Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam skripsi saya yang berjudul Kebijaksanaan Pemerintah di Sektor Pertambangan Kasus Tambang Timah Bangka 1953-1976 berisi tentang sejarah pertambangan timah di Indonesia, khususnya pertambangan timah di Pulau Bangka. Pertambangan timah ini sudah lama dikenal sejak masa kesultanan Palembang hingga zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda pertambangan timah ini diusahakan oleh BTW (Bangka Tin Wining), yaitu sebuah perusahaan swasta asing milik orang Belanda. Setelah terjadi pengambilalihan pada tahun 1953, Tambang Timah di Pulau Bangka ini sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dan namanya berubah menjadi Perusahaan Tambang Timah Bangka. Setelah dikelola oleh Pemerintah RI inilah perusahaan ini mengalami banyak perkembangan sesuai dengan keadaan politik bangsa Indonesia pada saat itu. Pada zaman Orde Lama perkembangan perusahaan ini mengalami banyak kemunduran disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah pada saat itu yang menjadikan politik di atas segalanya. Barulah setelah lahirnya orde Baru Perusahaan Tambang Timah Bangka ini sedikit derni sedikit menunjukkan adanya perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah orde Baru untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian sejak saat itu Perusahaan Tambang Timah Bangka menjadi salah satu perusahaan pertambangan milik pemerintah yang dikelola sepenuhnya oleh bangsa Indonesia.

---

"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Timah(persero) Tbk dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pangkalpinang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan11 informan yang terdiri dari pelaksana program kemitraan PT. Timah (persero) Tbk,mitra binaan, Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang dan LPPBISAKUM.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kemitraan PT. Timah(persero) Tbk dilaksanakan sesuai dengan Per-Men BUMN No.Per-05/MBU/2007,namun masih belum optimal dan merata ke seluruh mitra binaan sehinggapemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan dari program belum sepenuhnyatercapai.

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the analysis of the implementation of Kemitraan ProgramPT. Timah (persero) Tbk in community development efforts at Pangkalpinang City.This research used a qualitative approach with descriptive research. While datacollection using in-depth interview with 11 informans which consisted ofimplementing Kemitraan Program PT. Timah (persero) Tbk, program benefeceries,local governments that SMEs Disperindagkop Pangkalpinang and LPPBISAKUM.The result of this research show that the implementation of Program Kemitraan PT.Timah (persero) Tbk has been implemented in accordance with the minister of stateregulations governing the implementation of Kemitraan Programs, but has not headedtowards community development. The implementation of the Kemitraan Program isstill not optimal and not evenly distributed to all existising partners, therefore thatgoal of community development has not been fully achieved."

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) merupakan bentuk perizinan yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan usaha pertambangan, sesuai substansi dari bahan galian golongan a, b atau c. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perizinan pengusahaan pertambangan pada dasarnya diberikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan pengusahaannya oleh Instansi Pemerintah, kecuali untuk bahan galian golongan c yang telah diserahkan kepada pemerintah Daerah ( berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1969 ). Namun setalah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001, pengelolaan pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan pemberian otonomi daerah. Dengan demikian paradigma pengusahaan pertambangan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 perlu disesuaikan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga Desember 2008, penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak juga tercapai. Sehingga di dalam implementasinya banyak terjadi permasalahan dalam pemberian perizinan pengusahaan pertambangan. Baru pada akhir 2009 disahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur sistem perizinan pertambangan dengan bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP). Yang menjadi pertanyaan yuridis disini adalah, apakah dengan nomenklatur izin memang secara materil isinya adalah sebagaimana izin pada umumnya ataukah tergolong dalam konsesi?Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam perizinan pertambangan akan dilakukan penelitian terhadap pengusahaan pertambangan timah di Pulau Bangka. Dipilihnya Pulau Bangka karena potensi timah di Indonesia sangat besar (nomor 2 di dunia), namun praktek-praktek penyimpangan dalam perizinan pengusahaan pertambangan timah banyak terjadi, sehingga sangat mengganggu pemasukan uang negara dari sektor pertambangan timah, karena itulah menarik untuk diteliti.Tinjauan analisis didasarkan pada teori-teori bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya bidang Pemerintahan Daerah dan bidang Perizinan, disamping bidang Hukum Pertambangan itu sendiri. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki yang mengalami perubahan seiring dengan berlakunya era otonomi daerah, akan dilihat bagaimana pengaturan oleh Daerah Otonom tentang pengusahaan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan akan ditinjau bagaimana implementasi perizinan pengusahaan pertambangan di Kabupaten Bangka periode 2000-2008. Serta akan melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan banyak terjadinya tambang inkonvensional di pulau Bangka.Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif. Jadi data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier). Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada para nara sumber di lapangan, yaitu para pengusaha tambang dan dinas-dinas terkait dengan pemberian perizinan pertambangan. Kesimpulan, di era otonomi pemerintahan daerah kewenangan pemberian perizinan pengusahaan pertambangan berubag dari yang semula bernuansa sentralistik menjadi desentralistik. Dalam implementasinya hal tersebut menyebabkan banyak penafsiran yang keliru, sehingga menyebabkan produk-produk tidak sinkron di berbagai level dan sektor. Dan ini merupakan penyebab utama maraknya tambang inkonvensional, di samping penyebab lainnya, misalnya harga timah yang melonjak. Di balik itu semua tentunya yang menjadi pemicu utama adalah tidak tepatnya penggunaan konsep perizinan yang diadop baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 maupun dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009. Konsep IUP yang dianut ternyata adalah merupakan konsesi."

