Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persaingan dalam dunia usaha merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak) bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Hukum persaingan dalam rangka mendukung sistem ekonomi pasar diciptakan agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup. Kebutuhan akan hukum persaingan merupakan kebutuhan essensial mengenai "code of conduct" yang dapat mengarahkan pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dan jujur.Pelaku usaha, di samping perorangan ataupun perusahaan, juga terdapat asosiasi pelaku usaha. Asosiasi pelaku usaha memainkan peranan penting dalam industri. Di Indonesia terdapat berbagai macam asosiasi pelaku usaha, salah satunya adalah Organda. Organda merupakan Asosiasi Pengusaha Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di Jakarta. Asosiasi menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk berkomunikasi dalam industri yang sama dan berpengaruh dalam penentuan kebijakan anggota dan industri mereka.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusan No.05/KPPU-112003 telah menetapkan bahwa Pengusaha Angkutan Umum Bus Kota Patas AC melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini Pengusaha Angkutan Bus Kota Patas AC di Jakarta telah melakukan perjanjian penetapan tarif sebesar Rp.3.300,-(tiga ribu tiga ratus rupiah).Perjanjian Penetapan Harga merupakan perjanjian yang dilarang. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penetapan harga merupakan per se illegal. Pendekatan tersebut digunakan untuk membuktikan unsur-unsur penetapan harga dalam Pasal 5 ayat (1). Unsur-unsur tersebut adalah (a)Pelaku Usaha; (b)Perjanjian Penetapan Harga; (c)Pelaku usaha pesaing; dan (d)Pasar bersangkutan yang sama. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka penetapan harga tersebut dilarang, tanpa melihat efek negatif dari perjanjian tersebut terhadap persaingan. Jadi walaupun efek negatif terhadap persaingan kecil, perjanjian penetapan harga tetap dilarang."

"Penggunaan kendaraan umum saat ini mengalami penurunan, salah satunya karena interiornya yang kurang nyaman. Komponen kabin penumpang terasa kurang ergonomis/ tidak sesuai dengan anthropometri penumpang, yang juga dapat mengakibatkan gangguan skeletal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang komponen kabin penumpang bus, yaitu kursi, tangga, dan layout kabin sehingga lebih ergonomis (nyaman, aman, dan sehat) bagi penumpang. Penelitian dilakukan dengan mensimulasikan kondisi awal dan usulan pada software Jack 6.1, untuk dianalisis nilai ergonominya. Untuk desain layout kabin, dirancang ulang menurut standar perhitungan ergonomi. Hasil akhir penelitian adalah usulan rancangan kabin penumpang bus berupa desain kursi, tangga, dan layout kabin yang ergonomis.

---

Recently, the use of public transportations has declined. One of the causes is because uncomfortable vehicles? design. Passengers cabin not ergonomically designed/mismatch with passengers? anthropometry, which can cause skeletal disorder. This study aim to re-design public bus cabin, which components are seats, stairs, and the layout, so it can be more ergonomic (comfortable, safe, and healthy) for passengers. Existing and proposed cabin components simulated in Jack 6.1 software to analyze its ergonomic indexes. For cabin layout, re-designing is based on ergonomic standard calculation. Results of this study are comprehensive ergonomic design of passenger bus seats, stairs, and cabin layout."

"Dalam hukum positip Indonesia dewasa ini, terdapat suatu ordonansi yang mengatur masalah tanggung jawab pengangkut udara yaitu Ordonansi Pengangkutan Udara atau Luchtvervoer Ordonantie Staatsblad 1939 No.100. Dan oleh karena hukum udara pada aspek-aspekya tidak dapat melepaskan diri dari pada sifat yang menonjol dari penerbangan yaitu sifat Internasionalnya, maka untuk angkutan udara Internasional Indonesia menjadi peserta pada suatu Konvensi Internasional yang dikenal sebagai Konvensi Warsawa 1929. Akan tetapi, didalam praktek penyelesaian masalah ganti rugi pada kecelakaan-kecelakaan pesawat udara didalam negeri dan kecelakaan pesawat udara diluar negeri yang mengangkut jemaah haji Indonesia ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut banyak yang disalah artikan. Aspek ganti rugi, terutama dalam hal untuk rnenentukan siapa-siapa yang berhak mendapat ganti rugi, ternyata dalam prakteknya diberikan berdasarkan atas hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan selalu digunakannya kata "Ahli Waris" bagi orang yang berhak menerima ganti rugi dan diperluknnya fatwa waris dari Pengadilan Agama untuk menentukan pihak yang menerima ganti rugi didalam kasus Colombo tahun 1973. Ordonansi Pengangkutan Udara yang tidak memaksudkan ganti rugi sebagai masalah kewarisan dan bahwa pihak yang berhak menerima ganti rugi sama sekali lain dengan ahli waris seperti yang dimaksudkan didalam kewarisan biasa yang kita kenal. Akan tetapi mengingat sifatnya yang limitatif dan tidak jelas mengenai siapa-siapa yang berhak untuk mendapat ganti rugi, maka kita bisa mencarinya dari pengertian yang ada pada ketiga sistim pewarisan tersebut. Jadi memang ada aspek kewarisan, tetapi hanyalah sepanjang yang dimaksudkan oleh Pasal 24 (2) Ordonansi tersebut."

