Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Obat racikan sering diresepkan di Indonesia. Namun, standarpelayanan dan standar kualitas obat racikan belum ada. Penelitian inibertujuan mengevaluasi kualitas pelayanan resep puyer, keseragamansediaan, dan cemaran kimia pada puyer. Sampel sebanyak 10 apotek diambilsecara random dari total populasi apotek di Jakarta. Evaluasi kualitaspelayanan dilakukan dengan metode observasi melalui penebusan reseppuyer amoksisilin dan resep puyer parasetamol pada masing-masing apotek.Parameter yang diamati adalah harga, waktu tunggu, pemberi pelayanan,dan informasi yang diberikan. Evaluasi keseragaman sediaan dilakukanberdasarkan prosedur keragaman bobot kapsul keras (Farmakope IndonesiaIV). Analisis cemaran kimia pada puyer dilakukan dengan metodeKromatografi Cair Kinerja Tinggi. Hasil evaluasi kualitas pelayanan reseppuyer menunjukkan adanya variasi pada harga (Rp. 15.500,- - Rp. 28.200,-)dan waktu tunggu (17-67 menit). Pemberi informasi di apotek sebagian besar(70%) dilakukan bukan oleh apoteker. Informasi mengenai obat yangdiberikan masih terbatas. Seluruh sampel puyer amoksisilin dan parasetamoltidak memenuhi syarat keseragaman sediaan. Cemaran parasetamol padapuyer amoksisilin ditemukan di seluruh sampel apotek. Cemaran amoksisilinpada puyer parasetamol ditemukan di 2 sampel apotek. Kesimpulan yangdapat diambil dari penelitian ini adalah kualitas puyer racikan dari segi keseragaman sediaan dan cemaran kimia masih kurang baik. Kualitaspelayanan peracikan puyer masih harus ditingkatkan."

"Peracikan adalah pekerjaan kefarmasian yang merupakan bagian utama dari pelayanan apotek. Penelitian mengenai pelayanan resep belum ada di apotek Depok. Obat racikan parasetamol sering diresepkan pada anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan resep racikan puyer parasetamol di beberapa apotek Depok. Parameter yang dievaluasi adalah: keragaman bobot, harga, lama pelayanan, informasi, pemberi pelayanan resep puyer parasetamol. Selain itu, juga dievaluasi mengenai aktivitas dan peran apoteker di apotek. Dua puluh dari 68 apotek dipilih secara acak. Obat racikan puyer parasetamol diperoleh dengan cara penebusan resep dan pelayanan kefarmasian diperoleh dari kuesioner. Jumlah apotek individu adalah 80%, sisanya adalah apotek jaringan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar obat puyer parasetamol (97,50%) tidak memenuhi keragaman bobot (Farmakope Indonesia IV). Harga bervariasi antara Rp. 5000,- - Rp. 17.800,- dan lama pelayanan peracikan bervariasi antara 9 - 41 menit. Pemberi informasi di apotek sebagian besar dilakukan bukan oleh apoteker. Informasi mengenai obat masih terbatas. Jumlah apoteker sebagai APA dan PSA adalah 13,33%. Jumlah apotek yang buka 24 jam adalah 22,22%. Apoteker yang bekerja selama 31-60 jam/minggu adalah 52,63%. Sebanyak 48,57% apotek melayani 0-5 lembar resep racikan per hari. Sebagian besar apotek (68,89%) meracik dengan mortir dan alu. Sebagian besar apotek (68,89%) membersihkan alat dengan cara dicuci sabun. Sebanyak 40% apoteker sering melakukan pelayanan secara langsung kepada pasien.Kesimpulan penelitian ini adalah kualitas obat racikan dalam hal keragaman bobot masih kurang baik dan kualitas pelayanan masih harus ditingkatkan.

