Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suhu permukaan sangat erat kaitannya dengan tutupan lahan, kerapatan vegetasi dan kerapatan bangunan. Kecenderungannya adalah suhu permukaan yang tinggi berada di tutupan lahan daerah terbangun dengan kerapatan vegetasi rendah serta kerapatan bangunan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi distribusi suhu permukaan yang ada di Metropolitan Mebidang. Langkah analisis dilakukan dengan teknik superimposed peta untuk masing-masing variabel dan analisis statistik dengan Pearson Product Moment untuk melihat hubungan antara variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu permukaan tinggi terkonsentrasi di Kota Medan, dimana sebagai pusat wilayah terbangun dengan kerapatan bangunan tinggi, serta ditemukan konsentrasi suhu permukaan tinggi di pusat-pusat kota seperti Kota Binjai dan Kota Lubukpakam. Distribusi suhu permukaan tinggi lebih homogen di daerah terbangun, serta suhu permukaan rendah berada di tutupan lahan bervegetasi dengan kerapatan vegetasi tinggi. Analisis statistik menunjukkan adanya korelasi positif antara suhu permukaan dengan variabel penelitian, dimana semakin tinggi kerapatan vegetasi semakin rendah suhu permukaan serta semakin tinggi kerapatan bangunan semakin tinggi suhu permukaan."

"

Maraknya pembangunan di sub DAS Ciliwung Tugu menyebabkan kenaikan wilayah tutupan lahan kedap air yang menyebabkan kenaikan limpasan permukaan dari waktu ke waktu. Dalam upaya penanggulangannya tidak mungkin dilakukan penggusuran bangunan di lahan terbangun. Maka dari itu digunakanlah penerapan infrastruktur hijau untuk pengelolaan air limpasan permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik wilayah yang berpotensi diterapkan teknologi infrastruktur hijau dan mengidentifikasi peran penerapan infrastruktur hijau dalam pengelolaan limpasan permukaan di lahan terbangun Sub DAS Ciliwung Tugu. Analisis tumpang-susun digunakan untuk mendapatkan lokasi potensial penerapan infrastruktur hijau dan Metode Rasional digunakan untuk menghitung perubahan debit sebelum dan sesudah diterapkannya infrastruktur hijau. Hasil wilayah potensial dan perubahan debit dianalisis dengan memperhatikan aspek fisik DAS. Hasilnya diketahui bahwa jenis infrastruktur hijau sengkedan berumput paling berpotensi diterapkan pada bentuk medan hummocky, atap hijau paling berpotensi diterapkan pada bentuk medan hilly, trotoar berpori paling berpotensi diterapkan pada bentuk medan hilly, dan lajur saringan bervegetasi paling berpotensi diterapkan pada bentuk medan hilly. Penerapan infrastruktur hijau di lahan terbangun sub DAS Ciliwung Tugu berpotensi untuk menurunkan debit limpasan. Berdasarkan perhitungan, persen penurunan debit limpasan klasifikasi tinggi berpotensi terjadi pada bentuk medan hummocky, hillocky, hilly, dan mountainous. Sedangkan persen penurunan debit limpasan klasifikasi rendah berpotensi terjadi pada bentuk medan undulating.

 

---

Massive development in Ciliwung Tugu sub watershed has caused an increase in imprevious cover area. This also causes an increase in surface runoff over time. In an effort to overcome them, it is impossible to do eviction of buildings in the built-up areas. Therefore, the application green infrastructure is used for managing the stormwater itself. The aim of this research is to determine the characteristics of potential area of green infrastructure implementation, and identificate the function of green infrastructure in case of  reduce  runoff  discharge in Ciliwung Tugu sub watershed built-up areas. Overlay analysis is used to get the potential area to aplicate the green infrastructure and the Rational Method is used to calculate the runoff discharge change of green infrastructure implementation. The result of potential areas and runoff discharge change is analyzed with  concern in watershed physical aspect.

The results show that the type of grassed swales has the most potential to be applied to hummocky terrain, green roofs have the most potential to be applied to hilly terrain, porous pavements have the most potential to be applied to hilly terrain, and vegetated filterstrips have the most potential to be applied to hilly terrain. The implementation of green infrastructure in the built-up areas of the Ciliwung Tugu sub-watershed has the potential to reduce runoff discharge. Based on calculations, the high percentage reduction in runoff discharge has the potential to occur in hummocky, hillocky, hilly, and mountainous terrain. Meanwhile, the low percentage reduction in runoff discharge has the potential to occur in the undulating terrain.

 

"

"Dana Desa merupakan hak setiap desa dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Sebagian besar wilayah Desa di Kabupaten Serdang Bedagai termasuk dalam wilayah perkebunan. Dengan adanya SILPA pada desa-desa yang berada dalam wilayah perke-bunan maka dapat dipastikan bahwa penggunaan dana desa tidak maksimal di wilayah perkebunan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya wewenang aparatur desa dalam penggunaan dana desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Fokus penelitian ini adalah tentang penggunaan dana desa pada desa yang berada dalam wila-yah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan dalam penggunaan dana desa pada desa yang be-rada dalam wilayah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pem-bangunan infrastruktur menggunakan dana desa secara langsung tanpa izin dari pihak perusahaan perkebunan selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah perke-bunan tersebut. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi penggunaan dana desa yang tidak maksimal seperti sebagian besar aparatur desa yang juga merupakan karya-wan aktif di perkebunan sehingga sebagian besar waktunya tersita untuk bekerja sebagai karyawan. Saran yang dapat diberikan dari penelitian adalah Pemerintah Pusat perlu mengatur kebijakan mengenai desa yang berada dalam wilayah perkebunan, karena desa yang berada dalam wilayah perkebunan juga berada dalam kawasan HGU yang dikuasai langsung oleh Negara.

---

The Village Fund is the right of every village and is an obligation of the Central Gov-ernment which is allocated in the State Budget and then transferred to the Village Treasury Account. Most of the village area in Serdang Bedagai Regency is included in the plantation area. With the existence of unspent funds at end of fiscal year in villages located in plantation areas, it can be ascertained that the use of village funds is not op-timal in the plantation area. One of the causes is the lack of authority of village officials in using village funds to carry out infrastructure development. The focus of this research is about the use of village funds in villages located in the plantation area in Serdang Bedagai Regency. The purpose of this study was to analyze the implementation of poli-cies in the use of village funds in villages located in the plantation area in Serdang Bedagai Regency and the factors that influence it. This study uses a post-positivist ap-proach with descriptive research type. Data were collected using in-depth interviews and literature studies. The result is that the Village Government cannot carry out infra-structure development using village funds directly without permission from the planta-tion company as the holder of the cultivation rights title on the plantation land. In addi-tion, there are other factors that affect the use of village funds that are not optimal, such as most village officials who are also active employees on plantations, so most of their time is spent working as employeesThe suggestion that can be given from the research is that the Central Government needs to regulate policies regarding villages that are in plantation areas, because villages that are in plantation areas are also in the cultivation rights title areas which are directly controlled by the State."

"Antigravitasi dari DKI Jakarta ke kota di sekitarnya, termasuk Depok terjadi sejak tahun 1980, sehingga di pusat kota jumlah penduduk menurun rata-rata --0,39 persen per tahun., sekalipun pertumbuhan seluruh wilayah DKI Jakarta masih 2,43 persen. Sebaliknya pertumbuhan penduduk Depok mencapai 6,30 persen. Pada tahun 1998 penduduk Depok berjumlah 903.934 jiwa, sementara penggunaan tanah kota (wilayah tutupan untuk permukiman, industri, perdagangan dan jasa) seluas 7.901 ha (39 persen dari luas kota). Pemerintah kota dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah memperkirakan bahwa tahun 2010, penggunaan tanah kota mencapai 73 persen, sedangkan 63 persen diantaranya untuk permukiman. Perluasan wilayah tutupan itu, selain tidak sesuai dengan harapan agar Depok menjadi wilayah resapan, diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan lokal maupun wilayah. Permukiman di Depok, khususnya yang dibangun pengembang sejak tahun 1979 terdiri atas perumnas, permukiman sederhana dan permukiman mewah. Dari hasil penelitian penduduk yang tinggal di permukiman perumnas maupun di permukiman sederhana, sama-sama melakukan perluasan bangunan rumahnya guna memenuhi kebutuhannya. Perluasan bangunan itu dimungkinkan karena adanya kelebihan tanah di masing-masing jenis permukiman itu. Permukiman perumnas kecil rata-rata pertambahan luas wilayah tutupannya sebesar 66 m2, di permukiman perumnas besar seluas 89,5 m2, sedangkan di permukiman sederhana kecil rata-rata 54,4 m2 dan di permukiman sederhana besar seluas 121,3 m2. Perbedaan pertambahan luas wilayah tutupan itu disebabkan oleh berbagai variabel antara lain variabel luas tanah asal, lama tinggal, jumlah orang yang tinggal di rumah itu serta jumlah anak dan komposisi anggota keluarga. Sedangkan variabel pengeluaran rumah tangga itu per bulan, tidak menjadi penentu untuk penduduk melakukan perluasan bangunan rumahnya."

"Pemerintah kota dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah memperkirakan bahwa tahun 2010, penggunaan tanah kota mencapai 73 persen, sedangkan 63 persen diantaranya untuk permukiman. Perluasan wilayah tutupan itu, selain tidak sesuai dengan harapan agar Depok menjadi wilayah resapan, diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan lokal maupun wilayah. Dari hasil penelitian, penduduk yang tinggal di permukiman perumnas maupun di permukiman sederhana, sama-sama melakukan perluasan bangunan rumahnya guna memenuhi kebutuhannya. Perluasan bangunan itu dimungkinkan karena adanya kelebihan tanah di masing-masing jenis permukiman itu. Perbedaan pertambahan luas wilayah tutupan itu disebabkan oleh berbagai variabel antara lain variabel luas tanah asal, lama tinggal, jumlah orang yang tinggal di rumah itu serta jumlah anak dan komposisi anggota keluarga. Sedangkan variabel pengeluaran rumah tangga itu per bulan, tidak menjadi penentu untuk penduduk melakukan perluasan bangunan rumahnya.

---

The Depok Land Use Planning predicts that in 2010, urban land use will be 73 percent, while 63 percent is for settlement. Depok is allocated for catchment area, so the expansion of paving area should be monitor. In this study, there were four types of settlement lower and middle type in perumnas and in middle type (perumnas kecil dan besar serta perumahan sederhana kecil dan besar). Average of paved area in the perumnas kecil was 66 m², in perumnas besar was 89.5 m². In perumahan sederhana kecil was 54.4 m² and in perumahan sederhana besar was 121.3 m². Land square meter and length of stay were the variables that infl uence the expansion of paved area. They did that because they have more space to expand their house, and now, there was no open space left."

"Perluasan yurisdiksi pidana berdasarkan asas teritorial meliputi yurisdiksi ekstrateritorial di darat, yurisdiksi ekstra teritorial dilaut dan yurisdiksi ekstra teritorial di udaraPerluasan yurisdiksi pidana di wilayah daratmuncul dengan adanya ?Extra Territorialitytheory ? yang menimbulkan dua yurisdiksi yaituyurisdiksi negara penerima dan yurisdiksr]dalarn Konvensi Wina 1961 tentang hubungandiplomatik."