Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKoperasi sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam pembangunan. Dalam mengembangkan usahanya, koperasi pada umumnya menghadapi diantaranya dalam bidang permodalan.
Untuk mengembangkan permodalan koperasi, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan (rules), antara lain Paket Januari 1990, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan peraturan lainnya.
Pokok Permasalahan yang mendasar dalam kaitannya dengan pemberian jaminan kredit adalah sampai sejauhmana kebijaksanaan yang mengatur pemberian jaminan kredit telah memberikan insentif bagi Perum PKK, Koperasi, dan Bank Penyalur.
Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah yang telah dikeluarkan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan kebijaksanaan pada tingkat mana yang masih perlu disempurnakan.
Untuk pembahasan permasalahan ini, digunakan teori-teori yang berlandaskan pada hierarkhi kebijaksanaan (Bromley, 1989), teori hubungan prinsipal dan agen (Williamson, 1990), model 7'S Mc Kinsey, metode analisis SWOT, teori koperasi, jaminan kredit, dan corporate lifecycle (Adizes, 1988).
Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah eksploratif, sumber datanya diperoleh dari Perum PKK dan 39 KUD serta teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.
Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa selama 13 tahun (1982 s.d. 1994), rata-rata per tahun ada sebanyak 2.200 unit koperasi/KUD telah menerima kredit sebesar Rp 213.043.160.000 yang dijamin Perum PKK (83 %) dan dalam operasionalnya Perum PKK masih mengalami berbagai masalah intern dan ekstern.
Dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan kebijaksanaan (rules) dalam mendukung bekerjanya sistem jaminan kredit yang memberikan insentif bagi koperasi dan Perum PKK.
Untuk itu pemerintah perlu merekayasa kebijaksanaan yang dapat memberikan insentif dan memperkokoh kelembagaan Perum PKK yang memiliki keunggulan."

"Identitas Perusahaan (Corporate Identity) merupakan faktor yang penting dan menjadi pendukung bagi kemajuan setiap organisasi atau perusahaan. Pada peruaahaan berbentuk koperasi, identitas perusahaan ini lebih penting lagi karena di dalamnya terkandung potensi perilaku oportunistik (opportunistic behavior). Perkembangan den pengembangan Jenis-jenis koperasi di Indonesia, primer maupun sekunder, tidak terarah dan tidak jelas. Terdapat puluhan Jenis koperasi dengan sebutan (nomenkiatur) yang bermacam-macam. Tetapi, hampir semuanya tidak menunjukkan dengan jelaa Jenisnya, bisnis (utamanya), siapa anggotanya, kompetensinya dan lain-lain. Dengan kata lain, koperasi-koperasi di Indonesia belum memiliki identitas koperasi (cooperative identity). Atas dasar itulah, perlu dilakukan penelitian pada berbagai tingkatan koperasi, baik tingkat primer maupun sekunder dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi bagian dart proems pembentukan identitas koperasi. Penelitian ini dilakukan pada tingkat lokal dengan mengambil obyek pada koperasi-koperasi primer di Kotamadya Bandung. Ada tiga permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, apa latar belakang pembentukan koperasi-koperasi primer di Kotamadya Bandung. Kedua, sejauhmana keeratan hubungan (kohesifitas) koalisi antara anggota-koperasi. Ketiga, bagaimana keterlibatan dan Tanggapan Anggota dalam Proses Pembentukan Identitas Koperasi Koperasi. Penelitian dilengkapi dengan analisis perbedaaan antara cooperative identity dengan corporate culture perusahaan swasta dan analisis tantangan dan prospek pengembangan identitas koperasi. Penelitian den pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada pengelola koperasi sebanyak 12 orang dan penyebaran angket kepada 55 orang anggota koperasi. Data dianalisis balk secara kualitatif dengan hasil berupa kalimat/kata (etatemen) maupun secara kuantitatif