Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat dan kompetisi yang semakin meningkat dimulai pada akhir tahun enam puluhan yang menuntut perusahaan perusahaan yang ada untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya diperlukan suatu tujuan yang dinyatakan dalam bentuk strategi dan pemilihan program dan untuk memastikan tujuan ini dapat tercapai diperlukan suatu sistem pengendalian manajemen yang efektif dan optimal. Tesis ini saya tulis untuk menggambarkan bagaimana fungsi fungsi controllership seperti fungsi perencanaan, pengendalian, akuntansi dan fungsi fungsi lainnya dapat diterapkan pada jenis perusahaan yang cukup dinamis yaitu perhotelan beserta kendala kendala yang ada pada penerapannya. Hasil penulisan ini saya harapkan dapat berguna bagi perusahaan yang saya teliti sebagai bahan perbaikan dan peningkatan atas pelaksanaan sistem pengendalian manajemen yang telah dilakukan, juga dapat berguna bagi pihak pihak lain yangmemerlukannya. Kerangka isi tesis ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang berguna untuk menerangkan Iebih lanjut atas topik topik yang dibahas, untuk jelasnya sebagai berikut: Bab 1 Latar Belakang dan Pendahuluan dan penelitian yang diadakan. Bab 2 Landasan Teoritis dan Controllership Bab 3 Metodologi Penelitian yang digunakan Bab 4 Pembahasan tentang penerapan fungsi fungsi controllership Bab 5 Kesimpulan dan Saran Harapan saya, meskipun kecil artinya, buku Ini dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi semua pihak yang memerlukannya."

"Menggunakan regresi data panel pada 17 bidang usaha Kawasan Berikat dan 16 rentang periode kuartalan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang diberikan oleh insentif fiskal maupun insentif non fiskal-moneter melalui skema Kawasan Berikat terhadap kinerja ekspor. Objek penelitian dalam tesis ini dibatasi hanya meliputi perusahaan Kawasan Berikat yang aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor di wilayah Bekasi. Dalam menjelaskan kinerja ekspor, digunakan tiga variabel dependen yaitu nilai ekspor, volume ekspor dan konsentrasi ekspor.Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat bukti yang kuat bahwa insentif fiskal secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan konsentrasi ekspor, sedangkan insentif non fiskal-moneter secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan volume ekspor. Hasil pengolahan data juga menemukan bukti bahwa PDB riil Jepang berpengaruh positif terhadap nilai dan volume ekspor, sedangkan nilai tukar nominal USD terhadap Rupiah berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor

---

Using panel data regression on 17 Bonded Zone?s business sectors and 16 quarterly period of year 2010 to 2013, this thesis aimed to analyze the Effect of Fiscal Incentives and Non Fiscal-Moneteary Incentives through The Bonded Zone Scheme on the Export Performance. The object of research in this thesis is limited only covers Bonded Zone?s companies in Bekasi region which actively doing export and import activities. To explain the export performance, this thesis used three dependent variable, namely : export value, export volume and export concentration.The results shows that there is strong evidence that fiscal incentives are significantly positive effect on the export value and export concentration, while the non fiscal-monetary incentives significantly positive effect on the export value and export volume. The results also reveal that the Japan's real GDP has a positive effect on the export value and export volume, while the nominal exchange rate of USD has a negative effect on export value."

"Fiscal desentralization is a fiscal policy taken by government to balance equality fiscal capacity between local-central government, as well as amongst local government. By concept or formula, it is fairly accepted as a good model of fiscal policy. This research applies ..."

"Penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, yang perlu ditangani dengan cermat sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko fiskal yang terkait dengan penyertaan modal negara dalam proyek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung mencakup risiko teknis, risiko ekonomi, risiko hukum, dan risiko sosial politik. Risiko yang timbul tersebut tidak dapat disebut sebagai risiko fiskal karena hanya merupakan risiko perusahaan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Namun dalam praktiknya terdapat problematika yang dihadapi terkait dengan penyertaan modal negara untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung yang dikhawatirkan dapat membebani APBN.

