Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga terhadap volume penjualan pada perusahaan "X". Adapun variabel yang digunakan dimana Y= Volume Penjualan dan X harga dan analisis data menggunakan rumus regresi sederhana , kolerasi dan rumus uji-t."

"Penjualan di bawah tangan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan, selain parate eksekusi dan titel eksekutorial. Mekanisme ini diperbolehkan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip melalui pelelangan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan dan upaya hukum partij verzet terhadap adanya penundaan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan, khususnya dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2017/PN Dps, 132/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan 21/Pdt.Bth/2020/PN Bjn. Penjualan di bawah tangan dapat dilaksanakan sepanjang didasarkan pada kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, termasuk sepakat atas harga jual objek hak tanggungan. Namun, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengajuan partij verzet karena terdapat batasan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

---

Underhand sales is one way to carry out the execution of mortgage object, in addition to execution parate and executorial title. This mechanism is permitted as a form of deviation from the principle of a public auction. The research method used in this writing is doctrinal. This paper analyzes how implementation of the underhand sales of mortgage object and legal action for partij verzet in cases of postponement underhand sales, that specifically focuses on the decision of number 1095/Pdt.G/2017/PN Dps, 132/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan 21/Pdt.Bth/2020/PN Bjn. Underhand sales can be carried out as long as it is based on an agreement between debitor and kreditor, including an agreement on the sale price of the mortgage object. However, this reason cannot be used as a legal basis for partij verzet because there are restrictions in SEMA Number 7 of 2012."

"ABSTRAKPengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengharuskan jual beli hak atas tanah agar dilangsungkan secara terang dan tunai. Hal tersebut menyulitkan proses negosiasi awal di mana akta jual beli belum dapat dibuat namun kepastian hukum bagi para pihak sudah dibutuhkan guna menjamin terlaksananya perbuatan hukum yang mereka lakukan secara baik. Meskipun demikian, tidaklah berarti kepastian hukum dalam jual beli hak atas tanah tidak dapat diciptakan sejak awal proses. “Asas Kebebasan Berkontrak” yang dianut oleh hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat berbagai macam perjanjian dengan batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Karenanya lahirlah perjanjian pengikatan jual beli di dalam masyarakat. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah pun menjadi hal yang lazim diadakan dalam tiap proses awal jual beli hak atas tanah. Lazimnya perjanjian pengikatan jual beli dilakukan di hadapan notaris dengan dituangkan ke dalam suatu akta otentik. Namun adakalanya perjanjian pengikatan jual beli tersebut hanya dibuat di bawah tangan dengan berbagai macam bentuk yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Dengan tidak dibuatnya secara otentik perjanjian pengikatan jual beli tersebut menimbulkan persoalan terkait keabsahan maupun pembuktian dalam implementasinya. Dalam penulisan ini dibahas mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dalam bentuk nota kesepakatan, yaitu dalam perkara sengketa perjanjian pengikatan jual beli antara H. Maming Daeng Tata selaku Pembeli dengan Darma Setiawan selaku Penjual dengan obyek tanah warisan di wilayah Jakarta Selatan. Nota kesepakatan yang dibuat para pihak tidak mengatur secara lengkap mengenai bagaimana jual beli akan dilaksanakan, sehingga di luar nota kesepakatan tersebut terdapat pula kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis antara para pihak. Hal tersebut menimbulkan perselisihan antara para pihak hingga pada akhirnya berakibat dinyatakan tidak sahnya perjanjian pengikatan jual beli tersebut oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji suatu kasus dalam suatu putusan, kemudian diterapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan deskriptif analitis mengenai pembahasan dari suatu permasalahan yang terjadi.

