Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan bagi kependudukan. Jakarta sebagai kota Metropolitan, pusat pemerintahan dan industri merupakan tumpuan harapan bagi semua orang di daerah. Kehadiran mereka menjadikan Jakarta sebagai urbanisasi berlebih, yang ditandai dengan munculnya rumah-rumah kumuh di tengah kota, gelandangan-gelandangan dan pekerja-pekerja jalanan. Keadaan ini menimbulkan kerusakan biofisik dan sosial budaya. Adanya kesenjangan antara jumlah penduduk dan lapangan yang tersedia menimbulkan pekerjaan di sektor informal. Selain sebagai penyerap tenaga terbesar, sektor informal mempunyai peran lain, yaitu sebagai penunjang sektor formal karena menyediakan buruh yang murah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan embrio bagi para wiraswasta yang melihat peluang dan memanfaatkannya. Kehadiran mereka ini tidak dilindungi oleh sistem hukum yang ada. Mereka harus berhadapan dengan segala macam peraturan yang tidak memberikan kesempatan untuk berusaha. Berbagai macam permasalahan lainnya juga dihadapi misalnya mengenai izin berusaha yang dikuasai oleh "okkum", modal yang dikelola oleh "rentenir", "retribusi" yang ditarik oleh lebih dari satu orang."

"Keberadaan PKL yang sporadis dan tak teratur mengesankan tidak ada penanganan yang jelas dari pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan PKL di DKI Jakarta yang bertujuan untuk: (1) Menjelaskan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani PKL saat ini; (2) Memaparkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan implementasi penanganan PKL di DKI Jakarta.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 empat faktor atau variabel penting dalam kebijakan publik, yaitu: komunikasi (communication), sumber-sumber (resources), kecondongan (dispositions), atau perilaku (attitudes), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edward III. 1980 hal. 9-10). Selain itu analisis juga dilakukan dengan melihat beberapa faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Penelitian dilakukan dengan metode positis kualitatif dengan menggunakan model analisis ilustratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, seperti premanisme, sikap masyarakat dan kondisi perekonomian negara, Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian antara lain meningkatkan kemampuan personel fisik dan wawasan, serta etika para pelaksanaan kebijakan, pembinaan satu atap oleh Dinas KUKM untuk PKL resmi dan ilegal, dan merancang upaya sistematis pemberantasan premanisme dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

---

The sporadic, yet unorganized location of stallers seems to indicate the absence of arrangement by the local government of DKI Jakarta especially Central Jakarta. Therefore, a reaserch has been conducted in order to find out the policy implementation of staller arrangement in DKI Jakarta with a case study of Central Jakarta aiming to (1) explain the policy implementation conducted by the local government of DKI Jakarta in arranging stallers; (2) elaborate factors contributing to the success and failure of the policy implementation.There are four analyzing tools used: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure (Edward III. 1980 page. 9-10). Furthermore the analysis also conducted by considering the external factors in regards to Grindle (1980) saying that the success of policy implementation is influenced by two major variables namely content of policy and context of implementation. The research uses positivistic qualitative method and applies illustrative model in data analysis.Research shows that the policy implementation is not only influenced by the internal factors, but also the external ones, such as premanism (bullying practices), people?s responses, and monetary condition of the country. A set of recommendation is then given, such as enhancing the capability of the implementors both physically and intellectually, one stop training service by institution of Cooperation, Small and Middle Business to both formal and informal/illegal stallers, and conducting premanism eradication systematically together with the Police."