"Tanggal 5 Maret 1999 adalah sejarah baru bagi perkembangan hukum di Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah lahir sebuah undang-undang baru yang mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Undang-undang ini mendapat persetujuan dari DPR pada tanggal 18 Februari 1999 setelah melalui perdebatan yang panjang, dan berlaku efektif setahun setelah diundangkan, yaitu tanggal 5 Maret 2000. Pelaku usaha yang menjadi obyek dari undang-undang ini diberikan waktu selama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku untuk menyesuaikan semua aktivitasnya dengan undang-undang ini. Hal ini berarti, terhitung sejak tanggal 5 September 2000, seluruh warga negara Republik Indonesia terikat dan harus mematuhi serta melaksanakan aturan "playing field" persaingan usaha yang sudah menjadi komitmen politik dan sumber hukum bersama ini.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.Tujuan utama diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah demi terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga tercapai ekonomi pasar yang efisien. Ekonomi pasar yang efisien akan memberikan kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang optimal sesuai kemampuannya. Sementara itu, produsen mempunyai kebebasan untuk menentukan jumlah, jenis dan harga barang dan/atau jasa yang diproduksinya, sesuai permintaan pasar. Pelaku usaha bebas bersaing secara jujur dan sehat. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, sehingga dapat menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama baik bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, maupun pelaku usaha kecil."

"Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan udara perkotaan adalah: pertumbuhan penduduk, terbatasnya ruas jalan, pertambahan kendaraan bermotor, pola konsumsi dan gaya hidup warga kota serta kualitas bahan bakar yang digunakan. Faktor-faktor ini mempengaruhi kualitas udara ambien dan memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.Pencemaran udara di Jakarta terutama berasal dari sumber bergerak atau kendaraan bermotor (sekitar 70-80%). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Sehingga kebijakan pengendalian pencemaran udara terutama yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan hal yang penting dilakukan.Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan pengendalian emisi kendaraan bermotor khususnya untuk mobil penumpang pribadi melalui SK Gubemur No 95 tahun 2000 dengan bengkel umum sebagai pelaksana uji emisi. Namun, kebijakan uji emisi mobil penumpang pribadi ini masih belum dapat diterapkan secara wajib. Belum adanya data maupun informasi tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan uji emisi mobil penumpang pribadi di bengkel pelaksana menjadi fokus permasalahan penelitian ini.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, dan gambaran faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas secara kolektif, serta untuk mendapatkan strategi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan uji emisi.Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah; (1) terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi pemilik mobil dan peran serta bengkel pelaksana dalam memenuhi baku mutu emisi kendaraan dengan efektivitas pelaksanaan uji emisi mobil penumpang pribadi, dan (2) strategi pelaksanaan uji emisi mobil penumpang pribadi dapat dilakukan dengan memaksimalkan faktor-faktor kekuatan pelaksana uji emisi dengan memanfaatkan faktor-faktor peluang yang ada.Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah untuk menentukan bengkel pelaksana digunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling), dan jumlah kendaraan yang memenuhi emisi dengan teknik pengambilan sampel berstrata secara proporsional (proportionate stratified random sampling), sedangkan untuk uji korelasi antara partisipasi pemilik mobil dengan peran serta bengkel dalam pemenuhan Baku Mutu Emisi digunakan uji pearson product moment dan untuk mengetahui strategi pelaksanaan uji emisi di gunakan analisis SWOT dengan pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa partisipasi pemilik mobil penumpang pribadi dan peran serta bengkel pelaksana dalam memenuhi baku mutu emisi memiliki korelasi sebesar 0,793 pada taraf signikansi 3%, hal ini menunjukkan keduanya mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dalam mempengaruhi efektivitas pelaksanaan uji emisi. Sedangkan tingkat efektivitas sebesar 14,28%, artinya pelaksanaan uji emisi mobil penumpang pribadi masih belum efektif. Kurangnya efektivitas pelaksanaan uji emisi terutama akibat kurangnya partisipasi pemilik mobil (nilai 14,27%) sedangkan peran serta bengkel pelaksana dalam memenuhi baku mutu emisi sudah cukup efektif (nilai 51,6%).Pelaksanaan uji emisi ini dapat dilanjutkan dengan memperbaiki terlebih dahulu faktor-faktor internal (skor 2,6654) dan memanfaatkan faktor-faktor eksternal (skor 2,6846). Untuk peningkatan efektivitas, ditentukan urutan prioritas strategi yang dapat dilakukan, yaitu: Strategi S-0 (skor 3,253), Strategi S-T (skor 2,701), Strategi W-O (skor 2,654), Strategi W-T (skor 2,098).Dari penelitian ini diambil kesimpulan bahwa: (1) Partisipasi pemilik mobil dan peran serta pemilik bengkel mempengaruhi efektivitas pelaksanaan uji emisi, (2) Efektivitas pelaksanaan uji emisi belum efektif dijalankan akibat rendahnya partisipasi pemilik mobil, (3) Strategi yang dapat dijalankan dalam meningkatkan efektivitas adalah strategi S-O yaitu dengan mengandalkan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkannya untuk menangkap faktor-faktar peluang yang ada. Strategi S-0 untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan uji emisi kendaraan dapat ditingkatkan dengan melakukan antara lain:a. Mendayagunakan pemahaman bahwa kendaraan harus laik jalan demi terpenuhinya jaminan keselamatan dan lingkungan sebelum dioperasikan di jalan.b. Meningkatkan partisipasi pemilik mobil untuk melaksanakan uji emisi kendaraannya terutama pada bengkel-bengkel bersertifikat.c. Perubahan teknologi khususnya industri otomotif dan kebutuhan pasar terhadap kendaraan yang ramah lingkungan harus diantisipasi dengan pelaksanaan uji emisi yang memenuhi baku mutu.

