Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan tenagakerja pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Penelitian dengan menggunakan analisis data panel terhadap enam daerah provinsi di Jawa dan Bali dari tahun 1985-2009. Hasil studi memperlihatkan bahwa kebijakan upah minimum berpengaruh lebih besar terhadap permintaan tenagakerja pada industri tekstil dibanding industri pakaian jadi. Faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan tenagakerja industri TPT adalah produktivitas, output industri dan pengeluaran industri untuk modal (kapital).

---

ABSTRACTThis thesis explores some factor whict influence labour demand on textile and textile product industry (TPT) in Indonesia. The research using econometric analysis of data panel on 6 region in Java and Bali period 1985-2009. The results of study showed that minimum wages policy has bigger influence on labour demand in textile industry compared to labour demand in garment industry. Other factors that influence labour demand of TPT industry in observation areas are productivity, output and industry capital expenditure."

""The Relation Of Knowledge, Attitude And Practice And The Fulfillment Of Cummulative Credit Points For Widyaiswara In The Center For Education And Training (Pusdiklat) Ministry Of Health And Sub Center (Bapelkes) In Jakarta And West Java".Based on the decree of the State Minister for Administrative Reform No.68/Menpan/1985 concerning cumulative credits for the official widyaiswara, the functional position of widyaiswara in the Ministry of Health was approved. As the staff of Bapelkes of the Ministry of Health, widyaiswara has a main task, which is to train Ministry of Health staffs. This study attempted to see the performance of widyaiswara in several Bapelkes in Jakarta and West Java.There are many widyaiswaras who could not fulfill their tasks to gather cumulative credit points for them as arranged by the rule. The study observed factors affecting the cumulative credit points. The study design was cross sectional one to see the relationship of widyaiswara's characteristics and the fulfill-meat of cumulative credit points.The respondents of this study are the widyaiswaras in the Pusdiklat and Bapelkes of Cilandak (Jakarta) and West Java consisting of the Bapelkes of Ciloto, Lemahabang and Bandung.The data were collected through structured interview based on a set of questionnaire. A multivariate logistic regression analysis was performed to see factors whose relation to the cumulative credit points of widyaiswara were simultaneous observed.The results showed that the factors having close relations to the cumulative credit points were the skills and ability in writing scientific papers, the knowledge of many kind of credit point forms used, the attitude to the position or job they have, and their kind attention to the process of gathering cumulative credit points.Based on the findings we conclude that most of the widyaiswaras who fulfilled their cumulative credit points were the young age group, who graduated from university (S1), the groups who supported attitude to their position or job, levels of understanding to the learning process and the insight of many kinds of credit point forms used, groups who pay attention to the process of gathering cumulative credit points and have skill and ability to write scientific papers.To improve the cumulative credit points gathered we would pay attention to some factors beyond that, especially the skill and ability to write a scientific papers.