"Operasi penertiban yang sering dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang dianggap melanggar Perda Nomor 11 Tahun 1988, rupanya tidak diterima begitu saja oleh PKL. Ternyata, para PKL melakukan berbagai bentuk perlawanan dalam menghadapi aparat Pemda, bahkan bentuk perlawanan mereka akhir-akhir ini semakin keras. Kerasnya perlawanan PKL tersebut disebabkan oleh munculnya berbagai faktor di mana faktor yang satu berkaitan dengan faktor yang lain.Secara teoretis, suatu perlawanan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, tergantung dari kondisi situasional yang tercipta pada saat itu serta nilai-nilai dan norma, baik yang berlaku di lingkungan setempat maupun yang mengendap dalam alam pemikiran para aktornya. Demikian pula bahwa terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan sehingga menyebabkan terjadinya suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Secara umum, teori-teori yang dapat naenjelaskan masalah tersebut antara lain teori yang dikemukakan oleh Parsons, Galtung, Smelser, dan Gum Sementara teori-teori dalam nuansa konteks Indonesia juga dapat dijelaskan seperti yang dikemukakan oleh Pally, Nitibaskara, Wirutomo, dan Hikam.Untuk mengkaji masalah bentuk bentuk perlawanan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan PKL terhadap Pemda DKI Jakarta tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif-eksplanatif Agar mendapatkan gambaran komprehensif, ada dua jenis data yang dibutuhkan, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan serta melakukan pengamatan langsung terhadap kehidupan sehari-hari para PKL. Sementara data sekunder diperoleh dari laporan, dokumen-dokumen, berita-berita surat kabar yang berkaitan dengan masalah perlawanan PKL. Sebagai sampel penelitian, ditetapkan secara purposif salah satu lokasi di DKI Jakarta, yaitu di Perempatan Ciracas, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PKL dalam penertiban Pemda DKI Jakarta, yakni (1) perlawanan tertutup yang dicirikan oleh sikap pura-pura patuh pada saat ada aparat Pemda, tetapi ketika aparat meninggalkan lokasi mereka pun kembali berjualan; (2) perlawanan semi-terbuka yang dicirikan oleh sudah adanya upaya penentangan dalam bentuk perang urat syaraf, munculnya strategi mengaburkan konsep PKL, dan menggalang kekuatan melakukan protes secara lebih frontal; dan (3) perlawanan terbuka yang dicirikan oleh sikap perlawanan secara fisik berupa penggunaan benda tumpul dan senjata tajam yang digunakan oleh PKL untuk melakukan perlawanan kepada aparat Pemda DKI Jakarta.Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan PKL secara keras dapat dilihat pada berbagai tingkatan. Pertama, faktor sistem budaya yang tidak sama antara PKL di satu sisi dengan aparat Pemda di sisi lain dalam memandang lokasi seperti taman-taman kota, trotoar, dan badan jalan. Pemda meletakkan nilai-nilai keindahan dan ketertiban sebagai dasar dalam melihat ketiga tersebut, sementara PKL menempatkan nilai-nilai yang lebih fungsional seperti nilai-nilai ekonomi (yang penting dapat uang) sebagai hal yang utama . Kedua, faktor sistem sosial yang tidak kondusif dalam interaksi sosial sehari-hari PKL, baik terhadap aparat Pemda maupun sesama PKL yang sesama ini mendapat perhatian dari Pemda. Ketiga, faktor sistem kepribadian PKL yang aktif dan agresif tidak diarahkan pada terbentuknya kepribadian yang taat pada aturan. Keempat, faktor sistem biologis yang kurang memadai, yang diakibatkan oleh pengaruh lokasi penjualan (panas, dingin, debu, asap kendaraan) dan lokasi permukiman yang tidak memenuhi norma-norma kesehatan, tidak memungkinkan terciptanya tabula yang senantiasa sehat. Keempat faktor ini saling berkaitan dalam dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah sistem biologis memberikan energi dan dorongan terhadap sistem kepribadian untuk kemudian diteruskan ke sistem sosial dan terakhir ke sistem budaya. Sedangkan mekatrisme kedua adalah setelah berada di puncak, sistem budaya kembali mengontrol sistem sosial (institusionalisasi), lalu mengontrol sistem kepribadian (internalisasi), seianjutnya mengontrol sistem biologis.Dan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan: (a) kiranya Perpu No. 11 Tahun 1988 (pasal 16) dapat ditinjau ulang karena ternyata Perda tersebut cenderung mendiskriminasi pedagang kecil, seperti PKL; (b) kiranya PKL yang tidak resmi diberi peluang yang sama dengan PKL yang resmi untuk mendapatkan status resmi sehingga mereka juga dapat menjalankan aktivitas penjualannya dengan aman dan tenang; (c) perlunya Pemda mengubah tindakan penertiban tersebut dengan langkah-langkah yang lebih akomodatif berupa penyediaan kios atau lapak-lapak serta pemberian bantuan modal bagi PKL; dan (d) perlunya pembenahan internal bagi Pemda di mana anggotanya sering memeras PKL, padahal mereka juga yang menertibkannya."

