Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"ABSTRAKPajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang paling dominanbagi Pemerintah Daerah terutama di era otonoml daerah yang secaragaris besar Iebih berbasis pada Kabupaten/Kota. Disadari, KotaPadang selain sebagai salah satu daerah kota di Indonesia jugasebagai ibu kota Dropinsi Sumatera Barat, memerlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat diandalkan, Tiamun hingga saat inipenerimaan pajak daerah Kota Padang, belum memberikan kontribusiyang signinkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahdaerah baik untuk pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembiayaanpembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganallsls potensi penerimaan pajakdaerah Kota Padang khususnya pajak hotel, restoran, hiburan, parkirdan pajak penerangan jalan, dengan menggunakan data primer yangdiperoleh meiaiui metode survei dengan pengambilan sampel yangdiilhat dari sisi supply (pengelola unit bisnis) yakni data untukpengukuran potensi pajak yang ditentukan dari banyaknya barang danjasa yang ditawarkan kepada masyarakat dan dari sisi demand(rumah tangga) dengan melihat pola pengeluaran RT pada beberapasektor yang menjadi sumber penerimaan pajak.Dari hasil penefitan diperoleh estimasi potensi penerimaan masing~masing jenls pajak yang dlteliti jauh Iebih besar dari targetpenerimaan 2007. Disamping itu hasil penghitungan potensi yangdiperoleh dari hasil survey rumah tangga cenderung memberikan hasilyang under estimate hal ini disebabkan rumah tangga sampel tidakmemiliki pencacatan terhadap seiuruh pengeluaran anggota rumahtangganya yang terkait dengan penerimaan pajak daerah, sementaradari sisi unit bisnis hasll penghitungan potensi tersebut dapatmemberikan gambaran yang mendekati nilai sesungguhnya, dan masihmemiliki peluang untuk dapat ditingkatkan, karena ada beberapapelayanan yang diberlkan oieh wajib pajak dengan pembayaran belumdimasukkan dalam variabel peneiitian.Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini : Diperlukannyakeakuratan data tentang potensl pajak yang sebenamya, sehinggadapat dilakukan berbagai upaya kebijakan oleh pemerintah daerahbaik secara intensifikasi maupun ekstensinkasi dalam rangkamengoptimalkan penerimaan pajak sesuai potensi yang ada tanpamenimbulkan distorsi bagi masyarakat dan dunia usaha.

---

"

"Since economics crisis that occurred ten years ago has shown positive growth, the investment climate that has been going on in Indonesia is not yet stable consistently. In order to create conducive investment climate the government made the Law of Income Tax No. 17 in 2000 with reduced income tax. Even though the tax is not always being the concerning factor in making a funding decision in a company, however the tax is inevitable.Modigliani and Miller (1963) stated with the tax, a company which adding the debt in its capital structure will maximize its firm value. The advantage of the tax arises as a result of paying the interest. From dividend policy point, the reduced income tax increases the proportion to earnings after tax which is distributed to the shareholder.The purpose of the research is to find the changing affect of corporate income tax rate the company dividend policy and capital structure. This research uses methodology of panel data. The sample characteristic of the research is companies which are registered in Indonesia Stock Exchange and distributed the cash dividend from 1998 to 2005. The result was 23 companies had been chosen from 388 population as research sample.The result has indicated that reduced corporate income tax affects significantly positive to dividend policy but negative to capital structure. When the corporate income tax decreases the total dividend ratio on the earnings after tax increase but the usage level of debt based on the value of the company book equity decrease. The factors which affecting the debt usage level based on the book value equity are assets, non debt tax shield, profibility, and dividend payout ratio in two years. Moreover, the factors which affecting the dividend total ratio on the earnings after tax are non debt tax shield, dividend and dividend payout ratio in one year."

"Tax defines as people contributiontor toward state account and it is law fully enforecable with out directly achievement reward...."

