Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang dampak reformasi perpajakan terhadap efisiensi sistem pemungutan pajak Indonesia. Dengan teknik pengolahan data panel, maka akan diperoleh perubahan-perubahan rasio pajak (tax ratio) untuk tiap jenis pajak (PPh Non Migas, PPN, PBB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, Pajak Lainnya). Dari hasil pembentukan model ekonometrika diperoleh bahwa reformasi perpajakan tahun 2000 mempunyai dampak paling signifikan dalam peningkatan efisiensi sistem pemungutan pajak Indonesia jika dibandingkan dengan reformasi-reformasi perpajakan tahun 1983 dan 1994. Meskipun reformasi perpajakan berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi sistem pemungutan pajak, namun jika dilihat dari pertumbuhan rasio pajak dan penerimaan pajak itu sendiri cenderung mengalami perlambatan. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa perlu dilakukan langkahlangkah perbaikan di masa mendatang terkait dengan pelaksanaan reformasi perpajakan tersebut. Untuk mengusulkan strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses reformasi perpajakan di masa mendatang dilakukan analisis kualitatif deskriptif dengan alat analisis SWOT.

---

This thesis discussed about the impact of the tax reforms on the efficiency of the Indonesia tax system. By using data panel method, the change of tax ratio for each kind of tax (PPh Non Migas, PPN, PBB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor and Pajak Lainnya) was able to calculated. From the econometric model, the conclusion was the tax reform 2000 was the most significant to improve the efficiency of the Indonesia tax system. Although the tax reforms can improve the efficiency of the Indonesia tax system but the indication of the slight growth of the tax ratio and tax revenue could be used as a signal for tax authority to make improvement for the next tax reforms. For this purpose, this thesis also discussed how to rebuild the next tax reform by using SWOT analysis to formulate the strategies needed as an improvement."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai evaluasi atas mekanisme pemungutan Pajak Reklame Berjalan di Provinsi DKI Jakarta, yang selama ini timbul kendala dalam penerapannya, sehingga diperlukan adanya suatu evaluasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kombinasi antara kekuatan kemampuan administrasi dan peluang meningkatkan penerimaan pajak dan kontribusi penerimaan pajak reklame berjalan akan memberi manfaat kepada Pihak Pemerintah serta wajib pajak, sehingga diperlukan koordinasi antara Pihak Pemerintah untuk mengatasi kelemahan dari belum adanya kejelasan peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan dan ancaman adanya penurunan penerimaan pajak reklame, baik bagi wajib pajak maupun pihak pemerintah daerah, dimana alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan yaitu dengan membuat petunjuk pelaksanaan atas penerapan objek Pajak Reklame Berjalan serta melakukan kerjasama atau MoU antar daerah untuk bagi hasil.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the evaluation of mobile advertising tax collection mechanism in DKI Jakarta Province, which has been obstacles in its implementation, so that an evaluation is needed. This research is a qualitative research with descriptive design. The result of this study is the combination of the strength of administrative ability and the opportunity to increase tax revenue and the contribution of advertisement tax acceptance will give benefit to the Government Party and the taxpayer, so it is necessary to coordinate between the Government to overcome the weakness of the lack of clarity of regulation concerning the implementation and threat the decrease of advertisement tax acceptance, both for the taxpayer and the local government, where the alternative that can be done by the local government to optimize the acceptance is to make implementation instructions on the implementation of the object Advertising Taxes Walking and conduct cooperation or MoU between regions for profit sharing."

"Perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada meningkatnya nilai transaksi perdagangan elekronik E-commerce di Indonesia. Transaksi e-commerce memiliki potensi pajak yang besar, walupun transaksi e-commerce tersebut telah dikenakan PPN, namun sistem pengawasan perpajakan oleh DJP belum optimal karena belum adanya regulasi yang khusus mengatur e-commerce serta pengawasannya. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan penelitian, sistem pengawasan PPN atas e-commerce di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan penjualan biasa karena belum adanya regulasi terkait e-commerce, keterbatasan SDM dan teknologi informasi. Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan atas e-commerce DJP telah melakukan pemetaan dan beberapa rencana. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat segera menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan e-commerce dalam membuat regulasi atas e-commerce berikut sistem pengawasannya.

---

The development of information technology has an impact on the increasing value of electronic commerce transactions E commerce in Indonesia. Data shows that every year e commerce users in Indonesia have increased. E commerce has huge tax potential. Although the e commerce transaction has been subject to VAT, but the regulation and tax control system by the DGT has not been optimal because it is hampered by the utilization of inadequate information technology.

This thesis is based on research using qualitative method approach. Data collection for the purpose of analysis obtained through document research, literature study and interview with related parties.

Based on the research, Indonesia's control system which is still manual because of lack of regulation, limited human resources and information technology, therefore DJP is required to be able to design an effective VAT control system on e commerce."

"ABSTRAKPeraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia selama ini sebagian besar merupakan warisan kolonial yang mana pada masa sekarang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan yang ada dasar falsafah - ideologi bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta kurang mampu memberikan dana pembangunan yang besar. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka pada akhir tahun 1983 telah diadakan perombakan yang sangat mendasar, di mana terhadap semua perundang-undangan perpajakan produk kolonial diganti dengan perundang-undangan perpajakan produk nasional. Salah satu yang penting di dalam perubahan terhadap perundang-undangan perpajakan tersebut adalah perubahan terhadap tata cara penetapan pajak dari sistem Official Assessment (penetapan besarnya pajak oleh aparatur perpajakan) menjadi sistem Self Assessment (penetapan besarnya pajak oleh Wajib Pajak sendiri). Pemungutan pajak dengan sistem Self Assessment Memang baik, akan tetapi penerapan sistem ini menjadi tidak berhasil manakala tidak ada faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilannya. Secara garis besar, keberhasilan pemungutan perpajakan sangat tergantung pada tiga faktor utama yakni : 1. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya 2. Aparatur perpajakan 3. Masyarakat (khususnya wajib Pajak) Di samping ke tiga faktor tersebut masih ada faktor ekstern yang ikut mempengaruhinya, yakni faktor perekonomian. Akan tetapi dalam pembahasan skripsi ini faktor perekonomian tidak dibahas. Dalam rangka mensukseskan sistem Self Assessment tersebut, khususnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak (Pajak Penghasilan 1984) terhadap kewajiban-kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang berlaku, maka Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kanwil III Jaya I beserta Kantor-kantor Inspeksi Pajak dilingkungannya telah melakukan usaha usaha yang ditujukan pada tiga unsur di atas. Usaha-usaha yang dilakukan itu telah membuahkan hasil berupa. tingkat kepatuhan sebesar 56,86% (lihat Bab I tentang permasalahan pokok Prosentase tersebut memang sudah cukup baik untuk kondisi sekarang ini. Tapi prosentase ini harus lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang atau paling tidak dijaga agar prosentase itu tidak menurun. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan-peningkatan dan perbaikan-perbaikan terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan itu. Dan untuk melakukan perbaikan-perbaikan-tersebut telebih dahulu harus dilihat apakah masih-ada faktor-faktor yang bersifat menghambat dalam pelaksanaannya dan q.pakah usaha-u saha yang telah dijalankan sudah sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Bertolak dari hal-hal tersebut barulah dapat diketahui usaha-usaha yang bagaimanakah yang sebaiknya dilakukan di tahun-tahun yang akan datang."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas tentang pengaturan pemungutan pajak penghasilan di Indonesia, studi ats peraturan di bawah undang-undang tahun 1984-2006. Ada prinsip yang berlaku universal yakni, tidak ada pajak tanpa perwakilan, atau pajak tanpa perwakilan adalah perampokan. Di In donesia, dasar pemungutan pajak tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 (naskah asli), yang kemudian dalam perubahan ketiga UUD 1945 diatur dalam asal 23A. Pada dasarnya pemungutan pajak harus di atur dngan undang-undang. Praktiknya, banyak peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang mengatur pemungutan pajak penghasilan. Dengan pendekatan teori Economic analysis of law, penulis mencoba mencari jawaban mengapa banyak pengaturan pemungutan pajak penghasilan diatur melalui peraturan di bawahundangundang. Teori ini mengedepankan konsep efesiensi. Efisiensi dalam pengaturan pemajakan, terhadi bila peraturan dibuat dengan memperhatikan bahwa atas kegiatan ekonomiyang mempunyai elastisitas tinggi dikenakan trif pajak rendah, begitu pula sebaliknya, atas kegiatan ekoomi yang mempunyai eleastisitas rendah dikenakan dengan tarif tinggi."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem closed list dan penambahan jenis pajak baru yang diatur dalam Undang-Undang (UU) 28/2009 terhadap upaya pemungutan pajak daerah di Indonesia. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi upaya pemungutan pajak tersebut juga dianalisis dalam penelitian ini. Upaya pemungutan pajak daerah dicerminkan dengan rasio antara realisasi pendapatan pajak daerah dengan kapasitas pajak daerah. Dengan menggunakan data dari 31 provinsi dan 372 kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2005-2019, upaya pemungutan pajak daerah dianalisis dengan menerapkan metode regresi random-effect pada tingkat provinsi dan fixed effect pada tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem closed list dalam UU 28/2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya pemungutan pajak provinsi, namun berpengaruh negatif pada upaya pemungutan pajak kabupaten/kota. Sementara itu, penambahan jenis pajak baru yang diatur dalam UU 28/2009 berpengaruh positif terhadap upaya pemungutan pajak daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Selain itu, beberapa faktor lain juga memengaruhi upaya pemungutan pajak daerah seperti DAU yang berpengaruh positif di kabupaten/kota, DAK yang berpengaruh negatif di provinsi, kepadatan penduduk yang berpengaruh positif di provinsi, serta opini BPK WTP/WDP yang memberikan pengaruh positif hanya di kabupaten/kota. Disamping itu, di tingkat kabupaten/kota pengaruh positif juga ditunjukkan oleh wilayah perkotaan.

---

This study investigates the effect of the closed list system and the new tax assignment stipulated in Law 28/2009 on local tax efforts in Indonesia. It also examines the other influential factors affecting local tax efforts. The local tax effort is a ratio of the actual (collected) local tax revenue to its potential tax capacity. A random-effect regression model is applied to the province's tax effort analysis, while a fixed-effect regression model is applied to the municipalities' tax effort analysis. The dataset consists of local budget and socio-economic indicators of 31 provinces and 372 municipalities in Indonesia during 2005-2019. The results show that the closed list system has a negative impact on municipalities' tax efforts, while the new tax assignment in Law 28/2009 positively affects both provinces and municipalities. This study also finds other influential factors on local tax efforts. Block grant positively affects the municipality's tax effort, while categorical grant negatively affects the province's tax effort. Additionally, population density positively affects the province's tax efforts, but the results of audited subnational financial reports only affect the municipality's tax efforts. Municipality's tax effort is also affected by urban area factors."