"Kehadiran pedagang kakilima sebagai bagian dari sektor informal tampaknya masih tetap harus diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja. Masalahnya dapat menjadi positif apabila kehadiran mereka dipandang sebagai wadah limpahan tenaga kerja dan menjadi negatif apabila kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah sering membuat beraneka kebijakan yang berbeda. Di satu pihak pemerintah daerah sering melakukan kebijakan akomodasi dan promosi, di pihak lain mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan pedagang kakilima.Tesis ini berusaha mengkaji beberapa isu penting berkaitan dengan kebijakan pembinaan pedagang kakilima di Kota Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah tentang elemen-elemen kebijakan, sosialisasi dan kemungkinan penyimpangannya dalam penanganan pedagang kakilima. Untuk melihat proses perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. dipergunakan metode yang didasarkan pada kerangka berpikir dari Bromley. Metode ini pada dasarnya untuk mengukur dan melihat kebijakan dari sisi policy level, organizational level dan operational level.Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif Untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan untuk mengetahui pola-pola interaksi yang ada pada pedagang kakilima digunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 416 responden pedagang kakilima di wilayah Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan dan Pasar Senen Kotamadya Jakarta Pusat.Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Chi Square dengan uji signifikansi 95 %, sedangkan pengujian pola-pola interaksi (data kualitatif) adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, sikap pedagang kakilima dan pandangan pemerintah dengan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kakilima. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS Release 6,0 menunjukkan ternyata memang terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan melalui pengujian signifikansi dapat dikatakan hubungan tersebut berlaku juga di tingkat populasi.Sebenarnya cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun dalam penelitian ini yang dianggap penting adalah kebijakan mengenai permodalan, kemitraan usaha, manajemen usaha, retribusi dan perizinan.Pada policy level kebijakan pemerintah di bidang usaha kaki lima adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945 yang diimplementasikan dengan ketetapan MPR No. 4 tahun 1978 tentang GBHN di tingkat organisasi (Organizational Level) kebijakan yang dikeluarkan melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan pada operasional level Pemerintah DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan kebijkan yang sifatnya teknis dan belum mengeluarkan kebijakan secara khusus yang mengatur pembinaan dan pengembangan pedagang kakilima.Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan sektor informal / PK 5 berupa kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 13,781 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan variabel ini juga berlaku, pada hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh nilai sebesar 10,541 yang berarti Ho ditolak (terdapat hubungan yang signifikan). Di samping itu juga terlihat adanya hubungan antara variabel sikap responden dengan variabel kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 44,130 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan ini juga berlaku, sedangkan antara variabel sikap responden dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh Chi Square sebesar 6,957 yang berarti Ho diterima (tidak terdapat hubungan yang signifikan)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan formulasi dan memilih strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan di sektor informal yang ada di Propinsi DKI Jakarta.Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu dengan melihat kondisi Jakarta sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk hampir mencapai 10 juta jiwa akibat pertumbuhan yang cukup tinggi, rata-rata 200 ribu jiwa pertahun dari migrasi, berhadapan dengan luas wilayah yang relatif terbatas, berbagai kegiatan juga terkonsentrasi di Jakarta. Mulai dari industri, perdagangan dan jasa serta lain-lainnya, yang tentunya menjadi beban cukup berat bagi penyelenggara pemerintah daerah. Karena mau tidak mau harus menyiapkan dan mengatur mulai dari tempat tinggal, tempat usaha, lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas yang diperlukan penduduk. Dan inilah yang senantiasa menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta, karena keterbatasan dana yang dimilikinya.Penduduk yang terus mengalir ke Jakarta dari berbagai pelosok tempat di tanah air, menyebabkan ketidakseimbangan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia serta ketidakseimbangan antara penduduk dengan daya dukung fasilitas perkotaan. Apalagi kualitas sumber daya para