asing maupun dalam negeri. Diantara berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Pertamina, Production Sharing Contract (PSC) atau bisa juga di sebut Kontrak Bagi Hasil adaiah yang terbanyak yang dilakukan. Perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Pertamina ini disebut Kontraktor Production Sharing atau KPS.Perusahaan KPS 'X' adaiah KPS kedua terbesar dalam menghasilkan minyak di Indonesia setelah Caltex dan yang pertama terbesar untuk yang beroperasi di lepas pantai (Offshore). Dengan tingkat produksi rata-rata sekitar 145.000 barrel per nan, sedangkan total tingkat produksi Indonesia adaiah 1,5 juta barrel per hari.Karya tulis ini dimaksudkan untuk menganalisa kinerja keuangan KPS 'X'. Analisa dilakukan pada laporan keuangan yang dihasilkannya. Laporan Keuangan yang dihasilkan KPS 'X' ada 2 (dua), satu untuk Pertamina yang mengikuti prinsip pelaporan yang sesuai dengan kontrak, sedangkan satu Eagi untuk kantor pusat KPS 'X' di Argentina yang mengikuti General Accepted Accounting Principle (GAAP) atau Prinsip Akuntansi yang berlaku di Argentina. Analisa dilakukan pada kedua laporan tersebut. Juga dianalisa dampak dari perbedaan tersebut. Dalam menganalisa atas laporan untuk Pertamina, juga diperbandingkan dengan dua perusahaan sejenis yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan untuk analisa terhadap laporan pada kantor pusat digunakan analisa rasio yang beriaku pada umumnya.Hasil analisa dengan membandingkan dengan dua perusahaan sejenis, ternyata KPS 'X' beroperasi tidak lebih efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensinya. Tetapi apabila dibandingkan dengan rata-rata industri yang dikeluarkan secara tidak resmi (Unofficial) oleh Pertamina, KPS 'X' masih lebih efisien.Dari hasil analisa rasio pada faporan keuangan untuk kantor pusat, keadaan keuangan KPS 'X' adalah sehat.Dari hasil analisa dengan membandingkan kedua laporan tersebut ternyata mempunyai dampak yang amat besar, perbedaan prinsip akuntansi yang diterapkan mengakibatkan kerugian bagi Pertamina. Adanya kebijaksanaan Cosf Recovery yaitu biaya operasi yang dapat mintakan kembali (reimbursement) dari hasil produksi mengakibatkan KPS membebankan biaya sebanyak-banyaknya. Biaya yang berlebihan ini mengakibatkan pengurangan pada penerimaan negara, baik dari pembagian hasil produksi maupun dari pajak penghasilan.Pertamina harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam mengelola sumber daya alam yang dimaksudkan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan negara, agar tidak malah hanya untuk kepentingan KPS asing."

"Karya akhir ini menganalisis tentang kinerja KPS "X" dari tahun 1999 sampai tahun 2002, dan membandingkannya dengan dua KPS onshore lain, dengan menganalisis Financial Quaterly Report tiap KPS. Menganalisis kondisi keuangan KPS "X" dilihat dari Financial Statement-nya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana KPS dan BP-Migas bekerja sama mengelola minyak yang ada di Indonesia, mengukur kinerja operasi KPS "X" berdasarkan Financial Status Report dan mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan dari perusahaan. Study karya akhir ini dilakukan dengan melihat analisis common size dengan gross revenue sebagai angka dasar dan growth dari Financial Status Report dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Penulis juga membandingkan Financial Status Report KPS "X" dengan dua KPS sejenis untuk mengetahui sampai dimana kinerja KPS "X" terhadap dua KPS lain. Dari hasil dari penelitian ini dapat diliihat bahwa KPS "X" adalah perusahaan yang paling effisien karena persentase cost recovery-nya dari tahun 1999 ke tahun 2001 adalah yang paling kecil dibandingkan dengan KPS yang lain. Karena cost recovery yang kecil dapat meningkatkan equity to be split yang akan menguntungkan BP-Migas dan Contractor. KPS "X" lebih effisien dari KPS lain. Ini dikarenakan sumur produksi masih baru, sehingga lifting oil-nya berlangsung secara natural flow (1999), dan gas lift (2000 dan 2001) yang rendah dalam biaya produksi. Kalau dilihat dari kontribusinya kepada negara, KPS "X" menempati peringkat kedua setelah KPS "A", ini dilihat dari share minyak yang diterima BP-Migas. Setelah menganalisa Financial Status Report, penulis menyimpulkan bahwa, prinsip akuntansi yang diterapkan PSC berbeda dengan Prinsip Akuntansi seperti yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan pada umumnya. Share yang diterima KPS sangat dipengaruhi oleh price, lifting oil (production) dan cost recoverables. Dari hasil analisa Laporan keuangan yang dilaporkan pada BP-Migas dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis, KPS 'X' temyata beroperasi paling efisien. Terjadi penurunan persentase (Cost Recovery), sementara untuk perusahaan sejenis tetjadi kenaikkan. Kekuatan KPS "X" adalah mampu meningkatkan produksi minyak dengan tetap menjaga persentase cost recovery stabil, sehingga menguntungkan kedua belah pihak, BP-Migas dan KPS "X" itu sendiri. KPS "X" lebih effisien dari dua KPS lain karena equity to be split nya menunjukkan persentase yang tertinggi. Kekurangan KPS "X" produksi minyaknya jauh tertinggal jika dibandingkan dengan KPS "A" sehingga share minyak yang diterima tidak mampu mengimbangi KPS "A". Ada beberapa saran dari penulis, bahwa KPS "X" harus dapat mempertahan persentase cost recovery-nya untuk tahun-tahun kedepan, karena ditahun-tahun kedepan KPS "X' juga akan menggunakan artificial lift karena tekanan pada tiap sumur akan mengalami penurunan, sehingga pengangkatan minyak akan lebih sulit. Harus lebih teliti dalam melakukan eksplorasi, karena eksplorasi yang gagal, biayanya tidak diganti oleh BPMigas. Kebijaksanaan Cost Recovery jangan dijadikan alat untuk meningkatkan total share dengan merekayasa cost recovery."