"Kegiatan penambangan timah tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, melainkan juga mengakibatkan munculnya kolong (bekas galiantambang timah) dan perubahan penggunaan tanah yang berlangsung dengan cepat. Secara tidak langsung hal ini akan mempengaruhi kualitas air disekitarnya, salah satunya adalah keasaman air. Dengan menggunakan aplikasi sistem informasi geografi dan penginderaan jauh seperti metode klasifikasi terselia, digunakan untuk mendapatkan informasi yang efektif berupa perubahan wilayah tambang sedangkan untuk sebaran kolong yang terdapat di Kabupaten Bangka digunakan metode interpretasi secara manual dan digital serta pengaruhnya terhadap keasaman air di sekitarnya. Berdasarkan penelitian, perubahan peningkatan penggunaan tanah di Kabupaten Bangka didominasi oleh peningkatan luas wilayah tambang sebesar 36 % dengan bukaan wilayah tambang baru. Sebaran kolong memiliki pola mengelompok dengan dominasi kolong berumur kurang dari 10 tahun di bagian timur Kabupaten Bangka dan kolong yang berumur lebih dari 10 tahun didominasi di bagian barat laut Kabupaten Bangka. Penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara umur kolong dan penggunaan tanah disekitar kolong dengan kualitas keasaman air. Keasaman airsemakin meningkat pada kolong yang berumur kurang dari 10 tahun denganpenggunaan tanah kritis disekitarnya dan keasaman air mendekati normal padakolong berumur lebih dari 10 tahun dengan penggunaan tanah bervegetasi disekitarnya. Selanjutnya ditemukan penelitian bahwa kualitas keasaman airdipengaruhi oleh jarak kolong, yakni kualitas keasaman air tanah mendekati normal pada jarak lebih dari 400 meter dari kolong yang berumur lebih dari 10 tahun dengan penggunaan tanah disekitarnya berupa vegetasi."

"Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan mengambil kasus pada pertambangan timah Pulau Bangka. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan pertambangan pada umumnya di Indonesia, pengaturan pertambangan timah di Pulau Bangka pada khususnya dan analisa yuridis terhadap pertambangan timah di Pulau Bangka tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yaitu pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak bagi negara dan merupakan aspek yang paling utama yang diperankan negara diantara aspek lainnya. Selain itu dalam pengaturan pertambangan timah Pulau Bangka dari segi penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan pajak.

---

This thesis discusses the right setting up state control of mining in increasing Non-Tax Revenues and take the case of tin mining on Bangka Island. The subject matter is the regulation of mining in Indonesia, the regulation of the tin mining on Bangka Island in particular and juridicial analysis of the mining of tin in Bangka Island. The research method used is the juridical normative legal research, the method of approach to the literary study.

