Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan disektor Akuntan Publik UU No 5 tahun 2011 tertanggal 3 Mei, terkait aspek perumusan undang undang dan perumusan masalah yang ada. Dari sisi proses berarti pengkajian setelah dirumuskan untuk pertimbangan reformasi. Masalah dalam penelitian ini dilihat dari perspektif prinsip good governance. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, wawancara mendasarkan sampel keterwakilan (purposive sampling), yang diperlukan adalah keterwakilan substansi dari data dan informasi yang terkait, diskusi terfokus dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan undang undang akuntan publik merupakan kebijakan yang timpang, karena sisi utamanya yaitu tentang pelaporan keuangan belum diatur dalam undang undang. Dari sisi waktu dan biaya penyusunan undang undang tidak efisien karena hasilnya tidak banyak perubahan dari peraturan sebelumnya, dan tanpa memperhatikan masalah yang melanggar prinsip Good governance yang selama ini terjadi di profesi AP. Adanya kelemahan dalam undang undang seperti : Terlalu banyak juklak yang harus dikeluarkan; adanya multi tafsir dan kontradiksi antar pasal; ada pengaturan yang tidak perlu antara lain : larangan dan juga pengecualian yang tidak sesuai dan penggunaan istilah klien yang tidak tepat, merupakan kelemahan dari undang undang tersebut. Yang sangat disayangkan kebijakan dalam undang undang selain telah disebutkan diatas juga tidak menjawab kebutuhan profesi agar ada badan konsil yang menangani secara independen kebutuhan profesi yaitu dalam: penyusunan standar (standard setting); praktek AP palsu; hubungan dengan stake holder dan regulator, dalam upaya pengembangan penggunaan profesi.Pengaturan yang tidak efektif dan masih berlanjut dalam UU baru secara implicit menyatakan bahwa masalah tersebut tidak diperhatikan dalam perumusan undang undang. Selanjutnya penelitian ini memberikan rekomendasi : Pengaturan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, untuk profesi AP diperlukan adanya badan Konsil AP, yang tidak membebani APBN. Badan tersebut bertugas dalam pengembangan usaha antara lain : beraktifitas pengembangan usaha menyadarkan transparansi pihak pembuat laporan keuangan, standar setting, bekerjasama dengan Badan Pengawas. Ketidakseimbangan dalam pengaturan yaitu, belum ada undang undang tentang penyusunan laporan keuangan, harus segera diatasi . Sebaiknya PPAJP dibubarkan, dalam arti kedudukannya tidak berada dibawah Sekretariat Jenderal yang secara struktur organisasi berfungsi menangani masalah intern suatu Kementerian. Pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan mengarah untuk lebih melepaskan dan memberikan kepercayaan kepada AP, dengan memperhatikan prinsip Good Governance. Model dalam upaya perumusan undang undang masih menggunakan model Elite, yang intinya masih penguasa yang merumuskan.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the policies in the sector of Certified Public Accountants Law No. 5 of 2011 dated May 3, related to aspects of the formulation of laws and of the problem. Of the process, the review was performed after formulated for the reform consideration. The problem in this study was viewed from the perspective of good governance principles. The study was conducted with qualitative methods, interviews were based on sample representativeness (purposive sampling), in which the representation of the substance of the data and related information, the discussion focused and secondary data.The results showed that laws setting a public accountant is a lame policy, because the primary is on financial reporting has not been regulated in the Act. In terms of preparation time and cost inefficient laws because the results were not many changes from previous regulations, and without regard to the problems that violate the principles of good governance that has been happening in the profession. Weaknesses in laws such as: too many of the guidelines to be issued, the existence of multiple interpretations and contradictions between chapters, there is a setting that does not need to include i.e.: prohibitions and exceptions that are not appropriate and the use of an inappropriate term client. There are other policies than mentioned above also does not address the needs of the profession, they are agencies that deal with the council as an independent profession which is needed in: the preparation of standards; (standard setting); the practice of fake AP; relationships with stakeholders, and regulators in an effort to the development of professional use. Ineffective arrangements are still continuing in the new law implicitly states that the problem was not considered in the formulation of laws.It recommends further research: setting should be adjusted to the situation in Indonesia, it is necessary for the profession AP the Council bodies, which do not burden the state budget. The agency is in charge of business development, among others, to make understand the transparency of the makers of financial statements, standard setting, in cooperation with the Board of Supervisors. Imbalance in the regulation, no laws on the preparation of financial statements, must be addressed immediately. PPAJP should be dissolved, in the sense of his position are not under the General Secretariat of the structure of organizations dealing with the internal functioning of a ministry. Implementation arrangements in Government Regulation or Regulation of Minister of Finance shall lead to further release and give credence to the AP, by observing the principles of Good Governance. Model formulation of laws in an effort to still use the Elite models, which in essence is still the ruler who formulated."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Akta Kelahiran yang merupakan suatuproduk hukum administrasi negara yang dikelola oleh pemerintah, namunmemiliki dampak langsung secara nyata terhadap aspek keperdataan seseorangdimana merupakan bagian dari hukum perdata. Akta Kelahiran itu sendiri diaturbaik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian dalamtesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif dan perspektifanalitik. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa meskipunberkedudukan sebagai keputusan tata usaha negara namun karena sifatnya yangberdampak langsung terhadap aspek keperdataan seseorang serta memilikilandasan yuridis dalam hukum perdata, menimbulkan pengecualian sebagai objekperadilan tata usaha negara.