"Banyak kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) atau Public Relations (PR) berkaitan dengan komunikasi, baik komunikasi kepada publik di luar perusahaan (komunikasi eksternal) maupun komunikasi kepada publik di dalam perusahaan (komunikasi internal). Salah satu komunikasi yang paling banyak digunakan adalah bahasa tertulis. Salah satu alat (tools) yang paling efektif dalam menyelenggarakan kegiatan komunikasi dengan publik internal adalah media korporasi atau organisasi yang lebih dikenal dengan sebutan media internal. Perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi (migas) pada umumnya menghadapi kendala yang disebabkan oleh karena kegiatan mereka tidak hanya terpusat di kantor pusat saja, namun juga terbagi di kantor-kantor wilayah operasional yang tersebar di pelosok negeri. Sehingga usaha untuk memperlancar kegiatan komunikasi perusahaan kepada karyawannya perlu perhatian khusus. Perusahaan-perusahaan migas, yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), secara rutin berhubungan dengan BPMIGAS, beberapa diantaranya ada yang menerbitikan dan mengirimkan media internal perusahaannya sebagai suplemen informasi yang formal. Namun, untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya, penyajian format media yang sesuai dengan konsep dan teori yang ada mengenai media internal perlu dipenuhi, agar penyampaian informasi dan komunikasi persuasi kepada karyawan dapat tercapai. Penelitian tentang media-media internal yang ada di lingkungan BPMIGAS mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai profil media—media internal yang terdaftar sebagai perusahaan KKKS di BPMIGAS sekaligus membandingkan profil media internal yang dimiliki oleh perusahaan KKKS dengan konsep dan teori tentang media internal yang ada dari tinjauan literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode analisis isi. Analisis isi adalah metode yang lazim digunakan pada penelitian komunikasi massa. Namun, untuk kepentingan penelitian ini, yang menjadi sumber data analisis isi adalah media internal. Oleh karena media internal merupakan salah satu alat humas, maka penelitian ini menjadi sebuah penelitian kehumasan. Populasi penelitian adalah seluruh media internal perusahaan-perusahaan KKKS yang berada dalam kelompok tahap produksi. Perusahaan-perusahaan KKKS yang menerbitkan media internal adalah BP Indonesia (Tabura), PT Caltex Pacific Indonesia (Warta Caltex), CNOOC South East Sumatra (Prospect), Ltd., ConocoPhillips Indonesia (Berita Kita!), Kondur Petroleum S.A (KILAS), PT Medco E & P Indonesia (Energise), Premier Oil Natuna Sea (Nuansa), Ltd., Total E & P Indonesie (Pelangi), Unocal Indonesia Company (Keluarga Besar 76). Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh artikel yang terdapat dalam media internal perusahaan KKKS terpilih, baik artikel berita maupun artikel opini. Sampel penelitian adalah media perusahaan yang termasuk jenis media internal yang telah terbit minimal satu tahun, secara rutin dan berkala. Kategorisasi didasarkan kepada konsep penyusunan oleh Thomas H. Bivins, Tipe-tipe artikel oleh Jill Dick, dan spesifikasi media yang disadur dari berbagai sumber. Dengan demikian, keseluruhan penelitian meliputi 9 perusahaan KKKS yang terdaftar di BPMIGAS, dari masing-masing perusahaan diambil sampel sebanyak 4 edisi yang terbit dalam periode Maret 2004 — Maret 2005 , sehingga sejumlah 36 media internal menjadi obyek penelitian, sedangkan keseluruhan jumlah artikel yang diteliti sebanyak 598 artikel. Grafik kecenderungan profil fisik media internal para perusahaan KKKS BPMIGAS diatas, terlihat bahwa mayoritas media internal dicetak dengan full color, dan dijilid kawat. Berat kertas yang digunakan tidak terlalu berat, hal ini cukup efisien mengingat jumlah halaman untuk tiap media internal yang diterbitkan cenderung tebal. Jenis kertas yang dipilih umumnya adalah art carton untuk halaman muka dan art paper untuk halaman dalam, tanpa menggunakan furnish. Namun, walaupun memiliki jumlah halaman yang tebal secara keseluruhan jumlah artikel untuk setiap edisi cenderung sedikit, hanya berkisar antara 1 - 5 artikel. Mayoritas media internal yang dipilih adalah Newsletter dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, hal ini cukup wajar karena perusahaan-perusahaan migas ini juga memiliki investor asing dan ekspatriat sebagai karyawannya. Untuk periode terbit, perusahaan cenderung memilih untuk menerbitkan media internal secara triwulan atau tiga bulan sekali. Sedangkan, grafik kecenderungan profil isi media internal untuk perusahaan KKKS BPMIGAS menyimpulkan bahwa untuk pokok-pokok format penyusunan suatu media telah tersedia dan memiliki tata letak yang benar di media-media internal seperti Daftar Isi, Kotak Redaksi, Tajuk Rencana, Surat Pembaca, Sekilas Info, dan Pengumuman. Namun untuk kalender yang menginformasikan kegiatan perusahaan yang akan diselenggarakan tidak terdapat di media-media internal ini. Sedangkan untuk isi artikel-artikel di terbitan media internal ini dapat ditemukan kelima tipe artikel yang menjadi acuan dalam menganalisis isi, yaitu artikel praktikal, tulisan faktual, artikel naratif, artikel nostalgia, dan artikel khusus. Walaupun, keseluruhan jumlah artikel-artikel ini cenderung sedikit, hanya berkisar 1 - 5 artikel. Secara keseluruhan, media internal perusahaan KKKS BPMIGAS telah memenuhi kategori dan indikator profil media dengan baik. Mengingat bahwa mediamedia internal ini dikelola secara mandiri oleh bagian Humas perusahaan, dimana tanggung jawab mereka tidak hanya terletak pada penerbitan media internal saja. Satu-satunya kelemahan adalah, penyajian media internal yang tidak konsisten dan tidak memiliki tema yang kuat untuk disajikan pada setiap edisinya. Terakhir, penulis menyarankan kepada media-media internal perusahaan KKKS BPMIGAS ini, untuk menggunakan jasa editor profesional. Tugas editor tidak cukup apabila hanya diperankan oleh Manager atau pelindung media internal tersebut. Karena kebutuhan akan keahlian, pengalaman, dan kredibilitas editor dibutuhkan untuk menyajikan media internal yang profesional sehingga bisa merepresentasikan citra perusahaan itu sendiri.

