Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan digantikannya fungsi timbal pada banan bakar bensin dengan poli aromatik nidrokarbon, maka ancaman paparan benzena akibat penguapan Iangsung maupun emisi kendaraan bermotor semakin meningkat Benzena telah diklasifikasikan sebagai penyebab kanker pada manusia grup 1 oleh International Agency for Research on Cancer (IARC) karena sifatnya yang karsinogenik. Semakin sering individu berinteraksi dengan senyawa tersebut, semakin tinggi risiko paparannya, salah satunya adalah petugas SPBU. Pada penelitian ini dilakukan deteksi ada atau tidaknya paparan dengan metode human biomonitoring terhadap metabolit benzena yaitu asam S-fenil merkapturat yang terdapat pada urin. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan High Performance Liquid Chromatography, kolom C-18, Iaju alir1 mL/menit, dan komposisi eluen metanol 1 asam perklorat 0,001 N (40:80). Nilai kuantitatif yang diperoleh olibandingkan dengan nilai kreatinin pada masing-masing individu. Subjek dari penelitian ini adalah petugas wanita di beberapa SPBU di Jakarta sebanyak 15 orang dan kontrol sebanyak 5 orang. Konsentrasi asam S-fenil merkapturat pada sampel paling tinggi adalah 0,8078 mg/g kreatinin dan paling rendah adalah 0,0795 mg/g kreatinin Rentang kaolar asam S-fenil merkapturat paola kontrol adalah 0,0015 - 0,0582 mg/g kreatinin. Dapat terlihat banwa paparan benzena pada petugas beberapa stasiun pengisisan bahan bakar umum di Jakarta Iebih tinggi dibandingkan kontrolnya."

"Benzena merupakan salah satu komponen dalam bahan bakar minyak (BBM), dan diemisikan dalam gas buang kendaraan bermotor. Benzena diklasifikasikan sebagai senyawa Kelompok I penyebab kanker oleh IARC (International Agency for Research on Cancer), karena bersifat karsinogen. Salah satu pihak yang berisiko terpapar benzena dari emisi gas buang kendaraan bermotor adalah supir angkutan umum, terutama di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengukur kadar paparan benzena, serta memperkirakan efek yang ditimbulkannya di dalam tubuh, dengan analisis biomonitoring terhadap senyawa hasil metabolisme benzena (metabolit), yang terdapat pada urin yaitu fenol dan asam trans, trans-mukonat (tt-MA), selain itu diukur juga kadar kreatinin sebagai pembanding, sehingga diperoleh hasil dalam mg fenol/g kreatinin atau mg tt-MA/g kreatinin. Dari data yang ada, diperoleh konsentrasi rerata fenol sampel sebesar 27,7439 ? 14,9239 mg/g kreatinin dan kontrol sebesar 10,5064 ? 4,8431 mg/g kreatinin. Sementara untuk tt-MA sampel sebesar 0,3780 ? 0,2142 mg/g kreatinin dan kontrol sebesar 0,3264 ? 0,1556 mg/g kreatinin. Kata kunci: benzena, biomonitoring, fenol, tt-MA."

"Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan suatu instalasi vital yang berguna dalam menjamin lancarnya distribusi bahan bakar minyak (BEM) kepada masyarakat luas. Pengoperasian SPBU membutuhkan penatalaksanaan yang tertib,sehat aman dan berwawasan lingkungan .Peranan Standing Operating Procedure /petunjuk tehnis digunakan sebagai suatu alat untuk menjamin adanya kestabilan operasional dengan memperhatikan norma dan prinsip LK3 ( Lingkungan,Kesehatan dan Keselamatan Kerja ). Kegagalan di dalam pelaksanaan operasi kegiatan yang ditunjukkan dengan adanya bahaya kecelakaan kerja ,bahaya kebakaran ,kerusakan instalasi,ledakan sampai pada kematian , karena itu perlu dikendalikan. Mengurangi dan menghilangkan resiko-resiko tersebut melalui pelaksanaan St.O.P merupakan salah satu solusi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggunakan wawancara mendalam terhadap pihak regulator/UPPDN-III, pengelola SPBU,pengawas dan operator SPBU yang berada pada 5 SPBU di Jakarta. Pengenalan,pemberlakuan dan pengawasan terhadap St.OP di lokasi yang berbeda memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas St.OP yang sesungguhnya .Tingkat kecelakaan yang dirasakan cukup besar ditingkat Div.UPPDN-III menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan/ketaatan para pelaku di SPBU belum menjalankan St.OP secara optimal.Perbedaan antara fakta dilapangan dan pedoman yang dicantumkan dalam St.OP merupakan suatu fenomena yang perlu dikaji untuk mendapatkan nilai-nilai perbaikan terhadap perubahan teknologi dan pengetahuan. Lemahnya sosialisasi , kurang efektifnya fungsi pengawasan dalam penerapan St.OP mencerminkan bahwa jiwa LK3 belum mendarat dengan baik sehingga terkesan baru merupakan suatu wacana belaka.Perbaikkan dan peningkatan St.OP yang dilaksanakan dengan kepatuhan yang benar, proaktif dari semua unsur terkait , terutama dalam mengamalkan LK3 akan memberi manfaat yang besar di masa datang.Daftar bacaan : 20 (1984-2002)