---

The influence factors of degrading urban air quality is: resident growth, the limited streets length, motor vehicle accretion, the pattern consume and the urban life style, and also quality of fuel. These factors influence the quality of ambient air and give negative impact to environment and to human being health.

Air contamination in Jakarta especially comes from moving sources or from motor vehicle (about 70-80%). This matter especially is causing by the increasing public transportation facilities and private vehicle. So that policy of air contamination control especially come from phase out gas emission of motor vehicle is important matter to be done.

Government of DKI Jakarta has motor vehicle emission control policy especially for private vehicle through decree of Governor No 95 year 2000 with public workshop as emission test implementation. Emission test policy of private vehicle is still inapplicable obligatorily. It doesn't have recorded data and information yet about effectiveness of emission test implementation of private vehicle in public workshop to become research problems focus.

The target of this research is to identify some factors that influence implementation effectiveness, and the picture of these factors influence effectiveness collectively, and also to get strategy which can be developed in improving implementation effectiveness of emission test.

There are two hypotheses used in this research, i.e., the significant relation between car owner participating and workshop participation on permanent accomplishment of vehicle emission quality and effectiveness of private vehicle emission test implementation, can be done to maximize emission test implementation by making use of existing strength to catch opportunity.

Research method that used in this research is simple random sampling technique, to determine implementation workshop, and proportionate stratified random sampling technique for the amount of transportation facilities that fulfill emission standard, while to test correlation between participation of vehicle owner and permanent accomplishment emission gas quality by using test of Pearson product moment and SWOT analysis to identify internal factors in facing external factors to set up implementation strategy of vehicle emission test.

From inferential analysis and result can be summarized that factors of car owner participating and workshop participation on permanent accomplishment of vehicle emission quality have correlation equal to 0,793 at significant level 3%, it mean that these factor have a strong relation and significant influence the effectiveness. While the effectiveness level of equal to 14,28%, mean the implementation test private vehicle emission still not effective yet. Lack of implementation effectiveness test emission especially the effect of lack of car owner participation (value 14,27%) while workshop participation on permanent accomplishment of vehicle emission quality has effective (value 51,6%).

Implementation test on emission worthiness can be continuously improved by internal factors (score 2,6654) and to face up to external factors (score 2,6846). Improving the effectivity is determined by a sequence priority of strategy that could be done, e.g.: Strategy S-0 (score 3,253), Strategy S-T (score 2,701), Strategy W-0 (score 2,654), Strategy W-T (score 2,098).

From this research can be summarized that: (1) car owner participating and public workshop on permanent accomplishment of vehicle emission quality influence effectiveness of emission test, (2) the implementation effectiveness of emission test still not effective yet, especially the effect of lack of car owner participation, (3) Implementations of this emission test can be continued by improving strength factors and exploit existing opportunity factors. Some strategies that could be done are:

a. Improving the understanding the need of emission worthiness compliancy in fulfilling safety guarantee and environmental concern before operating on the road.

b. Improving participation of private vehicle's owner to have emission worthiness certificate from licensed workshop.

c. Industrial Technological change especially automotive industry and market need at environmental friendly vehicle have to be anticipated with implementation of emission test that comply permanent emission gas quality."

"Adanya penunpang yang bergelantungan di pintu,di sambungan gerbong,di samping kanan-kiri bagian depan lok, duduk di jendela bahkan naik diatap kereta api, merupakan pemandangan yang biasa dijumpai pada angkutan kereta api kelas ekonomi Jabotabek,termasuk pada lintas Jakarta Kota Bekasi."