Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mewujudkan sukses pembangunan dalam hal ini pembangunan kepariwisataan, bukanlah suatu hal yang mudah. Harapan besar yang diletakkan di atas pundak sektor pariwisata untuk menjadi andalan utama penghasil devisa non-migas, tentunya haaus dijawab dengan kerja keras dan keterpaduan seluruh lini yang terkait dengan sektor ini. Dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada, maka menjadi suatu tantangan bagi seluruh pelaku dunia pariwisata, untuk mendukung berbagai kebijaksanaan yang mengarah pada pencapaian keberhasilan tersebut.Penulisan tesis ini mencoba untuk menelaah kondisi kebijaksanaan pembangunan kepariwisataan di DKI Jakarta. Penelitian difokuskan kepada implementasi kebijaksanaan Sapta Pesona, yang dinilai berdasarkan persepsi para wisatawan yang berkunjung ke Jakarta. Data primer diperoleh dari kuisoner yang dibagikan kepada responden. Di sisi lain, dikemukakan pula kinerja kepariwisataan DKI Jakarta melalui penelitian data sekunder.Sapta Pesona merupakan kebijaksanaan yang bertujuan mewujudkan daya tarik suatu Daerah Tujuan Wisata. Komponen-komponen yang membentuk daya tarik tersebut, adalah: Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kesejukan, Keramah-tamahan, dan Kenangan. Memperhatikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan, terdapat kekhawatiran Sapta Pesona hanya terkesan sebagai slogan, dan bukan sebagai suatu kebijaksanaan publik yang harus didukung oleh semua pihak.Terdapat tiga komponen yang menjadi kelemahan utama, yaitu kesejukan, kebersihan, dan ketertiban. Disamping itu, komponen yang dikategorikan sebagai tiga unggulan utama, adalah keramahtamahan, keindahan, dan keamanan. Berdasarkan kondisi tersebut, Jakarta harus bekerja ekstra keras, apabila ingin berdiri sejajar dengan daerah tujuan wisata "kelas dunia" lainnya.Bertitik tolak dari temuan tersebut, direkomendasikan prioritas kebijaksanaan pembangunan kepariwisataan menggunakan pendekatan daya tarik kota, melengkapi pendekatan ekonomi sebagaimana yang selama ini dilakukan. Implementasi model kebijaksanaan tersebut, diharapkan dapat menjadi perspektif baru dan memberikan dukungan yang kondusif bagi pencapaian keberhasilan pembangunan kepariwisataan di DKI Jakarta."

"Pada karya tulis ini, dilakukan optimasi pada sistem jaringan rute angkutan umum dalam kota di Kota Tangerang pada tahun 2005 melalui dua skenario yaitu : Do-Nothing dan Do-Something, dimana data dasar yang dipakai sebagai acuan dalam peramalan bangkitan perjalanan tahun 2005 adalah data dasar hasil survei transportasi tahun 2000 dan metoda peramalan yang dipakai adalah Gravity Model.Penyusunan model jaringan sistem transportasi Kota Tangerang tahun 2000 dilakukan dengan menggunakan program TRANPLAN 7.2. dan hasilnya berupa untuk kerja jaringan jalan Kota Tangerang tahun 2000 yang kemudian divalidasi dengan hasil lapangan (survei traffic counting) untuk menunjukkan apakah model tersebut dapat dipakai atau tidak. Model ini selanjutnya dipakai untuk menentukan besarnya tingkat kebutuhan angkutan umum pada tahun 2005.Pada tahap optimasi dengan skenario do-nothing, sistem jaringan rute tahun 2005 sama sekali tidak berubah dari keadaan pada tahun dasar (tahun 2000), namun yang berbeda adalah besarnya jumlah-calon penumpang, jumlah armada angkutan umum dan headway antar kendaraan angkutan umum sebagai akibat dari hasil peramalan bangkitan dan tarikan perjalanan. Sedangkan pada skenario do-something, suatu perencanaan berupa restrukturisasi sistem jaringan rute angkutan umum dijalankan dengan membuat lintasan rute (trayek) baru, jumlah trayek baru, pengaturan daerah perayanan, perubahan jenis moda dan penambahan atau penghapusan terminal.Hasil dari kedua skenario tersebut kemudian dibandingkan dengan mengacu pada suatu Transit Performance Measures, dimana sistem jaringan rute angkutan umum dilihat dari sudut pandang operator (pelayanan yang ditawarkan dan segi ekonomi) dan user (ketersediaan pelayanan dan kenyamanan)."

"Implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan karena dapat meningkatkan mode share pengguna transportasi publik dengan memperluas jaringan pelayanan.Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan metode penelitian kualitatif. Mengacu pada 8 kriteria integrasi dalam integration ladder yang dikemukakan oleh Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008) menunjukan bahwa semua kriteria integrasi transportasi publik telah dilakukan meskipun beberapa kriteria masih belum sempurna penerapannya. Kriteria yang paling menonjol dari implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT ini dapat dilihat dari penerapan sistem pembayaran yang terpadu melalui kartu Jak Lingko dan pengelolaan informasi yang komprehensif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, mengacu pada teori Bhuyan (2010), salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam imlementasi ini adalah masih terdapat kesenjangan pemahaman kebijakan (Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018) antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Selain itu, Operator Angkutan Pengumpan selaku mitra Transjakarta masih perlu diberikan pemahaman mengenai bisnis transportasi dan bagaimana proses kerja administrasi. Untuk itu, salah satu saran yang diberikan peneliti adalah perlu dilakukan penguatan sistem pada birokrasi pelaksana untuk mengurangi gap pemahaman sehingga birokrasi pelaksana dapat tetap stabil dan tidak bergantung pada satu kepengurusan

---

The integration of feeder transport into the BRT system is intended to solve congestion because it can increase public transport users by expanding the service network.This thesis aims to analyze the implementation of the integration of feeder transportation into the BRT system based on Governor Regulation No.96/2018 and to determine the factors that influence the implementation of that policy. This study uses a post-positivist approach and qualitative research methods. Referring to the 8 integration criteria in the "integration ladder" proposed by Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008), it shows that all the criteria for integration of public transportation have been implemented even though some of the criteria are still not perfectly applied. The most prominent criteria for implementing the integration of feeder transport into the BRT system can be seen from the implementation of an integrated payment system through the Jak Lingko card and comprehensive information management. There are several factors that influence the implementation of the policy (Governor Regulation No.96/2018), referring to the theory of Bhuyan (2010), one of the factors that have a big influence in this implementation is that there is still a gap in understanding of policy between policymakers and policy implementers. In addition, Feeder Transport Operators as Transjakarta partners still need to be given an understanding of the transportation business and how the administrative work process work. For these reason, one of the suggestions given by researcher is that it is necessary to strengthen the system in the policy implementersto reduce the gap of understanding so that the policy implementerscan remain stable and do not depend on one management."