---

Implementation Analysis of Standing Operating Procedure (St.OP) in DKI JAYA as a self assessment on 5 SPBU (gas stations) in the PERTAMINA/UPPDN- III JakartaGas stations (SPBU) are a vital installation in assuring fuel distribution to the wide society. Gas station operation requires an orderly, healthy and safe layout as well as following an orderly the environmental standard operating procedures used as a tool for stable operation taking into mind the danger of occupational accidents, fire, installation damage, explosions to death which needs to be diminished through an orderly implementation of Standing Operating Procedure (St.OP).The research is a qualitative method using deep interviews on regulator/UPPD-III, gas station managers, supervisors, and operators in 5 (five) gas stations in Jakarta. Introduction, implementation and monitoring of the different operation stations gives a description of the level of effectiveness of the real or actual SLOP The high level of accidents and incidents in the Div UPPDN-III shows that the level of obedience of the people as SPBU (gas stations) have not fully followed an optimum St.OP.The difference in fact finding and the procedure stated in the SLOP is a phenomenon which needs to be reviewed in order to achieve the value of improvement toward technology and sciences changes. The weak socialization, lack of supervision in in the implementation of St.OP shows that HSE (Health Safety and Environmental) has not been well understood.St.OP improvement done in a correct and proactive obedience from all concerned parties especially in minding the HSE shall benefit greatly in the future.Bibliography: 20 (1984-2002)"

"Permintaan listrik di Indonesia terus tumbuh 4,9% per tahun. Dalam menyukseskan Net-Zero Emission, bauran energi terbarukan di Indonesia ditingkatkan. Energi surya adalah salah satu energi baru dan terbarukan (EBT) yang jumlahnya berlimpah di Indonesia dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasil listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Permasalahan utama saat ini adalah dibutuhkan lahan yang luas. Sudah terdapat beberapa solusi, salah satunya adalah implementasi PLTS atap. Salah satu lokasi menarik untuk pemasangan PLTS atap adalah di atas bangunan SPBU. Surabaya merupakan kota yang memiliki potensi besar untuk pemasangan PLTS atap pada SPBU karena memiliki global horizontal irradiation yang cukup tinggi dan jumlah SPBU cukup banyak, yaitu 120 unit SPBU. Penelitian ini membahas tentang analisis risiko investasi PLTS atap pada SPBU di Kota Surabaya, Indonesia. Hasil perhitungan tarif biaya listrik menghasilkan LCOE sekitar 5 cent/kWh untuk setiap SPBU. Hasil perhitungan ekonomi dengan NPV, IRR, PBP, dan PI menunjukkan hasil bahwa pemasangan PLTS atap pada kelima SPBU, yaitu bp, Shell, Pertamina COCO, Pertamina CODO, Pertamina DODO, layak untuk dilaksanakan. Hasil analisis risiko dengan Monte Carlo menunjukkan bahwa derajat keyakinan parameter NPV, IRR, PBP, dan PI lebih dari 50% untuk kelima SPBU sehingga pemasangan PLTS atap layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, penghematan energi listrik dan biaya panel surya yang termasuk dari CAPEX adalah komponen yang paling berpengaruh terhadap nilai IRR dan PBP sedangkan WACC dan penghematan energi listrik adalah komponen yang paling berpengaruh terhadap nilai NPV dan PI.

