Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Interaction between the local government and the council serves as one of significant factors that endorse the effectiveness of decentralization pursuant to Law No. 22 of 1999 on Local Government in Indonesia. One of the arenas in which such interaction between the two district organizations takes place is the formulation of policies on Local Budget, as part of their regulatory function.Such formulation of policies on Local Budget is provided in the Government Regulation No. 105 of 2000 and Decree of Minister of Domestic Affairs No. 29 of 2002. These two legal bases reflect the interaction between local government and the council in the formulation of General Course and Policies, Local Budget Strategies-Policies and deliberation of Local Budget Proposal. However, in reality the process is smeared by conflict of interests among the incumbents that disregard local stakeholders' interests. As a consequence, the stipulated Local Budget is considered irrelevant to the needs of the local people and is likely to favor the interests of the incumbents both in the local government and in the council.A case study approach was employed to examine the above mentioned issues of Depok City. There are a number of reasons to study these issues in Depok City, i.e. (1) it already ratified Local Regulation No. 1 of 2003 on Management and Accountability of Local Finance as a follow-up of the Decree of Minister of Domestic Affairs No. 29 of 2002, (2) it has employed Communication Forum for Participative Development Planning as a major element in the formulation of General Course and Policies and (3) it fits the technical aspects of this study. This study focuses on the power and resources dependency approach and the state-centered approach. Based on these two approaches, emphasis is put on the interaction process, types of interaction, and dynamic elements that constitute such interaction.Based on the results of the study, it may be concluded that, (1) the interaction between the local government and the council is dominated by the local government due to its greater access to power and resources, (2) the imbalanced interaction is resulted from lack of access to resources by the Budget Committee of the council (3) imbalanced interaction in the formulation of the general course and policies and budget strategies-priorities has formed an anticipated reaction type of interaction due to weak position of the council on situational basis, (4) the interaction in the formulation of the general course and policies and budget strategies and priorities tend to be contravening, leading to disassociating process, (5) during the deliberation of Local Budget Proposal, the interaction inclined to a no decision making situation influenced by the interaction between offices/agencies/institutions and the faction-commission to urge the Budget Committee of the council that eliminates the contravening situation, leading to associative interaction and (6) the mayor direct election will strengthen the incumbent in the local government due to increasing political legitimacy of the local government, and on the contrary weakening the position of local legislators or the council in such interaction.Based on the above conclusion, the following recommendations might be taken into consideration: (1) to build a balanced interaction by improving both individual and institutional capacity of the local legislators or the council, (2) each faction requires its member to understand both the process and material of local budgeting, (3) to build balanced formality and informality by putting forward transparency and improving interaction frequency between the local government and the local legislators or the council on institutional basis, (4) the effort to improve institutional capacity of the council may be achieved by institutionalizing inter-faction interaction and to dissolve internal grouping, (5) institutionalizing the cross-faction lobbying mechanism in the council, regular reporting and joint discussion to moderate sheer interest of political parties and (6) the mayor direct election must be balanced by improving institutional capacity, guidelines for the council for formulating and monitoring the Local Budget and maintaining good interaction with the local government."

"Proses dan formulasi (perumusan) kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yang menarik untuk dicermati. Ada empat hal penting yang menjadi daya tarik...."

"ABSTRAKGaram merupakan komoditas strategis Indonesia yang permintaannya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan garam dalam negeri dengan produksi garam domestik mendorong pemerintah untuk melakukan impor garam.Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi volume permintaan dan efektivitas kebijakan impor garam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dari tahun 2004-2013.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap volume permintaan impor garam Indonesia yaitu: produksi garam domestik, harga garam impor, Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia, PDB riil negara sumber impor dan nilai tukar riil. Produksi garam domestik dan harga garam impor memiliki hubungan yang negatif dengan volume impor, sedangkan variabel lainnya memiliki hubungan yang positif.Temuan lain adalah kebijakan impor yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif diterapkan pada saat studi ini dilakukan. Rekomendasi kebijakan yang seharusnya dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu sinkronisasi data, penguatan pengawasan kebijakan impor, serta intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk meningkatkan produksi garam domestik."

