Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aims to investigate the possibility of any indication of misuse of discretionaryfunds in the budget, and to obtain empirical evidence on the factors of budget capability andpolitical motives that affect the proportion of these funds before the local election in 2015. Thestudy was conducted in 143 districts/cities in Indonesia in 2015 which implement the localelection simultaneously. The results using t-test showed that there was no different proportionof discretionary funds before and ahead of the local election in 2015. This implies that there isno indication of misuse of grant and social aid before the local election in 2015. The results ofmultiple regression analysis showed that the fiscal capacity factor (fiscal space) and politicalfactors affect the size of proportion of discretionary funds (grants and social aid) before thelocal election in 2015. The larger the local government fiscal space, the greater the allocation ofits discretionary funds. Incumbents are more likely to use discretionary funds to lure prospectivevoters to reelect in the local election 2015 than non-incumbent regional head.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kemungkinan adanya indikasi penyalahgunaandiscretionary fund dalam APBD serta memperoleh bukti empiris tentang adanya faktorkemampuan keuangan daerah dan motif politik yang memengaruhi proporsi dana tersebutmenjelang Pemilukada 2015. Penelitian dilakukan pada 143 daerah kabupaten/kota di Indonesiayang pada tahun 2015 melaksanakan Pemilukada secara serentak. Hasil uji t menunjukkan bahwatidak ada beda proporsi discretionary fund sebelum dan menjelang Pemilukada 2015. Hal inimenunjukkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana hibah maupun bantuansosial menjelang Pemilukada 2015. Namun, hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwafaktor kemampuan keuangan daerah (ruang fiskal) dan faktor politik berpengaruh terhadapbesarnya proporsi discretionary fund (hibah dan bantuan sosial) menjelang Pemilukada 2015.Semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah, maka semakin besar pula alokasi discretionaryfund-nya. Kepala daerah incumbent lebih cenderung menggunakan discretionary fund untukmenarik simpati calon pemilih agar memilihnya kembali pada Pemilukada 2015 daripada kepaladaerah non incumbent."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis kriteria informasi yang diungkapkan di dalam sustainability reporting pada website pemerintah daerah. Website merupakan salah satu sarana yang lebih efektif dan efisien yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menunjukkan transparansi dan akuntabilitas mereka terkait dengan kinerja sosial dan lingkungan mereka.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menganalisa kriteria informasi yang seharusnya diungkapkan di dalam sustainability reporting pada website pemerintah daerah yang disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, GRI 3.1 dan Pilot Version 1.0 of the Sector Supplement for Public Agencie, serta benchmarking negara-negara lain diantaranya Amerika Serikat, Hong Kong, dan Brazil.

---

ABSTRACTThis study focus on analysis of information that should be disclosed on local government's website about their sustainability reporting. Website is one of the efficient and effective tool that can be used by local government to disclose their transparency and accountability in their social and environmental performance.This study is qualitative descriptive research that analyze sustainability reporting information that should be disclosed by local government in their website.Researcher obtained all of that information criteria from laws and regulations in Indonesia, GRI 3.1 and Pilot Version 1.0 of the Sector Supplement for Public Agencies, and also benchmarking from another countries, such as USA, Hong Kong, and Brazil."

"Based on cognitive theory, this study aims to compare between outcome feedback andexplanatory feedback in the acquiring of internal control review task knowledge andperformance. Both of feedbacks serve different review mechanism, so it will influence auditor?sjudgment process. This study uses experimental method, involving undergraduate accountingstudents as participants as a proxy for inexperienced auditors. The result implies that trainingshould enhance the optimum knowledge acquisition because the appropriateness of trainingmethod will encourage optimum auditor?s performance in internal control review.AbstrakBerdasarkan teori kognitif, penelitian ini membandingkan tingkat pemerolehan pengetahuandan capaian kinerja penugasan review pengendalian intern antara metode outcome feedbackdengan explanatory feedback. Kedua jenis feedback tersebut menyediakan mekanisme telaahyang berbeda sehingga keduanya akan memengaruhi proses judgment auditor. Penelitianini menggunakan metode eksperimen dan melibatkan mahasiswa jurusan akuntansi sebagaiproksi auditor tidak berpengalaman. Hasil penelitian mengimplikasikan pelatihan seharusnyaberupaya mengoptimalkan pemerolehan pengetahuan sebab ketepatan metode pelatihan akanmengoptimalkan kinerja auditor dalam melaksanakan penugasan review pengendalian intern."