---

Electricity demand in Indonesia continues to grow 4.9% per year. In order to achieve net-zero emissions, Indonesia is increasing its renewable energy mix. Solar energy is one of the most abundant new and renewable energies in Indonesia and can be used as a source of electricity through solar power plants (Solar PV Systems). The main problem is solar PV requires a large area of land. There are already several solutions, one of which is the implementation of a rooftop solar PV. One of the interesting locations for installing a rooftop solar PV is on top of a petrol/gas station building. Surabaya is a city that has great potential for installing rooftop solar PV at gas stations because it has quite high global horizontal irradiation and a large number of gas stations, namely 120 gas stations. This study discusses the risk analysis of rooftop solar PV investment at gas stations in the city of Surabaya, Indonesia. The results of the calculation of the electricity cost rate yield an LCOE of around 5 cents/kWh for each gas station. The results of economic calculations with NPV, IRR, PBP, and PI show that the installation of rooftop solar PV at the five gas stations, namely bp, Shell, Pertamina COCO, Pertamina CODO, Pertamina DODO, is feasible. The results of the risk analysis with Monte Carlo show that the degree of confidence for the NPV, IRR, PBP, and PI parameters is more than 50% for the five gas stations so that the installation of a rooftop PLTS is feasible. Based on the results of the sensitivity analysis, electricity savings and solar panel costs included in CAPEX are the components that have the most influence on the IRR and PBP values, while WACC and electricity savings are the components that have the most influence on the NPV and PI values."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana dampak kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap persaingan usaha di bidang distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Indonesia.Regulasi yang diteliti dalam Tesis ini adalah regulasi sebelum berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 8/1971, dan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 22/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.Tujuan Tesis ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan di sektor Minyak dan Gas Bumi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap 7 (tujuh) indikator persaingan yaitu pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi BBM, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar yang terkait.Untuk mengukur pengaruh suatu regulasi terhadap persaingan, analisis dalam Tesis ini menggunakan panduan yang disusun oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Panduan tersebut terdiri dari seperangkat pertanyaan dalam "Competition Checklist" yang digunakan pada tahap evaluasi awal dan Competition Assessment Toolkit yang digunakan pada tahap evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan panduan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan untuk menguji masing-masing indikator persaingan antara regulasi sebelum dengan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001.Berdasarkan perbandingan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 22/2001, persaingan usaha di bidang distribusi penjualan BBM di SPBU di Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Regulasi setelah berlakunya UU No. 22/2001 berdampak positif terhadap pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi untuk BBM Non Subsidi, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Salah satu dampak negatif regulasi tersebut terhadap persaingan adalah terkait dengan harga dan produksi untuk BBM Bersubsidi. Hal ini dikarenakan dibatalkannya salah satu ketentuan dalam UU No. 22/2001 mengenai penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

---

The background of this Thesis was the deregulation of Oil and Gas Policy in Indonesia. The main concern of this Thesis was the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward Business Competition in Fuel Distribution at Gas Station in Indonesia.The regulations studied in this Thesis are regulations before the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 44 Prp Year 1960 and Law Number 8 Year 1971, and the regulations after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 22 Year 2001 and Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003.The purpose of this Thesis is to measure the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward 7 (seven) competition indicators, i.e. incumbent, new entrants, fuel price and production, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market.In order to measure the impact of regulation toward competition, this analysis utilized OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development's guideline. This guideline consist of a set of questions namely Competition Checklist which used in initial evaluation and Competition Assessment Tool Kit which used in full evaluation. Futhermore, the result based on those guideline and questions will be analyzed by using a comparative approach method to evaluate each competition indicators between regulations before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001.On the basis of comparation of each competition indicators, it is concluded that after the Law Number 22 Year 2001 came into effect, the business competiton in fuel distribution at Gas Station in Indonesia is better than when the previous regulations applied. Law Number 22 Year 2001 confer positive impact on incumbent, new entrants, fuel price and production of Non Subsidized Fuel, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market. One of the negative impact of those regulation toward the competition is related to fuel price and production of Subsidized Fuel. It caused by the nullification of one of the rule in Law Number 22 Year 2001 by Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003 concerning the implementation of market mechanism in determining Fuel Price."