---

ABSTRACTThe regulation of the Principal Agrarian Laws requires that the purchase of land rights should be done in bright and cash. That requirements has brought difficulties for the beginning of the negotiation process in which the deed of sale yet has not been able to be made, meanwhile in the other side, legal certainty for the parties has been required in order to guarantee the implementation of legal acts which they do. Nevertheless, this does not mean a legal certainty in the beginning of the process on a sale and purchase of land rights cannot be created. The principle of “Freedom of Contract” in the contract law adopted by the Civil Law has granted freedom to the people to create a wide variety of agreements with certain limitations. Those has made the sale and purchase binding agreements born in the society. Sale and purchase binding agreement of land rights has became a common thing that held in many of the initial process of buying and selling land rights. Sale and purchase binding agreement usually conducted in the presence of a public notary to be made into an authentic deed. But sometimes a sale and purchase binding agreement could be made ​​with an underhand deed by the parties. A non authentic deed ​​of sale and purchase binding agreement might raises legal problems regarding the validity of the agreement in its implementation. This study discusses the validity of the sale and purchase binding agreement of land right which is made ​​in the form of a memorandum of understanding which held in the dispute of sale and purchase binding agreement between H. Maming Daeng Tata as a buyer and Darma Setiawan as a seller with an inherited land in South Jakarta as the object. Memorandum of understanding made ​​by the parties in this case were not regulate comprehensively on how the purchase proccess will be conducted, so that beside the memorandum of understanding, there were also unwritten agreements made between the parties. This has raise dispute between the parties and finally brought the sale and purchase binding agreement declared as an invalid agreement by the court. This research was using normative juridical approach method, which examine a case on one decision, then implemented it with the regulation applied, then laid out in the form of a descriptive analytical writing, of a discussion on which the problems happen."

"Perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakan jual beli, namun pada praktiknya kadang kala perjanjian pengikatan jual beli digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang. Sehingga, perbuatan hukum yang tercantum dalam akta bukan merupakan perbuatan hukum yang sebenarnya terjadi diantara para pihak, kondisi yang demikian dikenal sebagai perbuatan atau perjanjian pura-pura. Penelitian ini menganalisis keabsahan dan status kepemilikan objek dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura adalah sah dan mengikat para pihak, hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2510 K/Pdt/1991. Mengenai status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dalam kasus ini, jika mengacu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hak atas tanah dan bangunan beralih jika dibuat akta jual beli di hadapan PPAT, namun jika mengacu pada Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 maka hak atas tanah dan bangunan beralih pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Notaris pada saat membuat akta sebaiknya memastikan bahwa kehendak para pihak yang akan diformulasikan dalam akta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila salah satu pihak mengajukan gugatan mengenai pembatalan akta maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan serta memeriksa fakta-fakta materiil yang terjadi sebelum pembuatan akta, di samping formalitas pembuatan akta.

---

The sale and purchase binding agreement is generally a preliminary agreement before the sale and purchase is carried out, but in practice sometimes the sale and purchase binding agreement is used as collateral in a debt agreement. Thus, the legal act listed in the deed is not a legal act that actually occurs between the parties, such a condition is known as an act or sham agreement. This study analyzes the validity and ownership status of the object in the deed of the sale and purchase agreement as a pretend agreement. This study uses a juridical-normative research method using secondary data, and data collection tools in the form of document studies. Based on the results of the study, the deed of sale and purchase agreement as a pretend agreement is valid and binding on the parties, this is contrary to the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2510 K/Pdt/1991. Regarding the ownership status of land and building rights in this case, when referring to Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, land and building rights are transferred if a deed of sale and purchase is made before the PPAT, but if it refers to Article 94 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997, the rights to land and buildings are transferred when there is a court decision that has permanent legal force. The notary at the time of making the deed should ensure that the will of the parties to be formulated in the deed does not conflict with the applicable legal provisions. If one of the parties files a lawsuit regarding the cancellation of the deed, the Panel of Judges must consider and examine material facts that occurred before the making of the deed, in addition to the formalities of making the deed."

