Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun Indonesia memiliki cadangan gas alam yang melimpah, hanya sebagian kecil gas alam Indonesia digunakan untuk bahan bakar transportasi darat. Transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan berbahan bakar gas di Indonesia menghadapi permasalahan yang kompleks, karena ada empat aktor yang terinterkoneksi - pemilik mobil, pemerintah, stasiun pengisian bahan bakar dan industri otomotif. Setiap aktor memiliki tujuan, keputusan dan pertimbangannya masing - masing. Pemerintah harus membuat kebijakan terintegrasi untuk mengintervensi transisi kendaraan bahan bakar gas dengan mempertimbangkan aktor - aktor tersebut. Untuk mengevaluasi kebijakan - kebijakan pemerintah, simulasi permodelan berbasis agen dapat digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan dan untuk mendapatkan pengertian yang mendalam terkait kompleksitas transisi tersebut. Penelitian ini mengevaluasi tiga opsi kebijakan transisi kendaraan berbahan bakar gas dengan mengembangkan model berbasis agen. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan meningkatkan jumlah infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar memberikan hasil transisi terbaik. Namun pemerintah harus mempertimbangkan profitabilitas setiap SPBG agar transisi kendaraan bahan bakar gas dapat berkelanjutan.

---

Although Indonesia has abundant reserves of natural gas, only small portion of the gas is used as fuel for land transportation. Transition from oil-based land vehicles to natural gas vehicles (NGV) in Indonesia faces a complex problem, because there are four interconnected actors - car owners, government, refueling stations and automotive industries. Each actors has their own objectives, decisions and considerations. The government needs to put an integrated policy intervention into the market to optimize the adoption of NGV by considering the different actors. In order to evaluate these policies, an agent-based simulation can be developed to predict the outcome of the policies and to gain insight on the complexities of the problem. This research conducts experiments on three different policies regarding the transition by testing in on the developed model. The simulation shows that enhancing refueling stations infrastructure policy help fasten the transition to NGV best. However, government has to ensure the profitability of each refueling stations in order to maintain the sustainability of the transition."

"Isu disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) antar wilayah khususnya di Indonesia bagian timur telah menjadi permasalahan lama yang terjadi di Indonesia. Kemudian, Presiden Joko Widodo menemukan masalah ini secara langsung di Papua dan menemukan bahwa minimnya jumlah penyalur menjadi penyebab disparitas harga BBM tersebut. Melihat permasalahan tersebut Presiden Joko Widodo menginstrusikan Kementerian ESDM untuk membuat kebijakan BBM Satu Harga yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDMNomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan BBM Satu Harga menggunakan teori multiple streams framework yang disampaikan oleh Howlett (2018). Pendekatan dalampenelitian ini yaitu post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep aliran kebijakan yang disampaikan oleh Howlett (2018) dapat diidentifikasi dalam proses kebijakan BBM Satu Harga. Adapun permasalahan masih ditemukan dalam proses formulasi kebijakan sehingga menimbulkan berbagai masalah pada tahap implementasi kebijakan. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu minimnya biaya pendistribusian yang besar, jalur pendistribusian yang sulit dijangkau, penyimpangan pendistribusian, rendahnya minta investor, dan pengawasan yang sulit.

---

The issue of disparity in the price of fuel oil (BBM) between regions, especially in eastern Indonesia, has become a longstanding problem in Indonesia. Then, President Joko Widodo discovered this problem directly in Papua and found that the lack of distributors was the cause of the disparity in fuel prices. Seeing this problem, President Joko Widodo instructed the Ministry of Energy and Mineral Resources to make a one-price fuel policy which was then set forth in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation. Number 36 of 2016 concerning the Acceleration of the Enforcement of One Price of Certain Types of Fuel Oil and Types of Special Oil Fuels for National Assignment. This study aims to analyze the One Price BBM policy process using the multiple streams framework theory presented by Howlett (2018). Inside approach This research is post-positivist with descriptive research type. The results of this study indicate that the concept of policy flow presented by Howlett (2018) can be identified in the One Price Fuel policy process. The problems are still found in the policy formulation process, causing various problems at the policy implementation stage. These problems include the lack of large distribution costs, distribution channels that are difficult to reach, distribution irregularities, low demand for investors, and difficult supervision."