"Pelaksanaan kegiatan hilir minyak dan gas di Indonesia memasuki babak baru dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan diberlakukan UU migas yang baru terjadi perubahan pada pasar di sektor hilir migas yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, dari pola yang monopolistik menjadi kegiatan yang terbuka melalui mekanisme pasar. Pengakhiran monopoli oleh pertamina berarti pembukaan peluang investasi bagi asing dalam berbisnis eceran bahan bakar minyak. Dalam menjalankan bisnis penjualan retail BBM melalui SPBU, ada 3 sistem yang bisa dipakai yaitu yang pertama sistem COCO : Company Own Company Operate (perusahaan asing memiliki dan mengoperasikan sendiri SPBU). Kedua sistem CODO : Company Own Dealer Operate (perusahaan asing berhak memiliki SPBU tapi yang mengoperasikan harus mitra local). Dan yang terakhir sistem DODO : Distributor Own Dealer Operate (perusahaan minyak asing hanya memasok BBM, namun SPBU yang menjadi penjualnya 100% dimilki dan dioperasikan oleh usaha local). Kemudian, analisis penelitian akan mambahas aspek perpajakan atas penjualan eceran bahan bakar minyak di Indonesia oleh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum swasta asing yang menggunakan sistem company own dealer operate. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama apa saja komponen pajak yang termasuk dalam harga jual eceran pada SPBU dengan logo asing, kemudian bagaimana perlakuan pajak atas penjualan bahan bakar minyak oleh SPBU asing yang menjalankan bisnis di Indonesia dengan sistem kepemilikan CODO (Company Own Dealer Operate) dan yang terakhir bagaimana perusahaan yang menjalankan bisnis SPBU dengan logo asing mengimplementasikan surat edaran Dirjen Pajak tentang perubahan penunjukkan pemungut Pajak PPh Pasal 22.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa selain berhak menentukan harga jual di tingkat konsumen akhir, perusahaan juga berhak menentukan harga tebus yang berbeda antar SPBU. hal ini menyebabkan perbedaan pajak yang dibayarkan SPBU dengan logo asing ini pun berbeda, sekalipun volume atau jumlah liter minyak yang ditebus sama dan tingkat harga jual eceran kepada konsumen akhir seragam. Penentuan harga jual tidak hanya ditentukan harga pasaran minyak dunia tetapi juga untuk tujuan bisnis. Setelah keluarnya surat edaran tentang perubahan penunjukkan pemungut PPh pasal 22, bukti penyetoran PPh Pasal 22 atas nama pembeli dealer, distributor, dan pelanggan akan dikirimkan beserta pengiriman invoice pada bulan berikutnya setelah pihak perusahaan menerima bukti pembayaran dari SPBU dengan logo asing atau dengan kata lain perusahaan tidak hanya sebagai pemungut pajak tetapi juga membayarkan PPh pasal 22 terlebih dahulu.

---

One of important of new law oil and gas number 22 year 2001 is paradigm change from monopoly to multiplayer. Liberalizing downstream business as one of the keywords to deregulation, including refining, transportation, storage, distribution, and marketing the products, will also be conducted in an open and more transparent way. All players are free to enter the market, including state and regional owned company, cooperatives, and private companies. This is expected to give room for market mechanism. In running the sale of fuel through fuel station, there are three systems that could be adopted i.e.: first is Coco system, which company own company operate, second is Codo systems, which company own dealer operate and then is Dodo systems, which distributor own dealer operate. In the above systems, the price to end users (price at the fuel stations level stations) will be the same and will be determined by foreign company. Therefore, the research analysis will cover the tax obligations and procedures on sale of fuel through fuel station by the CODO Systems.This research used with library study and an interview with a tax division officer foreign company as own company and dealear of fuel station. The main problems of this research firstly is what is a tax component that including as a pump price or selling price to end customers at fuel station, secondly is what is tax aspect on sales retail of fuel in Indonesia by dealer fuel station with codo systems and last research question is how is company implementing new circular letter of director general of taxation number 14/PJ./2008 about a collector of income tax article 22.From this research result, find out that a purchasing price from dealers to company is not same and determined by foreign company every two weeks, not only following market fuel price but also business purpose. On sales retail of fuel outcome three principle tax aspect are value added tax, motor vehicle fuel tax and income tax article 22 on the sales of its production. Before new circular letter number 14/PJ./, income tax article 22 paid by distributors/agents is final in nature and collected upon the issuance of delivery order, and now company not only as a collector, but also paid it dealer tax payable."

