Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Jakarana Tama didirikan pada tanggal 20 Juni 1980, bergerak di sektor industri makanan, minuman dan tembakau khususnya memproduksi makanan mie instant, bumbu, produk makanan kaleng dan teh, berlokasi di Jakarta sedangkan pabriknya terletak di Medan dan Ciawi Bogor. Sejak awal operasinya senantiasa berupaya untuk meningkatkan omzet penjualannya secara bertahap melalui pengembangan produk yang disesuaikan dengan selera konsumen dan kekuatan modal kerjanya. Volume modal kerja perusahaan selama 7 tahun terakhir (1996 sampai dengan 2002) kecenderungan naik, yang didominir oleh perkembangan piutang usaha dan persediaan, sejalan dengan perkembangan penjualan yang mencapai rata-rata kenaikan sebesar 46,62 % per tahun. Sedangkan kenaikan tertinggi.Dasar penelitian ini melihat perkembangan penjualan selama 7 tahun terakhir yang meningkat, sejalan dengan mengingkatnya modal kerja atau aktiva lancar yang didominir oleh perkembangan piutang dagang dan persediaan, tetapi sebaliknya sales margin nya cenderung menurun, kecuali tahun 2001. Tujuan peneliti ini adalah untuk melakukan analisis/ kajian terhadap pendanaan modal kerja perusahaan selama periode penelitian. Dengan penelitian dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan modal kerja. Hasil kajian adalah merekomendasi kepada perusahaan mengenai kebijakan pendanaan modal kerja yang optimal dalam pengembangan usahanya dimasa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada PT. Jakarana Tama, dengan tahapan melalui :1. Bacaan berbagai macam yang mempunyai kaftan dengan permasalahan penelitian, serta laporan keuangan periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2002.2. Wawancara dan diskusi dengan lima orang pejabat PT. Jakarana Tama meliputi Presiden Direktur, Deputy Presiden Direktur, Direktur Pemasaran, Direktur Operasional dan kepala keuangan.3. Wawancara dan diskusi dengan dua orang pejabat PT. Wicaksana Overseas International Tbk meliputi Presiden Direktur dan Direktur Pemasaran.4. Wawancara dan diskusi dengan dua orang pejabat PT. Barokah Inkopontren meliputi Direktur Utama dan Direktur produksi.5. Wawancara dan diskusi dengan sepuluh orang analis dan pengelola kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Dari hasil analisis cash flow untuk periode tiga tahun mendatang menunjukkan bahwa proyeksi tahun 2003 tidak diperlukan tambahan modal kerja. Sedangkan untuk tahun 2004 dan tahun 2005 masih dibutuhkan tambahan modal kerja yaitu masing-masing tahun 2004 sebesar antara Rp.10.192 juta sampai dengan Rp. 37.345 juta, dan pada tahun 2005 sebesar antara Rp.26.361 juta sampai dengan Rp. 76.850 juta, yang dapat dipenuhi dan modal sendiri atau pinjaman bank. Dari hasil analisis rasio, proyeksi tiga tahun mendatang nampak bahwa tingkat likuiditas perusahaan di atas 200 % bila tambahan modal kerja dipenuhi dengan modal sendiri. Bila tambahan dana dipenuhi dengan pinjaman bank likuiditasnya di atas 175 %. Tingkat profitabilitas ( ROE) di atas 23,34 % bila dipenuhi dari modal sendiri. Sedangkan bila dipenuhi dari pinjaman bank mencapai ROE di atas 25,35% (lebih tinggi). Profit margin di atas 3,90 %, bila dipenuhi dengan pinjaman bank di atas 3,48 %. Tingkat efisiensi dari persediaan dan pengumpulan piutang relatif sebanding antara kedua sumber dana yaitu berturut-turut sebesar 10 % dan 9 %.Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, disarankan kepada perusahaan agar kekurangan dana modal kerja sebagai pendukung atas rencana kerja di kemudian hari dengan peningkatan penjualan yang optimal dan perolehan laba yang optimal pula dapat dipenuhi dari pinjaman bank mengingat ROE dapat dicapai pada tingkat yang optimal dan pinjaman dapat memberikan kontribusi pada return on equity, sehingga ROE > R01.Implikasi dari solusi diatas yaitu perusahaan harus lebih selektif dalam memilih bank yang akan dijadikan partner usaha baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih terkendali, efektif dan efisien serta tepat waktu."

