Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"HAWILAH, 058800076.B, HASALAH WANPRESTASI LESSEE DANPERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING, JULI, 1992.Sejak PELITA I tahun 1969 sampai dengan PELITA V sekarang, negara kita terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi. Hal mana dapat dimengerti karena titik berat pembangunan selama ini pelaksanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama masih bertumpu pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi kenyataan menunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi saja tidak berarti segala sesuatunya menjadi beres.Sebab terbukti disana sini timbul berbagai dampak yang bersifat negatif. Antara lain terjadi kesenjangan sosial, ekonomi, dalam masyarakat. Kebersamaan yang semakin menipis serta niai-nilai moral, etik dan spiritual dihadapkan pada sejumlah tantangan. Demikian pula dibidang hukum. Bahkan masalahnya lebih serius karena ternyata perkembangan yang begitu pesat dibidang ekonomi dan bisnis tersebut tidak mendapat peraturan secara hukum. Tidak heran apabila dikatakan bahwa hukum jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis.Dikatakan demikian karena banyak pranata ekonomi dan bisnis yang timbul dalam praktek tidak dikenal oleh peraturan yang ada khususnya KUH Perdata peninggalan Belanda antara lain dapat disebut disini, perjanjian leasing (sewa guna usaha), sewa beli, jual beli dengan angsuran dan lain-lain. Karena hal tersebut belum diatur melalui perundang-undang akan tetapi sudah merupakan kenyataan dalam praktek hubungan hukum dan transaksi dagang, maka dapat dimaklumi apabila terasa kurangnya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian."

"ABSTRAKLaporan magang ini menganalisis perlakuan akuntansi dan prosedur audit atas sewa pembiayaan kapal FRU LNG. Perlakuan akuntansi dianalisis berdasarkan ISAK 8 dan PSAK 30. PT BRW adalah perusahaan operator kapal pada perjanjian Build Operate Transfer BOT yang bertindak sebagai lessor. Berdasarkan hasil analisis, perlakuan akuntansi sewa pembiayaan telah sesuai dengan PSAK. Prosedur audit yang dilakukan KAP GRN Indonesia telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

ABSTRACTThe internship report is aimed to analyze accounting treatment and audit procedures of finance lease of FRU LNG vessel. Accounting treatment is analyzed based on ISAK 8 and PSAK 30. PT BRW is a vessel operator based on Build Operate Transfer BOT agreement acting as a lessor. Analysis result shows that finance lease accounting treatment in accordance with PSAK. Audit procedures performed by KAP GRN Indonesia is in accordance with applicable audit standard."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari pengimplementasian IFRS terhadap kualitas laporan keuangan di Indonesia, dan difokuskan pada satu standar akuntansi yaitu standar akuntansi sewa (PSAK 30). Penelitian ini menggunakan data perusahaan publik yang tercatat di BEI untuk periode 2002-2012 yang melaporkan transaksi sewa operasi dan sewa pembiayaannya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian IFRS khususnya standar akuntansi sewa meningkatkan value relevance dari informasi akuntansi dimana value relevance PSAK 30 (Revisi 2007) lebih tinggi dibandingkan PSAK 30 (1994) dan PSAK 30 (Revisi 2011) lebih tinggi dibandingkan PSAK 30 (Revisi 2007). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas informasi akuntansi dengan dilakukannya penyempurnaan atas PSAK 30 (Revisi 2007). Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya perbedaan valuasi investor atas harga saham perusahaan pada masa krisis dibandingkan pada masa normal, dimana investor lebih teliti dalam membaca laporan keungan pada masa terjadinya krisis.

---

This research aims to examine the impact of IFRS implementation on the quality of financial statement in Indonesia, focused on one accounting standard: leasing (PSAK 30). This study uses data of public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) which report its financial and operating lease transaction during 2002-2012.The result of this research shows that implementation of IFRS, especially lease accounting standard increase value relevance of accounting information where value relevance of PSAK 30 (Revisi 2007) is higher than PSAK 30 (1994) and value relevance of PSAK 30 (Revisi 2011) is higher than PSAK 30 (Revisi 2007). This shows that there is an increasing in accounting information quality by improving PSAK 30 (Revisi 2007) to PSAK 30 (Revisi 2011). In this research also found there is a valuation difference on companies share price by investor during period of crisis compared to normal period. Investors become more thorough in reading the financial statements during the period of crisis."