---

Compounding is pharmaceutical job that main part of pharmacy service. The research of dispensing is not yet in Depok pharmacy. Compounding prescription of paracetamol is prescribed to the children frequently. The aims of this research were to evaluate compounding prescription of paracetamol divided powder service in several Depok pharmacies. The parameters that evaluated were weight variety, price, service duration, information, dispenser paracetamol compounded divided powder. In addition, activity and function of pharmacists were also evaluated. Twenty of 74 pharmacies were chosen randomly. Paracetamol compounded divided powder was obtained by prescription and pharmaceutical care were obtained by questionnaires. A number of private pharmacies were 80%, the balance were dependent pharmacies.The results showed that the paracetamol divided powder (97,50%) do not fulfill the requirements (4th Pharmacopeia of Indonesia) predominantly. Variation in price was between Rp. 5000,- - Rp. 17.800 and dispensing duration was between 9 - 41 minutes. The most information service of pharmacies were not given by pharmacist and the drug’s information was insufficient. A number of pharmacists as an APA and PSA were 13,33%. A number of pharmacies that open 24 hours were 22,22%. Duration work of pharmacists during 31-60 hours/week were 52,63%. At the rate of 48,57% pharmacies were served 0-5 compounding prescription daily. Partly of pharmacies (68,89%) were compounded by mortars and pestles. Partly of pharmacies (68,89%) were cleaned the equipments by soap. At the rate of 40% pharmacists were frequently served patient directly. The conclusion was quality service compounding divided powder based on w"

"Frekuensi peresepan obat racikan di Indonesia masih tinggi. Indonesia belum memiliki standar pembuatan obat racikan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kualitas pelayanan kapsul racikan, keseragaman bobot, dan cemaran mikroba pada kapsul racikan. Sampel sebanyak 15 apotek diambil secara random dari total populasi apotek di Jakarta. Evaluasi kualitas pelayanan dilakukan dengan metode observasi melalui penebusan resep 30 kapsul racikan (bromheksin, klorfeniramin maleat, teofilin) pada masing-masing apotek. Parameter yang diamati adalah harga, waktu tunggu, pemberi informasi, dan informasi yang diberikan. Evaluasi keseragaman bobot kapsul racikan dilakukan berdasarkan keseragaman bobot kapsul (Farmakope Indonesia edisi III). Pengujian cemaran mikroba meliputi Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir dengan persyaratan menurut USP 30/NF 25 pada sediaan nonsteril, serta identifikasi bakteri patogen menggunakan media selektif (Cetrimide, Salmonella Shigella Agar, Eosin Methylen Blue, dan Manitol Salt Agar). Hasil evaluasi kualitas pelayanan resep kapsul racikan menunjukkan adanya variasi harga obat (Rp 34.000,- − Rp 115.000,-) dan waktu tunggu pasien (19-65 menit) antar apotek. Sebagian besar pemberian informasi bukan dilakukan oleh apoteker. Informasi obat yang diberikan masih terbatas. Kapsul racikan dari 3 apotek memenuhi syarat keseragaman bobot. Cemaran bakteri patogen tidak ditemukan pada seluruh sampel. Sebagian besar kapsul racikan memenuhi persyaratan jumlah bakteri dan kapang khamir. Kualitas pelayanan dan peracikan kapsul masih perlu ditingkatkan."