dengan hasil berupa angka-angka. Untuk menentukan kecenderungan apa yang teriadi dart data kuantitatif dinilai dengan menggunakan modus. Temuan penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut:Pertama, koperasi didirikan tidak atas alas an kepentingan bisnis anggota-anggotanya serta tidak mencerminkan kepentingan bisnis anggota-anggotanya. Bisnis yang diselenggarakan oleh koperasi tidak terkait dengan bisnis-bisnis anggota-anggotanya. Dengan kata lain, bisnis koperasi dengan anggotanya berjalan sendiri-sendiri, tidak saling menunjang atau membesarkan. Bergayut dengan temuan di atas, pada umummnya anggota koperasi adalah bukan pelaku bisnis. Seseorang yang tidak pernah berkecimpung atau bertindak sebagai pelaku bisnis, dalam dirinya tidak akan terjadi pembentukan pengetahuan atas pengalaman praktek sehari-hari (ideocyncratic knowledge). Dengan kata lain, para anggota koperasi tidak memiliki ideocyncratic knowledge. Kedua, Kohesifitas koalisi antara anggota dengan koperasinya bersifat longgar (rendah). Longgarnya keeratan (kohesifitas) ini tidak menunjang tumbuhnya semengat berkoperasi (cooperative spirit). Hal ini disebabkan oleh entry barier anggota koperasi rendah. Siapa saja dapat menjadi anggota koperasi tanpa melihat latar belakang profesi bisnisnya maupun perilaku ekonomiknya. Demikian juga exit barier anggota koperasi rendah. Setiap anggota dapat dapat masuk atau keluar dengan mudah. Rendahnya exit barier ini karena rendahnya biaya inisiasi dan tidak adanya transaksi epesifik Akibatnya perilaku loyalis anggota koperasi (loyalty behavior) sulit untuk dibangun. Ketiga, Koperasi tidak memiliki norma-norma social sebagai alat untuk mencegah perilaku oportunistik. Peraturan yang ada sebatas sebatae Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah distandarisasi oieh Kantor Departemen Koperasi dan PPK yang tidak mencerminkan nilai-nilai social. eetempat. Penelitian menemukan sejumlah kasue yang menunjukkan perilaku perilaku yang bersifat oportunsitik. Munculnya perilaku ini mencerminkan belum tumbuhnya rasa saling percaya (trust) sesama anggota koperasi. Dengan melihat sejumlah faktor pembentuk identitas koperasi (cooperative identity) seperti tidak tumbuhnya ideocyncratic knowledge anggota, cooperative spirit, trust, serta loyalty behavior maka dapat disimpulkan bahwa identitas koperasi pada koperasi primer tersebut belum terbentuk. Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Pertama, perlu mengevaluaei kembali Jenis-jenis koperasi serta perlu ditetapkan nomenklatur yang menoerminkan kegiatan bisnis dan kompetensinya. Kedua, perlu ditetapkan syarat-syarat keanggotaan (entry point) untuk setiap koperasi, khususnya syarat keanggotaan sebagai pelaku bisnis. Ketiga, adanya aturan kebijakan dari otoritas perkoperasian (pemerintah) berupa public goods untuk menetapkan den menegaskan jenis koperasi yang mencerminkan kegiatan bisnis dan syarat-syarat keanggotaannya."

"Performance of civil servants coorporation (KPN) in Waingapu is one qualified appraisal of existing cooperation throughout East Sumba that there is a need to do an assessment of the financial performance. This study focuses on how the financial performance of KPN in Waingapu using analytical tools profitability ratios., activity, leverage, and liquidty. Of the profitability, the result of this study shows that of the existing KPN, there is tendency of fluctuation to generate earnings. Viewed from the activity, it is very probable that the capital is not maximally amployed in generating maximum revenue and unstable condition in term of collecting claims. Meanwhile, the use of fixed assetscontinues to rise. Of the financial leverage, there is a fluctuate movement to fulfill short-term and long-term obligation ; the liquidity result shows that the coorporation's ability in meeting its short term obligation tend to go up and down."