"The purpose of this study was to examine the association between technical, organizational, individualcharacteristics of local government officials factors and the implementation of performance measurementsystems (PMS) in local government. The study was conducted in territory of local government of YogyakartaSpecial Region (DIY). The samples are local government officials in Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) who are directly involved in the implementation of the Performance Accountability System forGovernment Entity (SAKIP) and reporting Performance Accountability Reports for Government Entity(LAKIP). The results found the factors that positively and significantly associated with implementation ofa PMS were organizational factors, namely: training and organization?s response are open to change, andthe individual characteristics factors, namely: high self-efficacy and conscientiousness trait.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah menguji hubungan antara faktor teknis, organisasional, karakteristikindividu pegawai pemda dan implementasi sistem pengukuran kinerja di tingkat pemerintah daerah.Penelitian dilakukan di lingkup pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sampel penelitianadalah pegawai pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung terlibatdalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaporan LaporanAkuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil penelitian menemukan bahwa faktor?faktoryang berhubungan secara positif dan signifikan terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja adalahfaktor organisasional, yakni: pelatihan dan respon organisasi yang terbuka terhadap perubahan, dan faktorkarakteristik individu, yakni: self efficacy yang tinggi dan sifat conscientiousness."

"Dalam perusahaan selalu terdapat hubungan atasan-bawahan, di mana mereka bekerja untuk mencapai tujuan masing masing.Atasan memberikan kompensasi untuk memotivasi bawahan bekerja demi kepentingan perusahaan. Penelitian ini hendak melihat aspek-aspek kompensasi manajemen terhadapmotivasi mereka dalam mencapai tujuan perusahaan Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Metode penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam melalui literatur. Metode wawancara untuk mendapatkan pemahamanrencana kompensasi dalam praktek.Rencana kompensasi PT X terdiri dari beberapa jenis kompensasi. yaitu gaji, benefit dan tantiem untuk kelompokeksekutif dan untuk kelompok manajemen menengah dan senior.mendapat gaji dan benefit. Pemberian kompensasi untuk kelompok eksekutif berdasarkan kinerja perusahaan yang dilihat melalui laba, ROA, ROE. dan EPS. Sedangkan penilaian untukkelompok manajemen menengah dan senior terutama berdasarkan laba dan sasaran-sasaran yang dapat dicapai oleh manajertersebut. Kelompok eksekutif akan mendapatkan tantiem, yaitu bagian dari laba sebagai bonus atas tercapainya tujuan perusahaan.Kelompok manajemen menengah dan senior akan mendapat kenaikan gaji dan parigkat bila sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai.Komisaris menentukan rencana kompensasi dan menilai kinerja kelompok eksekutif. Untuk kelompok manajemen menengah rencana kompensasi ditentukan oleh direktur operasi dan penilaian kinerja dilakukan oleh atasan masing-masing.Pemberian kompensasi PT X kebanyakan berupa kompensasi jangka pendek, terutama untuk kelompok manajemen menengah dan senior. Kompensasi untuk kelompok. ini yang bertanggung jawab atas suatu pusat laba tidak mendapat bagian dari laba yang dapat dihasilkan divisinya untuk lebih memotivasimanajer tersebut dalam menghasilkan laba perusahaan. Pemberian kompensasi kelompok eksekutif telah menghubungkan labasebagai alat untuk memotivasi dengan penilaian kinerja perusahaan.Untuk kelompok manajemen menengah dicari alternatif tambahan jenis kompensasi yang dapat lebih memotivasi dan menghubungkan dasar penilaian kinerja dengan jenis kompensasi yang diberikan."

"ABSTRAKThis research aims to study management accounting implementation in managers decisions for setting targeting goals in service revenue of West Java province. Public sector management accounting is defined as relevant and reliable accounting information aimed at leaders with a view to planning (strategic planning, information delivery, investment assessment, budgeting, service costing, performance appraisal) and control (measuring management performance achievement by means of the achievement of targets that are in accordance with the planned program. The Vehicle Tax is the potential of substantial local taxes for revenue revenues in the western Java province. The results showed that Management Accounting has a strong relationship with Target Income Determination at West Java Provincial Income Board. Meanwhile, if seen from the result of regression equation, regression coefficient from independent variable marked positive which indicate that the implementation of good Management Accounting will increase Target Income of Regional Income Board in West Java province."