"Masih banyak ditemukan resep obat antituberkulosis anak dengan kombinasi beberapa obat dalam racikan puyer yang tidak sesuai standar program pemberantasan tuberkulosis (TB) paru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui situasi dan permasalahan berhubungan praktik peresepan puyer sebagai obat anti tuberkulosis (OAT).Pada periode Mei hingga Desember tahun 2009, penelitian diawali dengan pengukuran persentase peracikan OAT dalam bentuk puyer, dilanjutkan dengan penelitian kualitatif eksploratif. Data dikumpulkan dari rumah sakit, puskesmas, apotek dan dinas kesehatan di Jakarta, Bandung, Medan, dan Makassar. Pada tiap fasilitas kesehatan, 30 sampel resep pengobatan diambil untuk pasien tuberkulosis anak usia 1 _ 12 tahun. Kemudian dilakukan wawancara mendalam terhadap dokter anak, apoteker, keluarga pasien, dan pegawai dinas kesehatan yang terkait. Penelitian menemukan persentase peracikan OAT adalah 25% untuk campuran rifampicin dan isoniazid, dan 18% untuk campuran rifampicin, isoniazid, dan pyrazinamid.Semua informan menyadari bahwa praktik peracikan puyer tergolong pengobatan yang irasional, tetapi situasi yang mereka hadapi membuat mereka terus meresepkan dan membuat peracikan puyer. Ketersediaan fixed dose combination (FDC) yang rendah untuk OAT serta harga yang mahal menjadi alasan utama. Pemerintah dan organisasi profesi perlu meningkatkan pembinaan secara terus menerus kepada tenaga kesehatan berhubungan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap FDC untuk tuberkulosis anak.

---

There are still many practices of treating sick children with a mixture of several medicines for children suffering from tuberculosis, called it "puyer". It is not following the standard from Ministry of Health. This study explored the complex situation dealing with the practice of compounded medicines.

It was innitially by assessment the percentage of "puyer" prescription, and followed by the qualitative study, from May to December 2009. Data were collected from hospitals, primary health cares and pharmacies in Jakarta, Bandung, Medan, and Makassar. From every health cares facilities, 30 prescriptions were collected for children age 1 to 12 years old. Then, we conducted in-depth interviews with pediatricians, pharmacist, patients? families and health officers about ?puyer? prescription for children. The prevalence of prescription consists of ?puyer? for children were 25% for isoniazid and rifampicin and 18% for isoniazid, pyrazinamid, and rifampicin.

All informants knew ?puyer? prescription is irrational, because the complex situation they faced they continued to give ?puyer? to patients. Low availability and high price of fixed doses combination (FDC) are main reasons. The government and association of doctors/pharmacist should enforce discipline to their member to obey therapy standard. The government should improve access to FDC medicines for children suffering tuberculosis."

"Apotek merupakan sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Salah satu pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek adalah pelayanan resep. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, lama waktu pelayanan Resep antara 15-30 menit. Berdasarkan SOP Apotek Kimia Farma, waktu tunggu pasien resep non racikan adalah antara 5-10 menit. Untuk mengevaluasi mutu pelayanan resep di apotek, perlu dilakukan perhitungan durasi waktu tunggu pelayanan resep. Hingga saat ini, waktu tunggu pelayanan resep masih menjadi masalah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya efisiensi waktu pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian (TTK) dan antrian pasien yang hendak menebus resep di apotek. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis waktu tunggu pelayanan resep di apotek untuk mencapai kepuasan pasien terhadap pelayanan resep di Apotek Kimia Farma Cahaya Amalia. Penelitian dilakukan dengan metode observasi. Observasi dilakukan terhadap resep kredit dan resep tunai pasien di Apotek Kimia Farma Cahaya Amalia. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, rata-rata waktu pelayanan resep kredit di Apotek Kimia Farma Cahaya Amalia adalah 17 menit, sedangkan rata-rata waktu pelayanan resep kredit di Apotek Kimia Farma Cahaya Amalia adalah 6 menit. Rata-rata waktu pelayanan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Namun, rata-rata waktu pelayanan resep kredit tidak sesuai dengan SOP Apotek Kimia Farma.