---

ABSTRACTThis study analyzed about birth certificate which is a product ofadministrative law that being controlled by government, but it is also a part ofcivil law because its direct impact to human civil aspects. Birth certificate isregulated both by Civil Code (KUH Perdata) and Law No. 24 of 2013 ofPopulation Administration. This research is normative juridical with descriptiveand analitical perspective interpretive. The researcher conclude that birthcertificate had an exception as an object in state administration judiciary,eventhough birth certificate is a state administration decision, because it is had ajuridicial base in civil code and also its characteristic that affect human civilaspects"

"Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah. KHI mengatur bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang ada dalam perkawinan. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan, bagaimana akibat pembatalan perkawinan dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah adalah bertentangan dengan UU Perkawinan, KHI dan Hukum Islam sehingga dapat dibatalkan. Putusan pembatalan perkawinan menyebabkan hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi hapus dan perkawinan mereka dianggap batal, namun tetap ada harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah dari kedua orangtuanya. Putusan Hakim PA Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks adalah tepat.

---

This thesis examines the annulment of marriage caused by the illegal status of the marriage trustee. The Compilation of Islamic Law regulates that the marriage trustee is one of the rukun existed in marriage. In conducting this research, the writer uses juridic-normative research method with literature study and interview and the typology is descriptive analytical. The issues in this undergraduate thesis are how the regulation of marriage annulment, how the consequence of the marriage annulment and whether the judges sentence of religious court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is already appropriate and correct or not.

The conclusion of such issues is that the marriage conducted without legal marriage trustee is contradicted with the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law and the Islamic Law so that it can be annulled. The marriage annulment decision causes the rights and obligations between husband and wife whose marriage are annulled become no longer exist, the marriage is annulled, but there is still joint property between them. A child born from that annulled marriage are still legitimate child of both parents. Judge’s sentence of Religious Court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is correct and appropriate."

"Penelitian yang berjudul "Kekuatan Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah" ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peranan sertifikat sebagai atas bukti hak atas tanah dalam memberi jaminan kekuatan hukum bagi pemilik hak atas tanah, diharapkan memperoleh jawaban terhadap masalah-masalah hukum yang timbul akibat dari adanya gugatan atau tuntutan dari pihak lain, mungkin mengenai keabsahan sertifikat, salah tunjuk tempat tanahnya dan lain sebaginya. Untuk membuktikan ke absahan sertifikat terhadap pemilikan hak atas tanah perlu dilakukan penelitian ulang baik melalui keputusan pengadilan maupun keputusan oleh badan yang berwenang mengenai tanah. Mengingat sistem yang dianut Indonesia sistem negatif yang bertendens positif, pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat adalah sebagai pemilik atas tanah termaksud, sepanjang tidak ada penuntutan dari pihak lainnya atau sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya."