"Pendistribusian BBM di Region Ambon memiliki tantangan berupa terbatasnya akses transportasi melalui jalur darat dikarenakan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau sehingga pendistribusain menjadi rumit dan mengalami keterlambatan penyaluran BBM. Sehingga diperlukakn rute distribusi yang optimal untuk memastikan penyaluran BBM tidak terlambat dan tidak ada kelangkaan BBM. Penelitian ini mengimplementasikan metode optimasi dengan mempergunakan algoritma Genetika dan Particle Swarm Optimization untuk pemilihan rute distribusi dengan tujuan meminimalisir jarak tempuh. Data jarak mil laut antar pelabuhan, kecepatan kapal pada tiap pelabuhan diolah menjadi sebuah model Asymmetric Travelling Salesman Problem (ATSP). Penerapan dua algoritma yaitu : Algorima Genetika dan particle swarm optimization dipergunakan untuk menyelesaikan model ATSP yang dibuat dengan fungsi objektif jarak tempuh yang seminimum mungkin. Variasi pada destinasi awal/akhir dari pemilihan rute juga dilakukan sebagai parameter uji tambahan dari setiap algoritma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma genetika memberikan rute terpendek dan efisien dibandingkan particle swarm optimization pada setiap pemilihan rute yang dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa algoritma genetika lebih efektif dalam menentukan rute pendistribusian BBM yang lebih pendek dan efisien.

---

The distribution of BBM in the Ambon Region has challenges in the form of limited access to transportation via land routes due to geographical conditions consisting of islands so that distribution becomes complicated and delays fuel distribution. So that an optimal distribution route is needed to ensure the distribution of fuel is not late and there is no shortage of fuel. This study implements an optimization method using the Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization for the selection of distribution routes with the aim of minimizing the distance traveled. Nautical mile distance data between ports, ship speed at each port is processed into an Asymmetric Traveling Salesman Problem (ATSP) model. The application of two algorithms, namely: Genetic Algorithm and particle swarm optimization is used to solve the ATSP model which is made with the objective function of the distance traveled as minimal as possible. Variations in the initial/final destination of the route selection are also performed as additional test parameters of each algorithm. The results showed that the genetic algorithm provides the shortest and most efficient route compared to particle swarm optimization for each route selection made. This proves that the genetic algorithm is more effective in determining the shorter and more efficient fuel distribution route."

"Semakin banyaknya mesin diesel yang dipergunakan masyarakat akan meningkatkan konsumsi solar, disisi lain harga bahan bakar minyak yang semakin meningkat membuat upaya untuk memanfaatkan energi alternatif menjadi semakin menarik. Salah satunya adalah penggunaan solar dan CNG pada mesin diesel secara bersamaan. Hal yang diteliti pada tulisan ini adalah dampak dari penggunaan CNG tersebut terhadap performa dan emisi mesin dan pengaruh perubahan waktu injeksi (SIT) terhadap performa mesin. Dari pengujian yang dilakukan diketahui temyata penggunaan bahan bakar ganda akan menurunkan emisi smoke, tetapi emisi hydrocarbon dan NOx meningkat. Daya mesin diesel berbahan bakar ganda bisa sama dengan mesin orisinil, sedangkan brake thermal efficiency pada putaran dibawah 2400 rpm lebih bagus dibandingkan mesin berbahan bakar 100% solar, tetapi pada putaran diatas 2400 rpm efisiensinya lebih rendah. Pada mesin diesel berbahan bakar ganda perubahan waktu injeksi solar dan kecepatan putaran mesin merupakan faktor penting yang mempengaruhi efisiensi mesin. Waktu injeksi yang terlalu dini pada putaran mesin rendah (1200 rpm) akan menyebabkan tekanan maksimum pada silinder (Pmaks) tinggi, emisi NOx dan HC tinggi, dan efisiensi mesin menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan waktu injeksi yang lebih lambat. Sedangkan pada putaran tinggi baik mesin diesel berbahan bakar solar maupun yang berbahan bakar ganda sama sama kurang bagus performanya, hal ini disebabkan ignition delay yang terlalu lama (diukur dalam derajat sudut engkol) mengakibatkan pembakaran baru dimulai saat piston sudah bergerak turun sehingga proses pembakaran tidak bisa terjadi dengan baik.