---

Pharmacy/drugstore is a pharmaceutical service facility or facility where pharmacists practice pharmacy. One of the pharmaceutical services carried out in a pharmacy is a prescription service. Based on Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, prescription service time is between 15- 30 minutes. Based on the SOP of Apotek Kimia Farma, the waiting time for non- concoction prescription patients is between 5-10 minutes. To evaluate the quality of prescription services in pharmacies, it is necessary to calculate the waiting time for prescription services. Until now, the waiting time for prescription services is still a problem. This happens due to the lack of time efficiency for services performed by pharmacists and pharmaceutical technical personnel (TTK) and the queues of patients who want to redeem prescriptions at the pharmacy. Therefore, it is necessary to analyze the waiting time for prescription services at the pharmacy to achieve patient satisfaction with prescription services at Apotek Kimia Farma Cahaya Amalia. The research was conducted by observation method. Observations were made on credit prescriptions and cash prescriptions for patients at the Apotek Kimia Farma Cahaya Amalia. Based on the results of the analysis that has been carried out, the average credit prescription service time at Apotek Kimia Farma Cahaya Amalia is 17 minutes, while the average credit prescription service time at Apotek Kimia Farma Cahaya Amalia is 6 minutes. The average service time is in accordance with Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies. However, the average credit prescription service time is not in accordance with the SOP of Kimia Farma Pharmacy."

"Permasalahan yang mendasar dalam modernisasi organisasi pajak, dengan adanya sistem kompensasi baru dan penerapan kode etik, apakah dapat mengubah pola pikir dan perilaku PNS yang selama ini identik dengan praktik-praktik tidak sehat seperti KKN. Apakah terdapat perbedaan menyangkut kualitas pelayanan yang menjadi tugas utama pegawai pajak selama 2 tahun masa modernisasi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan tentang kompensasi dan kode etik dan perbedaan yang dapat diberikan kedua hal tersebut pada kualitas pelayanan serta memberikan pemahaman mendalam terhadap pegawai mengenai masalah kompensasi dan kode etik serta melakukan perbandingan antara teori yang ada serta fakta yang berlaku sebenarnya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengedepankan analisis mendalam yang didapat dari wawancara narasumber terhadap kuesioner mengenai kompensasi dan kode etik yang telah disebarkan terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif yang berasal dari penyebaran kuesioner yang ditujukan terhadap pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Empat dengan kriteria sample purposive yaitu pegawai yang terlibat langsung dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan, sehingga didapat sampel sebanyak 81 orang pegawai dan data sekunder dari jawaban 522 responden terhadap kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan da n Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengenai kualitas pelayanan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Data lainnya adalah data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang aparat pajak dan 3 orang Wajib Pajak mengenai persepsi mereka tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan. Dasar teori yang dipergunakan untuk mengkaji masalah kompensasi adalah yang diutarakan oleh Salt (1994) yaitu sistem penggajian dibuat bukan hanya untuk mencapai efisiensi yang lebih besar tetapi juga untuk menumbuhkan semangat para pegawai untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Untuk teori kode etik digunakan teori oleh Tampoe (1994) yang menyatakan bahwa kode etik dan moral dari pelayanan publik, membentuk nilai-nilai yang diharapkan dari suatu pekerjaan dan mempengaruhi bentuk dan cara pekerjaan itu dilakukan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kompensasi adalah terdapat ketidakadilan dalam berbagai aspek kompensasi yaitu keadilan berdasarkan daerah tempat unit kerja, beban kerja,pengalaman kerja, dan kinerja yang dihasilkan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kode etik adalah terdapat keraguan responden terhadap pengawasan pelaksanaan kode etik, baik yang dilakukan oleh atasan maupun Badan Independen, dan masalah efektivitas peran Komisi Kode Etik. Data sekunder yang dipakai dari kuesioner kualitas pelayanan adalah pelayanan telah memenuhi aspek kualitas dilihat dari semua indicator pelayanan kecuali terkait indicator reliability mengenai masalah sarana pengaduan.Hasil penelitian di atas kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan hasil wawancara mendalam dengan narasumber mengenai persepsi tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan yang didapat oleh Wajib Pajak. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa bagi Wajib Pajak terdapat peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan sebelum modernisasi terutama dalam masalah pemberian hadiah kepada pegawai pajak, kecepatan pelayanan, sikap ramah dan sopan santun, kemampuan dan penguasaan peraturan serta penampilan ruang pelayanan yang semakin baik dan rapi. Masih adanya ketidakpuasan terhadap kurangnya fasilitas pendukung kantor serta miskomunikasi dengan pegawai pajak akan dijadikan saran perbaikan. Bagi pegawai sendiri, penambahan kompensasi menjadikan kebutuhan hidup terpenuhi sehingga kualitas kerja juga akan meningkat, dan penerapan kode etik dipandang perlu sebagai pedoman dan rambu-rambu yang membatasi perilaku pegawai sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