"Tesis ini mengkaji perihal tanah masyarakat adat Tengger dalam perspektif komunalitas masyarakat adatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini membahas sifat komunal masyarakat adat Tengger melalui sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya yang dihubungkan dengan kebijakan pertanahan. Sifat komunal masyarakat adat Tengger meyakini tanahnya sebagai tanah suci yang tidak dapat dimiliki oleh pihak luar sehingga menciptakan keunikan serta kesenjangan tersendiri. Keunikan tersebut berupa praktik masyarakat adat Tengger terhadap sertipikat tanah yang dimilikinya, sementara kesenjangan terjadi antara penerapan sertipikat hak komunal masyarakat adat Tengger dengan kebijakan pertanahan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar lebih akurat dalam menyiarkan publikasi persnya kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap praktik pertanahan di lapangan. Serta tidak memaksakan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat adat oleh karena terdapat masyarakat adat yang hanya dengan tradisi dan budayanya telah mendapatkan tujuan dari hukum sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tentram.

---

This thesis studies the customary land in Tengger within the community rsquo s perspective. This is a normative juridical study under constitutional and analytical approach. Primary, secondary, and tertiary law materials are used. Law materials are collected through documental review and interview procedure. The communal nature of the indigenes in Tengger is discussed under economy, social, and cultural circumstances, to further find its relationship with land policies. The communal nature of the indigenes in Tengger believes that their lands are sacred, implicating unavailability of land ownership for outsiders, which creates its distinct uniqueness and discrepancy. Uniqueness is shown through the practice of land certificates among the indigenes in Tengger, while discrepancy is performed in the contrary between the certification of communal rights for the indigenes in Tengger and the land policies. The result of this study recommends The Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency to be more accurate in broadcasting their press releases for the community, therefore misunderstanding in land practices could be avoided. Furthermore, it could be better to not enforce regulations to the indigenes in Tengger, for the custom and culture in Tengger rsquo s community are adequate in achieving the purpose of law, creating a peaceful environment accordingly."

"Penelitian ini membahas mengenai desain kebijakan pada kebijakan transportasi publik terintegrasi pada Jak Lingko di DKI Jakarta dengan studi menggunakan Birkland’s Policy Design. Dimensi yang digunakan dalam analisis dibuat berdasarkan elemen elemen desain kebijakan Birkland, yaitu goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan, yaitu wawancara mendalam. Hasilnya kebijakan integrasi transportasi publik ini sudah sesaui jika dilihat dalam desain kebijakan namun, memiliki desain kebijakan yang lemah. Terdapat masalah dalam beberapa elemen desain kebijakan yaitu goals of the policy bahwa tujuan kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 masih terlalu umum. Berikutnya, jika melihat causal model belum terdapatnya teori kausalitas dalam kebijakan. Pada elemen tools dan implementation of the policy karena tidak sesuai dengan strategi awal pengimplementasian kebijakan dalam bentuk Jak Lingko dan belum adanya rencana induk transportasi. Dengan demikian, Jak Lingko belum dapat mencapai target dan tujuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan transportasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu kemacetan.

---

This study discusses policy design on integrated public transportation policy at Jak Lingko in DKI Jakarta with a study using Birkland's Policy Design. The dimensions used in the analysis are based on Birkland policy design elements, namely goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. This study used a post-positivism approach with descriptive research and data collection techniques using literature studies and field studies, namely in-depth interviews. The result is that this public transportation integration policy is appropriate when viewed in policy design, however, it has a weak policy design. There are problems in several elements of the policy design, namely the goals of the policy that the policy objectives in Regional Regulation No.1 of 2012 are still too general. Next, if you look at the causal model, there is no clear causality theory in this policy. The elements of tools and implementation of the policy are not in accordance with the initial strategy for implementing the policy in the form of Jak Lingko and there is no transportation master plan. Thus, Jak Lingko has not been able to achieve the targets and policy objectives in dealing with transportation problems in DKI Jakarta, namely congestion."