Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semenjak terjadinya penurunan harga minyak dan gas bumi pada awal 1980-an,Pemerintah mulai mengandalkan sektor perpajakan di dalam membiayai pembangunan.Segala aspek perpajakan, baik berupa Ketentuan Perundang-undangan maUpllnAd,ministrasi perpajakan telah mengalami banyak perubahan yang mana tujuannya adalahuntuk meningkatkan penghasilan dari pajak.Penelitian dilakukan meIaIui studi kepustakaan dan wawancara dengan karyawanperusahaan. Untuk itu penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik yangdiambil serta menelaah data yang diperoleh dari perusahaan.Pada dasamya pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan PPN pada PT"XYZ" sudahbedangsung dengan baik walaupun memang masih terjadi kelalaian, baik yang disengajamaupun tidak disengaja. Hal ini terlihat pada dipenuhinya kewajiban administratif, yaituberupa pendaftaran diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelunasan pajak sertapembuatan Faktur Pajak maupun kewajiban substantif berupa penentuan besamya pajakterutang. '. Penerapan Ketentuan Perundangan-undangan PPN yang baik dan sempurna merupakanharapan pihak perpajakan, agar pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektorperpajakan sesuai dengan yang ditargetkan dalarn APBN. Oleh karena itu hendaknyasetiap perusahaan meningkatkan pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan sehinggaseluruh aspek perpajakan dapat terlaksana dengan· baik. Kerja sarna antara pihakperpajakan dan perusahaan harus ditingkatkan dalarn arti masing-masing pihak berupayauntuk meningkatkan profesionalisme dalarn melaksanakan tugasnya."

"Tanah yang luas dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak seenaknya saja untuk dimiliki oleh masyarakat tanpa adanya pengaturan akan kebutuhan perumahan tersebut, adanya instansi yang terkait dengan interaksi tersebut baik segi pemerintah, swasta dengan masyarakat yang ingin memiliki rumah. Objek atas tanah yang dilukakan dalam perumahan berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah maupun tanah yang berupa tanah kavling yang dilakukan pematangan terlebih dahulu sebelum tanah itu dijual kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Hubungan hukum tersebut berupa tanah yang dibebaskan untuk dimiliki yang kegiatannya dilaksanakan oleh swasta (perusahaan pengembang) untuk kemudian dijual kepada masyarakat yang membutuhkan berupa tanah matang. Adanya kepentingan pemerintah dengan hubungan hukum itu terutama dengan kepentingan untuk melaksanakan roda perekomian pemerintah berupa pemungutan pajak atas transaksi jual-beli tanah dalam bentuk BPHTB dan PPN karena adanya transaksi perusahaan dengan pihak lain dengan tanahnya berupa pematangan tanah. Pajak yang timbul dari pematangan tanah yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pungutan atas PPN atas tanah matang masih banyak yang belum mengetahuinya, karena PPN dipungut atas pertambahan nilai dari penyerahan BKP/JKP, sehingga masih banyak yang belum melakukan pemotongan pajak tersebut. Pemotongan pajak ini harus dilakukan sesuai dengan pembukuan peraturan perpajakan dan harus dilakukan pencatatan pembukuan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak dilakukan oleh Perusahaan Pengembang yang menyebabkan adanya penyimpangan, oleh kekurangan-mengertian staf pelaksana perusahaan walaupun peraturan yang ada cukup jelas. Bisa juga terjadi karena adanya unsur kesengajaan dengan memanfaatkan celah hukum yang kurang mengaturnya. Untuk itu bahasan yang kami lakukan dengan adanya penyimpangan dari pengenaan PPN. Biar bagaimanapun tidak ada peraturan yang dibuat Secara sempurna semakin ada peraturan semakin timbul adanya penyimpangan dengan memanfaatkan celah hukum tersebut."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan Perum Damn, khususnya dalam likuiditas, profitabilitas dan tingkat kesehatannya. Penentuan tingkat kesehatan dilakukan dengan menerapkan standar khusus penilaian kesehatan BUMN bedasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 826/KMK.013/1992 tangggal 24 Juli 199, dimana indikator tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada rasio rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas serta indikator tambahan yang merupakan faktor penilai atas produktivitas penisahaan, yaitu efisiensi bahan bakar, rasio operasi dan produktivitas tenaga kerja. Dari analisa-analisa tersebut diharapkan dapat diketahui seberapa baik perusahaan dikelola dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Ini berkaitan dengan pencapaian peran yang diharapkan dan BUMN, yaitu agar BUMN dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya sehingga semakin berperan baik sebagai perintis, penggerak dan pengarah usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maupun sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dalam penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan penelitian langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Dan hasil analisa terlihat bahwa likuiditas dan solvabilitas Perum Damn berada dalam kondisi yang sangat baik, namun manajemen atas kas, persediaan dan piutang perlu lebih diperhatikan. Sementara itu profitabilitas dan tingkat kesehatan perusahaan jauh dari memuaskan. Penyebab utama dan rendahnya profitabilitas dan tingkat kesehatan ini diantaranya karena tingkat pemanfaatan asset yang rendah, load factor yang tidak memadai, dan penyimpangan yang besar antara anggaran dan realisasi, khususnya dalam target rentabilitas. Karenanya faktor-faktor tersebut perlu lebih diperhatikan agar perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan tingkat kesehatannya."