"Hak budget parlemen dalam sistem bikameral Indonesia dalam rangka mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, belum ditempatkan pada kedudukan yang tepat dan sepadan dari sudut konstitusi (Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Perubahan), sesuai dengan falsafah kedaulatan rakyat, checks and balances serta tujuan bernegara. Kedudukan Parlemen Indonesia yang terdiri dua kamar (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dimana DPR memiliki peran yang lebih kuat dari pada DPD, karena DPR sebagai lembaga yang membahas dan memberikan persetujuan anggaran, sedangkan DPD hanya sebagai lembaga pemberi rekomendasi, membuat tidak terjadi keseimbangan sistem bikameral Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum (legal research) untuk mendapatkan deskripsi mengenai hukum yang menyangkut aktivitas pemerintahan yakni Parlemen Indonesia dalam menggunakan hak budgetnya yangdisajikan secara analitis.Hasil penelitian menunjukkan Perubahan UUD 1945 tidak secara tepat mendudukkan hak budget parlemen. Hak budget parlemen diletakkan pada persetujuan APBN sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara, yang seharusnya merupakan persetujuan APBN sebagai wujud kedaulatan negara. Kewenangan DPR dan DPD yang tidak seimbang dalam sistem bikameral juga menambah tidak optimal hak budget parlemen tersebut. Selain itu, diperoleh pula faktor-faktor yang menghambat hak budget parlemen dapat berjalan secara efektif mewujudkan APBN untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yaitu faktor kapasitas personal anggota parlemen, kerangka regulasi pembahasan APBN, lembaga pendukung keahlian, sistem kepartaian dan partai politik, proposal APBN dari pemerintah, partisipasi masyarakat, dan Mahkamah Konstitusi.

---

The parliamentary rights of budget in Indonesia bicameral of system in order to create the National Revenue and Expenditure Budget (state budget) for the prosperity of the people as much as possible, in the placed being in correct position and angle to match the constitution of Law (Article 23 Sentence 1 of the Constitution of Law 1945 revenue Change), according to the philosophy`s popular of sovereignty, checks and balances and the purpose of nationhood. The Indonesia of Parliament position consisting of two room`s (bicameral), the House of Representatives (DPR), and the House of Representative Council (DPD), which would like to the House has a stronger role`s of the DPD, because the House of Representatives as the board discusses and gives approximate agreement, whereas DPD only as the provider of the board recommendations, make unoccur balance bicameral of system of Indonesia. The method used in this thesis is a study of law (legal research) to get a description of the rule of law that concerns activity in the Indonesian Parliament to exercise the right purse presented analytically.

The results showed changes in the 1945 Constitution of law didn`t exactly sitting right parliamentary of budgeting. Right parliamentary of budget placed on the consentrations of the state of budget as a form state financial of management, which should be a state budget agreement as inherent sovereignty. The DPR and DPD authority disproportionate bicameral of system also adds to optimum not right to the parliamentary budgeting. In addition, acquired about the factors that inhibit the parliamentary budget of right can run effectively creating a state of budget for the prosperity of the people as much as possible, the members of parliament personal for capacity factor, regulatory framework discussion of the state of budgeting, agency expertise, political party system and the party system, the proposal state budgeting of government, participation of the people`s, and the Constitutional Court."

