Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan jasa angkutan laut, Pemerintah harus komitmen dalam menetapkan tarif. Untuk menjaga kelangsungan perawatan, tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah idealnya harus mampu menutup biaya pokok, sedangkan untuk memenuhi permintaan penggunaan jasa tarif harus terjangkau oleh mereka, apabila kemampuan pembiayaan (budget), maka bagi pelayanan jasa angkutan penumpang kelas ekonomi, selisih antara daya beli pengguna jasa dengan biaya pokok seyogyanya dapat ditanggung atau menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dapat diwujudkan dalam bentuk subsidi. Perhitungan elemen biaya pengoperasian kapal penumpang dapat dilakukan sesuai dengan sifat masing-masing biaya. Pendekatan yang dilakukan Departemen Perhubungan yang pertama adalah dengan cara menghitung biaya setiap voyage atau round trip, pendekatan kedua adalah dihitung secara langsung dan beruntun setiap tahun karena sifat biaya tersebut sangat sulit dipisah-pisah ke dalam setiap perjalanan. Untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja pelabuhan yaitu meningkatkan produktivitas bongkar muat dan efektivitas penggunaan dermaga berupa pengurangan waktu tambat. Dari beberapa variasi pengurangan waktu tambat yaitu 60 menit, 50 menit, 40 menit dan 30 menit maka laba terbesar adalah bila pendekatan waktu tambat 60 menit dengan laba sebesar Rp. 299.383.119.052; Dari berbagai variasi waktu tambat perpendekan waktu tambat maka pengaruh terhadap perhitungan biaya pokok kapal adalah berpengaruh kepada biaya BBM, biaya pelumas, biaya ke pelabuhan dan biaya penumpang."

"Bank adalah merupakan salah satu penunjang pembangunan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang membutuhkan dana dan masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan dalam bentuk kredit. Untuk menjamin pelunasan kredit diperlukan agunan, walaupun agunan bukan merupakan hal yang mutlak dalam pembelian kredit. Permasalahannya adalah bagaimana ketentuan Undang-undang Perbankan mengenai kewenangan bank untuk membeli agunan, dan bagaimana aspek pembelian agunan berupa tanah oleh bank bila ditinjau dari ketentuan pendaftaran tanah dan ketentuan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan deskriptif eksplanatoris, dengan cara memberikan gambaran secara jelas dan akurat mengenai bagaimana bank memperkecil resiko terjadinya kredit macet. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normative yaitu penelitian kepustakaan. Kewenangan bank membeli agunan guna terhindar dari kredit macet (debius) diperluas dengan diundangkannya Undang-undang nomor 10 Tahun 1998. akibat pembelian agunan berupa tanah timbul masalah lain menyangkut ketentuan hukum pendaftaran tanah dan ketentuan perpajakan. Kronologis pembelian agunan oleh bank sampai dengan pembelian kembali agunan tersebut terdapat dua kali peristiwa jual beli, konsekuensi hukum yang harus dipenuhi yaitu pembayaran PPh sebanyak dua kali dan BPHTB sebanyak dua kali, sehingga upaya bank untuk menghindari kredit macet belum terpenuhi. Untuk itu diperlukan penyamaan persepsi sehubungan dengan hal tersebut."

"Bisnis pelayaran merupakan salah satu bisnis yang memerlukan dana besar. Dengan perjanjian line facility akad murabahah Bank Syariah X memberikan pembiayaan pembelian kapal kepada PT Y. Tesis ini membahas mengenai bagaimana ketentuan akad Murabahah dalam pemberian Line Facility Pembelian Kapal Tunda dan Tongkang pada Bank Syariah X berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility juncto Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Selain itu juga membahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam perjanjian tersebut berdasarkan UUJN/UUJNP. Dengan penelitian yuridis normatif, penulis meneliti dokumen-dokumen terkait peristiwa hukum tersebut. Penulis menemukan fakta bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dengan memberikan kuasa khusus kepada nasabah atas nama Bank. Walau demikian akad yang dibuat notaris adalah sah karena telah sesuai dengan ketiga peraturan tersebut di atas, meskipun belum sejalan dengan prinsip syariah yang termuat dalam kitab-kitab fiqih.

---

The shipping business is one of those businesses that require huge funds. With murabaha line facility agreement Syariah Bank X provides financing of the ship to PT Y. This thesis describes how the provisions in the granting Murabaha Line Facility Agreement of tugboat and cargo vessel financing based on Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 on Line Facility in conjunction with Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 on Murabaha, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah and Bank Indonesia Regulation Number:10/16/PBI/2008 regarding the implementation of Sharia in the Activity Fund Raising and Distribution Sharia Bank Services and Funds. It also discusses the roles and responsibilities of Notary in the agreement based on UUJN /UUJNP.

With normative juridical research, the authors examine the documents relating to such legal events. The authors found the fact that the Bank purchased the necessary goods by giving customers special authorization on behalf of the Bank. However, the contract made by a notary is legal because it is in accordance with the above three rules, although not in line with the principles of sharia contained in the books of fiqh."