"Penjualan merupakan sumber utama pendapatan perusahaan dan menjadi tujuan penting bagi proses operasional perusahaan, sebagai salah satu strategi penjualan, sales on credit menjadi pilihan untuk meningkatkan permintaan barang yang dijual namun, hal tersebut berdampak negative terhadap bisnis perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian i9ni bertujuan untuk menganalisis proses penjualan dan system pengendalian internal pada siklus penjualan PT XYZ. Kegiatan usaha utama perusahaan adalah penjualan Koran. Aset terbesar perusahaan terdapat pada piutang sebesar 50 dari jumlah asset perusahaan per tanggal 31 Desember 2016. Perusahaan memiliki tingkat piutang tertagih yang rendah dengan jumlah piutamng yang telah jatuh tempo lebih dari 10 tahun. Masalah lain yang dihadapi perusahaan adalah rugi usaha, return penjualan yang tinggi. Berangkat dari semua permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif dengan menganalisis penjualan dan komponen pengendalian internal. Data dikumpulkan dengan menanyakan personil kunci, observasi dan melakukan dokumen walktrough. Hasil dari penelitian ini adalah saran untuk perbaikan pengendalian internal dan juga memberikan desain analisis risiko dengan menggunakan perhitungan risiko agar perusahaan dapat mengambil tindakan tegasa untuk risiko dampak yang besar tersebut.

---

Sales is a major source of corporate earnings and become an important goal for the company 39 s operational processes. As one of sales strategy, Sales on credit become an option to increase demand for goods sold. However, it has negative impact on the company 39 s business if it is not properly managed. This study aims to analyze the sales business process and internal control system in the sales cycle of PT XYZ. The main business activity of company is selling and has the largest assets on the receivables for 50 from company rsquo s total assets as of 31 December 2016. The company has low rate of collectible receivable with long outstanding receivable for more than 10 years. Other problems faced by the company is operating loss, high sales return. Departs from all that issues, this research is conducted by using qualitative approach and descriptive analysis by analyzing the sales and components of internal control. Data is collected by inquiries the key personnel, observation and perform walktrough documents. The result of this research is the suggestions for improvement of internal control and also provides a risk analysis design using risk calculations to enable the firm to take decisive action for those big impact risks."

"Promosi penjualan memiliki tujuan selain untuk melakukan penjualan secara cepat saja, tetapi promosi penjualan memiliki tujuan lain yaitu agar para pelanggan melakukan pembelian kembali (repurchase) dan pembelian berulang (repeat purchase), yang dimana repurchase dan repeat purchase adalah indikator penting di dalam teori loyalitas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitiannya adalah eksplanatif yang merupakan penelitian survei dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan datanya adalah non-probability sampling dengan quota sampling. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear sederhana dengan sampel sejumlah 185 responden yang merupakan pelanggan yang sedang melakukan transakssidi StarbucksCoffee pada periode November-Desember 2011.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel loyalitas pelanggan 59.2% dapat dijelaskan oleh variabel independen promosi penjualan. Sedangkan sisanya sebesar 40.8% dipengaruhi oleh faktor lain. Koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara konstruk variabel independen promosi penjualan dan variabel dependen loyalitas pelanggan adalah kuat (76.9%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik dan sangat baik atas ke 7 indikator dalam variabel promosi penjualan.

---

Sales promotions have a other purpose than to make a quick sale, but sales promotion has another purpose that is in order for customers to buy back (repurchase) and the repeat purchase, which is where the repurchase and repeat purchase is an important indicator in the theory of loyalty.

This study uses a quantitative approach and the type of research is expalanative which is survey research using a questionnaire. Data collection techniques of nonprobability sampling with quota sampling. This study uses a simple linear regression method with a sample of 85 respondents is a customer who was transaction in starbucks coffee in the period November-December 2011.

Results showed that 59.2% customer loyalty variable can be explained by the sales promotion independent variable. While the rest of 40.8% influenced by other factors. Correlation coefficient indicates that the relationship between the constructs of sales promotion independent variable and customer loyalty dependent variable is very strong (76.9%). This shows that most respondents have a perception of good and excellent on all indicators in all of sales promotion variable."

