Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan dengan semakin meningkatnya pembangunan dari tahun ke tahun, dan untuk itu Pemerintah membutuhkan dana yang semakin meningkat pula. Sedangkan di sisi lain, andalan sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor minyak dan gas alam tidak dapat lagi memasok dana yang optimal ke kas negara. Yayasan merupakan subyek pajak penghasilan, yaitu subyek pajak badan berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yayasan merupakan subyek Pajak Penghasilan sejak saat didirikan secara sah di hadapan notaris, dan oleh karena itu sejak saat pendirian yayasan sebagai badan hukum, yayasan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dewasa ini, terjadi pergeseran fungsi yayasan, yang pada awalnya memiliki fungsi sosial bergeser ke fungsi komersial, dimana kegiatan pelayanan masyarakat berubah menjadi kegiatan yang berbasis laba. Dengan diberlakukannya UU Yayasan terdapat pengaturan baru yaitu yayasan diperkenankan melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha untuk menunjang pembiayaan dalam kegiatan sehari-hari yayasan. Kegiatan usaha yang dilakukan yayasan ini harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Dalam mendirikan badan usaha, terdapat pembatasan bagi yayasan yaitu penyertaan yang dilakukan yayasan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Dengan pengaturan baru ini terdapat permasalahan mengenai kedudukan dan status badan usaha yang didirikan oleh yayasan dalam Sistem Perpajakan Nasional, perlakuan pajak penghasilan pada yayasan dan kendala dalam implementasi pengenaan pajak penghasilan pada yayasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dengan melakukan studi dokumen pada beberapa perpustakaan. Penulis menggunakan Data Sekunder sebagai bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier."

"Dalam rangka menggali penerimaan pajak, Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yang mengenakan Pajak Penghasilan final atas penghasilan tertentu, antara lain : bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Namun kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan-penghasilan tersebut tetap harus mengacu pada prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah kebijakan pengenaan Pajak sudah memenuhi prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan yang membandingkan antara pendapat beberapa pakar mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik dengan ketentuan Pajak Penghasilan final Undang-undang Pajak Penghasilan.Penilaian analisis tersebut mempergunakan Model System yang menilai suatu kebijakan dengan membandingkan input, process dan output kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan.Dari hasil penelitian analitis diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan Pajak Penghasilan final kurang mencerminkan prinsip keadilan, baik keadilan vertikal maupun horizontal, karena jumlah pajak yang dibayar oleh wajib tidak mencerminkan dengan kemampuan membayar wajib pajak tersebut. Ditinjau dari prinsip netralitas pajak, ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip netralitas karena adanya perlakuan pemajakan yang tidak sama antara satu jenis penghasilan dengan jenis penghasilan lainnya meskipun jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh sama.Penerapan kembali ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan sifat pembayaran tidak final lebih mencerminkan keadilan baik vertikal maupun horizontal karena jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak (penghasilan netto) dan juga diterapkannya tarif progresif. Disamping itu, perlu ditinjau kembali kewenangan pemerintah yang luas yang mengenakan pajak tersendiri diluar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan."

"Perdagangan internasional semakin berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas antar negara semakin banyak. Perjanjian perdagangan bebas berdampak pada peningkatan nilai impor Indonesia aktivitas impor merupakan salah satu objek pajak di Indonesia Pemerintah melakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas aktivitas impor. Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dan proses formulasinya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik formulasi kebijakan publik kebijakan fiskal kebijakan pajak impor perdagangan internasional tarif dan fungsi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi reguleren pajak menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor sesuai dan memenuhi tahap tahap kebijakan publik.

---

Growth of international trade makes free trade treaty is also increasing. The free trade treaty effect the increase of Indonesian import rate, which is one of the object of taxation in Indonesia. Government increased the rate of income tax article 22. This research raised the issue of basic considerations of the government in making policy of increase in income tax rate article 22 imports and the process of the formulation. Concepts used are public policy, formulation of public policy, import international trade rate fiscal policy taxation policy and tax function. Qualitative research approach with the types of descriptive research. Research showed that regulerend function of tax became the major consideration in formulating income tax art 22 rates increase policies. The process of policy formulations fullfill stages of public policy."

"Laporan ini memaparkan studi kasus Banding mengenai Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pasal 26 PT B. PT B merupakan klien dari PT Q. Pembahasan mengenai studi kasus Banding ini dimulai dari kronologis terjadinya sengketa banding dalam PT B tersebut, dimana yang menjadi fokus utama adalah adanya koreksi fiskal terhadap PPh 26 PT B. Penjelasan dari terjadinya pemeriksaan, keberatan dan banding pun dipaparkan. Dijelaskan pula bagaimana alur prosedur banding pajak dari dikeluarkannya surat banding hingga jalannya persidangan. Perbandingan alasan terjadinya koreksi yang memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pajak lain yang terkait selain PPh 26 oleh Terbanding maupun tanggapan dari pihak PT B dipaparkan dan didukung pula oleh analisis akhir yang memperlihatkan kekurangan dan kelebihan tanggapan dari masing-masing pihak. Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan alasan dari pihak Terbanding terkait koreksi fiskal yang dikenakan terhadap PPh 26 tersebut.

---

This report describes the case study of Fiscal Correction Income Tax Article 26 of PT B. PT B is a client of PT Q. The explanation of this Tax Appeal case study is started from the chronology of the beginning of the tax appeal process in PT B, the main focus of this case is the appearance of the fiscal correction. The explanation from the arising of the tax audit, tax objection and the tax appeal is presented. This report also presents how the flow of the tax appeal procedure from the issuance of the appeal letter until the series of the appeal defense in tax court. The comparison of the reason for the fiscal correction from both Taxpayer and Directorate General of Tax is also explained with the addition of the explanation of other taxes related and the final analysis which shown the good and bad point of the analysis from each parties. The results from this report show that there is an inconsistency in the reasons explained by the Directorate General of Tax according to the fiscal correction."

"Pajak merupakan salah satu komponen penting sumber penerimaan negara. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pemerintah berasal dari penghasilan yang diperoleh penduduknya, baik penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing. Kebutuhan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang akan tenaga kerja asing adalah tidak dapat dihindarkan. Salah satu sisi yang dapat dilihat dari masuknya tenaga kerja asing ini adalah pajak, dimana tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia pasti memperoleh penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan asas sumber, pemerintah Indonesia berhak untuk memungut pajak atas penghasilan tenaga kerja asing yang memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia. Berkaitan dengan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja asing, pemerintah Indonesia membagi tenaga kerja asing menjadi dua kategori yang didasarkan atas jangka waktu mereka berada di Indonesia. Masalah yang dihadapi adalah negara asal si tenaga kerja asing juga berhak untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh tenaga kerja asing tersebut, sehingga tenaga kerja asing yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia dikenakan beban dua kali pemungutan pajak, yaitu pemungutan pajak di negara asalnya dan di Indonesia. Pembebanan dua kali pungutan pajak ini dikenal dengan istilah pajak berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing dari terjadinya pajak berganda yang diterapkan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan belum memadai, karena perlindungan dan kepastian hukum tersebut hanya diberikan kepada tenaga kerja asing yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, sedangkan bagi tenaga kerja asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri tidak ada perlindungan hukum karena tidak adanya kepastian hukum yang diberikan pemerintah sebagai upaya pencegahan dari terjadinya pajak berganda."