---

Sejak ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 68/Menpan/1985 tentang angka kredit bagi jabatan widyaiswara, maka sejak itulah jabatan fungsional widyaiswara di Departemen Kesehatan diakui keberadaannya. Sebagai staf tetap Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Departemen Kesehatan, widyaiswara mempunyai tugas utama memberikan pelatihan. Penelitian ini mengenai kinerja widyaiswara dibeberapa Bapelkes di DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat.Masih banyak widyaiswara yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini melihat faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perolehan pemenuhan angka kredit tersebut. Jenis penelitian adalah cross sectional untuk melihat' hubungan antara karakteristik widyaiswara dengan perolehan pemenuhan angka kredit yang disyaratkan dalam jabatan widyaiswara.Sebagai responden dalam penelitian ini adalah widyaiswara yang bertugas pada Pusat Diktat Pegawai Depkes dan Bapelkes Cilandak di DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat (Bapelkes Ciloto, Bapelkes Lemah Abang dan Bapelkes Bandung).Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yakni berpedoman kepada kuesioner dan data sekunder dari Pusat Diktat Pegawai Departemen Kesehatan Selanjutnya analisis statistik dilakukan dengan uji regresi logistik multivariat (secara bersama-sama), dimaksudkan untuk melihat faktor mana yang paling erat hubungannya dengan pemenuhan angka kredit.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang erat hubungannya dengan perolehan pemenuhan angka kredit adalah ketrampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah, pengetahuan tentang macam/jenis formulir, sikap terhadap jabatan yang dipangku serta perhatian terhadap pengumpulan angka kredit.Berdasarkan hasil temuan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar widyaiswara yang dapat memenuhi angka kredit yang diwajibkan adalah widyaiswara dari kelompok usia muda, berpendidikan sarjana (S1), kelompok yang memiliki sikap mendukung terhadap jabatan yang dipangku, tingkat pengetahuan tentang proses belajar mengajar dan pengetahuan tentang macam /jenis formulir cukup baik, kelompok yang memiliki perhatian penuh terhadap pengumpulan angka kredit dan yang memiliki ketrampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah.Agar perolehan pemenuhan angka kredit dapat ditingkatkan, beberapa hal perlu mendapat perhatian, utamanya mengenai ketrampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi fungsi penawaran tenaga kerja individu berstatus buruh/karyawan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jam kerja dari tenaga kerja individu berstatus buruh/kaxyawan di Indonesia. Untuk analisis data, digunakan data yang bcrsumbcr dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas} Tahun 2005 dengan sampel individu yang temlasuk dalam angkatan kerja yaitu responden yang berusia 15 Tahun atau lebih dan difokuskan pada responden yang bekerja sebagai buruhfkaryawan. Namun demikian gmma menghindari adanya seleksi bias dalam mengestimasi, rnaka dalam mclakukan regresi dimasukkan juga angkatan kerja yang tidak bekelja sebagai buruh/kazyawan di Indonesia. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah dengan mengunakan metode sample selection yang dibangun oleh Hackman Disamping upah, variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi : usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, konsumsi, penggunaan sumber air bersih, lapangan usaha scrta tempat tinggal. Dalam kaitannya dengan variable upah, dari hasil regresi diperoleh kesimpulan bahwa fungsi penawaran tenaga kcrja individu berstatus buruh/karyawan di Indonesia berbentuk Backward Bending. Pada awalnya, semakin tinggi upah yang diterima, maka penawaran jam kerjanya akan semakin bertambah pula. Akan tetapi setelah upah yang diterima mencapai titik maksimurn, maka jika teljiadi kenaikan upah lagi akan mengakibatkan penawaran jam kerjanya menjadi berkurang, dalam hal ini buruh/karyawan lebih cenderung untuk menambah waktu "santa". Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa penawaran jam kerja individu bcrstatus buruh/karyawan di Indonesia temyata dipengaruhi juga oleh faktor : usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, konsumsi, penggunaan sumber air bersih, lapangan usaha maupun tempat tinggal."

"Secara umum situasi usaha di dalam negeri masih belum terlalu menggembirakan. Selain hal itu secara khusus kondisi jumlah Perusahaan Jasa Konstruksi yang mulai bergerak dibidang EPC di Indonesia semakin bertambah. Agar perusahaan dapat bersaing secara kompetitif maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Pada perusahaan EPC yang menjadi tolak ukur perusahaan tersebut dapat berkompetitif adalah dari banyaknya proyek EPC yang dikerjakan dan mendapatkan keuntungan dari proyek yang dikerjakan oleh perusahaan EPC tersebut. Sehingga keberhasilan sumber daya manusia proyek dalam menjalankan proyek EPC (Tepat Waktu, Tepat Biaya dan Tepat Mutu) tergantung dari sumber daya manusia pada proyek tersebut. Sumber Daya Manusia disebut juga dengan tenaga kerja. Tenaga kerja dipandang sebagai suatu investasi jika dikembangkan dan dikelola secara efektif akan memberikan imbalan bagi perusahaan EPC dalam bentuk produktivitas tenaga kerja yang lebih besar pada proyek EPC yang dikerjakan sehingga diharapkan tenaga kerja dapat dihandalkan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan proyek yaitu tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu. Produktivitas tenaga kerja merupakan masalah utama agar pekerjaan memperoleh hasil sesuai yang diinginkan. Akibat dari rendahnya produktivitas tenaga kerja akan mengakibatkan inefisiensi atau pemborosan dalam berbagai hal. Oleh karena itu untuk dapat mengembangkan dan mengelola tenaga kerja yang efektif maka diperlukan identifikasi faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja pada proyek EPC. Tujuan Penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja pada proyek EPC ditahap engineering yang dilaksanakan PT. X. Pada penelitian dilakukan dengan metodelogi wawancara dan penyebaran kuesioner pada proyek EPC yang dilaksanakan PT.X.Responden penelitian adalah Project engineer dan engineer pada proyek EPC ditahap engineering yang dilaksanakan PT. X. Analisa data diolah dengan statistik deskriptif, uji u mann-whitney, uji kruskal wallis, Analytic Hierarchy Pocess (AHP), analisa korelasi kendall’s tau dengan bantuan SPSS dan metode delphi. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja ditahap engineering pada salah satu proyek EPC (proyek Y) yang dilaksanakan PT. X. Dengan faktor yang paling mempengaruhi adalah Kurang terampilnya tenaga kerja dalam menggambar dan desain menggunakan program engineering.