"ABSTRAKJurnal ini merupakan studi kasus mengenai permasalahan yang terjadi pada suatu satuan kerja pemerintah pusat di bawah Kementerian Keuangan yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang mengalami perubahan kebijakan pada salah satu kegiatan terbesarnya setiap tahun yaitu pelaksanaan Ujian Saringan Masuk mahasiswa tahun 2011 dan 2012. Perubahan kebijakan oleh Menteri Keuangan mengakibatkan RKA K L yang telah disusun STAN pada tahun sebelumnya tidak sesuai untuk tahun berjalan sehingga harus dilakukan revisi RKA K L. Penganggaran pemerintah telah disusun dengan Penganggaran Basis Kinerja untuk menutup kelemahan pada penganggaran tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di STAN dapat mempermudah tercapainya tujuan output and outcome oriented dengan konsep let rsquo s manager manage yaitu dengan adanya kemudahan revisi anggaran pada kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran. Namun penulis menemukan bahwa Penganggraan Berbasis Kinerja belum terimplementasi dengan baik disebabkan oleh mind set dalam pelaksanaan anggaran masih beranggapan bahwa penilaian kinerja Satker diukur berdasarkan besarnya penyerapan anggaran.

---

ABSTRACTThis thesis is a case study of the problems that occurred in a central unit under the Ministry of Finance College of Accounting State STAN STAN has faced the policy changed on Students Admission Test USM in 2011 and 2012 STAN as a public sector organization prepared the budget with forward estimate one year before the implemented year. So if the situation changed STAN must adjust the budged in the implemented year. Public sector budgeting in Indonesia arrange with three main concepts of Performances Based Budgeting they are output and outcome oriented let s the manager manages and money follow function function followed by structure. Results of this study showed that the implementation of Performance Based Budgeting concept in STAN can facilitate the output rsquo s achievement through the policy changes. The concept let s manager manage with revision procedure ease the manager for self manage the budget. However the authors found that the Performance Based Budgeting hasn rsquo t been implemented properly due to the mindset in the implementation of the budget still assumes that the performance assessment is measured by budget rsquo s absorption."

"Pembangunan ekonomi dipercaya dapat memberikan dampak yang besar bagi suatu negara, khususnya terhadap kesejahteraan rakyat, dengan mengembangkan berbagai sektor bidang usaha pada setiap klasifikasi bentuk usaha. Salah satu cara yang dianggap efektif untuk tujuan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang adalah dengan adanya penanaman modal, termasuk penanaman modal asing. Bentuk upaya untuk mendorong kualitas dan kuantitas penanaman modal yang baik diperlukan adanya harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi peraturan kebijakan penanaman modal. Persyaratan permodalan minimum merupakan salah satu bentuk pengaturan pembatasan terhadap kegiatan penanaman modal asing yang juga dierapkan di Indonesia. Salah satu bentuk deregulasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong kegiatan penanaman modal asing adalah dengan pengundangan UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja), termasuk beberapa peraturan turunan dan pelaksananya. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pengaturan persyaratan permodalan minimum bagi penanaman modal asing di Indonesia yang berujung pada munculnya ketidakpastian hukum pelaksanaan persyaratan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan dan pelaksanaan persyaratan permodalan minimum pada penanaman modal asing di Indonesia dan mengetahui pengaturan di beberapa negara lain seperti Australia dan Thailand agar dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan kebijakan persyaratan penanaman modal asing. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif yang didukung dengan studi kepustakaan literatur untuk mengetahui permasalahan terkait asas hukum, sistematika, dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis dan pendekatan disiplin hukum analitis dan preskriptif dengan harapan dpat memberikan analisis, pemahaman dan kenyataan. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan studi perbandingan dengan beberapa negara yaitu Thailand dan Australia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakefektifan pengaturan persyaratan permodalan minimum yang dikarenakan beratnya persyaratan permodalan yang harus dipenuhi sehingga berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanan persyaratan tersebut.

