Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penuiisan ini adalah untuk mengetahui struktur dan tingkatperkembangan Kotamadya Cirebon sehubungan. dengan adanya peraeserambatas pada uilayah yang barsifat perkotaan, peralihan dan pedesaandari tahun 1571 sampai dengan tahun 1983,Adapu.n kriteria untuk uilayah bsrsifat perkotaan , peralihan. danpedesaan dibuat atas dasar klasifikasi dari beberapa faktor yangmeliputi t kepadatan penduduk , persentase penduduk non tani , ksrapatanrumah tinggal , ksrapatan jalan aspal , kualitas bangunan.keberadaan bangunsn bertingkat , keberadaan fasiiitas jalan aspal,listrik, air minum, telepon, saiuran pembuangan air dan" persentaseluas uilayah sudah dibangun, Dari uilayah bersifat perkotaan,"peralihan dan pedesaan tersebut dapat diketahui struktur kotanya,Oalam hal ini umumnya struktur kota-kcta besar pada dasrah dataran(seperti halnya Cirebon) tsrdiri dari bagian pusat usaha , bagiartkota yang terencana baik , bagian kota yang tidak ada perencanaandan bagian kota dengan kehidupan pedesaan, Kemudian., akibat adanyapergeseran batas pada uilayah bersifat perkotaan , peralihan danpedesaan selama periode 12 tahun akan mempengaruhi struktur dantingkat perkembangan Kotamadya C-j^rebon.Dengan demikian masalah yang akan dibahas adalah : Dimanakah batasuilayah bersifat perkotaan, peralihan dan pedesaan dalam KotamadyaCirebon pada tahun 1971 dan tahun 1983 ? Bagaimanakah strukturKotamadya Cirebon sehubungan dengan batas uilayah tersebut ?Dimanakah terjadi pergeseran batas uilayah bersifat perkotaan ,peralihan dan pedesaan dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1983 ?Kenapa ? Bagaimanakah tingkat perkembangan Kotamadya Cirebonsehubungan dengan pergeseran batas uilayah tersebut ?Untuk dapat menjauab permesalahan di atas , digunakan metode gridsystem (jaringan segi empat) untuk memudahkan penunjukan letak dan.batas suatu uilayah pada peta serta untuk menghitung luas danjarak pada peta maupun untuk menunjang korelasi peta.Kesimpulan yang didapat adalah ; Ternyata batas-batas uilayah bersifat oerkotaan , peralihan dan pedesaan pada tahun 1971 dan tahun1983 didapati dalam Kotamadya Cirebon. Sehubungan dengan batasuilayah tersebut , struktur Kotamadya Cirebon pada tahun 1971 dantahun 19B3 tidak berubah. Adapun yang Lerubah adalah pada luasbagian-bagian struktur kotanya. Selama periode 12 tahun itu didapati 3 jenis pergeseran batas uilayah , yaitu dari peralihan keperkotaan , dari pedesaan ke perkotaan dan dari pedesaan ke peralihan. Umumnya bergeser ke arah barat ., barat daya serta selatan.dalam batas administrasi Kotamadya Cirebon, Terjadinya pergeseranbatas uilayah dikaranakan adanya faktor perubahan pada jumlahpenduduk , jumlah penduduk non tani , jumlah rumah tinggal , luastanah perumahan dan panjang jalan aspal. Dalam hal ini tingkatanpengaruh dari setiap faktor perubahan tersebut tidak sama terhadapketiga jenis pergeseran batas uilayah di atas. Akhirnya sehubungandengan pergeseran batas uilayah didapati 2 tingkat perkembangan,yaitu tingkat perkembangan tinggi terdapat pada uilayah bersifatperkotaan dan peralihan serta tingkat perkembangan rendah terdapatpada uilayah bersifat pedesaan,"