"Performance of civil servants coorporation (KPN) in Waingapu is one qualified appraisal of existing cooperation throughout East Sumba that there is a need to do an assessment of the financial performance. This study focuses on how the financial performance of KPN in Waingapu using analytical tools profitability ratios., activity, leverage, and liquidty. Of the profitability, the result of this study shows that of the existing KPN, there is tendency of fluctuation to generate earnings. Viewed from the activity, it is very probable that the capital is not maximally amployed in generating maximum revenue and unstable condition in term of collecting claims. Meanwhile, the use of fixed assetscontinues to rise. Of the financial leverage, there is a fluctuate movement to fulfill short-term and long-term obligation ; the liquidity result shows that the coorporation's ability in meeting its short term obligation tend to go up and down."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat di pedesaan terhadap informasi mengenai "koperasi" sebagai suatu pengetahuan. Adapun yang mendorong dan melatar belakangi penelitian ini semata-mata didasarkan pada kesadaran akan keberadaan koperasi di masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan sebagai wahana penghimpunan potensi ekonomi Indonesia yang perlu digalakkan penyebar luasannya melalui saluran dan jaringan komunikasi, terutama saluran komunikasi di pedesaan. Lokasi penelitian dipilih Desa Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Penelitiannya bersifat deskriptif-analisis. Sampelnya ditetapkan sebanyak 300 orang responden kepala keluarga secara purposif-proporsional. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada responden yang terpilih secara aksidental (mengingat luasnya daerah penelitian, letak rumah satu sama lainnya saling berjauhan dan para responden sering tidak berada di rumah antara lain karena sibuk dengan pekerjaannya masing-masing). Selain melalui seperangkat daftar pertanyaan yang terstruktur, pengumpulan data, khususnya data sekunder dilakukan juga dengan mengadakan wawancara kepada pejabat pemerintah, tokoh masyarakat/agama dan orang-orang tertentu lainnya guna mendukung data primer yang berhasil dikumpulkan dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli dan minat baca. Hampir separoh responden tidak pernah membaca surat kabar disebabkan tidak mempunyai minat baca dan tidak bisa membaca (sebagian kecil). Kalaupun membaca surat kabar, itupun dilakukan dengan meminjam, membeli eceran atau membaca di tempat-tempat tertentu. Hanya sebagian kecil yang membaca teratur secara berlangganan. Mereka ini bertempat tinggal di desa kota yang lebih tertarik pada rubrik pendidikan dan pembangunan, dan sedikit sekali pada hal-hal yang berkaitan dengan "koperasi". Rata-rata bahasa yang paling mudah di pahami adalah bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Hampir separoh dari reponden tidak memiliki penerangan listrik, tapi diantara mereka ada yang memiliki televisi dan radio dengan menggunakan baterei serta sekalipun jumlah pesawatnya sedikit sekali. Rata-rata menonton televisi dan mendengarkan radio tidak teratur melalui Televisi Republik Indonesia dan pemancar radio lokal. Acara siaran yang disukai sangat bervariasi antara lain hiburan termasuk sandiwara radio (cerita atau dongeng), pembangunan dan pendidikan. Demikian pula halnya dengan film yang lebih banyak berfungsi sebagai sarana hiburan. Sumber informasi lainnya yang banyak diikuti dan dimanfaatkan antara lain pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/agama melalui jaringan komunikasi seperti rapat mingguan kecamatan dan kelurahan, pengajian di masjid-masjid yang diadakan secara teratur, disamping perayaan/peringatan yang bernafaskan Islam. Informasi yang disampaikan di dalam pertemuan/perayaan kebanyakan informasi yang bersifat formal yang lebih banyak menyangkut kebijaksanaan pemerintah ketimbang informasi tentang "koperasi". Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media massa dan pejabat pemerintah kurang berfungsi sebagai sarana serta sumber informasi mengenai "koperasi"."

"Pengukuran kinerja koperasi saat ini hanyalah diukur berdasarkan aspek keuangan saja. Penilaian kinerja secara formal dilakukan oleh akuntan publik umum atau akuntan yang bergabung dalam Koperasi Jasa Audit Nasional (K3AN).Dalam upaya memperkenalkan dan memberikan dasar pengukuran kinerja yang memadai, penulis menggunakan pendekatan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja Koperasi Pegawai Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (KPDKP) pendekatan ini mengukur koperasi tidak hanya dari aspek keuangan saja, melainkan dari aspek non keuangan. Aspek non keuangan ini terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni : aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal dan aspek pelanggan.Penelitian mengenai pengukuran kinerja KPDKP dilakukan secara diskriptif analistis untuk mendiskripsikan bagaimana mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan KPDKP untuk memperbaiki kinerjanya dimasa yang akan datang.Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kesehatan KPDKP berada dalam kondisi hampir baik dengan total skor 67, dengan perincian : kinerja pertumbuhan dan pembelajaran KPDKP saat ini dalam kondisi hampir baik dengan total 35, kinerja proses bisnis internal dalam kondisi hampir baik dengan total skor 10, kinerja pelanggan juga berada dalam kondisi hampir baik dengan total skor 10, sedangkan kinerja keuangan KPDKP berada dalam kondisi baik dengan total skor 12.Agar KPDKP mampu meningkatkan kinerjanya, dimasa yang akan datang harus bekerja keras khususnya aspek tingkat kepuasan pegawai, peningkatan sistem informasi KPDKP pembelajaran dalam KPDKP, pelayanan purna jual, dan kualitas layanan KPDKP khususnya waktu proses pengerjaan order dan secara rutin melakukan evaluasi untuk mengukur kinerjanya pada setiap aspek."