Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTingkat kemiskinan masyarakat pada suatu wilayah bisa berbedaukurannya dan banyak sekali para ahli menilainya, antaralain, Sayogyo menilai dengan kebutuhan konsumsi berasorang per tahun; Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen AgrariaDept. Dalam Negeri menilai kebutuhan hidup minimum dengansembilan bahan pokok; Bank Dunia menilai dengan rupiahnyabesarnya pengeluaran konsumsi orang pertahun. Oleh karenabanyak pengertian miskin tersebut, penulis mencoba menetapkanpengertian miskin yaitu, mereka yang sebagian besar hidupnyatergantung dari sektor pertanian yang pengelolaannyamasih sederhana, tingkat pendidikan yang rendah, memilikitanah sawah yang sempit, kondisi bangunan rumah yang tidakpermanen, membayar pajak kurang dari target, produktivitaspadi sawah rendah, tidak memiliki tanah (sebagai penggarapatau buruh tani) dan beban tanggungan penduduk yang tidakproduktif tinggi sekali.Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah: 1. Dimanadaerah miskin di kabupaten Karawang seperti yang dimaksudpada pengertian diatas ? ; 2. Bagaimana pola penggunaantanah didaerah miskin tersebut ? ; 3. Bagaimana kepadatanpenduduk didaerah miskin tersebut ?.Untuk menjawab pertanyaan pertama diatas, pendekatan yangdilakukan yaitu masing-masing indikator (ada S indikator)diberi nilai dari nilal kurang sampai dengan nilai balk,1, 2 dan 3. Setelah itu kedelapan indikator tersebut dijumlahkandan kemudian diklasifikasikan pengertian miskintersebut yaitu, Daerah Miskin dengan jtimlah nilai antara 8sampai dengan 13; Daerah Agak Miskin dengan nilai 14 sampaidengan 19; dan Daerah Tidak Miskin dengan jumlah nilai antara 20 sampai dengan 24.Daerah miskin dikabupaten Karawang dibedakan atas letakwilayahnya yaitu, letaknya dibagian utara berbatasan dengan laut; ditengah merupakan dataran rendah dan pusat lalulint as dan dibagian selatan merupakan daerah perbukitan.Pola penggunaan tanah diketiga letak tersebut mempunyai cirimasing-masing yaitu, penggunaan tanah di utara yaitutambak dan hutan bakau; penggunaan tanah di tengah yaitupemukiman sedarigkan penggunaan di selatan yaitu penggunaantanah ladang/tegalan (pertanian tanah kering)Kepadatan penduduk diketiga letak tersebut juga berbedayaitu, kepadatan penduduk dibagian utara yaitu kepadatanrendah dan sedang; kepadatan penduduk dibagian tengah yaitu kepadatan tinggi sedangkan kepadatan penduduk di bagianselatan yaitu kepadatan rendah dan sedang."