This study concluded that the form of state involvement in the management of mineral resources, there are three, namely regulation, exploitation and supervision. Aspect of regulation is an absolute right for the country and is the most important aspects of the state played between other aspects. Also in the island of Bangka tin mining regulation in term of state revenues, especially non-tax revenues are no longer in accordance with the provisions of the legislation on state revenues."

"Pengelolaan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, khususnya Pulau Bangka telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Pengelolaan timah ini telah menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut yang akan dibahas di dalam skripsi ini, terkait dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh tambang timah inkonvensional, pengaturan di Indonesia yang mengatur mengenai tambang inkonvensional, dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan ketentuan mengenai timah yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa tambang timah, khususnya tambang inkonvensional telah menimbulkan berbagai dampak di Pulau Bangka, baik itu dampak pada aspek ekonomi, sosial-budaya dan terutama lingkungan hidup di mana banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengaturan mengenai timah di Indonesia masuk ke dalam pengaturan minerba, dalam tataran konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana dan pedoman teknis serta peraturan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat menggunakan izin pertambangan rakyat, beserta ketentuan lanjutannya untuk mengatasi akar permasalahan tambang inkonvensional. Instrumen lingkungan hidup dan kaidah teknik pertambangan yang baik dapat digunakan juga untuk mendukung kebijakan tersebut. Pengaturan terkait smelter dan pemegang IUP serta penegakan hukum digunakan juga untuk memaksimalkan pengawasan dan penertiban tambang inkonvensional serta sebagai langkah untuk mengakui tambang inkonvensional secara hukum. Agar kebijakan-kebijakan dapat diterapkan pemerintah harus mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat di Bangka-Belitung sebagai dasar pemberian izin pertambangan rakyat, yang merupakan kunci dari kebijakan tersebut. Selain itu, diperlukan pembaharuan pada tingkat peraturan daerah untuk menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat terkait penambangan yang semakin berkembang saat ini.

---

Tin management in the Bangka-Belitung Archipelago Province, especially Bangka Island, has been carried out for centuries. Tin management raises various problems. These problems will be discussed in this thesis, related to the environmental impacts caused by unconventional tin mining, regulations in Indonesia governing unconventional mining, and policies that can optimize existing provisions regarding tin. The method used in this research is juridical-normative. From this research, it can be concluded that tin mining, especially unconventional mining, has caused various impacts on Bangka Island, both the impact on economic, social, and cultural aspects and especially the environmental aspects where there is a lot of pollution and environmental damage. Regulations regarding tin in Indonesia are included in mineral and coal regulations, at the constitutional level, statutory regulations, implementing regulations, and technical guidelines as well as regional regulations. To overcome these problems, the government can use people's mining permits, along with further provisions to address the root causes of unconventional mining. Environmental instruments and good mining engineering principles can also be used to support this policy. Arrangements related to smelters and IUP holders as well as law enforcement are also used to maximize supervision and control of unconventional mines and as a step to legally recognize unconventional mines. For this policy to be implemented, the government must accelerate the formation of the People's Mining Area in Bangka-Belitung as the basis for granting people's mining permits, which is the key to this policy. In addition, an update is needed at the regional regulation level to adapt to current developments in community needs related to mining."