"Dana merupakan suatu komponen penting dalam memenuhi kebutuhan barang modal. Melalui leasing, dunia usaha memiliki alternatif di bidang pembiayaan. Leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) maupun tidak disertai hak pilih bagi perusahaan untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Para pihak didalam perjanjian harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan posisi dan porsi masing-masing. Kemudian mereka akan mendapatkan hak yang seharusnya mereka peroleh dari prestasi yang telah mereka lakukan itu. Namun dalam perjajian leasing sebagai mana perjanjian lainnya yang melibatkan beberapa pihak sering terj adi para pihak telah memenuhi kewajibannya namun haknya terabaikan. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak dalam memperoleh haknya. Disisi lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai leasing masih sangat sederhana sehingga mengakibatkan kurangnya kepastian hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum ini sangat perlu agar para pihak dapat mengambil tindakan dan upaya hukum yang tepat bila haknya dirugikan."

"Laporan magang ini berisi tentang analisis perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha terhadap perusahaan pembiayaan bernama PT XYZ. Kegiatan sewa guna usaha merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan. Tujuan utama dari laporan ini adalah mengetahui apakah PT XYZ sudah menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011) dalam kegiatan sewa guna usaha. Dalam laporan ini, pembahasan diawali dengan proses awal kegiatan sewa guna usaha yang beroperasi di PT XYZ. Kemudian pembahasan berlanjut pada pencatatan transaksi sewa guna usaha yang dilakukan PT XYZ dan akan dibandingkan dengan PSAK 30 (Revisi 2011). Kesimpulan dari laporan magang ini menunjukkan bahwa kegiatan sewa guna usaha PT XYZ sudah diterapkan sesuai PSAK 30 (Revisi 2011).

---

This internship report discusses about accounting treatment analysis of lease transaction in PT XYZ, financing company. Leasing is one of the main businesses of the company. The main purpose of this report was to know whether PT XYZ has implemented PSAK 30 (Revisi 2011) in the activities of the lease. In this report, the discussion begins with the initial process of lease in PT XYZ. The reports also discuss the recording of lease transaction in PT XYZ and will be compared with PSAK 30 (Revisi 2011). In conclusion, the company follows PSAK 30 (Revisi 2011)."

"Tidak ada abstrak"

"Leasing, dewasa ini sudah menjadi bagian hidup dalam masyarakat. Terutama didalam pemenuhan hajat hidupnya untuk memenuhi kebutuhan mendapatkan pembiayaan. Dan Lembaga pembiayaan non Bank ini merupakan alternatif yang timbul karena desakan pertumbuhan ekonomi masyarakat dewasa ini. Salah satu contoh leasing yang diminati masyarakat saat ini adalah, leasing kendaraan bermotor roda dua. Dan hubungan hukum dalam lembaga leasing ini dituangkan kedalam perjanjian leasing.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek hukum dari perjanjian leasing kendaraan bermotor, antara debitur sebagai lessee dengan PT. FIF sebagai Lessor. Dimana dalam hal ini perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 KUHPerdata.Penulis melihat bahwa perjanjian leasing kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT. Federal Internasional Finance dengan Konsumen merupakan pencerminan dari adanya kebebasan berkontrak yang teroakup dalam pasal 1338 KUHPerdata tersebut. Namun sayangnya azas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan terlalu bebas, sehingga tampaknya lessee dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada lessor. Dimana dengan kedudukan tersebut lessee harus menanggung kewajiban-kewajiban yang jauh lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan kewajiban yang diemban oleh lessor.Penelitian pada perjanjian leasing PT. FIF (lessor) dengan lessee dalam perjanjian terse but penulis melihat bahwa perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian baku (standard contract), dimana didalamnya tercantum klausula eksonerasi yang memberatkan Lesse (debitur) yaitu, adanya pemutusan perjanjian lease agreement apabila lessee wanprestasi. Sehubungan hal tersebut maka lessee atau debitur kurang mendapat perlindungan hukum. Untuk itu maka lessee perlu mendapat perlindungan hukum.Perlindungan hukum tersebut adalah, dimana isi perjanjian pada klausula eksonerasi yang menyatakan penghentian seketika perjanjian bila lessee wanprestasi dirubah dengan eksonerasi yang berbentuk perpanjangan hutang dan adanya Rescheduling hutang dalam pemberian hutang dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian maka perjanjian tidak perlu dibatalkan namun masih dapat dilanjutkan kembali. Dengan adanya perubahan isi perjanjian pada klausula eksonerasi tersebut, maka diharapkan lessee akan mendapat perlindungan hukum."