Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, yang perlu ditangani dengan cermat sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko fiskal yang terkait dengan penyertaan modal negara dalam proyek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung mencakup risiko teknis, risiko ekonomi, risiko hukum, dan risiko sosial politik. Risiko yang timbul tersebut tidak dapat disebut sebagai risiko fiskal karena hanya merupakan risiko perusahaan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Namun dalam praktiknya terdapat problematika yang dihadapi terkait dengan penyertaan modal negara untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung yang dikhawatirkan dapat membebani APBN.

---

The state equity participation in the jakarta bandung high-speed rail project poses significant fiscal risks, which need to be handled carefully in accordance with existing regulations. This research aims to analyze the fiscal risks associated with state equity participation in the project. The method used in this research is juridical-normative which is organized in an explanatory approach. The result of this research is that the legal status of state equity participation deposited in the development of the jakarta bandung high speed train project cannot be said to be state finance due to the transformation of the legal status of state finance into private finance or legal entities. In addition, this research shows that the risks arising from the state equity participation in the jakarta bandung high-speed train project include technical risks, economic risks, legal risks, and socio-political risks. The risks that arise cannot be referred to as fiscal risks because they are only corporate risks. This also has implications for financial management and legal responsibility. However, in practice, there are problems encountered related to state equity participation for the development of the Jakarta-Bandung high-speed train project, which is feared to burden the state budget."

"Menggunakan regresi data panel pada 17 bidang usaha Kawasan Berikat dan 16 rentang periode kuartalan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang diberikan oleh insentif fiskal maupun insentif non fiskal-moneter melalui skema Kawasan Berikat terhadap kinerja ekspor. Objek penelitian dalam tesis ini dibatasi hanya meliputi perusahaan Kawasan Berikat yang aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor di wilayah Bekasi. Dalam menjelaskan kinerja ekspor, digunakan tiga variabel dependen yaitu nilai ekspor, volume ekspor dan konsentrasi ekspor.Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat bukti yang kuat bahwa insentif fiskal secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan konsentrasi ekspor, sedangkan insentif non fiskal-moneter secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan volume ekspor. Hasil pengolahan data juga menemukan bukti bahwa PDB riil Jepang berpengaruh positif terhadap nilai dan volume ekspor, sedangkan nilai tukar nominal USD terhadap Rupiah berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor

---

Using panel data regression on 17 Bonded Zone?s business sectors and 16 quarterly period of year 2010 to 2013, this thesis aimed to analyze the Effect of Fiscal Incentives and Non Fiscal-Moneteary Incentives through The Bonded Zone Scheme on the Export Performance. The object of research in this thesis is limited only covers Bonded Zone?s companies in Bekasi region which actively doing export and import activities. To explain the export performance, this thesis used three dependent variable, namely : export value, export volume and export concentration.The results shows that there is strong evidence that fiscal incentives are significantly positive effect on the export value and export concentration, while the non fiscal-monetary incentives significantly positive effect on the export value and export volume. The results also reveal that the Japan's real GDP has a positive effect on the export value and export volume, while the nominal exchange rate of USD has a negative effect on export value."

"Fiscal desentralization is a fiscal policy taken by government to balance equality fiscal capacity between local-central government, as well as amongst local government. By concept or formula, it is fairly accepted as a good model of fiscal policy. This research applies ..."

"The purpose of this research was to analyze fiscal and proverty performance, (1) to analyze fiscal policy impact on poverty performance, and (2) to determine strategic policy on poverty in North Sumatra Province. Model of fiscal policy in North Sumatra Province was built with the dynamic simultaneous equation system and used 2SLS with SYSLIN and SIMNLIN procedures. In this study we also used pooled data in 1990-2007 period. The results of this study were (1) factors of fiscal performance in North Sumatra which were local tax and tax sharing were influenced by local GDP positively, on the other hand general alocation funds and local retribution were not influenced by local GDP, and (2) during fiscal policy, poverty performance decreased, which was interpreted with number of poor people in rural areas and number of poor in urban-poverty condition in urban area which was to decrease found and fluctuate, (3) in simulation section, decreased of illiteracy and health expenditure gave better impact on poverty and also increased local GDP in North Sumatra than other simulation. Finalally it was that Fiscal policy, especially in health and education sector, will stimulate quality social life in the future."

"Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter bertolak dari tujuan yang tidak searah. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu koordinasi yang selaras untuk menghasilkan suatu bauran kebijakan yang mampu meminimalkan adanya trade off tujuan. Terutama dalam menghadapi era integrasi perekonomian global beserta segala keuntungan dan kekurangannya mengingat adanya potensi dampak negatif berupa krisis global yang sewaktu-waktu mengancam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian domestik. Bagi negara berkembang dan perekonomian terbuka kecil, variabelvariabel makro ekonomi yang berasal dari asing secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik. Tesis ini meneliti kombinasi kebijakan fiskal moneter di dalam menghadapi kondisi normal maupun guncangan perekonomian dengan menggunakan metode Two Stages Least Square (TSLS).

---

Macroeconomic policy conducted by fiscal and monetary authority come out from a very different type of objectives. Concerning this fact, minimizing trade off is a must to make an optimal policy mix, and this will only achieved by forming a simultaneous policy coordination to between those authority. In the global economic integration era, domestic economic performance must be influenced world economic condition. Especially its negative impact such as global crisis potency that could be emerge in unpredictable moment, has made it become more important to create a jointly optimal fiscal and monetary coordination for ensuring and protecting domestic economic performance from this bad impact such as capital outflow. As an emerging country and a small open economy, Indonesian economy significanty influenced by many economic variables that came from the rest of the world. This thesis characterises the jointly optimal fiscal and monetary policy combination both in a normal economic condition and in a crises by using two stages least squares (TSLS) method."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di dalam propinsi (within province inequality) dengan menggunbakan data panel seluruh propinsi di Indonesia selama kurun waktu 1994-2006. Model yang digunakan mengacu pada model Nobuo Akai dan diestimasi dengan menggunakan metode regresi data panel Fixed Effect. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berhasil menurunkan kesenjangan wilayah karena pada intinya keberhasilan desentralisasi fiskal dipresentasikan oleh kemandirian fiskal yang berarti bahwa pemerintah daerah bertumpu pada Pendapata Asli Daerahnya dalam membiayai pembangunan di daerahnya."

"Skripsi ini meneliti secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator outcomes bidang kesehatan. Indikator desentralisasi fiskal yang digunakan adalah indikator dari segi pengeluaran, yaitu persentase realisasi belanja fungsi kesehatan terhadap total realisasi belanja pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Selain itu penelitian ini juga meneliti faktor-faktor determinan yang juga mempengaruhi Angka Harapan Hidup, yaitu PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf. Penelitian ini menggunakan data panel 31 provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja fungsi kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup. Faktor determinan PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup, sedangkan rasio tenaga medis per 100.000 penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Harapan Hidup.

---

This study examines the impact of fiscal decentralization on life expectancy rate, one of health outcomes indicator. This research uses portion of health expenditure on total expenditure for each provinces as fiscal decentralization indicator. This study also examines the impact of determinant factors on life expectancy rate, those are GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, ratio of medical practitioners per 100.000 population, and illiteracy rate. This study uses panel data from 31 provinces in Indonesia for 2005-2009 with Fixed Effect Model approach.

The results showed that percentage of health expenditure affect life expectancy rate significantly positive. Determinant factors, GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, and illiteracy rate also affect life expectancy rate significantly positive, while ratio of medical practitioners per 100.000 population affect life expectancy rate not significantly."