pendatang tidak sesuai dengan kebutuhan kota Jakarta. Hal ini berimplikasi meningkatnya pengangguran, semakin meluasnya pemukiman kumuh dan padat, kesenjangan antar penduduk, sektor informal yang tidak terkendali serta meningkatnya tindak kejahatan. Tidak heran kalau beberapa waktu lalu Jakarta dijuluki kota kumpulan perkampungan kumuh, sebab memang hanya di beberapa wilayah saja yang biasa disebut sebagai layaknya metropolitan.Sebut saja semisal wilayah sepanjang Jalan Sudirman dan tindak Thamrin kawasan Menteng di Jakarta Pusat dan sebagian daerah Kebayoran Baru Pondok Indah di Jakarta Selatan, Kelapa Gading di Jakarta Utara, memang merupakan daerah elit. Sementara di beberapa wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masih banyak perkampungan kumuh ketimbang perumahan mewah. Di sepanjang trotoar di jalan jalan di Jakarta para Pedagang Kaki Lima (PKL) membangun tempat dagangannya seenaknya berupa gubuk-gubuk atau tenda-tenda. Tak heran keberadaan PKL ini meski merupakan sektor yang dapat"menempung tenaga kerja besar, namun sering menjadi permasalahan karena dianggap merusak tatanan dan kebersihan serta ketertiban kota Jakarta. Penertiban terhadap PKL dengan mengandalkan Law Inforcement yang kurang diimbangi dengan program yang matang oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memang menjadi dilema yang tidak kunjung habis. Tetapi betapapun karena Jakarta adalah Ibukota Negara maka mereka yang menggeluti PKL seharusnya menyadari bahwa keteraturan, ketertiban, kebersihan adalah merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan.Fenomena kehidupan yang terjadi di Kota Jakarta berkaitan dengan PKL tersebut mendorong Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk memanage (menata, mengatur, mengelola, membina, mengawasi, menertibkan dan sebagainya) secara konsisten para pedagang kaki lima sesuai dengan visi dan misi Kota Jakarta. Besarnya populasi para pengusaha kecil (mikro) ini yang akhir-akhir berkembang semakin sporadis dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi disadari oleh Pemerintah DKI Jakarta mempunyai potensi, baik potensi yang berdampak positif maupun potensi yang berdampak negatif (potensi konflik). Sisi negatif keberadaan usaha ini tentu akan menimbulkan beban sosial (sosial cost) yang harus ditanggung oleh pemerintah maupun oleh masyarakat Jakarta itu sendiri. Namun dari sisi positif jangka pendek, usaha-usaha ini berfungsi sebagai katup pengamanan penyediaan lapangan kerja, terutama bagi mereka yang mempunyai keterampilan marjinal, yang membutuhkan sumber nafkah. Hanya saja, mereka ini berusaha pada sembarang tempat yang mereka anggap mempunyai nilai cukup strategis dan ekoriomis dengan tanpa mengindahkan dampak negatif keberadaan usaha, dilihat dari aspek tata ruang, sosial, hukum dan ketertiban umum. Aspek-aspek ini tentu merupakan faktor dominan yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta didalam mengambil langkah ke masa depan untuk menangani pedagang kaki lima, serta merupakan aspek yang perlu diperhatikan pula masyarakat lain yang akan membuka usaha dengan menggunakan ruang publik (public domain).Oleh karena itu Pemerintah DKI Jakarta berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan kaki lima secara akomodatif, edukatif dan humanis. Populasi target penelitian ini adalah seluruh stakeholders (masyarakat, pemerintah dan pihak swasta) yang ada di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena keterbatasan waktu dan biaya, keseluruhan populasi hanya diambil 15 orang secara purposive sample (responden adalah ekspert yang ahil pada bidang dan tugas yang dimiliki) dengan sebelumnya terlebih dahulu dibagi menjadi kelompok responden (cluster sample), yakni kelompok pemerintah meliputi 5 Walikotamadta di Propinsi DKI Jakarta, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta Kepala Biro Perekonomian Propinsi DKI Jakarta serta kelompok masyarakat yang terdiri dari para LSM dan para Akademisi (termasuk peneliti).Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan Analisis SWOT terpilih strategi ST sebesar 48,914 yang masing-masing diikuti oleh strategi SO (47,51), WT (19,728) dan WO (18,324), sedangkan berdasarkan hasil Analisis Hirarki Proses (AHP) didapatkan bahwa prioritas dalam penanganan kaki lima di Propinsi DKI Jakarta harus berorientasikan kepada kepentingan Publik (0,638) dengan prioritas kebijakan pada upaya menurunkan angka kemiskinan kota Jakarta / mengurangi jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta (0,192) melalui sasaran peningkatan Sumber Daya Manusia par-a pedagang kaki lima (C,272).Hasil penelitian menginformasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan dan membuka kesempatan lapangan pekerjaan yang luas dengan sasaran peningkatan Sumber Daya Manusia adalah merupakan prioritas di dalam menangani pedagang kaki lima di Propinsi DKI Jakarta secara akomodatif, edukatif dan humanis."

