Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini membahas prinsip dasar dari pada aneka anuitas, baik itu anuitas jiwa maupun tentu. Untuk keperluan menyusun program anuitas diberikan juga bentuk perumusan premi bersih dengan cadangan premi bersih."

"Pada skripsi akan dibahas penentuan premi manfaat dan cadanganmanfaat yang memperhitungkan biaya pengeluaran. Penentuan premi inimenggunakan prinsip ekivalen. Prinsip ekivalen ini merupakan ekspektasikerugian pada waktu masuk asuransi bernilai nol. Sedangkan ekspektasikerugian yang memperhitungkan biaya pengeluaran setelah asuransiberjalan dimana pemegang polis pada waktu tersebut masih hidupmerupakan cadangan manfaatnya. Kerugian ini merupakan selisih dari nilaisaat ini dari uang pertanggungan dengan akumulasi preminya. Kerugian inijuga bergantung pada biaya pengeluaran yang ditetapkan oleh perusahaanasuransi, asuransi jiwa yang dipilih oleh pemegang polis dan jenis premimanfaat yang harus dibayar oleh pemegang polis."

"Tulisan ini membahas dan membuat suatu program asuransi jiwa dirnana cakupannya meliputi pensiun dan tunjangan untuk keluarga. Pembahasannya meliputi perumusan umum dari program asuransi ini dan menghitung premi untuk faedah satuan serta cadangan prospektipnya. Sebelumnya dibahas dasar-dasar matematika aktuaria yang berkaitan dengan program asuransi tersebut, kemudian pengembangan (bentuk khusus) dari anutas dan asuransi yang merupakan inti dari program ini."

"ABSTRAKProgram Pensiun adalah setiap program yang memberikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Tujuan utama dari suatu program pensiun adalah untuk menjamin kesinambungan pendapatan peserta program pensiun, setelah peserta tidak bekerja lagi atau pensiun. Seorang karyawan dapat menjadi peserta program pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan atau dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya adalah Dana Pensiun Pemberi Keija (DPPK). DPPKdapat menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Sedangkan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa adalah dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dan hanya dapat menyelenggarakau program pension iuran pasti.Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, peraturan dana pensiun memuat hak peserta program pensiun untuk memilih bentuk anuitas dan pengurus dana pensiun diwajibkan mengalihkan tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kpeada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih peserta dan selanjutnya perusahaan asuransi jiwa bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran.Produk anuitas yang dijual perusahaan asuransi jiwa menjanjikan berbagai macam manfaat pensiun, dan tidak seluruh produk menjanjikan manfaat yang sesuai, bagi peserta dana pensiun atau penerima manfaat pensiun. Kesesuaian manfaat produk anuitas yang dijual perusahaan dengan ketentuan manfaat pensiun bagi peserta dana pensiun perlu dianalisa. Salah satu cara untuk menentukan sesuai tidaknya produk anuitas bagi penerima manfaat pensiun adalah melakukan analisa kesesuaian produk dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan lainnya.Berdasarkan analisa atas data dari PT. Asuransi Jiwa XYZ, diketahui bahwa hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak seluruh produk anuitas yang dijual perusahaan sesuai bagi peserta dana pensiun atau penerima manfaat pensiun. Beberapa produk menjanjikan manfaat pensiun tambahan sebagai 'pemanis' dan untuk menarik pembeli anuitas. Pemberian manfaat pensiun tambahan dikhawatirkan akan mengurangi nilai manfaat pensiun utama, yaitu manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan selama seumur hidup. Sebaiknya perlu ada aturan mengenai manfaat pensiun tambahan yang dijanjikan oleh suatu anuitas, meliputi nilai maksimum manfaat pensiun tambahan, kapan manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan dan sebagainya."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya suatu perbedaan penafsiran Prinsip Itikad Baik dalam penerapannya di dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Perkembangan asuransi jiwa di Indonesia mengakibatkan munculnya masalah salah satunya adalah calon tertanggung menutupi informasi yang sebenarnya mengenai keadaan dirinya Seperti dalam permohonan klaim di Asuransi Jiwa Sequis Life Penanggung Penanggung menolak klaim tertanggung Harris Ependi dengan alasan bahwa tertanggung tidak memiliki Prinsip Itikad Baik dalam tahap Pra Kontrak Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Hasil penelitian adalah Penanggung memiliki hak untuk menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Harris Ependi atas dasar tidak adanya Itikad Baik dalam pembuatan perjanjian

---

This thesis discusses the existence of a difference in interpretation of the Principle of Good Faith in its application in the Insurance Agreement The development of life insurance in Indonesia resulted in the emergence of problems one of which was the prospective insured to cover the real information about the situation himself As the petition claims Sequis Life Insurance Underwriters the Insurer rejected the insured s claim Harris Ependi on the grounds that the insured did not have a Good Faith Principle in Pre contract stage The research method used is normative The results are Insurers have the right to reject insurance claims filed by Harris Ependi on the basis of the absence of Good Faith in the making of the agreement "

"ABSTRAKPrinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatuperjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnyamencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACTThe principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of lifeinsurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed todiminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person."