---

The fundamental issue in the modernization of tax service organization in Indonesia, along with improvement in compensation system and code of ethic for the employees, can be put into these questions: How effective are these new components in changing the employee?s way of thinking and behave, to change unhealthy practices among them, such as KKN (corruption, collution, and nepotism). After two years of modernization process among the employees, is there any significant difference in relation to the quality of service among the Small Tax Office employees of Jakarta Gambir Four. The main objective of this research is to explain the modified compensation and code of ethic among the tax office employees, and how much those two may affect the quality of tax service to the public, as well as how much those employees understand about modernization concept in the two components, with some analysis of relevant theories in comparison with what is actually going on.

Our method of research shall be qualitative, by stressing on some in-depth analysis on results of interviews with some source persons and questionnaires about compensation and employment code of ethic previously distributed among the employees of the tax office. Our primary quantitative data consists of questionnaires results from 81 employees of the Small Tax Office of Jakarta Gambir Four as respondents to the questionnaire. For secondary quantitative data consists of questionnaires results from 522 taxpayer from survey that has been given by Tax Socialization, Service and Public Relation, Area Tax Office of Central Jakarta, in relation to the said tax office. To further validate the analysis, we also conducted in-depth interview with 4 tax office staff and 3 public taxpayers, to find out their perceptions on the compensation system, code of ethic regulation and the quality of service among the tax office employees. Some theories were exploited as basis for analysis of job compensation among the tax office employees; such as Salt (1994) who wrote that compensation system is not merely created for higher work efficiency but also to boost up morale and work spirit among the employees, driving them to be more professional in delivering the service. We utilize the code of ethic theory formulated by Tampoe (1994) which basically stated that code of ethic and moral among public service workers should target at establishing values of what is expected from the job, and should be able to affect the format and the way such job is conducted. In brief, feedback from the questionnaire showed to us that, based on similar answer to particular question, the compensation system currently applied in the tax office is considered by many as unfair; incapable to evenly distribute the compensation based on workload, place of work (working unit), work experience, and performance. From the code of ethic part of the questionnaire, many expressed their uncertainty on the supervision of implementation of such values at workplace, both to be conducted by their superiors or independent oversight board. They also question the effectivity of the role of the Code of Ethic Commission in the organization. From the quality of service aspect, most of the respondents confirmed that the quality of tax service is up to the expected level, seen from all measurement indicators, except for reliability indicator related to complaint handling system.

The said result from the questionnaire was further analysed and compared to result from indepth interview. Still on the same topics, the interviews dug deeper into individual perception on the compensation system, employement code of ethic and the quality of service among the employees of the tax office; to include some opinions from public taxpayer. In general, they confirmed that improvement in the quality of tax service is apparent; in particular on how the tax office staff deals with gifts/gratification, hospitality and the speed of service, as well as improved service attitude among the front-row officers, along with some physical improvement in the service office themselves. Some minor dissatisfactions were addressed to lack of support facility in the tax office, and miscommunication among the officers, which shall be targetted for the next improvement. In the eye of the tax office staff themselves, improvement of compensation helps them to improve their welfare, and thus it affects their quality of work, whereas implementation of the improved code of ethic regulation is seen as necessary to serve as guidance among the staff, and eventually enhance the quality of service to taxpayers as well."