"ABSTRAKSalah satu aspek yang menjadi pokok pengkajian dalam karya ilmiah ini adalah partisipasi politik pedagang kaki lima dalam mengikuti kegiatan pemi1ihan umum, kegiatan organisasi dan mengatakan hubungan dengan para pejabat pemerintahan wilayah kota administratif Kupang. Sedangkan faktor-faktor yang diduga turut mempengaruhi para pedagang kaki lima da1am memgikuti kegiatan-kegiatan tersebut adalah status sosial ekonomi yang tercermin pada tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan. Untuk membuktikan apakah terdapat hubungan di antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan dengan tingkat partisipasi politik pedagang kaki lima terhadap kegiatan-kegiatan politik tersebut, penulis dapat melakukan penelitian terhadap 120 responden, sebagai sampel dengan teknik anaIisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa umumnya tingkat partisipasi politik para pedagang kaki lima di wilayah kota administratif Kupang dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum, kegiatan organisasi dan berhubungan dengan para pejabat pemerintahan adalah tinggi atau menyatakan mengikuti kegiatan politik jika dibandingkan dengan responden yang tingkat partisipasinya rendah atau tidak mengikuti kegiatan politik. Di pihak lain dapat diketahui bahwa tingginya tingkat partisipasi politik pedagang kaki lima dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat status sosial ekonomi para pedagang kaki lima yang tercermin pada tingkat pendidikan; tingkat pendapatan, dan tingkat kekayaan, juga menunjukkan bahwa telah terdapat kesadaran politik. Namun, apabila ditelusuri lebih mendalam terlihat bahwa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik tersebut, para pedagang kaki lima masih nenemui tekanan﷓tekanan yang datang dari pihak lain seperti pihak aparat pemerintah dan sebagainya, Dalam kaitan dengan hasil penelitian di atas dapatlah dikatakan bahwa hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini diterima dan semakin meneguhkan teori yang dikemukakan oleh Huntington bahwa dalam semua tahap pembangunan, tingkat pembangunan sosio-ekonomi dan pemerataan sosio-ekonomi yang lebih tinggi menga kibatkan tingkat partisipasi politik yang tinggi. Oleh karena itu diketahui bahwa status sosial ekonomi mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi politik yang berarti bahwa jika terjadi perubahan dalam status sosial ekonomi akan mengakibatkan juga perluasan pola partisipasi politik, penganeka ragaman partisipasi politik dan partisipasi politik yang dimobilisir berubah menjadi partisipasi politik yang otonom. "

"Studi yang membahas masalah pedagang kaki lima telah banyak dilakukan baih oleh negara-negara berkembang maupun oleh para ahli dari negara maju. Namun masih banyak juga kaki lima menjadi masalah sosial perkotaan di negara-negara berkembang, Indonesia termasuk diantaranya mengemban masalah ini.Permasalahan sesungguhnya oleh para ahli dikemukakan karena kesalahan cara melihat PKL. Mereka dianggap sebagai masalah sosial yang perlu diberantas. Selain itu mereka juga dipisahkan dari sektor perekonomian modern dan di labelkan sebagai sektor ekonomi informal. Mereka adalah komunitas tersendiri yang masih menjalankan sistem perekonomian tradisional, yang mereka jalankan tanpa modal yang besar untuk memulainya. Ini berjalan bukan tanpa sebab. Modus ekonomi tradisional ini berjalan alas dasar latarbelakang kultur adat asal mereka masing-masing. Kedua adalah karena latar belakang ekonomi mereka yang rendah, hanya dapat menyediakan modal kecil, dan dapat mengandalkan sistem kekerabatan mereka yang erat untuk menjalankan usahanya.Studi ini bertujuan mencari alternatif pemecahan masalah penataan kaki lima dengan perspektif pendekatan sosiologi perkotaan dan planologi perkotaan, dengan memilih lokasi penelitian di Pasar Baru Kota Bekasi. Yang dipelajari, sebagaimana seharusnya untuk tiap proses membuat kebijakan seharusnya diawali dengan assesment seperti berikut, adalah bagaimana karakteristik sosioekonomi PKL, untuk menganalisa apa yang menjadi kebutuhan, hambatan dan potensi mereka Kemudian meninjau, apa konsep yang dimiliki pemda kota, sebagai penyelenggara publik kota, dalam menangani PKL.Bagaimana strategi, perencanaan tata ruang kota dan pelaksanaan kebijakan-kebijakannya dilapangan?.Metade yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, dengan penekanan analisa secara kualitatif. Analisa kuantitatif digunakan sebagai dukungan data profil PKL yang nyata dalam menganalisa temuan-temuan penelitian. Profit PKL dan karakteristik sosioekonominya dalam penelitian ini hanya sebatas untuk menemukan kebutuhan, potensi dan pola kehidupan aktivitas mereka Sedangkan untuk analisa tingkat makro, yaitu. tinjauan perkotaannya, lebih efektif dianalisa dengan metode kualitatif Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk 50 pedagang kaki di Pasar Baru Bekasi. Penelitian kualitatif adalah dengan melakukan indept interview dengan beberapa pejabat pemkot Bekasi terkait. Termasuk pula di tingkat camat dan kelurahan. Ditambah wawancara dengan beberapa konsumen pasar dan warga kota untuk mendapatkan opini dan aspirasi mereka.Dari penelitian ditemukan bahwa karakter pedagang tradisional, termasuk PKL, berasal dari latarbelakang kultural rnereka masing-masing yang embedded dalam kehidupan mereka, bahkan dalam organisasi perniagaan mereka Sedangkan pedagang di Pasar Baru Bekasi berasal dari bermacam etnis. Ini menjadi hal yang unik sekaligus rumit yang menjadikan warna kemasyarakatan di pasar itu. Untuk pengelolaannya diperlukan konsep bottom up untuk efektivitas manajemennya di tingkat mikro maupun makro.Pola berdagang ekonomi subsisten yang "menjemput" konsumen dengan berdagang di tempat-tempat strategis dan terbuka, mengakibatkan mereka memadati bahu jalan, bahkan sampai sebagian dari badan jalan, menghambat lalu lintas kota dan memperburuk pemandangan kota. Maka perlu strategi untuk dapat mengakomodasi keberadaan mereka disertai dengan regulasi-regulasi yang perlu disepakati stakeholder kota dalam masalah ini.Hans Dieter Evers memberikan perspektif untuk jalan pemecahan masalah perkotaan dari segi sosiologi perkotaan, yang menjadi problem klasik negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Evers memberikan teori Image of the City yang dikemukakan Kevin Lych untuk melihat kembali kepada pikiran mendasar sederhana, yaitu dengan mengurai analisa elemen-elemen dasar kota. Sedangkan di tingkat kebijakan perkotaan penulis merekomendasikan langkah-langkah yang di ajukan oleh John M Bryson untuk menyepakati kembali visi untuk dapat membuat perencanaan strategis untuk mengorganisasi PKL menjadi pedagang tradisional di pasar."

"Adanya ruang publik memberikan beragam manfaat untuk kehidupan sosial, ekonomi hinggapolitik dalam suatu masyarakat. Salah satu manfaat adanya ruang publik adalah sebagaitempat usaha pedagang kaki lima. Penempatan dalam menjajakan produk/dagangannyadidalam suatu ruang atau wilayah memiliki pola yang sama setiap harinya dan terlihat teratursesuai patok (penanda) yang ditinggalkan. Serta ada perbedaan konsentrasi di sepanjang jalurtersebut. Dari pola ini terlihat adanya negosiasi dan kesepakatan antara beberapa pihakseperti aktor penguasa untuk menetapkan dan mengatur atas pembagian wilayah atauteritorialitas. Kanal Banjir Timur (KBT) dipilih sebagai wilayah penelitian karena menjadisalah satu ruang publik yang peruntukannya dimanfaatkan oleh para pedagang kaki limadengan jumlah sangat besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola serta alasanpemilihan tempat berdagang PKL secara spasial dan mengkaji bagaimana PKL dan penguasapasar KBT dalam mengklaim wilayah kekuasaannya.. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif yang menggunakan metode observasi lapang, wawancara mendalam dan analisisdeskripstif. Penetapan informan dengan cara mewawancarai gate keeper terlebih dahulu.Hasil penelitian ini menunjukan Pola persebaran pedagang kaki lima yang berada di WilayahKanal Banjir Timur memiliki pola intensifikasi, yaitu setiap lokasi atau wilayah mempunyaiberbagai macam variasi produk atau barang. Sedangkan alasan pemilihan tempat yangdipilih oleh mayoritas pedagang kaki lima adalah jarak tempat tinggal, sumber daya listrikdan sarana fisik dagang. Keterkaitan pemilihan tempat berdagang pedagang kaki limaterhadap teritorialitas di Wilayah Kanal Banjir Timur adalah mengenai keamanan dankenyamanan peraturan. Hal ini tersirat dari beberapa pedagang kaki lima yang memilihtempat di paguyuban tersebut karena peraturan-peraturan dan tanda kebesaran paguyubanatau komunitas tersebut.