---

Generally the business situation in the country still was not yet too pleasing. Apart from that specially the condition of the number of Service Construction companies that began to be in the EPC (Engineering, Procurement, Construction) field in Indonesia increased. So that the company could compete competitively then was needed by human resources that was good. To the EPC company that to denied measured this company could be competitive was from the number of EPC projects that was done and got the profit from the project that was done by this EPC company. So as the success of project human resources in undertaking the EPC project depended on human resources on this project.

Human resources were mentioned also with labour. Labour was gazed at as an investment if being developed and managed effectively will give the repayment for the EPC company in the form of the productivity of labour that was bigger in the EPC project that was done so as to be hoped labour could be relied on to achieve the aim of the implementation of the project that is exact the cost, exactly the quality and right on time. The productivity of labour was the main problem so that the work receives appropriate results that were wanted. Resulting from the low level of the productivity of labour will result in inefficiency or extravagance in various matters. Because of that to be able to develop and carry out effective labour then was needed by the identification of the dominant factor that influenced the low level of the productivity of labour in the EPC Project. The aim of this Research that is identified the dominant factor that influenced the low level of the productivity of labour in the EPC project in the engineering phase that was carried out by PT. X.

In the research was carried out with methodology the interview and the spreading of the questionnaire in the EPC project that was carried out by PT.X. The research respondent was Project engineer and engineer in the EPC project in the engineering phase that was carried out by PT. X. The analysis of the data was processed with descriptive statistics, umann-whitney test, kruskal wallis test, Analytic Hierarchy Pocess (AHP), The analysis of the correlation kendall’s tau with SPSS help and the method Delphi.

Gotten by 5 factors that influenced the low level of the productivity of labour in the engineering phase in one of the EPC projects (project Y) that was carried out by PT. X. With the factor that most influenced was more unskilled him labour in draw and the design used the program engineering."

"Kesenjangan upah antar gender telah menjadi polemik di seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang. Upah minimum hadir sebagai kebijakan tentang sistem pengupahan yang bertujuan untuk menjadi safety net bagi para pekerja. Meskipun kebijakan ini bukannlah kebijakan yang berorientasi pada gender, namun jika jumlah wanita dan jarak upah aktual terhadap upah minimum yang diterima oleh wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka upah minimum dapat memperbaki gender wage gap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kenaikan upah minimum terhadap kesenjangan upah antar gender di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode kontrafaktual pada distribusi upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum di Indonesia justru memperlebar gap upah antar gender terutama pada pekerja di distribusi upah rendah. Dampak upah minium di level regional bervariasi antar provinsi.

---

Wage gap disparities have become polemic in almost all countries in the world, especially in developing countries. Minimum wage is present as a policy on wage system that aims to be a safety net for workers. Although this policy is not a gender oriented policy, if the number of women and the actual wage distance of women 39 s minimum wage is lower than that of men, then the minimum wage may raise the wage gap.