---

Unlike the use of Compressed Natural Gas on gasoline engine the use of CNG in a diesel dual fuelled engine is not very well known, even though this system already explored since late 80's. During our study we compare the performance and emission of original direct injection diesel engine against dual fuelled engine, and also we compare the effect of fuel injection timing in a dual fuelled engine to the performance and engine emissions. From this study we found that the dual fuelled engine could reach the same performance compared to the original diesel engine with less smoke, but with higher NOx and HC emissions. At lower engine speed less than 2400 rpm dual fuelled engine had a better brake thermal efficiency, but at higher engine speed it become less then the original diesel engine. Fuel injection advance on dual fuelled engine will give significant effect on thermal efficiency and NOx, HC emission. At low speed too advanced fuel injection will reduce the thermal efficiency and increase NOx and HC emission, also increase cylinder maximum pressure (Pmax). At higher engine speed (more than 2400 rpm) the combustion processes become worst it's indicated by less brake thermal efficiency, the one that cause this condition is the long ignition delay."

"Kondisi harga bahan bakar minyak dunia saat ini tergolong sangat fruktuatif, dimana bahan bakar minyak adalah konsumsi energi paling besar di masyarakat Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk memaksimalkan sumber energi selain minyak bumi yaitu gas bumi yang masih besar cadangannya dan tersebar secara geografis sebagai program konversi energi dari penggunaan BBM ke penggunaan BBG. Penentuan infrastruktur LCNG akan ditinjau dari lokasi FSU yaitu di pelabuhan Cigading, Cilegon, penetuan criteria jetty, pemilihan teknologi LCNG dan juga truk trailer. Apsek keselamatan infrastruktur dilakukan dengan analisa HIRA dengan didapatkan resiko akhir dari analisa tersebut. Dengan konversi sebesar 12 % dari total kendaraan yang tersebar di daerah Banten dan Jakarta, maka diperlukan kapasitas LNG sebesar 1.02 MTPA yang dapat diperoleh dari Bontang. LCNG stasiun yang didirikan terdiri dari satu tangki LNG dengan kapasitas sebesar 37.85 m3 untuk daerah Banten dan 18.92 m3 untuk daerah Jakarta dengan total CNG dispenser untuk daerah Jakarta sebesar 3 unit sedangkan untuk daerah Banten sebesar 2 Unit. Harga gas LNG dan CNG yang layak secara ekonomi sebesar Rp 3,500 /liter untuk LNG dan bahan bakar CNG sebesar Rp 4,000 /liter dengan nilai keekonomian IRR 31.39%, Payback Periode 4 tahun 7 bulan, NPV $ 2,769,587,179.99, dan B/C ratio 2.16.