"Kualitas cetak dari produk uang kertas sangat penting artinya, karena di samping harus memiliki kualitas visual/penampakan yang baik juga harus memiliki kandungan nilai keamanan tinggi yang bertujuan untuk mengantisipasi adanya pemalsuan.Permasalahan utama yang timbul dan proses pemeriksaan kualitas akhir produk cetak uang kertas adalah kontinuitas kualitas maupun kuantitas hasil pemeriksaan. Untuk itu perlu dilakukan suatu studi kelayakan dalam rangka proses pemeriksaan akhir uang kertas menggunakan otomatisasi.Melalui penelitian dan analisa yang ditinjau dari beberapa aspek tentang studi kelayakan tersebut, maka dapat disimpulkan :1. Asumsi proyeksi order cetak uang kertas khususnya untuk order pecahan besar naik rata-rata 3 % pertahun.2. Kontinuitas kualitas maupun kuantitas dari otomatisasi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan.3. Otomatisasi menyebabkan penekanan biaya tenaga kerja hingga 85 %.4. Otomatisasi dapat mempersingkat waktu dan alur kerja pada produksi cetak nomor, khususnya penomoran bilyet pengganti.5. Dari evaluasi aspek Finansial rencana investasi otomatisasi tidak layak, karena nilai Internal Rate of Return (IRR) hanya sebesar 5,066 % jauh dibawah Social Opportunity Cost of Capital (SOCC) atau tingkat suku bunga yang ada di masyarakat yaitu 16%. Hal tersebut akibat tingginya nilai investasi yang mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap valuta asing khususnya 1 Franc Swiss (1 CHF) saat dilakukan perhitungan yaitu sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).Disarankan apabila otomatisasi proses pemeriksaan akhir uang kertas akan direalisasikan, maka kepada pihak manajemen perusahaan harus memperhatikan/menekan biaya investasi agar dapat diperoleh keuntungan.

---

The printed quality of banknote is very essential, because it must have good appearance and high security value for the purpose to anticipate counterfeit money.

The main problem of quality control of printed banknote is continuity control of quality and quantity. Therefore, it is necessary to make feasibility study about final quality control process of printed banknote using automation.

The result of feasibility study can be obtained through research and analyze some aspect i.e.:

1. The printed banknote forecast order increased 3 % per year on an average.

2. The continuity of quality and quantity from automation are better than the current process.

3. Automation makes the cost of labor decrease 85 %.

4. Automation makes to shorten time and workflow at the production of printed number.

5. Evaluation result of financial aspect about the automation investment is not feasible, because its Internal Rate of Return (IRR) 5,066 % is under value of the Social Opportunity Cost of Capital (SOCC) 16 %. At the evaluation, Swiss Franc foreign currency (1 CHF) is Rp. 6,500 (six thousand five hundred rupiahs). If the automation will be realized, it is recommended for company's management to concern its investment cost in order to get profit."

"Studi kelayakan adalah suatu studi yang meneliti apakah sebuah proyek atau peluang usaha layak dijalankan. Pada skripsi ini studi kelayakan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan pada pembelian mesin Mono-Layer Blown Film. Studi Kelayakan telah dilakukan berdasarkan aspek pasar, aspek teknis dan aspek keuangan. Hasil dari peramalan permintaan produk dan data keuangan yang ada diolah kemudian untuk dapat menghitung pendapatan dan parameter kelayakan keuangan NPV, IRR, dan PI. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan tinjauan aspek permintaan pasar dan aspek teknis, maka investasi ini dikatakan layak. Dan pada pilihan altematif make or buy decision, perusahaan dapat menghemat (saving) melakukan investasi ini. Namun apabila perusahaan hendak menjual produk jadi, maka terdapat beberapa opsi skenario tingkat produksi berdasarkan jumlah permintaan. Selain ketiga aspek diatas, salah satu cara ini paling berguna untuk dalam situasi pengambilan keputusan yang tak pasti yaitu dengan melakukan analisis sensitivitas. Dasar analisis yang dipakai pada analisis ini yaitu dilihat dari ikhtisar rugi-laba dan aliran kas selama periode studi yaitu sepuluh tahun (sesuai dengan umur ekonomis mesin). Metode pendukung yang juga digunakan adalah simulasi bilangan random, untuk menghitung nilai NPV dan IRR secara lebih tepat."

"Dalam Tesis ini yang mengambil judul "PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH OLEH DEVELOPER (Studi Kasus PT. Piradania di Bekasi)" sebagai salah satu bentuk hukum dalam hukum pertanahan di Indonesia. Dimana dalam pelaksanaannya mempunyai peraturan tersendiri yaitu mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005. Beberapa masalah pokok yang harus diteliti dan memperoleh perhatian dalam kajian tesis antara lain mengenai: Bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka menyediakan tanah bagi perumahan masyarakat yang akan dibangun oleh Perseroan Terbatas PT. PIRADANIA di Bekasi? Bagaimana mengatasi masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan dalam rangka menyediakan tanah bagi perumahan masyarakat yang akan di bangun tersebut? Terutama pengadaan tanah oleh pihak swasta yang dalam hal ini pihak developer agar menjalankan ketentuan-ketentuan secara efektif sehingga kepentingan perseroan dan kepentingan masyarakat tidak bertentangan.Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif empiris, dengan jenis data primer dan sekunder. Untuk itu dilakukan pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang diharapkan dapat menjabarkan apakah pihak-pihak yang terkait berada dalam posisi yang diperintahkan oleh undangundang. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk dapat mengembangkan lagi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah menunjang, agar lebih dapat diperluas lagi peraturan-peraturan yang tidak memberatkan masyarakat pada umumnya, sehingga di dalam pelaksanaannya di lapangan tidak lagi ditemukan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat umum atau developer dan pemerintah. Dalam Peraturan perundangan-undangan tentang tanah di dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang perlu dikaji lagi oleh pemerintah dalam membuat peraturan, dan perlu pengawasan lapangan yang ketat- oleh pemerintah agar pelaksanaan peraturan jadi efektif seperti yang diharapkan karena pembenahan dalam peraturan pertanahan untuk pemilikan tanah bagi masyarakat umum yang dicanangkan oleh pemerintah adalah sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia."