Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba untuk melihat situasi democratisasi media di Indonesiadalam hubungannya dengan aspek industri dan ekonomi. Latar belakang politikadalah situasi politik sebelum kejatuhan Orde Baru ketika masyarakat sipil, aktivismedia, dan jurnalis, mulai mengonsolidasikan kekuatan mereka untuk meraihkemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Pemicunya adalah peristiwapembredelan tiga media cetak: Tempo, Editor, dan Detik pada tahun 1994 akibatpemberitaan tentang pembelian kapal perang eks Jerman Timur. Pembredelan inimemicu perlawanan politik pada satu sisi, dan konsolidasi demokrasi di kalanganjurnalis dan aktivis pada sisi yang lain. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)kemudian dideklarasikan oleh Goenawan Mohammad dan para wartawan lain ditahun 1994 untuk mewadahi organisasi jurnalis alternatif di luar PersatuanWartawan Indonesia (PWI).Mereka kemudian mengonsolidasikan kekuatan mereka melalui gerakan bawahtanah termasuk menerbitkan Independen, majalah bawah tanah, yang berbuntutpada pemenjaraan tiga jurnalis. Sejak itu, didukung oleh donor asing, GoenawanMohammad menerbitkan Suara Independen untuk melanjutkan perjuanganmelawan Soeharto. Perjuangan itu berhasil. Sesudah krisis ekonomi, Soehartoakhirnya jatuh, yang menjadi momentum dari proses legislasi yang banyakdidukung Presiden Habibie. UU Pers No. 40/1999 disahkan dan mengubahkebijakan lama yang otoriter menjadi liberal. UU PErs menjamin ekspresidemokratis dengan membatalkan mekanisme SIUPP. Dalam konteks kapitalismeglobal, perubahan hukum ini merupakan perubahan struktural penting bagiIndonesia untuk berintegrasi ke kapitalisme global.Meski demikian, situasi demokratis itu merupakan kesempatan bagi kekuatanpasar untuk memperluas pasar. Ketiadaan SIUPP memunculkan bonanza industrypers yang tidak memliki preseden dalam sejarah pers Indonesia sebelumnya.Industri media menjadi lebih kuat dan terkonsentrasi. Di ranah penyiaran, sejarahkapitalisme semu menciptakan hubungan yang unik antara industry penyiaran danbirokrasi. Dalam arah demokratis dan kapitalistik dinamika media di Indonesiamenjadi sangat menarik dalam hal bagaimana kekuatan demokratis dankapitalistik itu mengontestasi kepentingan mereka dan bagaimana kepentinganpublik dilanggar dalam arena itu. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan pasaradalah pemanang, sementara yang lain berpendapat bahwa proses ini merupakandemokratisasi. Data-data menunjukkan bahwa yang tumbuh hanyalah belanjaiklan, sementara data lain seperti indeks kebebasan pers, kesejahteraan jurnalis,serikat pekerja pers, memburuk. Data lain menunjukkan konvergensi kepemilikan media yang mungkin membawa Indonesia ke konglomerasi media. Penelitian iniakan menunjukkan data-data tersebut.Riset ini mencoba melihat dinamika ekonomi politik dalam situasi mediaIndonesia kontemporer. Riset ini menggunakan pendekatan ekonomi politikdengan paradigma kritis sebagai basis teoritik. Concern riset ini adalah kualitasruang publik di Indonesia sesudah kekuatan pasar terbukti mendominasi dinamikamedia di Indonesia.

---

AbstractThis research tries to assess the situation of media democratization in Indonesia inrelation to industrial and economic aspects. The political background is the yearsprior to the fall of New Order when civil society, media activists, and journalistsstarted consolidating their power for freedom of the press and freedom ofexpression. The political trigger is the banning of three printed media, Tempo,Editor, and Detik in 1994 due to their publications of the buying of ex EastGermany battle wagons by Indonesia. This triggered political obedience on onehand, but also democratic consolidation among journalists and activists on theother hand. Alinasi Jurnalis Independen (AJI) was then declared by GoenawanMohammad and other journalists in 1994 to provide alternative politicalorganization for journalist out of Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).They then continued consolidating their power by underground movementsincluding publishing Independen, an underground magazine, followed by theimprisonment of three journalists. Since then, supported by foreign donor,Goenawan Mohammad published Suara Independen to continue the struggleagainst Soeharto. The struggle was successful. Following economic crisis,Soeharto fell down, which was the momentum of many strategic legislationsunder which Habibie supported much. Press Law No. 40/1999 was passed andchanged old authoritarian policies to become more liberal. Press Law guaranteesdemocratic expression by allowing citizens to publish information withoutgovernment permit (SIUPP). In global capitalism, such legal change is a crucialstructural adjustment of a state to integrate in global capitalism.However, such democratic situation was the chance for market force to expandtheir business. The absence of SIUPP made the bonanza of press industry withoutprecedent in Indonesian press history before. Media industry became morepowerful and concentrated. In broadcasting area, the history of erzats capitalismcreated a unique relationship between broadcasting industry and bureaucrats.Under democratic and capitalistic trajectories at the same time, the mediadynamics in Indonesia has been very interesting in terms of how democratic andcapitalistic power contested their interest and how public interest is violated insuch arena. The history shows that market force is the champion after the process,while others may say that it is the democratization. Data shows that the only thingincreasing is advertorial expenditure, while other performance, including mediafreedom index, journalist welfare, violence to journalists, press trade union,worsen. Other data shows the convergence of media ownership which may leadIndonesia media industry to media conglomeration. The paper will expose thoseparadoxical data.This paper tries to assess the political economy dynamics in contemporary mediasituation in Indonesia. The research uses political economy approach with criticalparadigm as the bases of argument. The concern of the paper will be the publicsphere quality of contemporary Indonesia, after market-force is proven todominate media dynamics in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang dampak globalisasi terhadap modifikasi matryoshka sebagai bentuk rusifikasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa Rusia tidak dapat mengelak dari adanya globalisasi. Globalisasi di Rusia didukung oleh faktor perubahan sistem pemerintahan, politik, kebijakan ekonomi, dan kebijakan luar negeri. Salah satu contoh globalisasi, yaitu pada sektor pariwisata. Sejalan dengan berkembangnya pariwisata di Rusia, berkembang pula produksi sovenir seperti matryoshka. Untuk memenuhi dan mengikuti keadaan pasar, produsen melakukan modifikasi baik dari motif, bahan pembuatan, dan fungsinya.Modifikasi dengan masuknya unsur non-Rusia dalam matryoshka merupakan rusifikasi. Oleh karena itu, modifikasi matryoshka merupakan hasil rusifikasi.

---

This thesis explains about the effects of globalization on matryoshka modification as the form of russification. This thesis is using descriptive form. The result of this research proves that Russia can not avoid the existence of globalization. Globalization in Russia is supported by the changing factors in governmental system, politics, economic policy, and foreign policy. One of the examples of globalization is in tourism. Along with tourism development in Russia, souvenir industry such as matryoshka also rapidly grows. In order to fulfill as well to keep up with the market, producers modify the patterns, materials, and functions. Modification as the result of non-Russian aspects invasion in matryoshka is called russification. Therefore, modification in matryoshka is the result of russification."

"Padi merupakan sumber makanan pokok bagi bangsa Indonesia.Ketersediaannya menjadi sangat penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia....."

"Medium and small industry sector has an important role, not only as a job provider for the number of job seekers that increases from years to year,but also for production and distribution of goods and services or society

---

"

"Pengembangan kawasan strategis nasional di bidang ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, serta kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas merupakan amanat dr UU 26/2008 mengenai penataan uang. Dlm mengembangkan kawasan - kawasan ini , diperlukan pemahaman yg mendalam mengenai tipologi masing-masing kawasan, , sehingga setiap kawasan dpt dikembangkan sesuai hakekat & tujuan pengembangannya. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengembangan kawasan strategis nasional di bidang ekonomi , diperlukan pula suatu indikator kinerja baik dlm hal kinerja input, proses, output, sasaran , tujuan maupun dampaknya, yg akan sangat bermanfaat bagi upaya evaluasi secara komprehensif. Tjuan penyusunan kajian ini adalah: (1) Mengidentifikasi indikator tipologi kawasan strategis nasional bidang ekonomi; (2) Mengidentifikasi indikator kinerja implementasi pengembangan kawasan strategis nasional bidang ekonomi; dan (3) menugukr hasil-hasil capaian pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional bidang ekonomi. Metodelogi yg digunakan dlm kajian ini adalah pendekatan deskriptif - kualitatif melalui desk study & survei lapangan , serta menggunakan pendekatan logical framework analysis dengan melibatkan stakeholder terkait secara partisipatif. Hasil analisis indikator tipilogi menunjukkan adanya beberapa perbedaan mendasar pd berbagai jenis kawasan strategis ekonomi di Indonesia, terutama pd hakekat & tujuan dr pengembangan masing-masing kawasan . Perbedaan jg terjadi pd jenis regulasi & kemudahan yg diberikan .Hal ini akan membawa implikasi kpd strategi pengelolaannya. Berdasarkan hasil studi literatur terhadap beberapa best practices pengembangan kawasan strategis ekonomi di beberapa antara lain china , Singapura, India, Korea,Philipina & Taiwan, terdpt berbagai variasi pengembangan kawasan strategis ekonomi (KPBPB dan KEK) baik dr sisi latar belakang pengembangan kawasan; tujuan pengembangan kawasan ; sasaran pengembangan; definisi & kriteria; mekanisme pembentukan lembaga pengelola; serta regulasi intensif yg diberikan. Pengalaman empiris beberapa negara yg relatif sukses mengembangkan KPBPB ) (FTZ) & KEK (SEZ) ternyata cukup berbeda dengan pengalamam empiris di Indonesia, & perlu menjadi masukan menjadi masukan bagi penegamngan di Indonesia & peerlu menjadi masukan bagi i pengembangan kawasan di Indonesia, diantaranya dlm aspek batasan kawasan, penyediaan kawasan , penyediaan infrastruktur, pelayanan perizinan investasi, ketenagakerjaan, serta kelembagaan...."