"ABSTRAKDalam pemanfaatan teknologi informasi yang kritikal seperti e-commerce dan e-government, dibutuhkan sistem transaksi elektronik yang aman dan handal. Aman dan handal berarti memberikan jaminan terhadap keontentikan dari data atau transaksi elektronik, integritas data atau transaksi elektronik, dan nir-sangkal kepemilikan data atau transaksi elektronik.Untuk mengatur hal itu maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang di antaranya mengatur tentang tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik.Untuk menjalankan amanat hukum tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membangun Infrastruktur Kunci Publik (IKP) Nasional dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Induk sebagai root anchor-nya. Untuk hal itu Kemenkominfo perlu menyusun Certificate Policy (CP) dan Certification Practice Statement (CPS).Penelitian dilakukan di PSrE Induk Infrastruktur Kunci Publik Nasional Indonesia di bawah tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika.Metodologi penelitian yang digunakan adalah action research, untuk membangun CP dan CPS digunakan kerangka kerja RFC 3647. Metode wawancara, telaah dokumen digunakan untuk mendapatkan data. Metode focus group discussion digunakan untuk validasi konsep rancangan.Hasil dari penelitian ini adalah satu dokumen CP IKP Nasional yang dapat digunakan oleh Kemenkominfo untuk mengatur kebijakan untuk pengelolaan seluruh sertifikat yang diterbitkan dalam IKP Nasional Indonesia, dan satu dokumen CPS Root CA Indonesia yang mendefinisikan prosedur dan praktek yang dilakukan oleh PSrE Induk dalam administrasi dan pengelolalaan sertifikat

---

ABSTRACTIn the critical use of information technology such as e-commerce and e-government, electronic transaction system needs safe and reliable. Safe and reliable means providing assurance for authencity of data or electronic transactions, data integrity or electronic transactions, and non-repudiation of data or electronic transactions.To set it, the government of Republic of Indonesia issues Law (UU) No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and Government Regulation (PP) No. 82 of 2012 on the Implementation of Systems and Electronic Transaction, of which regulates the electronic signature and electronic certificate.To execute the mandate of the law, the Ministry of Communications and Information Technology (Kemenkominfo) build a Public Key Infrastructure (IKP) and Root CA Indonesia as its root anchor. For that matter Kemenkominfo needs to write a Certificate Policy (CP) and Certification Practice Statement (CPS).The study was conducted at the Indonesia National Public Key Infrastructure under the responsibility of the Ministry of Communications and Information Technology.The research methodology used was action research, to build the CP and CPS we used RFC 3647 as framework. Interviews, and review of documents was methods used to obtain data. Focus group discussion method was used to validate the design.The result of this study is a CP document, which regulates the life cycle all over certificates issued in IKP National and a CPS document, which defines the procedures and practices conducted by rooted CA in the administration and management of certificate."

"ABSTRAKpokok permasalahan yang dihadapi adalah beberapa klienlama meninggalkan Kantor Akuntan HD dan sulit untukmendapatkan calon klien potensial seperti klien lama tersebut.Masalah yang menyebabkan hal tersebut adalah masih lemahnyapemahaman konsep jasa, belum efektifnya bauran pemasaran danbelum jelasnya pandangan kemasa depan. Konsep jasa meliputi pengertian total service (paketjasa) yang terdiri dari beberapa lapisan jasa, yaitu : coreservice, expected service, augmented service dan potentialservice. Core service yang merupakan lapisan pertama daritotal service merupakan inti jasa. Inti jasa ini dihasilkanoleh semua perusahaan jasa dalam satu industri. Perbedaan satuperusahaan dengan perusahaan lainnya terletak diluar inti jasatersebut. Oleb sebab itu persaingan terjadi pada lapisandiluar inti jasa. Inti jasa dan Kantor Akuntan HD adalah jasapemeriksaan, jasa management dan assistance services, jasapenyusunan sistem akuntansi dan jasa konsultasi perpajakan.Expected service merupakan kebutuhan minimal klien yang harusdipenuhi, berhubungan dengan personnel, quality level, servicetime, waiting time, supporting equipment dan new ideas.Augment service adalah suatu usaha memberikan lebih banyaklagi kepada klien dan pada hanya sekedar memenuhi expectedservicenya Sedangkan potential service meliputi segalaSesuatu yang mungkin dilakukan untuk menarik klien. Sifat jasa adalah jasa itu tidak berujud, sangatbervariasi, tidak Standar, tidak dapat dipisahkan dari pemberijasa dan tidak dapat disimpan. Setelah mengetahui hal tersebutbarulah dapat dirumuskan bauran pemasaran jasa. Bauranpemasaran jasa yang dikenal dengan 7 p (produk/jasa, harga,lokasi, promosi, partisipasi, penampilan phisik dan proses)harus dikeloja dengari baik. Variabej. produk/jasa merupakaninti jasa yang dihasilkan oleb Kantor Akuntan HD. Variabelharga dan promosi merupakan variabel utama yang harusdikendalikan oleh partner. Sedangkan variabel partisipasi danproses merupakan variabel yang harus dijalankan oleh tingkatansupervisor kebawah. Variabel lokasi dan penampilan phisiktidak terlalu diperhatikan. Pandangan kemasa depan meliputi penentuan identitas,pelayanan kepada klien, pengembangan sumber daya manusia danaspek multi disiplin. Identitas berhubungan dengan membanguncitra Kantor Akuntan HD. Pelayanan kepada klien mengandungarti untuk membina golongan klien tertentu dengan melakukanpengembangan sumber daya manusia. Sedangkan aspek multidisiplin memberikan berbagai macam jasa yang berkaitan denganbidang akuntansi seperti penggunaan komputer, menelaah ramalankeuangan klien dan menjadi ahli di bidang pasar modal. Pemecahan masalah yang dihadapi Kantor Akuntan HD dapatdilakukan dengan menanamkan pemahaman konsep jasa, melakukanmobilisasi dan kombinasi bauran pemasaran jasa secara labihefektif sehingga dicapai hasil optimal. Pandangan kemasadepan harus lebih jelas dirumuskan dan dijabarkan kedalamkebijakan Kantor Akuntan HD, sehingga setiap karyawanmengetahui arah perkembangan yang akan dituju."