This study aims to examine the impact of minimum wage increases on wage gap across all provinces in Indonesia by using counterfactual methods on wage distribution. The results of this study indicate that the impact of minimum wages in Indonesia actually widen the wage gap between the gender especially on workers in the distribution of low wages. The impact of regional minium wages varies across provinces."

"Rata-rata upah di Jawa lebih tinggi dibandingkan di luar Jawa. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh kota dengan populasi di atas satu juta jiwa berada di Jawa. Hal tersebut mengindikasikan aglomerasi memiliki peranan terhadap perbedaan upah. Literatur menunjukan bahwa karakteristik kota seperti keunggulan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan akses pasar yang baik dapat mempengaruhi tingkat upah. Studi terdahulu terkait aglomerasi ekonomi di Indonesia dalam konteks urbanization economies lebih banyak dilakukan pada level makro dengan unit analisis provinsi atau kabupaten/kota. Penelitian ini menganalisis pengaruh aglomerasi ekonomi dan karakterstik kota terhadap upah tenaga kerja pada level mikro dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan akses pasar yang baik berpengaruh positif terhadap upah di Jawa dan luar Jawa.

---

Average wages in Java are higher than in the rest of Indonesia. Data shows that more than half of the cities with over one million population are located in Java. This facts indicates that agglomeration have a role in wage differences. Literature shows that the characteristics of cities such as natural advantage, availability of infrastructure, and good market access can affect wage levels. Previous studies related to agglomeration economies in Indonesia in the context of urbanization economies were mostly conducted at the macro level. This study analyzes the effect of agglomeration economies and cities' characteristics on labor wages at the micro-level by using the National Labor Force Survey (SAKERNAS) data. The results showed that agglomeration economies, infrastructure availability, and good market access had a positive effect on wages in Java and outside Java"

"Latar belakang masalah tesis ini berkaitan dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana sebagian besar wewenang Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga semua Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Pusat yaitu Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah dan Kantor Departemen diubah jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Daerah. Dengan demikian Biro Kepegawaian mempunyai tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks untuk mendayagunakan dan membina seluruh Sumber Daya Manusia baik yang ada saat ini maupun Sumber Daya Manusia Pusat yang akan beralih jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Daerah. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal dapat menghasilkan produktifitas kerja yang mampu melaksanakan beban tugas. Upaya pendayagunaan tersebut sesungguhnya erat kaitannya dengan kemampuan pimpinan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya guna mencapai tujuan organisasi. Kemampuan ini disebut dengan kepemimpinan. Secara konseptual, tata Cara yang ditempuh pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan menghasilkan Gaya Kepemimpinan. Selanjutnya, Gaya Kepemimpinan menghasilkan Situasi Kepemimpinan. Dalam kehidupan berorganisasi, faktor Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan mempengaruhi Motivasi Kerja Pegawai. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan : 1) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara Pegawai Golongan II dengan Golongan III terhadap Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan ? 2) Apakah terdapat perbedaan Motivasi Kerja antara Pegawai Golongan II dengan Golongan Ill ? 3) Bagaimana hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja Pegawai ? Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap pegawai di Biro Kepegawaian Pemda DKI Jakarta. Untuk memperoleh data, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan ini digunakan secara komplementer. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Biro Kepegawaian Pemda DKI Jakarta. Mengingat adanya keterbatasan penulis, tidak seluruh pegawai diteliti tetapi menfokuskan pada sampel yaitu pegawai Golongan II dan 111 sebanyak 80 orang. Setelah dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan uji statistik, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: - Terdapat hubungan signifikan antara Gaya Kepemimpinan dengan Situasi Kepemimpinan dan Motivasi Kerja - Terdapat hubungan signifikan antara Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja. - Terdapat hubungan signifikan antara Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja. - Tidak terdapat perbedaan signifikan persepsi pegawai Golongan II dan 11I terhadap Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan. - Tidak terdapat perbedaan signifikan Motivasi Kerja pegawai Golongan it dan III. - Dalam melaksanakan kepemimpinan, kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan termasuk dalam kategori balk. Sedangkan pengaruh kedua faktor ini terhadap Motivasi Kerja termasuk dalam kategori sedang. Untuk meningkatkan produktifitas kerja pegawai Biro Kepegawaian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1) Guna menumbuhkembangkan Motivasi Kerja, maka masih perlu dilakukan peningkatan kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan cara : (a) Mengintensifkan pemberian hukuman dan teguran untuk mengontrol kualitas hasil penyelesaian pekerjaan; (b) Lebih banyak memperhatikan tujuan dan keinginan yang menjadi harapan pegawai; (c) Memperluas kesempatan mendapatkan kepuasan, pengembangan kualitas SDM dan kemungkinan promosi. 2) Agar peningkatan kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dapat efektif, maka perlu ditempuh langkah strategis, yaitu : (a) Membuat standarisasi sistem dan prosedur pelaksanaan tugas; (b) Menyusun indikator kualitas pelaksanaan pekerjaan; (c) Menginventarisasi dan merumuskan tujuan, kebutuhan dan keinginan pegawai dalam bekerja, sehingga pimpinan memiliki patokan untuk memenuhi keinginan pegawai; dan (d) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan guna memenuhi tujuan, keinginan dan kebutuhan pegawai. Keseluruhan hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis, yaitu sebagai salah satu kontribusi dalam khazanah keilmuan. Selain itu, juga hendaknya memiliki kegunaan praktis, yaitu dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran mengenai langkah-langkah peningkatan produktifitas kerja pegawai, khususnya di Biro Kepegawaian dan pegawai Pemda DKI Jakarta pada umumnya."