"Penetapan tarif Puskesmas selama ini belum mengacu pada suatu hasil analisis tingkat kernampuan & kemauan masyarakat dan biaya satuan pelayanan. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati dengan biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan & kemauan masyarakat membayar, maka dilakukanlah suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II Cirebon yang secara pusposif dipilih mewakili daerah yang kumuh dan miskin dengan tingkat penghasilan masyarakat yang rendah. Penelitian ini merupakan analisis diskriptif dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dihitung dari total biaya Puskesmas biaya satuan untuk BP adalah Rp.7.488,77, KIA/KB adalah Rp.18.666,86, Imunisasi adalah Rp.1.789,98 dan Laboratorium adalah Rp.2.654,94. Sedangkan kalau dihitung dari biaya operasional & pemeliharaan (tanpa Annualized Fixed Cost + gaji) biaya satuan untuk BP Rp.6.251,40, KIA/KB Rp.15.038,71, Imunisasi Rp.836,21 dan Laboratorium Rp.943,14. Mengenai kemampuan masyarakat, pengeluaran bukan makan sebesar Rp.123.959,83, pengeluaran bukan makanan tanpa pasta sebesar Rp.120.326,00, dan pengeluaran non esensial sebesar Rp.31.648,93. Dilihat dari 5% pengeluaran bukan makanan, kemampuan masyarakat adalah Rp.6.197.99. Kemauan masyarakat pada pengandaian sakit rata-rata adalah Rp.995,83 dan pengandaian periksa KIA rata-rata sebesar Rp.813,21. Titik temu dengan kemampuan berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp.800,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat. Sedangkan kemauan masyarakat dilihat dari pengandaian peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas rata-rata sebesar Rp.1844,00, titik temu dengan kemampuan masyarakat berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp.1000,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat. Tarif Rp.800,00 ini ternyata merupakan tarif maksimal di Puskesmas Pesisir. Tarif dapat ditingkatkan menjadi Rp.1000,00 asakkan kualitas pelayanan ditingkatkan tetapi dengan tetap menyingkirkan sebagian masyarakat. Masyarakat yang tersingkir perlu didukung dengan program Kartu Sehat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemenntah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam menetapkan tarif pelayanan di Puskesmas.

---

The Analysis of Health Care Fee Viewed from the Level of Peoples Affordability in The Job Area of Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II CirebonThe determining of health care fee has not so far been referred to the result of analyzing the level of affordability/ability and people's willingness to pay and the unit cost of service. To find are wether the current fee has approached the unit cost of health service and the affordability and willingness of the people, the research on the health care fee is conducted in the area of Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II Cirebon, which is purposively selected to represent the vile and poor people with their very low income.

This research is a descriptive analysis using cross sectional design. The research points out that the unit cost of BP, KIAIKB, Immunization and laboratory are respectively Rp.7.488,77, Rp.18.666,86, Rp.1.789,98, Rp.2.654,94 counted from the total cost of the Puskesmas. On the other hand, if it is counted from the operational cost and maintenance (without Annualized Fixed Cost t salaries), the unit cost of BP, KIAIKB, Immunization and laboratory are Rp.6.251,40, Rp.15.038,71, Rp.836,21, Rp. 943,14 respectively. Concerning to the people's affordability, they spend Rp.123.959,83 for their non food need, Rp.120.326,00 for non food excluding their need for entertainment, and Rp.31,648,93 for the essential need. Viewed from 5% of the non food budget, the affordability is Rp.6.197,99.

The people's willingness to pay for health care service in ill condition is Rp.995,83 at the average and Rp.813,21 for KIA examination, The meeting point with the affordability based upon the non essential budget is at the value Rp.800,00 by rejecting 28% of the people. Mean while, the people's willingness viewed from the condition that the quality of health services is improved is Rp.1.844,00 at the average. The meeting point with the affordability based upon the non essential budget is at the value of Rp.1000,00 by rejecting 28% of the people. The health care fee as much as Rp.800,00 proved to be maximum in Puskesmas Pesisir. This fee can be amounted to Rp.1000,00 provided that the quality of health service is improved. Nevertheless, a number of the people are kept to be rejected. The rejected people are necessarily supported with the program of Health card (Kartu Sehat). The result of the research can be a consideration for the local goverment in determining the health care fee in Puskesmas."