---

Fuel oil price conditions of the world today is very fluctuation, where fuel oil is the greatest energy consumption in Indonesia. This prompted the Government to maximize energy sources other than petroleum, natural gas is still great up and spread out geographically as energy conversion program from the use of gasoline to gas. Determination of LCNG infrastructure will be reviewed from the FSU in the port of penetuan, Cilegon, Cigading, Jetty, the selection of technology LCNG and also a truck trailer. Safety aspect of infrastructure was reviewed by HIRA which resulted risk report for this project. With the conversion of 12% of the total vehicles scattered in the area of Banten and Jakarta, it needed the capacity of LNG that can be gained 1.02 MTPA from Bontang. LCNG station that was established consisting of one LNG tanks with a capacity of 37.85 m3 for Banten and 18.92 m3 for Jakarta with 3 unit of CNG dispenser for Jakarta, and Banten has 2 units of CNG dispenser. For each station has 1 LNG dispenser to accommodate Bus, Heavy Vehicle and Truck. LNG and CNG price that has economic value are Rp 3,500 /Liter and Rp 4,000 /liter with IRR 31.39%, Payback periode 4 Years 7 month, NPV $ 2,769,587,179.99, and B/C ratio 2.16."

"Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pada wilayah Jakarta dan Jawa Barat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan bahan bakar minyak untu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut manusia dan barang. Data menunjukkan bahwa ketiga wilayah ini memiliki volume ekspor yang tinggi. Dalam kuartal I Tahun 2012, Jakarta sebesar 749 ribu ton dan Jawa Barat sebesar 2.990 ribu ton. Sementara itu, pasokan BBM memiliki kecenderungan untuk melebihi kuota yang telah ditentukan dan hal tersebut berdampak kepada beban subsudi yang semakin besar. Oleh karena itu, Program konversi bahan bakar gas di jalur transportasi antara Jakarta - Cikampek diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan bahan bakar minyak yang semakin tinggi untuk ketiga wilayah ini akibat proses pendistribusian manusia dan barang yang semakin tinggi. Dalam penelitian ini dilakukan kajian teknik dan keekonomian penerapan stasiun LCNG untuk suplai Energi di jalur transportasi Jakarta - Cikampek dengan menggunakan simulasi Random Number Generation (RNG). Diestimasi kebutuhan bahan bakar gas untuk kedua wilayah ini adalah sebesar 3,758,274 Lsp per hari atau sekitar 131.54 MMSCFD. Dari nilai estimasi tersebut dapat dibuat rencana kebutuhan untuk penerapan stasiun LCNG seperti FSU dengan kapasitas 147.500M3, truk LNG sebanyak 66 unit dan stasiun LCNG yang terintegrasi dengan SPBU sebanyak 153 stasiun yang berkapasitas rata-rata 0.5 dan 1 MMSCFD per stasiunnya. Hasil simulasi dengan program RNG adalah usaha stasiun pengisian bahan bakar berteknologi LCNG dengan tahun proyek selama 20 tahun, secara keekonomian visible untuk dijalankan dengan payback periode (PBP) selama 9 tahun 6 Bulan, IRR 16.59%, B/C ratio sebesar 1.20 dan NPV positif sebesar US$ 105,811,915.43 dengan skenario harga LNG Rp. 5000 per Lsp dan CNG Rp.5500 per Lsp.

---

Higher economic growth in the area of Jakarta and West Java led to increased demand for fuel vehicles, used to transport people and goods. The data showed that the three regions have high export volume. In the first quarter of year 2012, Jakarta had an export volume of 749 thousand tons and West Java amounted to 2990 thousand tons. Meanwhile, the supply of fuel has a tendency to exceed the quotas that have been determined and it is impacting the subsidy load to increases. Therefore, the gas fuel conversion program in transport between Jakarta - Cikampek were necessary to anticipate higher needs for fuel due to the distribution activities.

In this research, engineering studies and economic implementation LCNG station to supply transportation fuel between Jakarta - Cikampek using Random Number Generation simulation. Estimated result were gas fuel requirements for these region is equal to 3,758,274 Lsp LSP per day or approximately 131.54 MMSCFD. Then this value are usefull to planning the gas need like : for FSU 147.500M3 estimated capacity, LNG 66 units of truck with its volume 52 M3 and as many as 153 units LCNG integrated with the pump station with an average capacity of 0.5 and 1 MMSCFD per station.