"This dissertation discusses about the tin mining in Bangka community in Penagan village, Province of Bangka-Belitung Islands, particularly on relations of strength in the activity structure of tin mining performed by the miners (individuals or groups) in organizing the control, exploitation, management and distribution of the resources in the area. Tin mining activities performed by Bangka people in Penagan is called TI forming inseparable part of Bangka people life. In these activities, the miners are connected in the context of relation of power based on the strength of each miner. The relation of strength and powers is not only demonstrated by the statue and role between Boss and subordinates in TI activities but also among TI with other miners interested in tin resources.In this dissertation, i will show the relation of power in the social structure being the function of mutual relations of strength among the miners based on the capabilities and capacity of each miner in such structure. The powers of each miner includes capital and symbols of relaionship regularly reproduced to strengthen the existing relation. Mutual relation is functionally empowered by the miners to maximize the economic benefit from available resources in the walks of life of the ccommunity. Tin mining structure is a siymbiotic and mutual cooperation network (mutual and profit exchange) primarily among the miners based on economic benefit of tin resource, where the fund will then become collective standard of the miners and business groups. The strength held by each miner in the context of tin resources control and tin mining activities indicate no dualism of the strength of the miner binding of free. In term of mining context, the existing strength is independent or binding. There is no miner who can directly control by the power it owns in tin mining activities. This is attributable to the fact that tin, as a resource in social system of tin mining is considered as collective resources.Research methodology used in this dissertation is qualitative research method with observation technique and in-depth interview. Specifically, it uses ethnography method resulth in deep and holistic examination on tin mining performed by Bangka community in Penagan. The period of data collection began from the early 2005 until August 2006. I use the approach referring to the relations of power and strength among the miners in the tin mining structure which includes control, management and organizing of tin resources. The relation of powers among the miners is based upon the strength of the miners to influence and or to control other miners."

"Aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka telah mengakibatkan terbentuknya lobang bekas galian tambang yang berisi air menyerupai danau-danau kecil yang disebut “kolong”. Kolong-kolong ini merupakan air asam tambang yang terbentuk pasca pertambangan timah. Dewasa ini, air kolong telah menjadi sumber air baru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Pulau Bangka, namun dalam pelaksanaanya belum ada yang berwawasan lingkungan karena kurangnya informasi mengenai kondisi kualitas air kolong. Maka dari itu, diperlukan penanganan yang lebih lanjut untuk mengolah air kolong, salah satu alternatif teknologi pengolahan limbah yang efektif dan efisien adalah sistem lahan basah buatan (Constructed Wetlands). Dalam sistem ini, Akar Wangi digunakan sebagai tanaman fitoremediator dalam mengolah air kolong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi kinerja dan kecepatan tanaman Akar wangi dalam menyerap polutan pada air kolong, serta untuk mengetahui penerapan fitoremediasi air kolong dengan tanaman Akar wangi dalam skala lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian percobaan yang dilaksanakan selama ± 1 bulan dengan pola aliran terus-menerus. Pengumpulan data dilakukan sebanyak 17 kali untuk parameter pH, Suhu, DO, BOD, COD, TSS, Kekeruhan, dan Logam Fe pada zona inlet, wetland, maupun outlet. Analisis data menggunakan analisis regresi linear dengan software Microsoft Excel dan rumus presentase reduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akar Wangi memiliki efisiensi kinerja yang cukup baik dalam mereduksi polutan yang terdapat di air kolong, dengan efisiensi rata-rata BOD mencapai 64,29 %, COD mencapai 66,85%, TSS mencapai 88,55%, Kekeruhan mencapai 79,05%, dan Logam Fe mencapai 77,27%.

---

The mining activity in Bangka Island has formed ex-mine excavation pits which are filled with lake-like water. These “pits” are called as “kolong” or pit-lake; acid mining drainage which formed after tin mining process. Today, the pit lake water has become a new source of water that can be used by people in Bangka Island. But, the implementation is not environmentally friendly. It is because the lack of information about pit-lake water quality conditions. Therefore, further treatment is needed to treat the pit lake water. One of effective and efficient waste treatment alternative technology is Constructed Wetlands system. In this system, vetiver grass is used as fitoremediator plant to treat pit lake water. This study aims to determine the performance efficiency and the velocity of vetiver grass in absorbing pollutants in the pit lake water. It also aims to investigate the application of phytoremediation pit lake water with Vetiver Grass plants in a pilot scale. This research is experimental research during ± 1 month with continuous flow patterns. Data collection is performed 17 times for the parameters pH, temperature, DO, BOD, COD, TSS, Turbidity, and Fe on the inlet zone, wetland, or outlet. The data analysis use linear regression analysis with Microsoft Excel software and the percentage reduction formula. The results showed that Vetiver Grass has quite good performance efficiency in reducing water pollutants in pit lake water, with the average efficiency of BOD, COD, TSS, Turbidity, and Fe such as 64.29%, 66.85%, 88.55%, 79.05%, and 77.27%."