"ABSTRAKPenyakit malaria masih merupakan masalah di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah, walaupun telah dilakukan pengendalian secara kimiawi dengan DDT. Sehubungan dengan kebijaksanaan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang menarik DDT sebagai insektisida dalam program pengendalian vektor malaria, dianggap perlu mencari alternatif penggunaan insektisida sebagai penggant DDT. Jenis penelitian ini adalah penelitian ekologik dengan perlakuan dengan desain penelitian eksperimental semu dengan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan terhadap populasi nyamuk anopheles. Perlakuan residual spraying dengan insektisida Fenitrothion di dusun Pantan Tengah, DDT di dusun Pilar dan dusun Daling sebagai kontrol, dalam wilayah desa Rusip, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah. Dari analisa atatistik dengan uji proporsi dan analisa variansi terhadap proporsi keberhasilan dan Man Biting Rate (MBR) diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara efek residual spraying Fenitrothion dan DDT. Mengingat bahwa kepekaan nyamuk anopheles terhadap insektisida Fenitrothion dan DDT masih tinggi, maka Fenitrothion disarankan sebagai alternatif pengganti DDT dalam program pengendalian vektor malaria di Kabupaten Daerah Tingkat II Aoeh Tengah. "

"Seperti halnya BUMN perusahaan-perusahaan daerah seperti PDAMsebagai salah satu wujud BUMD sering diidentikan sebagai unit usaha yangtidak efisen. Ketidakefisienan tesebut pada PDAM antara lain ditunjukkan olehketidakmampuan perusahaan menangani permintaan konsumen (cakupandaerah pelayanan yang masih rendah) walaupun pengelolannya bersifatmonopoli, tingkat kebocoran yang masih tinggi, dan masih adanya kapasitasyang tidak termanfaatkan (idle capacity).Ketidakefisienan suatu perusahaan seringkali yang dijadikan tolok ukuradalah kinerja keuangan. Mengukur kinerja dari aspek keuangan cenderungmementingkan hasil jangka pendek dan hanya mengukur harta-harta yangtampak (tangible), kurang memperhatikan harta-harta yang tidak tampak(intangible). Demikian pula halnya pengukuran kinerja PDAM Kabupaten DT IIKarawang sebagai salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahmenggunakan kinerja tersebut. Memandang kinerja perusahaan dari aspekkinerja yang menyeluruh (meliputi harta yang tampak dan tidak) bolehdikatakan hampir tidak ada sama sekali.Dalam penelitian ini penulis menawarkan alternatif pengukuran kinerjayang lebih bersifat menyeluruh yaitu berdasarkan pendekatan BalancedScorecard (BSC) untuk memecahkan pokok permasalahan pertama yaitu :Bagaimana kinerja PDAM Kabupaten DT ll Karawang yang telah dicapai.Pendekatan BSC mengukur kinerja orgnisasi berdasarkan empat perspektif :Keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran sertapertumbuhan organisasi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja perusahaan di sini yaitu metode kuesioner,wawancara, dan analisis data sekunder.Sebagai bagian dari evaruasi kinerja penulis juga mencoba memecahkanpokok permasalahan kedua yaitu meneliti faktor-faktor/strategi yang dapatmeningkatkan kinerja PDAM dalam rangka mengantisipasi era persaingan bebas(AFTA 2003 dan APEC 2020). Tehnik pengumpulan data yang digunakan untukmenganalis variabel faktor-faktor/strategi di sini yaitu studi Iiteratur, tehnikwawancara, dan analisis jawaban kuesioner.Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Analisis. Deskriptifyaitu mencoba memaparkan hasil evalusasi kinerja berdasarkan pendekatanpengukuran BSC. Analisis yaitu mencoba menganaIisa strategi-strategi apa yangdapat meningkatkan masing-masing aspek kinerja perusahaan. Tehnik samplingyang digunakan menggunakan Quota Sampling untuk anggota organisasiPDAM dan menggunakan Strafified Random Sampiing (Metode TidakBerimbang) untuk meneIiti keiompok pelanggan.Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan aspek kinerja (keuangan,pelanggan, proses internal, dan pembelajaran & pertumbuhan) diperoleh skortotal 85. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja PDAMKabupaten Daerah Tingkat II Karawang berada datam kriteria penilaian HampirBaik (nilai 3 dari 5 kelas interval). Untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan tersebut pada dasarnyaadalah harus meningkatkan efisiensi dalam segala macam aspek (baik operasimaupun strategi). Sesuai dengan teori-teori yang direkomendasikan dan hasilanalisis kinerja yang telah dilakukan, maka strategi-strategi yang coba penulistawarkan kepada PDAM adalah strategi yang berkaitan dengan peningkatanefisiensi tersebut."

"Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi industri, Kabupaten Karawang yang dulunya adalah sebagai daerah pertanian yang merupakan penghasil beras terbesar di pulau jawa, sebagian besar lahannya digunakan untuk bercocok tanam padi perlahan-lahan berubah menjadi daerah terbangun. Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui diimana dan penyebab Perubahan Penggunaan lahan Pertanian menjadi daerah terbangun pada tahun 1984 dan 2008 serta pengaruh terhadap swasembada beras di Kabupaten Karawang dengan menggunakan Metode analisis deskriptif, super imposed peta, dan uji data statistik Multiple Regressi sehingga terlihat bahwa Perubahan Penggunaan lahan pertanian menjadi daerah terbangun yang tinggi pada Kabupaten Karawang secara umum terjadi pada Kecamatan yang mengalami pertambahan kepadatan penduduk yang tinggi, penurunan rata-rata pendapatan petani dan prosentase lahan terbangun yang direncanakan oleh RTRW yang tinggi. Perubahan lahan pertanian menjadi daerah terbangun memberikan dampak pada Kabupaten Karawang dalam memenuhi Swasembada beras kedua di Kabupaten Karawang. Secara Umum Kabupaten Karawang masih dapat melakukan Swasembada beras, namun terjadi penurunan surplus beras di setiap Kecamatan di Kabupaten Karawang."

"Akhir-akhir ini kita tengah menyaksikan suatu proses menuju krisis sosial yang disebabkan oleh sengketa tanah. Tanah sejak lama memang menjadi hal yang sangat rawan dan menjadi potensi pemicu krisis sosial. Gejala krisis sosial akibat dari sengketa tanah telah memanifestasi dalam bentuk pertentangan kepentingan atas tanah, antara rakyat dengan negara maupun antara rakyat dengan industri merupakan sengketa yang telah terjadi di mana-mana, dan pada setiap periode zaman sistem sosial atau formasi sosial.Pembahasan tentang kasus sengketa tanah di atas mengingatkan kita pada dua hal pokok yaltu: 1. Bahwa persoalan petani sebagai pemilik/penggarap tanah bukan hanya soal persengeketaan masalah tanah. Masalah tanah pada dasarnya erat kaitannya dengan pilihan kebijakan agraria dari suatu era tertentu. 2. Bahwa masalah tanah bagi petani tidak berdiri sendiri, dia merupakan bagian dari persoalan besar yang menyangkut aspek politik, ekonomi, budaya dan hukum. Sementara kasus sengketa tanah juga terjadi melalui mekanisme lain seperti: Melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH). Program Hutan Tanaman Industri (HPI) dan penggunaan tanah Pembangunan Kawasan Wisata, waduk dan lain-lain.Di Pulau Lombok kasus sengketa tanah mulai mengemuka sekitar tahun 1986, ketika pemerintah menetapkan Nusa Tenggara Barat sebagai daerah tujuan wisata. Banyak kasus sengketa tanah terjadi seperti: Kasus Gill Trawangan, Kuta dan yang terakhir yang sempat mendapat perhatian di tingkat nasional adalah kasus pembebasan tanah kawasan pariwisata Rowok yang menjadi kajian dalam tulisan ini, dengan mengajukan permasalahan sebagai berikut: Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dan bagaimana cara penyelesaiannya.Untuk memecahkan persoalan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan berbagai macam sumber yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji, di samping itu mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani sengketa pembebasan tanah kawasan pariwisata Rowok tidak terlepas dari keterlihatan aparat secara langsung baik aparat keamanan maupun aparat pemerintah daerah, sehingga menimbulkan perlawanan yang dilakukan oleh pihak penggarap. Perlawanan yang dilakukan dengan melalui jalur di luar pengadilan formal. Tetapi upaya yang dilakukan oleh pihak penggarap selalu mengalami kegagalan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang maupun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili perkara sengketa tanah tersebut mengalahkan para penggarap. Dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut menambah sejarah bahwa sengketa antara petani pemilik/penggarap melawan penguasa maupun pemilik modal, petani pemilik/penggarap senantiasa dalam posisi yang lemah dan selalu dengan mudah dikalahkan oleh penguasa atau pemilik modal."