"Monitoring kinerja pelayanan kesehatan pada umumnya sering kali dilakukan dengan metode self-report dengan pendekatan pada kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan. Asumsi tingginya penilaian self-report masih dipertanyakan validitasnya. Metode observasi diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan sistem pelayanan secara nyata. Tujuan dari penelitian adalah diketahuinya gambaran pelayanan swamedikasi yang tepat berdasarkan standar pelayanan kefarmasian berdasarkan metode pengukuran self-report dan observasi di Apotek Kimia Farma Jakarta dan Sekitarnya tahun 2013. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan jumlah sampel 24. Hasil penelitian didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap hasil pengukuran pelayanan swamedikasi oleh apoteker antara metode self-report dan observasi di Apotek Kimia Farma Jakarta dan sekitarnya tahun 2013.

---

Monitoring the performance of health care in general is often done using a self-report that approach to compliance officers of service standards.The validityof assumption of high self-report assessment still questionable. Observation method is expected to provide an overview of the implementation of the real service system.

The purpose of research is to know the proper description self-medication services based on standards of pharmacy servicesbetween self-report and observationmethod in Kimia Farma ApotekJakarta and surrounding 2013. This study uses cross-sectional design with a sample size of 24.

The results showed that there were significant differences of measurement results of self-medication services by pharmacists between self-report and observation method in Kimia Farma Apotek Jakarta and surrounding 2013."

"Pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut adanya reformasi birokrasi, dimana kedudukan pemerintah dan rakyat menjadi sejajar. Dalam hal ini Pemda DKI Jakarta sebagai pelaksana isi dari otonomi daerah, harus mampu menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun salah satu pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemda adalah pemungutan pajak hotel dan restauran, yang memiliki fungsi penghimpun dana (Budgeter) maupun pengaturan (Regulation). Pelayanan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah. Di mana salah satu penyelenggara pelayanan ini adalah Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur.Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan, yaitu dengan membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan perungutan pajak hotel dan restauran dengan harapan yang menjadi keinginan pelanggan, dengan menggunakan 5 (lima) dimensi pengukuran kualitas jasa yang terdiri dari : Tampilan Fisik (Tangible), Daya Tanggap (Responsiveness), Keandalan (Reliability), Jaminan (Assurance) dan Empati (Empathy). Adapun model pengukurannya dengan menggunakan Konsep Gaps Model Of Service Quality, yang dikembangkan oleh Valarie A Zeithaml, Parasuraman A, sehingga akan terlihat berapa tingkat kepuasan pelayanan pemungutan pajak hotel dan restauran yang diberikan oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang menggunakan penarikan sampel secara sengaja (purposive sampling) untuk tujuan tertentu kepada pelanggan yang telah ditentukan dan dianggap sudah cukup mewakili.Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan menurut dimensi Tangible sebesar 85 %, Resposiveness sebesar 71 %, Reliability sebesar 76 %, Assurance sebesar 76 % dan Emphaty sebesar 69 %. Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada dimensi Tangible (85 %) dan terendah terdapat pada dimensi Emphaty (69 %). Dengan dernikian jika dihitung secara keseluruhan akan diperoleh tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan pemungutan pajak hotel dan restauran oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur sebesar 75 % dari harapan pelanggan.Atas dasar kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran seperti ; perlu adanya loket khusus bagi penanganan berkas bermasalah maupun loket keluhan atas pelayanan, perlu adanya standar waktu pelayanan di tiap loket maupun secara keselaruhan, perlu dibuat kesepakatan bersama tentang pola pelayanan yang terpadu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan, untuk lebih meningkatkan pelayanan perlu diadakan uji coba pelaksanaan sistem on line yang terpadu antara cash register pengusaha wajib pajak hotel dan restauran dengan yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Suku Dinas pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur, sehingga sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan.Daftar Pustaka : 40 buku, 9 Artikel, 1 Penelitian, 4 Peraturan"