---

Economic development is believed to have a major impact on a country, especially on the welfare of the people, by developing various business sectors in each classification of business forms. One way that is considered effective for the purpose of economic development for developing countries is through investment, including foreign direct investment. Efforts to encourage good quality and quantity of investment require harmonization, synchronization, and deregulation of the investment policy regulations. Minimum capital requirement is one form of regulatory restriction (barrier to entry) on foreign direct investment activities that is also applied in Indonesia. One form of deregulation of investment policy to encourage foreign investment activities is the enactment of Law No. 11/2020 (Job Creation Law), including several implementing regulations. However, there are still some shortcomings in the regulation of minimum capital requirements for foreign direct investment in Indonesia, which leads to legal uncertainty in the implementation of these requirements. This research aims to analyze the legal certainty of the regulation and implementation of minimum capital requirements on foreign investment in Indonesia and to know the regulation in some other countries such as Australia and Thailand so that it can be used as a comparison in determining the policy requirements of foreign investment. This research uses a juridical-normative form of research supported by literature studies to find out issues related to legal principles, systematics, and harmonization between legislation and legal research. The type of research used is a type of normative legal research with a juridical approach method and an analytical and prescriptive legal discipline approach in the hope of providing analysis, understanding, and reality. This research will also be complemented by comparative studies with several countries, namely Thailand and Australia. The results of this study found that there is a lack of clarity and ineffectiveness in regulating minimum capital requirements due to the severity of capital requirements that must be met so it has an impact on the emergence of legal uncertainty in the implementation of these requirements."

"Tesis ini membahas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2012. Permasalahan dalam penelitian adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun 2012 serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan tahapannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun ditinjau dari segi pembelanjaan dan pembiayaan dalam APBD, DPRD dalam melaksanakan fungsi anggarannya belum optimal dalam menentukan skala prioritas berbagai program/kegiatan dalam penyusunan APBD. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan perlu diberikan pelatihan, komunikasi yang intensif, serta penegakan aturan dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

---

This thesis discusses the implementation of the budget function Bekasi City Council in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget) Bekasi 2012. Problems in the study is not optimal implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi Year 2012 and its relation to resistance area. The purpose of research is to describe and analyze as well as the factors that affect the implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi and its relation to regional security. This study used qualitative research methods.

The results showed that the implementation of the budget by the legislature functions Bekasi in Bekasi budget process for Fiscal Year 2012 has been implemented in accordance with the stages of Law Number 32 Year 2004 on Regional Governance and Government Regulation No. 58 Year 2005 on Regional Financial Management, but in terms of expenditure and financing in the budget, the council in carrying out the functions of the budget has not been optimal in determining priority programs / activities in the preparation of budgets.

Based on these results, it is suggested should be given training, intensive communication and enforcement functions in the implementation of the budget of Parliament, particularly in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget)."

"ABSTRAKTesis ini didasarkan pada amanat konstitusi kepada pemerintah untuk melaksanakan anggaran tahun lalu ketika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga harus menjalankan anggaran tahun lalu. Kedua, materi muatan yang terkandung dalam undang-undang sebagai dasar hukum dalam hal pemerintah harus menjalankan anggaran tahun lalu. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan anggaran tahun lalu adalah dengan membentuk undang-undang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran baru dengan memperpanjang masa laku undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa materi muatan yang terkandung di dalam undang-undang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjalankan anggaran tahun lalu merupakan kewenangan pemerintah dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Adapun batasan pengeluaran tidak melebihi anggaran tahun sebelumnya. Penelitian kemudian menemukan bahwa sampai saat ini belum terdapat aturan yang mengatur mekanisme berikut materi muatan undang-undang dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun lalu. Kata kunci: Penolakan, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, anggaran tahun lalu.

---

ABSTRACTThis research focused on the implementation of reversion budget caused by the House of Representative 39 s rejection of the proposed budget submitted by the executive. This research would focus on two main issues. First, the mechanism of reversion budget. Second, the material content adjustment that should be arranged in that circumstances. This researched used juridical normative method that refers to positive law or written norms law. The research showed that the mechanism the government and the House of Representatives do in implementing reversion budget is, first, to formulate a law of the State Revenue and Expenditure Budget new fiscal year by extending the period of the previous Budget Law. The study also stated that the content material include budget ceiling in the Law of the State Revenue and Expenditure Budget in order to run the budget prior year is authority of the government with the limitation that the expenditure does not exceed the prior year 39 s budget. The research then found that until now there are no rules that clearly regulate the mechanism to implement the reversion budget. "