"ABSTRAKKepemilikan mobil di kota besar semakin meningkat. Mobil tipe Low-MPV merupakan yang paling diminati di Indonesia, karena sesuai dengan karakteristik sebagian besar orang Indonesia yang suka berkumpul bersama keluarga. Tantangan utama bagi ATPM atau produsen adalah bagaimana mempertahankan kepuasan dan kesetiaan konsumen, dan untuk selalu memimpin pangsa pasar. Performa produk dan pelayanan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan seorang manajer, karena performa produk dan pelayanan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sebuah model hubungan antar variabel-variabel pembentuk sistem konsumsi pada produk otomotif, terutama mobil tipe Low-MPV. Dimana model tersebut akan digunakan untuk melihat intensi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk mobil tipe Low-MPV.

---

ABSTRACTOwnership of cars in big cities is increasing. Low MPV type car is the most popular in Indonesia, in accordance with the characteristics of majority of Indonesian people who like to get together with their family. The main challenge for sole agent or the car manufacturers is how to maintain customer satisfaction and loyalty, and to always lead the market share. Products and services performance is an issue that needs to be considered by managers, for the performance of products and services can affect the mindset of a person in making a decision on buying the product. This study aims to obtain a model of the relationship between the variables consumption system forming in automotive products, especially the Low MPV type car. Where the model will be used to look at intention of consumer behavior in purchasing products of Low MPV type car."

"Dalam melakukan kegiatan jual beli atas suatu tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT harusnya para pihak telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan, dimana persyaratan tersebut adalah yang terkait dengan objek jual belinya. Terhadap tanah yang akan diperjual-belikan harus dipastikan bahwa Hak Atas Tanah tersebut sepenuhnya telah dimiliki secara sah oleh orang yang akan menjual tanah. Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif dengan pengumpulan dan analisa data secara deskriptis analisis, serta dengan pemahaman secara analisis kualitatif untuk memahami data yang berasal dari hasil identifikasi masalah yang kemudian dianalisis bedasarkan konsepsi di Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional. Suatu kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli PPJB yang dilakukan dihadapan Notaris melekatkan kewajiban bagi calon penjual dan pembeli dan jika tidak dilanjutkan ke tingkat pembuatan Akta Jual Beli maka akan berakibat pada kerugian bagi pembeli yang telah membeli tanah tersebut, karena kedudukan atas Pejanjian Pengikatan Jual Beli PPJB sebagai alat bukti kepemilikan hanya sebatas bentuk permulaan akan terjadinya Jual Beli bukan sebagai kepemilikan yang sah dan pembeli yang beritikad baik memiliki akibat hukum yang tidak pasti jika terjadi sengketa atas apa yang diperjanjikan. Bagi para pihak, khususnya pembeli pada saat telah terjadi pelunasan dalam pembayaran tanah, hendaknya segera membuat Akta Jual Beli agar kepemilikan atas tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat, dan Notaris selaku Pejabat Umum hendaknya memberikan penyuluhan hukum kepada setiap orang yang membuat akta, agar meminimalisir terjadi permasalahan dikemudian hari.

---

Conducting Sale and Purchase activities over a land in front of Land Deed Authority, The Parties should be fulfill all requirements which is regulated in legislation, where is are related to the object of the sale. Against the land to be traded, it must be ensured that the Land Rights are fully owned legally by the person who will sell the land. This Study is Juridical Normative with collecting and analyzing descriptive analysis data, with qualitative analysis to understand the data which derived from the result of problem identification then analyzed based on conception in the Civil Law and National Land Law. A position and legal power of a Sale and Purchase Binding Agreement made in front of Notary just attaches a liability to a prospective seller and a buyer, if not proceeded to the next level of the Deed of Sale and Purchase, it will resulting in a loss to the buyer who has purchased the land, since the position of the Binding Agreement as the proof of ownership is only limited to the formation of the Sale and Purchase not as legitimate ownership and the buyer has a Good Faith having legal consequences if the law is uncertain if there any problems. For the parties, especially the buyer after made full payment, immediately their must register to Notary to make a Deed of Sale and Purchase for make a strong legal force, and the Notary as Public Official should help and provide legal counselling to every person when making the deed in their office, in order to minimize a problem in the future."