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun dalam kenyataanya sekarang tidak jarang terjadi terbitnya dua atau lebih sertipikat diatas sebidang tanah yang sama, lazim dikenal dengan overlapping, seperti kasus dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang tidak teliti dan tidak cermat pada waktu dilakukan pengukuran, penelitian di lapangan atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga kerugian kepada pemegang hak. Upaya penyelesaian dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014 dilakukan melalui pengadilan.

---

Certificate is a letter of proof of rightsserves as a strong evidence of the physical data and juridical data in accordance with the measurement letter and land certificate of the concerned. The certificate also proves that land registration has been done. But in reality, it is not uncommon to have 2 (two) or more land certificates issued for the same part of land, commonly known as land overlapping, such as the solved case registered in Supreme Court Decision No. 2651 K / Pdt / 2014. The purpose of this study was to determine the legal certainty of the issuance of dual certificates by the Land Office of Surabaya and to determine whether the basic consideration of the judge in deciding the dispute in the Supreme Court No. 2651 K / Pdt / 2014 was consistent with the regulations. This study is a normative juridical research with explanatory and analytical prescriptive typology nature features, and is using secondary data. The author concluded that Surabaya Land Office was careless and inaccurate in doing the measurement, field research or related documents examination that it caused legal uncertainty and also loss to the rights holder. Also, consideration of the judge in deciding the dispute in Supreme Court Decision No. 2651 K/Pdt / 2014 was not in accordance with the applied regulations."

"Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak tertentu yaitu pihak klien/Perusahaan, pihak ketiga/masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dalam rangka digunakan untuk tujuan. pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, akuntan publik tidak memihak pada kepentingan klien, pihak ketiga maupun pemerintah. Akuntan publik dalam menjalankan pemeriksaan akuntan suatu perusahaan berlandaskan kepada perjanjian/kontrak yang dibuat dengan pihak klien/perusahaan. Perjanjian auditing (pemeriksaan laporan keuangan) merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yang pengaturannya berdasarkan kebebasan berkontrak, ketentuan khusus untuk itu, kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (pasal 2602 jo 1339 KUHPer). Hal yang khusus dari perjanjian auditing adalah perjanjian auditing harus tunduk kepada ketentuan khusus yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia, Norma Pemeriksaan Akuntan dan Kode Etik Akuntan. Pelanggaran terhadap ketentuan khusus itu atau kelalaian dalam membuat opini (laporan akuntan) dapat berakibat fatal bagi perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan, sehingga karena itu akuntan publik dapat dituntut menurut hukum. Karena hal tersebut, penulis menjadi sangat tertarik untuk membahas perihal Tinjauan Yuridis Perjanjian Auditing (Pemeriksaan Laporan Keuangan) antara Perusahaan dengan Akuntan Publik dengan melihat permasalahan yang timbul dan bagaimana upaya penyelesaiannya sehingga tercipta perlindungan hukum. Adapun metode yang dipergunakan adalah dengan melakukan analisa atas hasil riset lapangan di PT JIEP Jakarta dan Kantor Akuntan Drs. Santoso Harsokusumo di Jakarta maupun bahan kepustakaan."