"Prilaku kebersihan lingkungan. di kalangan masyarakat Cirebon golongan Islam, nampaknya belum seauai dengan sistem gagasan yamg diajarkan Islam, berdasarkan Al- Qur1 am dan Hadiets Nabi Muhammad saw. Banyak ayat-ayat Al- Qur'an dan Hadiets Nabi Muhammad sebenarnya yamg mengajarkan tentang norma dan nilai-nilai kebersihan, baik kebersihan diri menyangkut badan, pakaian dan makanan ataupun kebersition lingkungan, menyangkut pumah, halaman, pekarangan dan alam sekitar. Masalah kebersihan lingkungan pada akhir-akhir ini banyak menarik perhatian, sehingga para birokrat dan cendekiawan. membicarakannya dalam berbagai kesempatan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan upay a pelestarian sumber daya alam y/ang sangat bepmanfaat bagi kelang-sungan hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat bersama dalam kehidupan. Tercemarnya lingkungan hidup, sama arti-Kaya terancamnya kehidupan manusia sebagai penghuni bumi. pencemaran lingkumgan itu telah menjadi gejala yang sedang, berkembang pesat di pusat-pusat kota khususnya, searah dengan berkembangnya tehnologi dan modemisasi, Kemajuan tehnologi telah mendorong terjadimya perubahan dalam semua aspek kehidupan:, sehingga peluang manusia untuk memenuhi ke-butuhan hidupnya semakin terbuka. Dengan terpenuhinya kebutuhan, manusia dapat mempertahankan Kelangsungan hidup bahkan. meningkatkam poduktivitasnya, sehingga memperbesar jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk yang tidak terkendali serta laju urbanisasi mengejar kemajuan teknologi, berakibat menimbulkan pencemaran lingkumgan, baik karena industri maupun limbah sampah dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk di suatu kota, kemajuan tehnologi dan masalah lingkungan, pada hakikatniya merupakan siklus alami yang tidak bisa dihindari. Melalui pendekatan ideologis, sebagai salah satu kompoten kebudayaan menurut White, dapat dijelaskan bahwa si stem gag as an bagaimanapun baiknya, tidak akan terwujud tanpa dukimgan si stem soslal dalam masyarakat dan si stem tehnologi. Gagasan kebersihan lingkungan, berdasarkan norma dan ndlai ajaran Islam atau program pemerimtah yang telah ditetapkan, tidak akan terlaksana dalam tingkah laku sehiari-hari, jika sistem-sistem lain tidnk mendukungnya. Secara antropologis, berbedanya respoas maayarakat golong-an Islam dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan, dlaebab kan oleh perbedaan latar belakang siaten sosial budaya, sosial pendidikan, sosial ekonomik dan sistem tehnologi."

"Analisis tarif Puskesmas ditinjau dari tingkat kemampuan masyarakat bertujuan untuk mendapatkan gambaran berapa tarif puskesmas yang realistis untuk suatu wilayah kerja tertentu dengan mempertimbangkan biaya satuan dan kemampuan serta kemauan masyarakat di wilayah kerja tersebut. Tarif' yang berlaku sekarang untuk suatu daerah tingkat II diberlakukan sama. Satu tahun sebalumnya berlaku sama untuk suatu daerah tingkat I. Penelitian dilakukan secara purposive di wilayah kerja Puskesmas Kalitanjung, Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang merupakan salah satu wilayah kerja lapisan masyarakat perkotaan golongan menengah. Analisis Biaya Puskesma menggunakan data tahun anggaran:1995/1996, sedangkan kemampuan dan kemauan masyarakat dilakukan dengan cara survei. Sampel adalah rumah tangga yang berada dalam radius satu kilometer dari Puskesmas. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian analisis biaya dideskripsikan dalam biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya satuan 5 program yaitu BP, KIAIKB, Kesehatan Gigi, imunisasi dan Laboratorium. Hasil survei kemampuan dan kemauan masyarakat dideskripsikan melalui analisis persentase masyarakat yang "tersingkir" pada tarif tertentu. Hasil temuan dalam penelitian antara lain: Tarif Puskesmas BP/KIA - KB sebesar Rp. 800,- yang baru diberlakukan bulan Oktober 1996 berada di bawah biaya satuan dan di bawah kemampuan masyarakat Kemauan membayar masyarakat meningkat, kalau kualitas pelayanan di tingkatkan. Dengan hasil terscebut kiranya tarif Puskesmas yang realistis harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat setempat, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan dasar dapat dicapai. Peraturan Daerah Tingkat II mengenai tarif Puskesmas yang akan datang sebaiknya berlaku secara regional sesuai dengan kelompok lapisan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, dengan mengacu pada kemampuan dan kemauan masyarakatnya. Dengan demikian dapat terjadi lebih dari satu pola tarif Puskesmas dalam satu Daerah Tingkat II.

