Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Praktek Monopoli Bidang Ketenagalistrikan Di Indonesia dikaitkan dengan adanya Tuntutan Warga Negara Terhadap Penguasaan Negara Atas Ketenagalistrikan di Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam Monopoli dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara perlu terlebih dahulu memaknai Pemahaman Konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini bukan hanya sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan Negara. Pembangunan hukum ekonomi Indonesia, paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana dianut dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sifatnya memaksa, harus diimplementasikan secara konsisten. Maksudnya pembangunan ekonomi harus mendukung pembangunan ekonomi rakyat, dalam arti rakyat harus turut terbawaserta dalam pembangunan, bukannya pembangunan yang akan menggusur rakyat. Pengaturan mengenai ketenagalistrikan ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, yang kemudian pada tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, namun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga kembali ke pengatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Pembuat undang-undang kemudian pada tahun 2009 membuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, dimana kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dinyatakan inkonstitusional bersyarat olah Mahkamah Konstitusi. Namun pada tahun 2003 pasal yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat olah Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dinormakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali melakukan pengujian terhadap beberapa undang-undang yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat tuntutan warga negara terhadap penguasaan negara atas ketenagalistrikan.

---

This article analyzes how monopoly practices in the electricity sector in Indonesia are linked to the existence of citizen demands for state control over electricity at the Constitutional Court. This article was prepared using doctrinal research methods. In Monopolies and state control over branches of production that are important for the state, it is necessary to first understand the Conceptual Understanding of Article 33 of the 1945 Constitution. This article does not just provide guidance on the structure of the economy and the state's authority to regulate economic activities, but reflects the ideals, a belief that is firmly held and consistently fought for by state leaders. The development of Indonesian economic law, understanding of togetherness and the principle of kinship as espoused in Article 33 of the 1945 Constitution is compelling in nature, must be implemented consistently. This means that economic development must support the people's economic development, in the sense that the people must be involved in development, rather than development that will displace the people. Regulations regarding electricity are in Law Number 15 of 1985 concerning Electricity, which was then replaced in 2002 by Law Number 20 of 2002 concerning Electricity, but Law Number 20 of 2002 concerning Electricity was canceled by the Constitutional Court so it returns to the regulator. Law Number 15 of 1985 concerning Electricity. Lawmakers then in 2009 made Law Number 30 of 2009 concerning Electricity replacing Law Number 15 of 1985 concerning Electricity, where then Law Number 30 of 2009 was declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court. However, in 2003 the article which was declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court in Law Number 30 of 2009 was re-normed in Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. At the Constitutional Court, several laws relating to electricity have been reviewed several times, this shows that there are citizen demands for state control over electricity."

"Industri listrik pada setiap negara di dunia ini memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda-beda. Karakteristik dan ciri khas tersebut disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan segmentasi pasar yang akan diraih oleh produsen listrik tersebut. Berbeda dengan industri-industri lain, industri listrik lebih cenderung memiliki struktur pasar yang hampir selalu sama di setiap negara. Struktur pasar tersebut bisa digolongkan pada dua jenis pasar yaitu pasar monopoli dan pasar oligopoli.Industri listrik yang bersifat monopoli biasanya diterapkan pada negara yang perekonomiannya masih dalam tahap berkembang seperti India dan Indonesia. Dimana pada kedua negara tersebut campur tangan Pemerintah masih terlalu kuat untuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan industri listrik yang menggunakan pasar oligopoli biasanya digunakan oleh negara-negara maju yang menggunakan sistem ekonomi pasar. Masing-masing kedua karakteristik industri pasar tersebut menurut penulis memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini akan disesuaikan dengan seberapa efektif dan efisien dalam pemberlakuannya di pasar."

"Penelitian dilakukan dengan alasan bahwa pelaksanaan sistem pemrosesan data elektronik secara tepat sangat penting guna menjamin bahwa sistem informasi dan pengolahan data dapat diperiksa serta menyajikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Tujuan penelitian untuk melihat seberapa jauh sistem pemrosesan data elektronik mempengaruhi sistem akuntansi dan pengendalian internal dalam perusahaan serta pengaruhnya terhadap pemeriksaan ekstern oleh akuntan publik. Metode penelitian yang digunakan meliputi identifikasi kasus, studi kepustakaan, studi lapangan, dan diskusi. Pengumpulan bahan dilakukan melalui wawancara, pengamatan langsung, serta data mengumpulkan dokumen-dokumen serta sekunder yang menunjang pembahasan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (a) studi dan evaluasi terhadap pengendalian internal dalam sistem yang terkomputerisasi harus memperhatikan pengendalian terhadap operasional, dokumentasi, dan keamanan dari sistem tersebut secara keseluruhan, (b) pemeriksaan ekstern terhadap sistem yang terkomputerisasi sebaiknya dilakukan dalam lingkungan komputer juga yaitu dengan pendekatan audit melalui komputer, agar akuntan publik menjadi lebih terlibat di dalam sistem dan hasil pengujiannya segera dapat diidentifikasi dan digunakan sebagai pengukur terhadap keandalan pemrosesan internal, serta (c) pelaksanaan audit dengan pendekatan tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi danefektifitas pekerjaan akuntan publik. Kesimpulannya adalah bahwa implementasi sistem pemrosesan data elektronik pada PT. "AK" ditinjau dari segi pemeriksaan ekstern memperlihatkan hasil yang belum memuaskan yang disebabkan karena: (1) masih adanya kekurangan-kekurangan dalam segi teknis terutama yang berkaitan dengan program aplikasi dan bagan perkiraan yaitu dalam hal kesalahan penulisan program dan kekurang efisienan dalam menyusun nomornornor perkiraan, (2) kelemahan dalam struktur organisasi yang belum memperlihatkan pemisahan tugas yang baik, dan (3) kelernahan dalam segi personality pelaksana sistem pemrosesan data elektronik yang masih kurang baik. Sarannya, untuk perbaikan pelaksanaan sistem pemrosesan data elektronik selanjutnya pada PT. "AK" , perlu dilaksanakan penyempurnaan lebih lanjut dalam hal teknis, melakukan restrukturisasi organisasi yang menjanjikan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang lebih baik, memperbaiki segi personality pelaksana sistem dengan meningkatkan pengetahuan dan keahlian personilnya, dan melakukan pendekatan psikhologis terhadap personil agar personil yang terlibat langsung dengan pelaksanaan sistem pemrosesan data elektronik tersebut dapat berkarya seoptimal mungkin sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem dapat tercapai."