The simulation results with the RNG program is a business fueling station with LCNG technology for 20 years project is visible to run based on its economic indicators like: the payback period (PBP) for 9 years and 6 months, 16.59 % of IRR, B / C ratio of 1.20 and a positive NPV of US$ 105,811,915.43. These indicators are available at LNG price IDR 5000/ liter equal with gasoline and CNG price IDR 5500/liter equal with gasoline."

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan konstitusional mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pasal 33 UUD mengamanatkan bahwa sumber vital negara harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana dalam kerangka hukum pengelolaan minyak dan gas bumi ditafisrkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengelolaan yang dilakukan oleh negara melalui BUMN perminyakan (Pertamina). Dalam skripsi ini juga akan menjabarkan ketentuan konstitusional tersebut dengan mengkaji Production Sharing Contract sebagai instrumen pengelolaan ditingkat hulu mulai dari sejarah kontraknya, anatomi kontrak hingga ruang lingkup kontrak ini dalam pengelolaan hulu migas. Selain itu skripsi ini juga membahas peran pertamina sebagai BUMN perminyakan di indonesia dimana akan dijabarkan bentuk perusahaan ini dalam mengelola sektor hulu migas di Indonesia berdasarkan Undang-undang BUMN, PP No. 31 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, beserta regulasi lainnya. Lalu akan diberikan suatu studi kasus singkat terhadap peran Pertamina dalam kontrak bagi hasil produksi yakni kontrak pengelolaan perpanjangan blok mahakam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Pengelolaan sumber minyak dan gas bumi harus dikelola oleh BUMN demi kemandirian energi bangsa, dikarenakan Pasal 33 UUD 1945 memberikan rujukan pihak-pihak yang diutamakan dalam mengelola sumber daya alam yang vital dan strategis, (2) Kontrak bagi hasil produksi hanyalah sebuah instrumen dalam mengelola hulu migas di Indonesia dan tidak serta merta tunduk kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak melainkan harus mengacu kepada ketentuan konstitusional dan undang-undang terkait, (3) Pertamina sebagai BUMN Permiminyakan seharusnya memiliki privilege dalam mengelola sumber minyak dan gas bumi di Indonesia dengan menjadi pihak yang memegang monopoli ilmiah dan kuasa atas PSC yang lebih dari sekedar kontraktor.

---

The focus of this thesis is analyzing how constitutional provision regulated on managing oil and gas in Indonesia. Article 33 Constitutional Act 1945 mandates that vital source must be managed for people's prosperity as much as possible which is in oil and gas' legal framework interpreted by Constitutional Court as management that organized by the state through petroleum state-owned enterprises (Pertamina). This thesis also describe those constitutional provision by examining Production Sharing Contract (PSC) as legal instrument in managing oil and gas in upstream level start from the contract's history, contract's anatomy to the scope of this contract in managing oil and gas.

Furthermore, this thesis also analyzing the role of Pertamina as petroleum state- owned enterprises in Indonesia where will be analyzed start from this enterprise's form in managing upstream sector of oil and gas in Indonesia based on Act of State-Owned Enterprises, PP No. 31 years of 2003, Act No. 22 years of 2001, PP No. 34 years of 2005 along with other regulation. Afterwards, there is brief case study on the role of Pertamina in Production Sharing Contract that is contract of management extension on Blok Mahakam. This research's using juridical- normative methods where most of research data obtained from literature study.

The result of this research state that (1) The management of oil and gas source must be managed by State-Owned Enterprises for the nation's energy autonomy because Article 33 Constitutional Act 1945 gives referral parties prefered in managing vital and strategic natural resources, (2) Production Sharing Contract (PSC) is only an instrument in managing upstream level of oil and gas in Indonesia and it doesn't directly comply to the agreement of both parties whose involved in contract but it must refer to the constitutional provision and other related acts, (3) Pertamina as petroleum State-Owned Enterprises should have privileged in managing oil and gas source in Indonesia by being party which hold monopoly power of the scientific and authority of PSC more than being contractor."