"Penelitian ini membahas tentang penolakan klaim asuransi jiwa kredit yang ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu mengenai pengaturan perundangan perasuransian tentang prinsip utmost good faith pada Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit serta perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur pemegang polis jika terjadi penolakan pembayaran klaim oleh Perusahaan Asuransi, serta mengenai analisis dan pertimbangan hukum dari hakim terhadap penolakan klaim asuransi jiwa kredit ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Tertanggung dan Penanggung memiliki kedudukan yang sama dalam menerapkan prinsip utmost good faith sebagaimana pengaturan dalam Pasal 251 KUHD dan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UU Perasuransian. Adapun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Ahli Waris Debitur Pemegang Polis apabila terjadi penolakan klaim adalah dengan menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn masih cenderung subyektif karena dalam pembuktian kurang menggunakan dasar pertimbangan hukum yang kuat dan kurang menggali fakta-fakta hukum secara cermat khususnya terkait penerapan prinsip utmost good faith. Penelitian ini memberikan saran bagi Tertanggung yang mengalami sengketa penolakan klaim untuk menyelesaikan sengketanya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) karena biaya yang lebih terukur, penyelesaian yang lebih cepat dan terjaga kerahasiannya. Selanjutnya, penulis juga menyarankan agar dalam pelatihan hakim dimasukkan materi tentang hukum asuransi yang termasuk di dalamnya mengenai prinsip utmost good faith sehingga hakim akan mempunyai pemahaman yang baik dan dapat membuat pertimbangan hukum dan putusan yang lebih adil dan objektif sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya terkait prinsip utmost good faith.

---

This research discusses the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in Decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. The main problems examined in this study are divided into two, namely regarding insurance legislation regulations regarding the principle of utmost good faith in Credit Life Insurance Agreements and legal protection for the heirs of policyholder debtors in the event of refusal of claim payments by the Insurance Company, and regarding the analysis and legal considerations of the judge on the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. This research was prepared using normative juridical research methods by reviewing secondary data and interview results. Data analysis is carried out qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the Insured and the Insurer have the same position in applying the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the KUHD and Article 31 Paragraphs (1) and (2) of the Insurance Law. The dispute resolution that can be done by the Heirs of the Policyholder Debtor in the event of a claim rejection is by taking litigation or non-litigation routes. The results of this study also show that the Panel of Judges in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn still tends to be subjective because in evidence it does not use a strong legal basis and does not explore legal facts carefully, especially related to the application of the principle of utmost good faith. This research provides advice for Insured Persons who experience claims rejection disputes to resolve their disputes through Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institutions (LAPS SJK) because of more measurable costs, faster settlements and confidentiality. Furthermore, the author also suggests that in the training of judges included material on insurance law which includes the principle of utmost good faith so that judges will have a good understanding and can make legal considerations and decisions that are more fair and objective in accordance with existing provisions, especially related to the principle of utmost good faith."

"Anuitas mempunyai peranan penting dalam dunia perasuransian. Tugas akhir ini membahas pembentukkan model fungsi anuitas hidup, kemudian menentukan present value aktuarial/premi tunggal netto dari model fungsi anuitas hidup tersebut dengan pendekatan probabilistik. Dalam pendekatan ini, kita menggunakan konsep ekspektasi untuk menyatakan present value aktuarial dari model fungsi anuitas hidup yang merupakan pengembangan dari asumsi bahwa waktu hidup yang di harapkan dicapai oleh status merupakan variabel random kontinu."

"Aplikasi Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan dalam Menentukan Penerima Manfaat (klaim) dari Perjanjian asuransi jiwa sering menimbulkan masalah, ini karenaIndonesia sendiri tidak memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur masalah itu. Pentingnya mengatur prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan adalah karena pada dasarnya prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dimaksudkan agar perjanjian asuransi tidak dibuat sebagai perjanjian taruhan, yang dalam asuransi jiwa untuk mencegah orang yang pada dasarnya tidak berhak menjadi Penerima Manfaat (klaim) untuk menerima manfaat dari polis asuransi jiwa. Pada dasarnya pengaturan terkait dengan wasiat (wasiat) dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan pengaturan yang berkaitan dengan penentuan Penerima Manfaat (klaim) dalam perjanjian asuransi jiwa, ini karena keduanya memiliki ketentuan masing-masing berbeda satu sama lain. Dalam tulisan ini kita akan membahas tentang pihak mana yang dapat dikatakan memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan dengan tertanggung sehingga mereka dapat menjadi Penerima Manfaat (klaim) polis asuransi jiwa.

---

Insured Interest Application in Determining Beneficiaries (claims) from Life insurance agreements often cause problems, this is because Indonesia itself does not have provisions that specifically regulate the problemthat. The importance of regulating the principle of insurable interests is due to its nature the principle of insurable interest is intended so that insurance agreements are not made as a betting agreement, which is in life insurance to prevent people who are basically not entitled to be Beneficiaries (claims) for receive benefits from a life insurance policy. Basically the settings related to wills (wills) in this case cannot be equated with arrangements relating to the determination of Beneficiaries (claims) in the agreement life insurance, this is because both have their respective provisions different each other. In this article we will discuss about which party can be said to have insurable interests with the insured so they can become Beneficiaries (claims) life insurance policy."