Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Depok adalah kota yang berfungsi sebagai wilayah penyangga untukpermukiman di Jakarta. Sebagai wilayah penyangga perkembanganperumahan di kota Depok semakin meningkat, di mana perkembanganperumahan tersebut berada pada tingkat perumahan sederhana hinggaperumahan mewah. Depok sebagai dormitory city, semakin meningkatkankeberadaannya, sehingga penduduk cenderung akan menghabiskan waktuluangnya untuk rekreasi di dalam kota. Permasalahan yang diketengahkanyaitu bagaimana orientasi rekreasi penghuni perumahan mewah danmenengah di kota Depok. Tujuan penulisan yaitu ingin mengetahui pilihankegiatan rekreasi keluarga pada hari Sabtu atau Minggu, serta apakahterdapat perbedaan orientasi rekreasi di perumahan mewah dan menengah.Dalam penelitian menggunakan metodologi dengan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghuni perumahan mewah danmenengah sama-sama memiliki kebutuhan untuk refreshing, sebagaipergantian suasana untuk menyegarkan kondisi jasmani dan rohani,sehingga dapat mengekspresikan segala macam kebutuhan dan doronganyang ada di dalam dirinya. Penghuni perumahan mewah lebih memilihtempat rekreasi yang berbentuk indoor recreation dan melampaui batas kotaDepok, yang umumnya dilakukan pada hari Sabtu. Sedangkan penghuniperumahan menengah tempat rekreasi yang berbentuk indoor recreationberada dalam wilayah kota Depok, tempat rekreasi yang berbentuk outdoorrecreation dilakukan sampai melampaui batas kota Depok, yang umumnyadilakukan pada hari Minggu."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari aspek hukum atas proses sekuritisasi aset Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) yang mendapatkan dukungan fasilitas Pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Terhadap KPR Sejahtera yang telah diterbitkan-merupakan aset yang tidak likuid- akan diubah menjadi aset yang likuid melalui penjualan KPR Sejahtera kepada penerbit efek beragun aset melalui proses sekuritisasi aset. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana maupun doktrin hukum negara kesejahteraan dan transformasi status hukum uang negara menjadi uang privat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kendala dalam proses penjualan aset secara true sale yang merupakan inti dari proses sekuritisasi aset. Dalam penjualan aset secara true sale, salah satu persyaratannya adalah bahwa aset yang dijual tersebut-KPR Sejahtera-merupakan aset yang bebas dan dapat dialihkan serta dapat dipindahtangankan tanpa adanya hambatan seperti larangan dari peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan hambatan dalam penjualan KPR Sejahtera secara true sale. Karena berdasarkan peraturan tersebut, KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh bank pelaksanamendapatkan fasilitas dari pemerintah-masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Oleh karena itu,untuk menyelesaikan hambatan tersebut, dalam penelitian ini menyarankan mengenai keuangan negara perlu adanya kejelasan ruang lingkup keuangan negara - tidak memperluas ruang lingkup negara tersebut.

---

This thesis discusses review of the legal aspects of process of securitization on credit assets Housing Welfare (KPR Sejahtera) to gain support facilities through the Government Housing Financing Liquidity Facility (FLPP). KPR Sejahtera has issued mortgage -an illiquid assets- will be converted into liquid assets through the sale of the issuer Prosperity Mortgage backed securities through a process of asset securitization. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research and the conceptual approach with reference to legal principles found in the legislation, scholars and opinion legal doctrine of the welfare state and the transformation of the legal status of state money to private money. The results of this study concluded that the major obstacles in the process of selling a true sale of assets that constitute the core of the process of asset securitization. In a true sale of assets sales, one of the requirements is that the asset is sold the mortgage-KPR Sejahtera-as an asset that is free and can be transferred and transferable without restriction such as the prohibition of legislation. In this regard, Article 2 of the letter (i) , Law Number 17 of 2003 on State Finances is an obstacle in the sale of a true sale Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera). Because under these legislation, Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera) which issued by bank executive getting government facilities within the scope of state finances. Therefore, to resolve these obstacles, this study suggest that the clarity of the state finance is a must to determined the scope of state finance - which do not expand the scope of the state finance."

"Setiap tahun jumlah penduduk di kota Jakarta makin me_ningkat. Hal tersebut menimbulkan masalah-masalah; salah satu_nya ialah masalah peymukiman. Permukiman dalam hal ini adalah rumah atau tempat tinggal di mana penghuninya dapat berlindung, beristirahat, membesarkan anak, kegiatan makan minum dan lain sebagainya."