---

The objective of analyzing Puskesmas health care fee viewed from the level of people's affordability is to obtain the description on realistic fee in certain area with regard to the unit cost and the affordability and willingness of the people to pay for the fees in that area. The current fee of all Puskesmas throughout Dati II is applied the same. In the previous year, the fee was applied the same too for the Puskesmas in Dati I. The research is conducted purposively in the area of Puskesmas Kalitanjung, Kotamdya Dati II Cirebon, which is one of the municipals' areas of the middle class. The analysis of Puskesmas cost used in the research is taken from the fiscal year of 19951 1996, while the affordability and willingness of the people is obtained by doing a survey. The sample of the research are the households live approximately one kilometer from the Puskesmas. The tool of the research is in the form of questionnaires, the data gathering of which is carried out through interviews. The results of the cost analysis is described in the operational cost and maintenance and the unit cost at 5 programs i.e. BP, KIA/KB, Tooth care, Immunization, and Laboratory.

The result of surveying the affordability and willingness of the people is described by means of the analysis of percentage of individuals "rejected" at a certain fee. One of the findings of the research is as the following. The health care fee at Puskesmas BP/KIA-KB as much as Rp 800.-, which was set in October 1996, is below the unit cost and is also below the people's affordability. The people's willingness to pay for the fees increases when the quality of health service is improved. Based upon the finding, the realistic Puskesmas health care fee should be adjusted to the affordability and willingness of local people so that the even distribution of health service can be achieved. The regulation of the local government on the Puskesmas health care fee in the future time had better be applied regionally in accordance with the classification of people in the area of the Puskesmas considering the affordability and willingness of the to pay for the fees. Thus, there can be more than one structure of Puskesmas health care fees in a Dati II."

"Pada awalnya Kotamadya Bandarlampung adalah dua kota keci yang terpisah, yaitu Tanjungkarang dan Telukbetung. Kemudian sejalan. dengan pertambahan penduduknya yang cepat yaitu rata-rata 4,7 % setahun, kedua kota itu masing-masing mengalami perluasan kota, dan akhirnya menjadi satu. Pada perkembangan selanjutnya, nampaknya pertumbuhan kota Bandarlampung ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan alamnya, dimana sebagian wilayahnya berlereng curam sampai sangat curam, dan di bagian selatan kota berbatasan langsung dengan laut. Dengan latar-belakang di atas, permasalahan yang saya kedepankan. adalah 1. Bagaimana tingkat perkebangan Kotamadya Bandarlampung ? 2. Kemana arah perkembangannya ? Mengapa demikian. ? 3. Bagaimana pola perkembanganya ? 4. Berapa bagian kota yang masih bersifat pedesaan ? Yang dimaksud dengan perkembangan kota adalah perluasan atau pemekaran kota, yaitu ditandai dengan perubahan penggunaan tanah yang bersifat pedesaan ( non urban ) menjadi daerah dengan penggunaan tanah yang bersifat kota ( urban ). Sedangkan tingkat perkembangan kota adaiáh tingkat perubahan suatu daerah atau region, pada suatu kurun waktu tertentu melebihi keadaan sebelumnya, dinyatakan dalam bentuk kualitatif : tinggi, sedang dan rendah."

"Tujuan penulisan ini adalah untuk mencari bentuk pola konsentrasi penduduk dan bentuk struktur pemukiman di kota madya Padanq. Variabel yang dipakai meliputi penggunaan tanah, jenis perumahan, harga tanah, utilitas kota dan jaringan jalan. Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : dimana saja terdapat konsentrasi penduduk di Kotamadya Padang ? apakah struktur pemukiman kota Padang sesuai dengan struktur pemukiman yang digambarkan oleh (1929) ditinjau dari segi kwalitas perumahan, utilitas kota, harga tanah dan jaringan jalan ? Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, korelasi peta, survai lapangan, studi literatur yang lanjutkan dengan analisa deduktif. Kesimpulan yang diperoleh, yaitu : konsetrasi penduduk masih terpusat di dalam kota, yaitu kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara dan sebagian Padang Selatan. Konsentrasi penduduk menyebar dengan perkembangan yang lebih cepat ke arah Utara dan Timur. Analisa struktur kota Padang dengan struktur kota yang digambarkan oleh Burgess ternyata sangat berbeda. Perbedaannya yaitu : daerah pemukiman kias tinggi terletak di dalam kota Padang ( di sisi CBD), menurut Burgess pemukiman kias tinggi terletak pinggir kota, daerah pemukiman transisi terletak di pinggir kota Padang, menurut Burgess pemukiman transisi terletak di dalam kota (di sisi CBD). Perbedaan struktur pemukiman kota Padang dengan struktut pemukiman menurut Burgess disebabkan oleh terbatasnya utilitas kota (listrik, air telepon, riol) dan sejarah pembentukan kota Padang sebagian wilayahnya masih dipengaruhi oleh hukum adat."