Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya akseptasi penutupan risiko atas pertanggungan kendaraan ber motor akhir-akhir ini yang disebabkan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor oleh masyarakat, ternyata juga diikuti dengan peningkatan dalam nilai klaim dan rasio kerugian (loss ratio). Tingginya nilai dan rasio kerugian dari bisnis ini menyebabkan berkurangnya hasil usaha perusahaan asuransi kerugian. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir nilai dan rasio kerugian tersebut adalah melalui penerapan kebijaksanaan akseptasi risiko (underwriting) yang tepat, sehingga efektifitas dari kebijaksanaan tersebut dapat tercermin disini. Perolehan data dan informasi serta landasan teoritis penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Sedangkan sebagai studi lapangan dilaksanakan pada perusahaan asuransi kerugian swasta nasional PT."X" sebagai suatu studi kasus. Dari hasil penelitian pada PT."X" diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan kebijaksanaan underwriting perusahaan sudah cukup mampu meminimalisir nilai dan rasio kerugian. Meski demikian efektifitas kebijaksanaan underwriting tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor-faktor luar yang tidak mampu dikendalikan perusahaan. Oleh karenanya agar diperoleh hasil yang seoptimal mungkin PT."X" sebaiknya perlu mengkaji kembali beberapa pertimbangan baik teknis maupun non teknis yang digunakan perusah?an dalam melakukan akseptasi risiko pertanggungan kendaraan bermotor agar kepentingan perusabaan dan masyarakat tertanggung dapat terpenuhi."

"Semakin meningkatnya populasi pesawat terbang baik di Indonesia maupun di luar negeri, menyebabkan semakin besar resiko yang ditanggung oleh perusahaanperusahaan penerbangan di seluruh dunia. Melihat besarnya nilai objek yang dipertanggungkan dalam penutupannya, pihak asuransi yang akan menutup resiko tersebut liarus sangat hati-hati dalam memutuskan untuk menerima atau menolak pertanggungan tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti aspek underwriting untuk pesawat B 747-200 milik Garuda Indonesia untuk menilai apakah pesawat tersebut layak untuk diasuransikan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan pada PT Bimantara Graha Insurance Broker dan PT Garuda Indonesia dan penelitian kepustakaan . Selain aspek underwriting yang biasanya selama ini diperhatikan dalam penutupan asuransi pesawat udara ini, penulis merasa perlu untuk meneliti dua aspek tambahan yang sangat penting, yaitu kondisi Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta sebagai pusat operasional Garuda Indonesia dan Kondisi Keuangan Garuda Indonesia. Bandara Soekarno Hatta sebagai pusat operasional Garuda Indonesia, menghadapi ancaman atas penurunan landasan pacu sebagai akibat dari rencana reklamasi pantai utara Teluk Jakarta. Penurunan landasan secara tiba-tiba dapat menyebakan kecelakaan fatal pesawat yang melakukan pendaratan. Karenanya resiko ini dapat dikecualikan dalam penutupan pertanggungan berhubung dengan tingginya resiko yang dihadapi. Tetapi hams dipastikan terlebih dahulu apakah pengelola Bandara Soekarno Hatta sudah merigasuransikan resiko tesebut dalam "Airport Liability Insurance", bila sudah diasuransikan, resiko tersebut dapat ditanggung. Khusus untuk meneliti kondisi keuangan dari Garuda Indonesia perlu untuk digunakan Formula Z Score. Dari perhitungan Z Score didapati kesimpulan bahwa kondisi keuangan Garuda Indonesia memang cukup memprihatinkan bahkan secara normal kemungkinan untuk mengalami kebangkrutan diprediksikan cukup besar. Namun karena Garuda adalah masuk dalam perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara, maka meningkatnya moral hazard dari Garuda Indonesia bisa ditekan. Dari penelitian didapati kesimpulan bahwa pesawat B 747-200 Garuda tersebut layak untuk diasuransikan, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam penentuan nilai pertanggungan (Total Sum Insured) sebaiknya berdasarkan insured value, bukan agreed value, agar prinsip indemnity dapat berlaku secara penuh. Industri asuransi disarankan untuk menggunakan Z Score sebagai salah satu alat yang cukup mudah digunakan, untuk menilai kelayakan calon tertanggung. Hal ini penting untuk dilakukan agar resiko-resiko yang tinggi akibat naiknya moral hazard dapat diolah dengan lebih baik."