"ABSTRAKSuatu rancangan rumah yang baik dapat memberikan Penampilan Bangunan (Building Performance) yang memenuhi kebutuhan kepuasan penghuni dalam penggunaan rumah itu sehari-hari. Dari ketiga aspek (aspek Teknikal, Fungsional, dan Perilaku) yang menentukan kualitas Penampilan Bangunan, aspek Perilaku (behavioral) sering kali kurang mendapat perhatian para arsitek dalam proses perancangan. Hal demikian diperkirakan terjadi pula pada unit rumah massal di lingkungan perumahan Real Estate yang dalam proses perancangan prototipe unitnya tidak dapat melibatkan partisipasi calon penghuni. Dengan kondisi proses seperti itu, memang patut dipertanyakan apakah karya arsitek tersebut benar-benar telah dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosiologikal dan psikologikal penghuni dari aspek Perilaku atau aspek lain-lain yang terkait. Pertanyaan yang sama pantas dilontarkan kepada para penghuni yang mendiami unit-unit rumah di lingkungan perumahan Bintaro Jaya. Penghuni dari golongan masyarakat berpenghasilan menengah ini dijadikan obyek penelitian karena memiliki beberapa kekhususan. Kelompok ini di Jakarta berjumlah cukup besar dan merupakan golongan profesional atau golongan tenaga terdidik yang potensial bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dari segi reliabilitas penelitian, golongan ini dapat diandalkan karena kemampuan mereka dalam memberikan pendapat atau opini yang obyektif dan netral. Dengan pertimbangan demikian, diharapkan hasil evaluasi Penampilan Bangunan dari aspek Perilaku dapat terungkap lebih akurat, dan sekaligus bermanfaat sebagai umpan balik penyempurnaan Kriteria Rancangan (Design Criteria) dalam penyiapan pembangunan unit rumah berikutnya. Penelitian ini terutama bertujuan untuk mengungkapkan tanggapan penghuni terhadap Penampilan Bangunan ditinjau dari aspek Perilaku (dengan sub aspek Privasi, Teritorialitas, Ruang Personal, Kesesakan, dan Citra) dan bagaimana kondisi saling hubungan antar sub aspek Perilaku tersebut. Selain itu ingin pula mengetahui tingkat Kepuasan Keseluruhan (Overall Satisfaction) yang dirasakan penghuni atas unit rumah itu, dan bagaimana kondisi saling hubungan antara Kepuasan Keseluruhan tersebut dengan tiap sub aspek Perilaku. Untuk memperoleh pendapat atau opini penghuni, sebagai instrumen utama telah disebarkan sebanyak 152 kuesioner berskala kepada responden yang memenuhi kriteria/persyaratan sebagai penghuni kelas menengah di lingkungan Bintaro Jaya. Dari kuesioner yang masuk, setelah diseleksi, ditetapkan 80 kuesioner yang memenuhi syarat untuk dijadikan data penelitian. Data tersebut disusun dalam Tabel Induk, untuk kemudian dianalisis dan uji statistik, diinterpretasi, dan dibahas untuk memperoleh kejernihan masalah dan pemecahannya. Arah pembahasan ditujukan untuk memberikan bahan masukan terhadap pembentukan Kriteria Rancangan yang nantinya akan bermanfaat bagi para arsitek. Hasil penelitian dilaporkan sebagai berikut: 1 Profit Penghuni a. 58% berpendidikan Sarjana ke atas dan 42% Sarjana Muda/ SLTA. b. 81% Pegawai Swasta dan 19% Pegawai Negeri. c. 29% berpenghasilan kurang dari. 1 juta rupiah, 47% berpenghasilan 1-2 juta rupiah, 9% berpenghasilan 2-3 juta rupiah, 9% berpenghasilan 3-5 juta rupiah, dan 6% berpenghasilan lebih dari 5 juta rupiah. d. 60% berusia 40 tahun ke bawah, 29% antara 41-50 tahun, dan 11% berusia 51 tahun ke atas. e. 62% mempunyai anak 1-3 orang, 13% antara 4-5 orang, dan 25% tidak mempunyai anak/tidak tinggal bersamanya. f. 79% memiliki pembantu antara 1-2 orang, 19% memiliki pembantu 3-4 orang, dan hanya 2% yang tidak memiliki. 2. Penampilan Bangunan dari aspek Perilaku a. Privasi, Ruang Personal, Teritorialitas, dan Citra, dirasakan telah memadai. b. Kesesakan, dirasakan kurang memadai. 3. Hubungan antar sub aspek Perilaku a. Tidak semua variabel sub aspek saling berhubungan/berkorelasi. b. Hubungan yang cukup signifikan terjadi antara: Ruang Personal dengan Kesesakan, Ruang Personal dengan Citra, Kesesakan dengan Citra.4. Hubungan antara sub aspek Perilaku dengan Kepuasan Keseluruhan a. Unit rumah dirasakan telah memenuhi Kepuasan Keseluruhan pars penghuninya. b. Tidak semua variabel sub aspek Perilaku berhubungan dengan Kepuasan Keseluruhan. Teritorialitas, Ruang Personal, dan Citra mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Kepuasan Keseluruhan. 5. Tanggapan terhadap aspek Perilaku dan Kepuasan Keseluruhan ditinjau dari tingkat Pendidikan a. Dalam menanggapi penampilan bangunan dari aspek Perilaku, penghuni berpendidikan Sarjana ke atas tidak berbeda jauh dengan penghuni yang berpendidikan Sarjana Muda/ SLTA. Perbedaan yang agak mencolok hanya terjadi pada sub aspek Teritorialitas dan Kesesakan. b. Begitu pula terhadap Kepuasan Keseluruhan."