"Penelitian terpusat pada masalah penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU). Untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian dokumen berupa perundang-undangan, buku-buku, pendapat-pendapat para ahli dan artikel-artikel di media cetak maupun dimedia elektronik.Penggunaan RTH sebagi tempat usaha SPBU terjadi karena izin dari Pemerintah, mengingat adanya kebutuhan masyarakat akan keberadaan SPBU ditengah kota. Tetapi berdasarkan ketentuan yang ada maka keberadaan RTH haruslah sesuai dengan fungsi peruntukannya. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa RTH dapat dialihgunakan menjadi tempat usaha walaupun untuk kepentingan publik. Dengan berdirinya SPBU di atas RTH maka ketentuan hukum yang mengatur mengenai kelestarian RTH menjadi kabur, oleh karena Stu Pemda DKI bersama-sama dengan Lembaga Legislatif harus membentuk suatu peraturan yang baru yang mengatur mengenai keberadaan SPBU dan yang melindungi kelestarian keberadan kawasan RTH."

"Latar belakang: Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU semakin banyak didirikan untuk memenuhi kebutuhan bensin kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Petugas SPBU merupakan profesi yang memiliki risiko tinggi terpajan oleh polutan berbahaya yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor dan uap bensin terutama saat melakukan pengisian bensin. Kombinasi pajanan gas buang kendaraan dan uap bensin ini diduga berperan terhadap penurunan faal paru. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang yang dilakukan di SPBU wilayah Jakarta Pusat dan Utara pada bulan Agustus 2017-Februari 2018. Sebanyak 97 petugas SPBU diambil pada penelitian ini menggunakan teknik consecutive sampling. Subjek penelitian tersebut mengikuti wawancara dengan kuisioner, pemeriksaan spirometri dan foto toraks. Pengukuran kadar sulfur dioksida SO2 , nitrogen dioksida NO2 , karbonmonoksida CO , ozon O3 , particulate matter 2,5 PM 2,5 dan uap bensin benzene dilakukan di lokasi penelitian. Hasil: Pada penelitian ini didapatkan hasil spirometri normal pada 56,7 subjek, kelainan berupa restriksi sebanyak 42,3 subjek, obstruksi pada 1 subjek dan tidak ada yang mengalami kelainan campuran restriksi dan obstruksi. Sebagian besar subjek 84,6 tidak mengalami keluhan respirasi, sebanyak 10,3 subjek mengalami batuk kering dan 5,1 subjek mengeluh batuk berdahak. Terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara arus puncak ekspirasi APE dengan masa kerja dengan nilai p 0,011 namun tidak didapatkan hubungan yang bermakna dengan parameter kapasitas vital paksa KVP , KVP, volume ekspirasi paksa pada detik pertama VEP1 , VEP1 dan rasio VEP1/KVP. Kesimpulan: Prevalens kelainan faal paru petugas SPBU pada penelitian ini sebesar 43,3 dan keluhan respirasi pada 15,4 subjek. Diperlukan penelitian lebih lanjut secara kohort mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi faal paru pada petugas SPBU.

---

Background: To satisfy growing needs of petrol consumption in big city many new petrol stations has been built. Petrol station attendant is considered to have high risk exposure to dangerous pollutant from motor vehicle emission and petrol fumes, especially while filling up petrol tanks. Combination of those exhaust and petrol fumes is suspected to cause the reduction of lung function.

Methods: This research is a cross sectional study done in petrol station in Central Jakarta and North Jakarta region between August 2017 and February 2018. A total of 97 petrol station attendants were taken in this research using consecutive sampling technique. The subjects were interviewed with questionnaires, spirometry and chest radiograph. Measurements of sulfur dioxide SO2 , nitrogen dioxide NO2 , carbon monoxide CO , ozone O3 , particulate matter 2,5 PM 2,5 and steam gasoline benzene concentrations were performed at the study sites.

Results: In this study, normal spirometry results in 56.7 of subjects, abnormalities in the form of restriction in 42.3 of subjects, obstruction in 1 of subjects and none of which experienced mixed disorders of restriction and obstruction. Most subjects 84.6 did not experience respiratory complaints, as many as 10.3 of subjects had a dry cough and 5.1 of subjects complained of cough with phlegm. There was a statistically significant association between peak expiratory flow and duration of work with a p value of 0.011 but no significant association with other parameters such as forced vital capacity FVC , FVC, forced expiratory volume in the first second FEV1 , FEV1 and the ratio of FEV1/FVC.

Conclusion: Prevalence of lung function abnormalities of petrol station attendant in this research is 43,3 and respiratory symptoms at 15,4 subject. Further cohort studies are needed on factors affecting lung function in gas station personnel."