---

The state equity participation in the jakarta bandung high-speed rail project poses significant fiscal risks, which need to be handled carefully in accordance with existing regulations. This research aims to analyze the fiscal risks associated with state equity participation in the project. The method used in this research is juridical-normative which is organized in an explanatory approach. The result of this research is that the legal status of state equity participation deposited in the development of the jakarta bandung high speed train project cannot be said to be state finance due to the transformation of the legal status of state finance into private finance or legal entities. In addition, this research shows that the risks arising from the state equity participation in the jakarta bandung high-speed train project include technical risks, economic risks, legal risks, and socio-political risks. The risks that arise cannot be referred to as fiscal risks because they are only corporate risks. This also has implications for financial management and legal responsibility. However, in practice, there are problems encountered related to state equity participation for the development of the Jakarta-Bandung high-speed train project, which is feared to burden the state budget."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan pajak penghasilan perusahaan pelayaran nasional dalam pengangkutan muatan ekspor dan impor di jalur internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah mernbandingkan kententuan PPh perusahaan pelayaran di Indonesia, Singapuran dan Filipina Serta menganalisis daya saing perusahaan pelayaran nasional dengan ketentuan PPh yang diterapkan di Indonesia S6113 melakukan evaluasi terhadap kebijakan PPh perusahaan pelayaran dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan pelayaran nasional khususnya dalam melakukan pengangkutan muatan ekspor dan impor di jalur internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan PPh atas perusahaan pelayaran belum mampu mendorong perusahaan pelayaran nasional untuk melakukan pengangkutan muatan ekspor dan impor. Selain itu, kebijakan PPh ini sudah berlangsung selama enam belas tahun, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh penulis, kebijakan PPh ini belum mampu meningkatkan daya saing perusahaan pelayaran nasional. Pemerintah dapat mengacu kepada kebijakan PPh di negara-negara lain sebagai referensi untuk menetapkan kebijakan PPh untuk mengernbangkan perusahaan pelayaran nasional.

---

This thesis discusses the income tax policy for national shipping company doing the export and import transportation in international lines. The purpose of this study is compare the policy of the income tax in Indonesia, Singapore and Phillipines and analyze the competitiveness of national shipping company with the policy that implemented in Indonesia and evaluate the income tax policy to improve the competitiveness of national shipping company specifically for doing export and import transportation in the international lines. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. This research concluded that income tax policy to shipping company has not been able to improve the competitiveness of the national shipping company doing the export and import cargo in international lines. In addition, income tax policy has been going for sixteen years, based on an evaluation conducted by the author, income tax policy has not been able to improve the competitiveness of the national shipping company. Government should be refer to income tax policy in other countries as a reference for setting income tax policy to develop a national shipping company."

"Laporan ini menguraikan analisis proses rekonsiliasi fiskal pada PT AB berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa perlakuan PT AB dan PT CIT (konsultan pajak PT AB) yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, seperti pada: penghapusan piutang; biaya bahan bakar, tol, dan parkir; lisensi kendaraan, medical un-insured, serta beasiswa. Hasil analisis juga menunjukkan adanya kesalahan pada nominal koreksi pendapatan dan biaya konstruksi, provisi A/R shortfall serta beban penyusutan yang dilakukan PT AB. Kesalahan tersebut bersamaan dengan kemungkinan perbedaan metode dalam menghitung provisi imbalan kerja, dapat meningkatkan peluang terjadinya koreksi oleh fiskus pada pemeriksaan pajak di masa mendatang.

---

This report explains about analysis of fiscal reconciliation process in PT AB according to the Indonesia's tax regulation. The analysis result shows that there are some abhorrent treatments of PT AB and PT CIT (tax consultant of PT AB) on bad debt expense; fuel, toll, and parking expense; vehicle license; medical uninsured cost; and scholarship. The analysis result also shows that there are some errors in the correction amounts of construction revenue and cost, provision A/R shortfall and depreciation expense by PT AB. Both of them along with the different method used by tax officer (i.e. in calculating provision for employee benefit), can increase the possibility of correction during tax audit in the future."

"ABSTRAKThis study aimed to find the tendency of the existence of fiscal illusion. Local governments do manipulations for not maximalizing their own revenue (Pendapatan Asli Daerah) and increasing expenditures in order to get central government transfer (Dana Alokasi Umum) in a larger amount. The result of this study shows the existence of fiscal illusion after the implementation of local autonomy. Through income measurement analysis, fiscal illusions exist on incomes such as local taxation and indirect taxation. While through expenditure manipulation analysis, fiscal illusions exist on the ratio of national income which is provided by central government to the local government."