---

The presence of public spaces provides many benefits for social, economic, and politicallives in a society. One of the public space benefits is as a place for street vendors to operate.Placement in selling products in a place or area has the same daily pattern and appear asorganized according to the marks left. Concentration difference is also present along thepath. From this pattern, one can observe negotiations and agreements between severalparties, such as ruler actors determining and regulating the area distribution or territoriality.The Kanal Banjir Timur (KBT) was chosen as the study site because it is a public spaceutilized by street vendors in a considerable number. The study aimed to analyze the patternand reason behind street vendor selling place selection spatially and review how streetvendors and KBT ruler actors claim their territories. The study was a qualitative study usingthe field observation method, in-depth interviews, and descriptive analysis. Informantselection was conducted by firstly interviewing the gatekeeper. The study resultdemonstrates the street vendor distribution pattern in the Kanal Banjir Timur area, with anintensification pattern, where each location or area has various products or goods.Meanwhile, the reasons behind the location selection by most vendors were the distancefrom residence, electrical resources, and physical trade facilities. The association betweenselling place selection and territoriality in the Kenal Banjir Timur area was safety andcomfort of regulations. It was implied by several street vendors selecting the place in such anassociation because of the regulations and status symbol of the association or community"

"Dalam kehidupan pedagang kaki lima di lingkungan Terminal Lebak Bulus Kodya Jakarta Selatan, terdapat corak keteraturan sosial yang terjadi dari hasil interaksi hubungan-hubungan sosial antara individu-individu atau kelompok yang berkepentingan sebagai pengguna fasilitas terminal, yang dipengaruhi oleh adanya hubungan patron Klien yang dijadikan pedoman, diyakini dan disepakati untuk dipatuhi dan dioperasionalkan dalam kegiatan perdagangan kaki lima. Metodologi yang digunakan adalah etnografi untuk mengungkapkan pola-pola keteraturan sosial yang terjadi dan dilakukan oleh para pedagang kaki lima dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Corak keteraturan sosial yang terdapat dalam kehidupan pedagang kaki lima adalah persaingan sehat, kerjasama dan tolong menolong. Keteraturan mengenai tempat lokasi lapak pedagang kaki lima yang lain, tidak akan ditempati atau direbut tanpa seizin pemilik lapak/lokasi dagang. Keteraturan dalam pembayaran pungutan baik resmi maupun tidak resmi diartikan sebagai jaminan keamanan dan ketenangan dalam berusaha. Waktu yang digunakan untuk berdagang menyesuaikan dengan jenis dagangan dan tempat atau lokasi berdagang. Sebuah komunitas yang mampu mengatur keteraturan sosial dalam kehidupannya melalui pranata yang diyakini kebenarannya dan dipatuhi, memerlukan pelayanan tugas polisi dalam kualitas dan kuantitasnya. Sebaliknya komunitas yang cukup kompleks di mana pranata yang berlaku tidak fungsional digunakan sebagai acuan dalam mengatur dan menjaga berlakunya keteraturan sosial, akan sangat memerlukan petugas kepolisian dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Untuk menyusun strategi pembinaan masyarakat yang profesinya sebagai pedagang kaki lima dan corak keteraturan sosialnya dipengaruhi oleh para patron. Maka program Polmas tingkat Pospol (Pos Kepolisian), dapat menyertakan peranan para patron, dalam penciptaan situasi keamanan yang kondusif."