---

Many activities of the public relations department relate to communications, whether communications with the public outside the company (external communications) or communication among the public within the company (internal communication). One form of communications that is often used is written communications. One of the most effective tools for facilitating public internal communications is the corporate or organization media, more popularly known as internal media. Companies in the field of oil and natural gas generally face problems cause by their activities are not limited to their head office, but are spread out among operational offices across the country. As such, special efforts need to be undertaken to facilitate communications between the company and its employees. The oil companies that are the object of this study, herein after referred to as PSC or Production Sharing Contractor, routinely communicates with BPMIGAS, among others by the publication and distribution of corporate internal media as formal information supplement. However, in order to serve its proper function, the media' format of presentation must be follow the prevailing internal media concept and theories in order for information and persuasive communication can be disseminated to the employees. This study on internal medias within BPMIGAS has the purpose of providing an illustration of internal corporate medias of companies registered as PSC companies under BPMIGAS and comparing the internal media profile employed by such companies with the internal media concepts and theories obtained through literature studies. The study embodied in this thesis uses the quantitative approach and presented in the descriptive form, i.e. fact finding with accurate interpretation. The study conducted uses the content analysis method, a type of analysis which is commonly used in studies of mass communications. The source of data analyzed by this study is the internal media. As internal media is an instrument of public relations, this study becomes a study of public relations. The population for this research is all of the internal media of PSC companies that are engaged in the production phase of the process. PSC companies who issue internal corporate medias are BP Indonesia (Tabura), PT Caltex Pacific Indonesia (Warta Caltex), CNOOC South East Sumatra (Prospect), Ltd., ConocoPhillips Indonesia (Berita Kita!), Kondur Petroleum S.A (KILAS), PT Medco E & P Indonesia (Energise), Premier Oil Natuna Sea (Nuansa), Ltd., Total E & P Indonesia (Pelangi), and Unocal Indonesia Company (Keluarga Besar 76). The unit of analysis of this study is all articles contained in the internal media of the selected PSC companies, whether articles containing news or opinions. The samples used are corporate medias that falls within the category of internal media, and which have been published routinely and periodically for a period of no less than one year. The categorization used is based on the concept formulated by Thomas H. Bivins with regard to compilation, and the categorization established by Jill Dick in regards to types of articles, in addition to media specifications adapted from various sources. In all, the study involved 9 PSC companies registered with BPMIGAS. Samples are collected from each of these companies comprising of 4 editions published within the period between March 2004 — March 2005, totaling 36 internal medias to become object of the study, comprising of 598. From the graph depicting the physical profile trend of internal medias within the BPMIGAS PSC companies, it can be seen that most of the internal medias are printed in full color and bound using wire binds. The weight of the paper used is considerably light, which is efficient considering the internal medias tend to contain many pages. The type of paper used is usually art carton for the title page and art paper for the content pages. Despite the relatively large number of pages, the number of articles published in each volume is quite few, around 1 — 5 articles. The majority of the internal media selected is of the newsletter type with bilingual text: Indonesian and English. This is to be expected since the oil companies have foreign investors and employ expatriates. With regard to publication periods, the companies usually opts to publish their internal media quarterly or once every three months. The trend graph relating to the content of the internal media indicates that specific regular sections are provided and presented in the proper order, such as sections for the table of contents, masthead, editorial, readers letters, news notes, and announcements. However, a calendar which marks the respective companies activities cannot be found in any of the above medias. With respect to the articles published in the internal medias, there are five types of articles found that serve as reference points in this study, namely articles that are practical articles, factual writings, narrative articles, nostalgia and reflection articles, and specialised articles. As previously mentioned, the total number of articles are general few, only 1 - 5 articles. Overall, the internal media of BPMIGAS KKKS companies have quite faithfully met the categories and profiles of internal medias. It should be noted that these internal medias are managed independently by the respective company's public relations department, where their responsibilities are not limited to the publication of such media. The main shortcoming found in the medias is that the presentation is not done consistently and lack a strong theme for each publication period. Lastly, the writer recommends that the internal medias be managed by an outsource professional editor. The task of editor cannot be adequately fulfilled by the manager or officer in charge of the media, since expertise, experience and credibility of an editor is required to produce a professional internal media that can properly convey the image of the company."

"Tesis ini membahas pengaturan tenaga kerja nasional dan pengelolaannya. Industri Minyak dan Gas Bumi (migas) yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu padat modal, beresiko tinggi dan membutuhkan keahlian dari sumber daya manusia nya da1am mengelola cadangan migas, maka terdapat keterbatasanjumlah tenaga kerja nasional dalam sektor ini. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia aJam pengelolaan cadangan migas, Pemerintah menuangkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja nasional dalam kontrak BagiHasil antara KPS dengan BPMIGAS. Pengutaan tenaga kerja nasional tersebut dituangkan dalam klausula pelatiban dan penempatan tenaga kerja nasional dalam KPS. Berdasarkan Kontrak Bagi Flasil tersebut, KPS wajib untuk melakukan pengembangan terhadap kompetensi tenaga kerja nasional untuk meningkatkankeahlian pekerja dalam pelaksanaan eksplorasi dan produksi migas dan. peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam industri migas khususnya, dan peraturan ketenagakerjaan yang oerlaku pada umumnya. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan dan pengemhangan tena kerja nasional, oaik untuk pekerja kontrak, pekerja tetap dan pekerja kontrak pihak ketiga (butsource ), da1am suatu KPS.

---

The focus of this study is for regulating and developing of national workers who worked in Production Sharing Contract Company in oil and gas sector. The Oil and Gas sector have special characteristic such as the large amount of capital needed, high risk and require a complicated technology to explore and exploited the oil and gas. The deficiency of national workers had raise in this sector. To prevent the deficiency amount of national workers get bigger, The Government of Indonesia raise the regulation"Un to the Production Sharing Contract Company to hire

national workers as a priori , and develop the national workers competency. The Production Sharing Contract Company shall obey the government policy of worker and oil and gas, subject to the Production Sharing Contract had been signed by the Government of Indonesia and Production Sharing Contract Company."