"Disparitas Upah Minimum adalah kesenjangan upah karena ketimpangan pembagian Upah Minimum antar daerah. Seperti yang terjadi di Jawa Timur, memang ada kesenjangan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) antar wilayah dengan UMK tertinggi dan daerah dengan UMK terendah. Salah satunya terjadi di daerah yang berdekatan seperti Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto dimana Upah Minimumnya disparitas Kabupaten / Kota (UMK) menjadi dua kali lipat. Penelitian ini mengkaji dampaknya perbedaan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ketimpangan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) terhadap UMKM di PT Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, yang kemudian menggunakan software NVIVO untuk pengolahan data kualitatif. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas berdampak pada Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) tidak terlalu dirasakan oleh mayoritas pekerja dan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah, baik di Kota Mojokerto maupun di Kabupaten Mojokerto. Namun terdapat indikasi bahwa sebagian kecil UMKM di Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto merasakan dampak disparitas UMKM, antara lain: (1) kesulitan mencari tenaga kerja; (2) terhambatnya kelangsungan usaha; dan (3) kekuasaan beli pekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas UMK yang terjadi antara Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, antara lain: (1) Kekuatan Persatuan Pekerja; (2) Perbedaan Geografis; dan (3) Perumusan dan Pelaksanaan Peraturan.

---

Minimum Wage Disparity is the wage gap due to inequality distribution of Minimum Wages between regions. As happened in East Java, there is indeed a District / City Minimum Wage (UMK) gap between regions with the highest UMK and regions with the lowest UMK. One of them occurred in adjacent areas such as Mojokerto City and Mojokerto Regency where the Minimum Wage of District / City disparity (UMK) was doubled. This study examines the impact of differences in Regency / City Minimum Wages (UMK) for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Mojokerto City and Mojokerto Regency. This study aims to determine the impact of Regency / City Minimum Wage inequality on MSMEs in PT Kota Mojokerto and Mojokerto Regency. This research uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies, which then use NVIVO software for qualitative data processing. Results The results showed that the disparity impact on the Regency / City Minimum Wage (UMK) was not felt by the majority of workers and entrepreneurs of Micro, Small and Medium Enterprises, both in Mojokerto City and in Mojokerto Regency. However, there are indications that a small proportion of MSMEs in Mojokerto and Mojokerto Regency feel the impact of MSME disparities, including: (1) difficulty finding workers; (2) business continuity is hampered; and (3) workers' purchasing power. Factors affecting MSE disparities that occur between Mojokerto City and Mojokerto Regency, include: (1) Strength of Workers' Unions; (2) Geographical Differences; and (3) Formulation and Implementation of Regulations."