"Kebijakan perpajakan dalam suatu negara akan mempengaruhi perilaku pasar. Dalam hal ini, kebijakan pajak dapat menjadi pendorong ekonomi suatu Negara tau mungkin dapat menurunkan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan suatu kebijakan perpajakan yang tepat. Akan tetapi, terdapat kejanggalan pada perlakuan pajak untuk transaksi sale and leaseback. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah surat-surat yang dikeluarkan oleh DJP itu sesuai dengan perlakuan Pajak Pertambanahn Nilai (PPN). Lalu, akan dilihat lebih dalam, mengenai perlakuan PPN terhadap transaksi sale and leaseback telah sesuai. Tiga surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang akan dibahas, mengenai transaksi sale and leaseback antara lain adalah Surat No. S-2086/PJ.54/1998, yang menyatakan bahwa PPN tidak terutang atas transaksi sale and leaseback, Surat No. S-568/PJ.54/1999, yang menyatakan bahwa PPN tidak terutang atas transaksi sale and leaseback, dan Surat No. 813/PJ.53/2005 yang mengatakan bahwa pada transaksi sale and leaseback dikenakan PPN. Dalam membuat kebijakan fiskal, ada beberapa prinsip yang harus iperhatikan.Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah, keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan. Jika dilihat dari surat yang dikeluarkan oleh DJP itu jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena wajib pajak yang berbeda dikenakan pajak yang berbeda. Walaupun terjadi beberapa perubahan pada peraturan pemerintah dan keputusan menteri keuangan, akan tetapi tidak ada perubahan yang signifikan pada undang-undang Pajak pertambahan Nilai sejak tahun 1983 hingga 2000 yang dapat mengubah transaksi sale and leaseback Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, penyerahan barang kena pajak karena perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing maka dikenakan PPN. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa transaksi sale and leaseback terkena PPN. Akan tetapi perlu dilihat secara teliti, bahwa transaksi sale and leaseback merupakan suatu satu kesatuan transaksi, yaitu transaksi keuangan. Yang dimana pada pasal 4A ayat 3 huruf b bahwa jasa dibidang sewa guna usaha dengan hak opsi merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu transaksi sale and leasback seharusnya tidak terkena PPN

---

Tax policy in a country will affect market behavior. In this case, tax policy can be a driving force for a country's economy or it may reduce the country's economy. Therefore, to increase productivity, an appropriate tax policy is needed. However, there are irregularities in the tax treatment for sale and leaseback transactions. The purpose of this paper is to find out whether the documents issued by the DGT are in accordance with the treatment of Value Added Tax (VAT). Then, it will be seen more deeply, regarding the appropriate VAT treatment for sale and leaseback transactions. Three letters issued by the Directorate General of Taxes (DGT), which will be discussed, regarding sale and leaseback transactions include Letter No. S-2086/PJ.54/1998, which states that VAT is not payable on sale and leaseback transactions, Letter No. S-568/PJ.54/1999, which states that VAT is not payable on sale and leaseback transactions, and Letter No. 813/PJ.53/2005 which states that sales and leaseback transactions are subject to VAT.

In making fiscal policy, there are several principles that must be considered. The principles that need to be considered include justice, legal certainty, legality, and simplicity. Judging from the letter issued by the DGT, it is clearly not in accordance with the principle of justice, because different taxpayers are subject to different taxes. Although there have been some changes to government regulations and decisions of the minister of finance, but there are no significant changes to the Value Added Tax law from 1983 to 2000 that can change sale and leaseback transactions. Under the Value Added Tax Law, delivery of taxable goods because the lease and lease agreements are subject to VAT. Therefore, the author argues that sale and leaseback transactions are subject to VAT.

However, it should be seen carefully, that the sale and leaseback transaction is a single transaction, namely a financial transaction. Which is in article 4A paragraph 3 letter b that services in the field of leasing with option rights are types of services that are not subject to VAT. Therefore, sale and leaseback transactions should not be subject to VAT."