Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maritime security is one of important aspects in the state defence system. Because of the wide range of responsibility by the elements of government, therefore abundant of resources is deployed to handle the task in order to contribute a maximum support to the effort in strengthening the state defence. This paper analysed the position of maritime security in the state defence system, so it can produce a significant contribution and also can work cooperatively with other government elements involved in the maritime environment. After a comprehensive analysis in the framework of defence system, it is found that maritime security has a unique position because it is a part of military component as well as non-military component of the state defence system. It also plays a strategic role in improving the people's prosperity as well as in guarding the state sovereignty."

"This article will discuss legal and social discrimination against Chinese ethnic group in Indonesia and will show that the ethnic Chinese has been categorized as The Other since Chinese people are believed to have come from foreign country (China) and maintain their identity as different from other Indonesian ethnic groups. The discussion is focused on the essence of Indonesia as a multicultural society based on ethnicities as social force to develop social interactions within social, economy and political structures at the personal, social and state levels."

"Skripsi ini membahas bagaimana posisi siswa dalam kerangka pemikiran Freire dan dalam sistem pendidikan nasional. Serta bagaimana keterkaitan posisi siswa dalam konsep filsafat pendidikan Paulo Freire dengan posisi siswa sebagai subjek dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis terhadap masalah posisi siswa sebagai subjek. Filsafat pendidikan Freire yang berdasar pada pendidikan kritis sebagai suatu bentuk kritisisme sosial mencoba untuk menciptakan suatu hubungan dialogis antara pendidikan dengan konteks sosial. Berdasarkan hal tersebut, keberpihakan Freire pada siswa sebagai subjek dalam pendidikan formal dimulai dengan menempatkan dialog sebagai aspek utama dalam proses pendidikan. Dialog ini menuntut suatu hubungan yang setara antara guru dan murid, yang dilandasi dengan cinta, kerendahan hati, harapan, kepercayaan, dan sikap kritis. Dialog sebagai bagian fundamental dari struktur pengetahuan harus selalu terbuka bagi subjek-subjek lain dalam proses pengetahuan. Selain itu, pendidikan hadap masalah yang memungkinkan adanya konsientisasi (penyadaran), menempatkan posisi guru setara dengan murid, di mana guru berupaya untuk melibatkan diri dan merangsang daya pemikiran kritis murid secara langsung. Selanjutnya dalam sistem pendidikan nasional, posisi siswa sebagai subjek belum terpenuhi. Beberapa peraturan mengenai pendidikan hanya secara eksplisit menjelaskan posisi siswa sebagai subjek. Hal tersebut diperparah dengan peran guru yang masih dominan dan sentral dalam proses pendidikan. kurikulum yang diberlakukan semenjak pasca kemerdekaan hingga masa orde baru, masih menempatkan siswa sebagai objek dan guru sebagai subjek sentral dalam proses transfer ilmu, baru setelah diberlakukannya UU No 20 tahun 2003 dengan pembentukan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) siswa mulai diarahkan ke sumber dan subjek belajar. Namun tetap saja, Banyaknya beban belajar dan dominasi guru di dalam kelas semakin menunjukkan bentuk opresi yang dialami siswa di sekolah. Oleh karena itu, perlu diadakan penataan ulang konsep pendidikan nasional yang berorientasi pada kepentingan siswa sebagai subjek, dan perlu adanya peraturan khusus yang mengatur hubungan siswa dan guru yang setara dan posisi siswa sebagai subjek dalam pendidikan, sehingga kelak tidak ada lagi dominasi dan opresi dalam proses pendidikan Indonesia.

---

This bachelor thesis criticized how the position of students defined in Freire's defined in national system of education, also how s frame point and how it'the relation between them. this study is a descriptive analysis of the problem how students posited as subject. Freire' s philosophy of education point of view stands as a critical education system as a kind of social critic that tries to develop a dialogical relation between education and social context. based on that view, freire took side on students'side as subject began by put dialogue as main aspect in educational process.this kind of dialogue demanded a balanced relation between teachers and students that derived from love, generosity, hope, trust, and critical action. dialogue as a fundamental part of the structure has to stay open tp any other subjects on the process. more, education faces problem where any conscientiation enabled, where teachers and students are in even position, also where teachers involving themselves dan stimulating the critical thinking of the students in direct actions. but as can be seen in the national system of education, the students'position as subjects is not yet fulfilled. some of the regulation of the education only explained explicitly about the students'position. worse, the teachers'role still works centrally and dominantly. the basic curricullum since independent era through reformation still placed students as objects where the teachers are the subject. only after the Act no 20 year 2003, with the formation of KBK (curicullum based on competention) and KTSP, the students are directed to a certain source and learning subject. but still, the pressure in learning and teachers'domination still shows the opression for the students in school. by all that reason, the urgency of reordering national education that firmly orienting students'interest as subject and the specific and distinctive regulation that arrange the even relation between students and teachers both as subjects in education so in the future there would be no longer oppresing domination inside it."

"PARTAI politik memiliki peranan yang penting terkait dengan fungsinya dalam kehidupan politik bangsa. Partai politik memiliki kesempatan untuk mengikuti pemilu dan memiliki perwakilan di parlemen dan pemerintahan. Dengan demikian, partai politik turut serta dalam proses pengambilan keputusan strategis bangsa. Namun demikian, partai politik tidak diatur dalam konstitusi secara sistematis terkait fungsi dan kewenangannya. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hasil amandemen dari konstitusi sebelumnya yang dilakukan di Era Reformasi, menempatkan partai politik dalam pasal-pasal yang tersebar dalam konteks yang berbeda-beda. Tulisan ini merupakan gagasan awal yang bermuara pada usulan perlunya Bab Khusus tentang Partai Politik dalam konstitusi – manakala dimungkinkan adanya amandemen kembali UUD NRI Tahun 1945"

"Throughout the world and over the centuries, societies have welcomed frightened, weary foreigners, the victims of prosecution and violence in their place of habitual residence. Basically every State has the responsibility of protecting refugees and asylum seekers within its territory. Protection of refugees and asylum seekers is a classical issue in International law. Nowadays more than 140 States have adopted International Instruments of Refugee Law. Eventhough the right to seek asylum has been enshrined in the Indonesian Constitution and the Human Rights Act: up to now Indonesia has not ratified or acceded to any international instrument on Refugees and has no national operational legislation dealing with the protection of refugee and asylum seeker. The objective of this paper was to discuss the urgency and the stumbling blocks of incorporating international instruments on Refugees into the Indonesian law. It should be born in mind that a national legislation concerning the protection of refugees and asylum seekers indicate commitment of a State to the protection and promotion of Human Rights in general An incorporation of refugee laws into the Indonesian legal system would fill the gap concerning the unavailability of operational legal instrument dealing with refugees and asylum seekers in Indonesia."

"Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu."

"Judicature as a point spear of law enforcement and justice must be independent. The indendency has to be guaranteed by Constitution. However the rules which stipulate on the constitution has to be formulated clearly in order to achieve certanty. Besides that, independency has to be supported by institutions. The raise of Judicial Comission wil triggers the independency of judicature institutions. Furthermore, when in society it raised judicatire institutions outside the conventional judicature, it needs a restruction of the institutions in oreder to structure of the institution which has the highes institution on the Supreme Court."