"Tesis ini membahas tentang penerapan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 277 dan Pasal 284 KUHD berkaitan dengan adanya dua polis dari Perusahaan Asuransi berbeda untuk objek asuransi yang sama, lebih lanjut dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 277 KUHD  terhadap klaim asuransi kerugian yang dijamin oleh dua polis dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? dan (2) Bagaimana penerapan Subrogasi Pasal 284 KUHD oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam hal terdapat dua polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Pengalihan Risiko. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai Penanggung pertama yang menanggung sebagian dari kerugian yang timbul, PT Asuransi FPG Indonesia selaku Penggugat harus membayarkan kerugian terlebih dahulu sebelum kerugian selebihnya dibayarkan oleh Penanggung lainnya, pembagian kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 277 ayat (2) KUHD. Selain itu, Penggugat memiliki hak subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD, tetapi kerugian yang dapat dituntut kepada Tergugat I hanyalah sebesar kerugian yang disebabkan oleh tabrakan kapal yang dinakhodai Tergugat II. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai siapa pihak yang memiliki hak subrogasi dalam hal terdapat lebih dari satu Penanggung untuk objek pertanggungan yang sama. Saran yang bisa diberikan adalah untuk diadakan pelatihan-pelatihan yang memuat materi mengenai subrogasi, sehingga Hakim dapat lebih memahami adanya prinsip subrogasi beserta keberlakuannya di Indonesia, dan Perusahaan Asuransi selaku Penanggung untuk lebih cermat dalam menerbitkan polis terhadap objek pertanggungan berupa benda, dengan selalu menanyakan apakah Tertanggung sudah memiliki polis lain untuk objek pertanggungan yang sama atau belum.

---

This thesis discusses about the implementation of the provision contained in Article 277 and Article 284 of KUHD related to the existence of two policies from different Insurance Companies for the same insurance object, more related to the case in Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022. The main problems discuss in this thesis are (1) How is Article 277 of KUHD applied to loss insurance claims guaranteed by two policies from different General Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? and (2) How is the implementation of subrogation principle of Article 284 of KUHD by the General Insurance Company if there were two insurance policies from different Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? This research uses a normative-juridicial method of research with a secondary data, data analysis was conducted qualitatively. The theory used is Risk Transfer Theory. The result of this research is that as the first Insurer who bears part of the losses incurred, PT Asuransi FPG Indonesia as the Plaintiff must pay the losses first before the remaining losses are paid by other Insurers, the distribution of losses is based on Article 277 section (2) of KUHD. In addition, the Plaintiff has the right of subrogation based on the provisions of Article 284 of KUHD, but the losses that can be claimed against Defendant I are only the amount of losses caused by the collision of the ship captained by Defendant II. There are no regulations specifically governing which party has the right of subrogation in the event that there is more than one Insurer for the same insured object. The suggestion that can be given based on this research is that to hold trainings that contain material regarding subrogation, so that Judges can better understand the existence of the principle of subrogation and its application in Indonesia, also Insurance Companies as Insurers should be more careful in issuing policies on insured objects in the form of objects, by always asking whether the Insured already has another policy for the same insured object or not."

"[Tesis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE-06/D.05/2013 pada tanggal 31 Desember 2013. Kebijakan ini mengatur mengenai tarif premi batas atas dan tarif premi batas bawah. Tarif batas atas ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan, sedangkan tarif batas bawah untuk mencegah tarif premi yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan perusahaan asuransitidak mampu membayar kewajibannya. Selain itu, penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk bersaing secara lebih sehat, karena akan difokuskan pada pelayanan. Tujuan Tesis ini adalah untuk menganalisis implikasi perubahan kebijakan tarif premi terhadap beban pajak penghasilan pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut. Untuk menguji apakah kebijakantarif premi ini memengaruhi beban pajak penghasilan digunakan alat uji statistik. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data menunjukan bahwa kebijakan tarif premi tidak menimbulkan perbedaan signifikan terhadap beban pajak penghasilan, baik pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut;The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authority regulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policy regulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limit rates for the purpose to protect the interests of the community from imposing excessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premium rates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations. Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to create healthtier competition between insurance companies, because it will make companies more focus on services.This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policy premium rates to income tax expense on insurance companies, finance companies and those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affect income tax expense, statistical test equipment is used. Based on the interpretation of the data processing results show that the policy premium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either in insurance companies, finance companies and both of industrial sectors., The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authorityregulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policyregulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limitrates for the purpose to protect the interests of the community from imposingexcessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premiumrates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations.Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to createhealthtier competition between insurance companies, because it will makecompanies more focus on services.This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policypremium rates to income tax expense on insurance companies, finance companiesand those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affectincome tax expense, statistical test equipment is used.Based on the interpretation of the data processing results show that the policypremium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either ininsurance companies, finance companies and both of industrial sectors.]"